Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi bagian dari strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan pada kegiatan Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Malut di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong, Ternate, Rabu 5 Agustus 2026.
“Pak Prabowo itu, platform perjuangannya sama dengan kita. Saya ambil satu contoh biar kita bisa mengerti soal Kopdes, biar kita memahami filosofi perjuangan Pak Prabowo,” ucapnya.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan program swasembada pangan merupakan rangkaian kebijakan yang saling terhubung. Seluruh program tersebut dibangun di atas filosofi yang sama, yakni memperkuat peran pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional di tengah perubahan pola pembangunan sejak era reformasi.
“Karena kalau sepotong-sepotong, kita tidak dapat. Kopdes kok begini, MBG kok begini. Tapi ini secara utuh filosofinya, karena satu dengan yang lainnya terkait. Kita 29 tahun sudah reformasi, 29 tahun. Lama-lama arah kita semakin ke pasar bebas, bahasa kerennya nyolip,” beber Ketum PAN ini.
Sistem pasar bebas dipandang menempatkan kekuatan modal sebagai faktor yang paling menentukan dalam aktivitas ekonomi. Dalam penerapannya, mekanisme tersebut membuat persaingan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan ekonomi, sementara keberpihakan terhadap masyarakat semakin berkurang. Peran negara dalam berbagai sektor juga dinilai menjadi lebih terbatas dibanding upaya memberikan perlindungan kepada kepentingan publik.
“Pasar bebas itu yang kuat yang menang. Siapa yang kuat? Yang kuat yang punya uang. Prinsip-prinsip pasar bebas, ya itu. Perasaan belakangan, keberpihakan belakangan. Kalau boleh, dalam pasar bebas keterlibatan negara sedikit saja,” jelas Menko Zulkifli.
Sektor pangan menjadi contoh utama yang digunakan untuk menggambarkan filosofi kebijakan Presiden Prabowo. Swasembada pangan menjadi prioritas nasional sebagai wujud komitmen Bangsa Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri, bukan bergantung pada mekanisme pasar.
“Saya ambil satu contoh, pangan. Jadi kebijakan Presiden harus swasembada pangan. Pak Prabowo tidak tawar-menawar, harus swasembada. Pasar bebas tidak begitu,” katanya.
Swasembada pangan dibandingkan dengan pasar bebas yang memandang kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui impor selama negara memiliki kemampuan membeli. Pandangan tersebut berbeda dengan komitmen Presiden Prabowo yang mengutamakan peningkatan produksi dalam negeri sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kita tidak harus swasembada. Yang penting punya uang. Itu masih ada tambang banyak, ambil saja. Yang penting punya uang, punya uang beli,” cetusnya.
Peningkatan produksi dalam negeri dinilai memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani Indonesia karena hasilnya langsung mendorong aktivitas pertanian dan perekonomian di dalam negeri. Sebaliknya, ketergantungan pada impor pangan membuat nilai ekonomi lebih banyak mengalir ke negara pemasok, sementara petani Indonesia tidak memperoleh manfaat yang sebanding dari pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
“Maka tahun 2024 kita impor beras 4,5 juta. Nah, buat kita, saya dan Pak Prabowo sama platformnya. Maka harus swasembada. Apa bedanya? Kalau kita impor beras, yang untung itu petani luar negeri: petani Thailand, petani India, petani Vietnam,” papar Zulkifli.
Swasembada pangan diproyeksikan memuat dimensi kehormatan dan kedaulatan bangsa di samping pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Di dalamnya bertaut kepentingan jutaan petani yang menopang keberlanjutan produksi pangan sekaligus menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Penguatan produksi dalam negeri dipandang sebagai ikhtiar menjaga martabat bangsa sekaligus memperkokoh kesejahteraan keluarga petani di berbagai penjuru Indonesia.
“Tapi kalau kita swasembada, swasembada itu kehormatan, kedaulatan. Kehormatan siapa? Kehormatan kita, kehormatan saudara-saudara kita. Petani ada 170 juta, saudaranya saudara, keluarganya saudara, saudara saya, keluarganya saya, keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terang Menko Pangan.
Kemajuan Indonesia disebut memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian. Pembangunan nasional dinilai sulit mencapai hasil yang optimal apabila jutaan petani sebagai penopang ketahanan pangan belum memperoleh kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.
“Kalau petani tidak berdaya, apa yang terjadi? Selama 25 tahun mikir sapi 10 kilo, mikir sapi Rp 300 ribu. Itu oke, bagus, tetapi tidak produktif. Tidak mungkin Indonesia maju kalau 170 juta petani Indonesia tidak maju,” tegas Zulhas, sapaan karib Ketum PAN.
Keberpihakan terhadap petani disebut menjadi unsur penting dalam mewujudkan swasembada pangan. Produktivitas pertanian dinilai perlu terus dijaga agar petani tetap mengelola lahan dan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Capaian Indonesia yang tidak lagi mengimpor beras sepanjang 2025 serta surplus produksi sebesar 4,2 juta ton disebut menjadi gambaran dari hasil kebijakan tersebut.
“Olehnya itu, harus berpihak supaya petani tetap ke sawah. Nah, setelah itu pangan itu banyak. Ada beras, ada ikan. Alhamdulillah, tahun 2025 kita tidak impor beras lagi. Kita surplus 4,2 juta,” aku Zulhas. (red)
Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.
