Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Malut, Zainab Alting, berhasil menunjukkan kinerja positif dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Malut sepanjang tahun anggaran 2025. Melalui berbagai strategi inovatif dan kebijakan yang terukur, Bapenda Malut mampu meningkatkan realisasi PAD secara signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Zainab Alting menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Bapenda Malut yang terus berinovasi dalam memperluas basis pajak dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Capaian PAD yang meningkat ini adalah hasil kerja bersama. Kami tidak hanya fokus pada angka, tapi juga memastikan setiap rupiah yang masuk memiliki dampak langsung bagi pembangunan daerah,” ujarnya kepada media ini di Sofifi, Senin (3/11).
Berdasarkan data Bapenda Malut, hingga akhir Oktober 2025, realisasi PAD Provinsi Maluku Utara tercatat mencapai lebih dari 75 persen dari target tahun berjalan. Angka ini menandai tren peningkatan signifikan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Zainab menjelaskan, kontribusi terbesar terhadap kenaikan PAD bersumber dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta pajak alat berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang mulai diberlakukan tahun ini.
“Dua objek pajak baru, yaitu pajak alat berat dan Opsen MBLB, memberikan tambahan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Ini adalah peluang baru yang kami kelola secara maksimal,” jelasnya.
Zainab juga menyoroti pentingnya modernisasi sistem perpajakan daerah. Melalui sistem digital “Sidola Batagi” (Sistem Pendataan dan Penelusuran Berbasis Teknologi Informasi), Bapenda Malut kini mampu memantau secara real-time potensi penerimaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak di seluruh kabupaten dan kota.
“Sistem ini membantu kami dalam menekan potensi kebocoran dan meningkatkan akurasi data penerimaan pajak. Dengan basis data yang kuat, kami bisa menindaklanjuti potensi penerimaan secara cepat dan tepat,” katanya.
Selain itu, Bapenda Malut juga memperluas program sosialisasi pajak kepada masyarakat dan pelaku usaha, termasuk memberikan insentif pembebasan denda bagi wajib pajak yang menunggak. Langkah ini, menurut Zainab, terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pajak di berbagai sektor.
“Wajib pajak kini lebih sadar akan pentingnya kontribusi mereka bagi pembangunan daerah. Kami memberikan kemudahan dan insentif agar masyarakat tidak terbebani, tapi tetap taat membayar pajak,” tambahnya.
Untuk memperkuat basis pendapatan, Zainab menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, kolaborasi lintas daerah diperlukan agar target PAD dapat tercapai secara berkelanjutan.
“Pajak daerah tidak bisa dikelola sendiri. Kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan instansi vertikal untuk memastikan setiap potensi pendapatan terpantau dengan baik,” tegasnya.
Meski capaian menunjukkan tren positif, Zainab mengakui masih ada tantangan yang perlu diselesaikan, seperti ketidakpatuhan sebagian wajib pajak, sistem pelaporan yang perlu diperkuat, serta kesenjangan data di beberapa sektor penerimaan.
Namun, ia memastikan Bapenda Malut tidak akan berhenti berinovasi. “Kami akan terus bekerja keras memperkuat sistem, meningkatkan transparansi, dan memastikan seluruh potensi PAD tergarap maksimal,” katanya.
Menatap tahun anggaran 2026, Zainab berkomitmen untuk memperkuat pengawasan, menambah basis pajak baru, serta melanjutkan digitalisasi penuh seluruh sistem pelayanan pajak daerah. Ia juga berencana memperluas penerapan sistem monitoring digital hingga ke tingkat kabupaten.
“Kita ingin PAD Maluku Utara tumbuh berkelanjutan. Dengan sistem yang transparan dan pelayanan yang mudah, saya yakin kepercayaan publik terhadap Bapenda akan terus meningkat,” jelasnya.
Dengan komitmen dan inovasi yang dijalankan, Zainab Alting dinilai berhasil membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kinerja Bapenda Malut di bawah kepemimpinannya kini menjadi salah satu indikator penting meningkatnya kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Bekerja untuk PAD berarti bekerja untuk rakyat. Setiap peningkatan pendapatan akan kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang lebih baik,” pungkas Zainab. (red)
