Hari ini, 12 Oktober 2025, Malut memperingati HUT ke-26. Suasana Sofifi tampak lebih hidup dari biasanya, mencerminkan semangat baru di ibu kota provinsi yang kini semakin menunjukkan geliat pembangunannya. Dalam momentum itu, Wagub Malut, Sarbin Sehe, berbincang dengan Wartasofifi.id dalam sebuah wawancara khusus baru-baru ini. Wawancara berlangsung di kantor Gubernur Malut, Sofifi. Setiap jawaban yang disampaikan Wagub Sarbin mencerminkan arah dan visi pemerintahan yang dijalankannya bersama Gubernur Sherly Tjoanda, yang kini telah delapan bulan memimpin.

Momentum ulang tahun ke-26 ini menjadi ruang introspeksi sekaligus ajang untuk mempertegas komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam kesempatan tersebut, Sarbin mengajak seluruh elemen masyarakat, ASN, hingga pelaku ekonomi untuk kembali meneguhkan semangat membangun dengan hati. Ia menegaskan bahwa ulang tahun provinsi bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan kesempatan untuk menilai sejauh mana pembangunan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.

“Yah, harapannya pertama, masyarakat bisa terus menikmati pembangunannya. Kemudian, pimpinan OPD dan ASN dapat meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat bisa merasakan pelayanan yang maksimal,” ujarnya.

Harapan sederhana itu sejatinya menggambarkan arah dasar pemerintahan Sherly-Sarbin, yaitu pembangunan yang berpihak pada rakyat. Menurutnya, pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Jika pelayanan meningkat, maka citra pemerintahan pun ikut membaik. Ia menekankan bahwa pembangunan fisik tidak akan bermakna tanpa diiringi peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap lini birokrasi.

Bagi Sarbin, keberhasilan daerah diukur bukan dari banyaknya pembangunan, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Di usia ke-26 tahun, ia berharap ASN dapat bekerja lebih empatik dan berpihak kepada kebutuhan warga, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.

Menjelang puncak peringatan HUT ke-26 Malut pada 12 Oktober 2025, Wartasofifi.id menanyakan apakah kegiatan tahun ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan gaya khasnya yang lugas, Sarbin menegaskan bahwa meski ada kemiripan dalam struktur acara, tahun ini akan hadir dengan sentuhan berbeda.

“Rutinitasnya sama, pasti ada upacara sebagai mandatori. Namun, kegiatannya akan berbeda karena akan dikemas lebih inovatif dan lebih menyentuh sasaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga aspek pembangunan dapat dirasakan secara utuh,” jelas Sarbin.

Dia menambahkan bahwa perayaan HUT Malut tahun ini akan menonjolkan kegiatan sosial, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang benar-benar melibatkan masyarakat.

Menurutnya, inovasi dalam kegiatan bukan sekadar untuk menarik perhatian publik, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa pemerintah ingin hadir secara nyata di tengah masyarakat.

Dalam perjalanan pemerintahan Sherly-Sarbin yang kini hampir delapan bulan berjalan, publik tentu menantikan capaian konkret. Saat pertanyaan itu diajukan, Sarbin langsung menjawab dengan data dan keyakinan yang menggambarkan kesungguhan kerja timnya.

“Saya kira media sudah cukup paham. Realisasi anggaran kemarin kita prioritaskan pada aspek pembangunan, khususnya misalnya rumah layak huni. Alhamdulillah, saat ini progresnya sangat membanggakan,” ucapnya.

Program rumah layak huni itu, lanjutnya, menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Dengan semangat pemerataan, Pemprov Malut memastikan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota turut menikmati hasil pembangunan.

“Lalu, alat tangkap nelayan sebagian besar juga sudah diserahkan kepada masyarakat. Fokus kita bulan ini mudah-mudahan beasiswa ke kampus segera didistribusi. Bantuan untuk SMK, SMA, dan SLB juga sudah berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Selain itu, Sarbin menuturkan bahwa pemerintah juga memberi perhatian pada program sosial dan kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

“Bantuan kemanusiaan bagi mereka yang meninggal dunia alhamdulillah prosesnya terus berlangsung dengan baik. Pemeriksaan kesehatan juga alhamdulillah hampir semua masyarakat tertangani dengan baik. Nah, ini yang kami sebut dengan pembangunan berbasis masyarakat,” tuturnya.

Sarbin menegaskan, arah pembangunan Malut kini tidak hanya bertumpu pada proyek-proyek fisik semata, tetapi juga bagaimana pembangunan itu benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, di tengah dinamika fiskal nasional, pemerintah daerah kini dihadapkan pada kenyataan baru, yaitu adanya penyesuaian dan pemotongan anggaran transfer dari pusat. Menanggapi hal tersebut, Sarbin tetap terlihat tenang dan rasional.

“Yah, makanya nanti yang namanya penghematan, blok anggaran, atau bintang anggaran itu bukan hal baru bagi Indonesia. Sudah beberapa periode langkah itu diambil. Skema penyusunan APBN dan pelaksanaannya pastinya berbeda,” terangnya.

Sarbin juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah cukup terbiasa dengan dinamika fiskal yang fluktuatif. Baginya, tantangan anggaran bukan alasan untuk menunda pembangunan, melainkan momentum untuk menata kembali prioritas kerja.

“Selama ini, secara psikologis pemerintah daerah sudah cukup terbiasa. Hal kedua yang dilakukan adalah menyusun skema prioritas: mana kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, itu yang didahulukan,” jelasnya lagi.

Ketika disinggung soal potensi sumber daya alam Maluku Utara yang besar, namun kontribusinya ke daerah masih terbatas, Sarbin menekankan pentingnya sinergi aktif dengan pemerintah pusat.

“Sebetulnya kalau mau jujur, Ibu Gubernur dari aspek koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah pusat itu sangat luar biasa. Media tahu sendiri, tamu dari pusat, terutama pejabat-pejabat tinggi, sangat sering datang ke Maluku Utara. Mungkin ini tamu paling banyak dalam sejarah Maluku Utara. Tujuannya supaya pemerintah pusat tahu bahwa Maluku Utara butuh perhatian,” ucapnya.

Sarbin menggambarkan, intensitas kunjungan pejabat pusat itu bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk nyata advokasi daerah agar pemerintah pusat memahami kebutuhan riil Maluku Utara saat ini.

“Saat ini juga kita sedang menyiapkan audit khusus untuk PAD, mana yang belum tergali potensinya. Kita libatkan BPK dan lembaga lainnya agar bisa mendorong pendapatan daerah sampai maksimal. Kita sangat berharap ke depan PAD bisa di atas transfer pusat. Selama ini kita bergantung ke pusat, dan kalau ketergantungan itu lebih besar, berarti APBD kita tidak sehat,” terangnya.

Sarbin menegaskan, arah kebijakan fiskal ke depan harus menuju kemandirian. Pemerintah berupaya mengoptimalkan kekayaan tambang, perikanan, dan pariwisata agar memberi kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah.

“Tapi kita harus tetap optimis, karena masyarakat Maluku Utara memiliki jiwa membangun, semangat persatuan, dan kebersamaan. Itu modal kekuatan kita. Dan hal itu tidak bisa dibandingkan dengan uang triliunan sekalipun. Uang triliunan pun kalau suasananya kacau-balau, pembangunan itu tidak ada artinya. Nah, modal kebersamaan menjadi bagian penting dari pola pembangunan kita,” tandasnya.

Ketika wawancara berlanjut, Warrasofifi.id menyinggung isu klasik yang sering menjadi perdebatan publik, yakni wajah Sofifi sebagai ibu kota provinsi yang dinilai belum sepenuhnya hidup. Mengapa aktivitas pemerintahan masih kerap terpusat di Ternate?

“Iya, ini yang sementara kita fokuskan. Kita menambah infrastruktur yang masih kurang di Sofifi, menambah fasilitas yang dibutuhkan, dan mengomunikasikan tugas kita dengan Pemerintah Kota Tidore agar lebih jelas,” ujar Sarbin.

Sarbin menilai, pengembangan Sofifi harus dilakukan secara terencana dan tidak tergesa. Koordinasi dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjadi hal penting agar arah pembangunan infrastruktur tidak tumpang tindih.

“Sudah berkali-kali kami rapat dengan Pemerintah Kota Tidore membahas penataan pelabuhan sebagai bagian dari pembangunan. Air bersih juga harus dinikmati oleh masyarakat Sofifi, dan kita terus lakukan skema-skema itu. Kita menjembatani dengan Kota Tidore agar masyarakat Sofifi bisa menikmati air bersih dengan baik,” jelasnya.

Ketika disinggung mengenai isu Sofifi yang dianggap sebagai “anak tiri” dibandingkan Ternate, Sarbin menepis anggapan tersebut dengan bijak. Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada satu wilayah, melainkan merata ke seluruh daerah di Malut untuk memastikan keseimbangan pembangunan.

“Saya kira fokus kita bukan di situ. Kita ingin perkembangan Sofifi berjalan tanpa mengganggu perkembangan kota lain, karena semua masyarakat Maluku Utara berhak atas pembangunan yang merata. Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan itulah roh dan semangat pembangunan kita semua,” tegasnya.

Ia menambahkan, keadilan pembangunan bukan berarti membagi sama rata, tetapi memberikan sesuai kebutuhan dan potensi tiap wilayah. Dalam konteks Sofifi, arah pembangunan diarahkan agar kota ini tumbuh sebagai pusat pemerintahan sekaligus simpul ekonomi baru di Halmahera.

Wawancara kemudian berlanjut pada isu lain, yaitu minimnya kegiatan pemerintah provinsi yang dilaksanakan di Sofifi. Wartasofifi.id menyinggung fakta bahwa sebagian besar rapat dan pertemuan strategis masih sering dilakukan di Ternate, sehingga aktivitas di ibu kota provinsi tampak kurang hidup.

“Yah, makanya hampir setiap hari saya ingatkan kepada pimpinan OPD agar kegiatan dilaksanakan di Sofifi, kecuali kegiatan yang memang bersentuhan langsung dengan pihak luar. Misalnya, kegiatan yang harus dilakukan di Ternate karena ada instansi vertikal atau kementerian dari pusat,” ucapnya.

Sarbin menjelaskan, perubahan pola kerja birokrasi memang tidak bisa instan. Sebagian OPD masih menyesuaikan diri dengan fasilitas di Sofifi. Namun, ia memastikan setiap bulan dirinya memonitor jadwal kegiatan agar kegiatan strategis dilaksanakan di ibu kota provinsi.

“Biasanya kalau kita ke Ternate itu untuk menghadiri kegiatan yang dilaksanakan instansi lain. Jadi kita tetap berupaya mendorong agar kegiatan lebih banyak di Sofifi. Termasuk fasilitas hotel juga kita dorong agar semakin siap,” tuturnya.

Di akhir wawancara, Wartasofifi.id menyinggung fenomena banyak tamu-tamu pusat yang lebih sering berada di Ternate dibandingkan Sofifi. Pertanyaan ini muncul karena beberapa pihak menilai kunjungan pejabat pusat ke Sofifi masih terbatas, padahal ibu kota provinsi tersebut seharusnya menjadi pusat perhatian.

Sarbin lalu menjelaskan dengan tenang mengenai langkah-langkah yang telah diambil pemerintah provinsi untuk memastikan Sofifi tetap menjadi lokasi prioritas. Mantan Kakanwil Malut ini menekankan bahwa kunjungan tamu pusat tidak sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkenalkan kondisi nyata ibu kota provinsi.

“Ah, hampir sebagian besar tamu justru ke Sofifi. Kalaupun pembukaan seremonial dilakukan di Ternate, selepas itu mereka pasti melakukan kunjungan ke Sofifi. Bahkan tamu-tamu yang tidak sempat ke Sofifi pun tetap kami dorong agar datang, supaya mereka bisa melihat secara langsung Sofifi. Terutama tamu-tamu yang memiliki kewenangan dan pengaruh di tingkat nasional, pasti kami arahkan ke Sofifi agar tahu kondisi sebenarnya,” jelas Sarbin.

Disisi lain, berdasarkan catatan Wartasofifi.id, pada usia ke-26 tahun Malut, aktivitas pemerintahan masih terbelah di dua tempat, Sofifi dan Ternate. Sofifi yang secara hukum ditetapkan sebagai ibu kota provinsi hingga kini hanya berfungsi sebagai tempat para ASN berkantor. Sementara itu, hampir seluruh kegiatan seremoni pemerintahan, mulai dari bimtek, musrenbang, hingga berbagai rapat kecil dan besar, justru sembilan puluh persen dilaksanakan di Ternate.

Kebiasaan ini bukan fenomena baru. Sejak masa Gubernur Thaib Armaiyn, Abdul Gani Kasuba (AGK), hingga era Gubernur Sherly Tjoanda sekarang, pola yang sama terus berulang tanpa perubahan berarti. Akibatnya, secara ekonomi dan fiskal, Kota Ternate menjadi wilayah yang paling banyak menyedot belanja APBD Pemprov Malut, padahal Sofifi sebagai ibu kota memiliki fasilitas dan ruang memadai untuk menampung kegiatan pemerintahan dalam skala besar.

Catatan Wartasofifi.id menunjukkan bahwa aula Nuku di kantor Gubernur Sofifi dapat menampung hingga seribu peserta, sementara di luar gedung pemerintahan, sektor swasta pun telah berinvestasi membangun hotel, penginapan, serta ruang pertemuan. Namun, semua fasilitas itu lebih sering dibiarkan kosong karena pemerintah sendiri enggan menempatkan aktivitasnya di ibu kota yang sah.

Kondisi ini membuat Sofifi seperti kota tanpa denyut. Ia hidup hanya pada jam kerja ASN lalu mati perlahan selepas sore hari. Tidak ada pusat ekonomi yang tumbuh, tidak ada geliat sosial yang berkelanjutan, dan tidak ada kebijakan yang betul-betul memberi ruang hidup bagi ibu kota provinsi ini untuk berkembang. Pemerintah daerah justru tampak lebih nyaman mendukung kota yang sudah mapan daripada membesarkan ibu kota yang masih bertumbuh.

Alih-alih membangun pusat pemerintahan yang kuat, selama dua dekade lebih Malut justru terjebak dalam ironi dua ibu kota. Fakta ini bukan sekadar pandangan sinis, melainkan cermin dari realitas yang terus berlangsung hingga kini. Dan yang paling disayangkan, bukan hanya eksekutif yang memperlihatkan sikap mendua terhadap Sofifi, melainkan juga lembaga legislatif.

Catatan Wartasofifi.id ini menunjukkan bahwa DPRD Malut sejak periode ke periode belum menunjukkan kedisiplinan institusional. Dari total empat puluh lima anggota DPRD, sebagian besar lebih sering beraktivitas di Ternate ketimbang berkantor di gedung DPRD yang megah di Sofifi. Fenomena ini, sejauh penelusuran Wartasofifi.id, hampir tidak ditemukan di provinsi lain di Indonesia.

Lebih ironis lagi, anggota DPRD tetap menerima gaji dan tunjangan penuh, sementara fungsi pengawasan dan pelayanan terhadap aspirasi masyarakat masih berjalan setengah hati. Gedung DPRD di kilometer empat puluh Sofifi yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar kini hanya difungsikan untuk paripurna atau rapat komisi sesekali. Sementara biaya pemeliharaan tetap dianggarkan setiap tahun tanpa pemanfaatan optimal.

Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa baik pemerintah maupun DPRD dapat dinilai tidak serius menjadikan Sofifi sebagai pusat aktivitas pemerintahan yang hidup. Mereka justru mempertahankan kenyamanan lama di Ternate, kota dengan fasilitas lengkap dan gaya hidup perkotaan, sementara Sofifi ditinggalkan dalam status administratif tanpa roh pemerintahan yang nyata.

Secara rinci, catatan Wartasofifi.id  juga menyoroti pola kepemimpinan di era Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe. Dalam pengamatan yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir, Gubernur Sherly lebih banyak beraktivitas di Ternate dan Jakarta, sementara Wagub Sarbin Sehe cenderung lebih sering berada di Sofifi. Perbedaan lokasi kerja antara dua pimpinan daerah ini semakin memperkuat kesan terbelahnya pusat kegiatan pemerintahan.

Kemungkinan besar, dominasi aktivitas gubernur di Ternate disebabkan oleh rehabilitasi ruang kerja gubernur di lantai empat kantor gubernur Sofifi dan renovasi total rumah jabatan gubernur. Dua proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Malut tersebut memang masih berlangsung, namun kondisi ini menegaskan lemahnya perencanaan waktu dan prioritas pembangunan fasilitas pemerintahan.

Catatan Wartasofifi.id menilai bahwa setelah dua puluh enam tahun terbentuk, Pemprov Malut masih gagal memusatkan energi pemerintahan di ibu kotanya sendiri. Sofifi seakan hidup setengah hati, dijadikan simbol di atas kertas namun tidak dijalankan sebagai realitas pemerintahan yang penuh wibawa.

Jika tidak ada keberanian politik dan langkah tegas dari seluruh pejabat Pemprov Malut untuk menetap dan berkantor di Sofifi, maka Malut akan terus hidup dalam bayang-bayang dua pusat kekuasaan yang tidak wajar. Satu di atas dokumen resmi, satu lagi di kenyamanan personal.

Dan dalam situasi seperti ini, peringatan HUT ke-26 Malut sejatinya bukan momen untuk berbangga diri, tetapi saat untuk bercermin, apakah provinsi ini sungguh-sungguh maju atau hanya pandai berpura-pura terlihat maju.

Catatan lain Wartasofifi.id, menelusuri perjalanan transformasi Sofifi sejak menjadi tuan rumah STQH nasional pada 2021, ketika kota yang sebelumnya relatif sepi mendadak menjadi sorotan nasional. Penunjukan Sofifi sebagai pusat kegiatan bergengsi itu bukan hanya tentang acara keagamaan, tetapi juga bagian dari visi Gubernur AGK untuk menjadikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang representatif dan simbol kemajuan Malut.

Di bawah kepemimpinan AGK, Pemprov Malut memulai pembangunan infrastruktur yang masif, dengan target jelas, yaitu Sofifi harus mampu menyambut tamu nasional dengan standar tinggi. Momentum ini digunakan untuk mempercepat berbagai proyek yang sebelumnya tertunda, sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Malut untuk meninggalkan warisan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Salah satu yang paling terlihat adalah pembangunan jalan dan trotoar di sepanjang ruas utama Sofifi. Jalan-jalan yang dulunya rusak diperbaiki, dilebarkan, dan diaspal ulang agar memudahkan akses transportasi selama pelaksanaan STQH.

Trotoar baru dibangun di sepanjang ruas jalan strategis, memberi kenyamanan bagi pejalan kaki, sekaligus mempercantik tampilan kota. AGK menekankan bahwa estetika kota sama pentingnya dengan fungsi jalan. Lampu penerangan modern dipasang di seluruh jalur utama, menjadikan Sofifi lebih terang dan aman di malam hari. Hal ini juga mempertegas citra Sofifi sebagai kota yang mulai bertransformasi di bawah kepemimpinan AGK.

Fokus pembangunan tidak hanya pada infrastruktur transportasi, tetapi juga pada fasilitas publik dan ruang terbuka. Taman kota, jalur pejalan kaki, dan fasilitas publik lain dibangun untuk meningkatkan kenyamanan warga dan tamu.

Di sektor pariwisata, Pemprov Malut menata beberapa destinasi utama. Hutan mangrove Guraping, misalnya, diubah menjadi kawasan wisata edukatif yang ramah lingkungan dengan jalur pejalan kaki dan titik pandang yang memungkinkan pengunjung menikmati keindahan alam. Oleh karena itu, penataan kawasan wisata memadukan prinsip pelestarian ekosistem dengan kebutuhan pariwisata.

Pantai Doe-Doe di Desa Guraping dan Pantai Doe Masure di Desa Balbar pada waktu itu mendapat perhatian khusus dari Pemprov Malut. Kedua kawasan pesisir tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata baru, sehingga pemerintah mulai melakukan pembenahan infrastruktur dasar dan penataan lingkungan di sekitar area pantai.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat, dan hal itu terbukti karena hingga saat ini pantai tersebut masih ramai dikunjungi wisatawan lokal setiap hari.

Penataan di Pantai Doe Masure mencakup pembangunan akses jalan, area parkir, dan titik pandang, disertai pembangunan ruko serta penyediaan fasilitas kursi dan meja agar pengunjung dapat menikmati panorama laut dengan lebih nyaman, sekaligus menyaksikan keindahan Gunung Tidore, Gunung Ternate, dan Pulau Hiri dari kejauhan.

Semua proyek diarahkan agar saling mendukung. Jalan yang diperbaiki memudahkan akses ke lokasi wisata, trotoar dan penerangan meningkatkan keamanan, sedangkan fasilitas publik menambah kenyamanan masyarakat. Anggaran pembangunan yang digelontorkan Pemprov Malut kala itu diperkirakan lebih dari Rp300 miliar, mencerminkan komitmen AGK untuk menyiapkan Sofifi menjadi pusat kegiatan nasional yang memadai.

Di antara deretan pembangunan besar yang menandai kepemimpinan AGK, Masjid Raya Shaful Khairaat menjadi proyek monumental dan penuh makna. Masjid ini dibangun bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ibadah umat Islam di Sofifi, tetapi juga sebagai simbol spiritual dan kebanggaan daerah.

Dengan nilai pembangunan yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar, Masjid Shaful Khairaat dirancang dengan arsitektur megah yang menggabungkan unsur keislaman klasik dan sentuhan modern. Kubahnya besar dan elegan, menjulang di antara hamparan bangunan pemerintahan, menjadikan masjid ini titik pusat pandang setiap orang yang datang ke Sofifi.

Masjid Shaful Khairaat tidak hanya menjadi tempat ibadah harian, tetapi juga tempat berlangsungnya kegiatan besar seperti STQH Nasional 2021, tablig akbar, dan peringatan hari-hari besar Islam. Kehadirannya memberi warna religius yang kuat pada wajah Sofifi.

Desain interior masjid menunjukkan kemegahan yang tidak berlebihan. Pilar-pilar besar menopang ruang utama dengan pencahayaan alami yang masuk melalui jendela besar di sisi kanan dan kiri, sementara ukiran kaligrafi di dinding menggambarkan keindahan seni Islam khas Nusantara.

Pembangunan masjid ini menjadi bukti nyata bagaimana AGK memadukan nilai religius dalam pembangunan fisik daerah. Ia berulang kali menegaskan bahwa pembangunan yang baik adalah yang menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

Proyek ini juga membuka lapangan kerja bagi ratusan warga lokal yang terlibat dalam konstruksi, dari tukang batu hingga pengrajin kaligrafi. Dalam proses pembangunan, banyak tenaga kerja dari berbagai kabupaten di Malut, bahkan dari luar Malut yang ikut terlibat, menjadikan proyek ini sebagai simbol persaudaraan dan kolaborasi masyarakat itu sendiri.

Ketika masjid itu rampung dan diresmikan oleh Presiden Jokowi, Sofifi seolah memiliki identitas baru. Menaranya yang menciptakan panorama religius yang menawan bagi siapa pun yang melintasi kota ini. Masjid Shaful Khairaat kini menjadi ikon utama Sofifi, sejajar dengan landmark pemerintahan seperti kantor DPRD dan kawasan perkantoran terpadu. Setiap tamu daerah maupun nasional yang berkunjung ke Sofifi hampir pasti menyempatkan diri singgah dan beribadah di masjid tersebut.

AGK kerap mengatakan bahwa keberadaan Masjid Shaful Khairaat adalah bagian dari doa panjangnya agar Sofifi menjadi kota yang diberkahi, kota yang tak hanya sibuk dengan urusan dunia, tetapi juga tumbuh dengan nilai-nilai spiritualitas dan persaudaraan. Kini, masjid megah itu berdiri sebagai warisan abadi dari masa kepemimpinannya, menjadi simbol keyakinan, kesungguhan, dan visi religius yang melekat kuat dalam perjalanan pembangunan Sofifi.

Salah satu hal paling menarik dari Masjid Shaful Khairaat adalah adanya fasilitas tangga eskalator yang menghubungkan lantai dasar dengan lantai utama ruang salat. Fasilitas ini membuat masjid tersebut menjadi satu-satunya di Indonesia yang memiliki eskalator permanen di dalam bangunan utamanya, sebuah inovasi yang jarang ditemui dalam arsitektur masjid di Tanah Air.

Eskalator ini dibangun bukan untuk kemewahan, melainkan untuk memudahkan jamaah lanjut usia, difabel, dan perempuan agar lebih mudah mencapai ruang utama salat yang terletak di ketinggian. Dalam pandangan AGK, aksesibilitas adalah bagian dari keadilan sosial dalam rumah ibadah dan setiap orang harus dapat beribadah dengan nyaman tanpa hambatan fisik.

Fasilitas tersebut mendapat perhatian luas dari publik ketika pertama kali diperkenalkan. Banyak yang menyebutnya sebagai simbol kemajuan dan pembaruan wajah Islam di daerah timur Indonesia, di mana nilai religius berpadu dengan sentuhan teknologi modern.

Eskalator Masjid Shaful Khairaat juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan religi. Banyak jamaah dan pengunjung yang datang ke Sofifi sekadar untuk melihat langsung bagaimana konsep modern diterapkan dalam bangunan masjid megah ini. Fasilitas tersebut dirawat secara berkala oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), yang saat ini diketuai oleh Marwan Polisiri, yang juga menjabat sebagai Kepala Disnakertrans Malut, agar selalu berfungsi secara optimal.

Keberadaan eskalator ini mempertegas filosofi pembangunan ala AGK bahwa kemajuan daerah tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata tetapi juga harus memanusiakan manusia. Dengan menggabungkan kenyamanan modern dan kemegahan spiritual, Masjid Shaful Khairaat tidak hanya berdiri sebagai tempat ibadah, melainkan juga menjadi simbol peradaban baru di Sofifi, kota religius yang berpijak pada nilai kemanusiaan dan inovasi.

Selain masjid, pembangunan infrastruktur Sofifi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Banyak warga terlibat langsung dalam proyek-proyek tersebut, baik sebagai pekerja, penyedia bahan bangunan, maupun pelaku usaha kecil. Peningkatan aktivitas ekonomi terlihat di sektor perdagangan, kuliner, dan transportasi. Setiap proyek yang berjalan membawa efek berganda bagi perekonomian lokal di Sofifi.

Pembangunan juga memberi dorongan besar pada sektor pariwisata. Hutan mangrove Guraping dan pantai-pantai di sekitarnya kini menjadi destinasi baru yang ramai dikunjungi kala itu. Dampak sosial lain adalah meningkatnya kebanggaan masyarakat terhadap Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Dulu dianggap sepi dan tertinggal, kini Sofifi tampil sebagai kota yang tumbuh dengan wajah baru.

Setelah STQH berakhir, wajah Sofifi tetap hidup. Fasilitas yang dibangun terus digunakan dan menjadi bagian dari rutinitas warga sehari-hari. Jalan dan trotoar baru mempermudah akses masyarakat, sementara penerangan kota membuat Sofifi semakin aman di malam hari.

Aktivitas ekonomi di sekitar Masjid Shaful Khairaat juga meningkat, karena banyak pengunjung datang berwisata religi, berbelanja, atau sekadar menikmati sore di area sekitar masjid. Sofifi perlahan menjadi destinasi wisata baru berbasis spiritual dan budaya, tempat di mana masyarakat dapat beribadah, belajar sejarah, sekaligus menikmati keindahan kota yang tertata.

Kini, masjid dan berbagai infrastruktur yang dibangun pada era AGK menjadi fondasi penting yang kokoh bagi pemerintahan berikutnya. Fondasi ini memungkinkan kelanjutan pembangunan Sofifi secara terarah, menjadikannya kota yang tidak hanya modern dan maju dari sisi fisik, tetapi juga religius serta terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, mampu memadukan perkembangan ekonomi, sosial, dan spiritual bagi seluruh warganya.

Selain masjid, Sofifi juga menjadi rumah bagi sejumlah gereja yang cukup besar dan berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan bagi umat Kristiani. Keberadaan gereja-gereja ini menunjukkan keragaman agama yang hidup berdampingan secara harmonis di ibu kota provinsi. Setiap minggu, jemaat dari berbagai wilayah berkumpul untuk beribadah, sekaligus memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan antarwarga.

Pemerintah daerah, termasuk Pemprov Malut, memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan fasilitas keagamaan ini. Infrastruktur pendukung, akses jalan, dan keamanan sekitar gereja selalu diperhatikan agar kegiatan ibadah dapat berlangsung lancar dan nyaman. Hal ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa pembangunan di Sofifi tidak hanya fokus pada masjid atau simbol agama mayoritas, tetapi juga memperhatikan kebutuhan semua umat beragama.

Keberadaan masjid dan gereja yang berdiri megah di Sofifi sekaligus mencerminkan visi kota religius dan modern. Pemerintah ingin membangun kota yang menghormati keberagaman sekaligus mendorong masyarakat hidup dalam toleransi. Dengan demikian, Sofifi tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga menjadi simbol persaudaraan dan keharmonisan antarumat beragama di Malut.

Sejarah pembangunan Malut tidak bisa dilepaskan dari sosok Thaib Armaiyn. Ia adalah gubernur dua periode yang memimpin dalam masa-masa awal pembentukan provinsi baru yang penuh tantangan. Thaib bukan hanya pejabat administratif, tetapi figur transisi yang membawa misi besar untuk membangun dari nol. Catatan Wartasofifi.id menggambarkan bagaimana ia memulai langkah pertama yang menentukan arah sejarah Malut dengan fokus utama pada pembangunan Sofifi sebagai ibu kota pemerintahan.

Sofifi yang saat itu ditetapkan sebagai ibu kota provinsi masih berada di bawah wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan sampai saat ini. Kondisinya sangat memprihatinkan. Infrastruktur hampir tidak ada, jalan rusak, listrik sering padam, air bersih sulit diperoleh, dan pelabuhan penyeberangan belum memadai. Kawasan yang nantinya menjadi pusat pemerintahan provinsi itu hanyalah hamparan tanah kosong dengan akses terbatas dan fasilitas yang minim.

Dalam keadaan seperti itu Thaib Armaiyn tidak mundur. Dia tahu bahwa untuk menjadikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembebasan lahan dalam skala besar. Pemprov Malut di bawah kepemimpinannya mulai melakukan pembebasan lahan untuk membangun kompleks perkantoran dan fasilitas pendukung lainnya. Lahan yang dibebaskan diprediksi mencapai ratusan hektar yang meliputi kawasan yang kini menjadi pusat pemerintahan, jalan utama, dan permukiman pegawai.

Proses pembebasan lahan itu bukan hal mudah. Banyak masyarakat lokal saat itu masih bergantung pada lahan untuk sumber kehidupan mereka. Thaib harus meyakinkan warga agar mau melepas hak tanahnya demi kepentingan pembangunan ibu kota. Negosiasi berlangsung panjang dan tidak jarang penuh ketegangan antara pemerintah dan warga pemilik lahan.

Catatan Wartasofifi.id menunjukkan bahwa pembicaraan antara pemerintah dan masyarakat sering kali berujung buntu. Sebagian warga menilai harga ganti rugi terlalu rendah sementara sebagian lainnya menolak karena alasan, kepemilikan pribadi, adat dan ikatan tanah leluhur. Namun Thaib tetap berpegang pada keyakinan bahwa tanpa kepastian lahan tidak akan ada pembangunan. Ia menanggung tekanan politik dan sosial demi memastikan Sofifi bisa benar-benar berdiri sebagai ibu kota provinsi.

Setelah pembebasan lahan berjalan, pembangunan dimulai. Gedung-gedung pemerintahan pertama mulai berdiri meskipun dengan kondisi yang serba terbatas. Pembangunan kantor gubernur, DPRD, dan beberapa kantor OPD lainnya menjadi simbol bahwa Sofifi bukan sekadar wacana di atas kertas tetapi sedang diwujudkan sebagai pusat pemerintahan baru. Thaib ingin agar Sofifi berdiri di tanahnya sendiri tanpa terus bergantung pada daerah lain.

Langkah ini banyak menuai kritik. Banyak pihak menilai bahwa membangun gedung di tengah kawasan kosong adalah pemborosan. Namun Thaib memandangnya sebagai simbol eksistensi dan kedaulatan. Ia percaya bahwa bangunan pemerintahan adalah tanda bahwa provinsi baru ini telah memiliki arah dan pusat kendali sendiri.

Kondisi Sofifi saat itu jauh dari kata layak sebagai pusat pemerintahan. Jalan-jalan belum terbentuk, transportasi terbatas, dan pelabuhan penyeberangan belum memadai untuk menghubungkan Sofifi dengan wilayah lainnya. Tidak ada fasilitas umum yang menunjang kehidupan ASN maupun masyarakat. Namun Thaib melihat kesulitan itu sebagai tantangan yang harus ditaklukkan.

Thaib kemudian memerintahkan pembukaan jalan-jalan utama menuju kawasan pemerintahan. Proyek ini dilakukan dengan alat berat yang bekerja hampir tanpa henti. Meski terhambat oleh kondisi medan dan cuaca, semangat pembangunan tetap berjalan dengan baik. Thaib sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.

Catatan Wartasofifi.id menggambarkan bagaimana Thaib menghadapi berbagai keterbatasan teknis di lapangan. Tanah yang labil, curah hujan tinggi saat itu, dan sulitnya bahan material menjadi kendala besar. Namun ia tidak ingin menjadikan hambatan itu sebagai alasan untuk berhenti. Ia tahu bahwa keberhasilan pembangunan akan diukur bukan dari seberapa sempurna hasilnya, melainkan dari keberanian untuk memulai.

Masih dalam catatan Wartasofifi.id ini menilai langkah Thaib sebagai bentuk keberanian politik yang jarang dimiliki pemimpin pada masa awal berdirinya sebuah daerah otonom. Ia berani bertindak saat banyak pihak masih ragu dan memilih menunggu. Thaib menggerakkan mesin birokrasi agar tetap bekerja meski di tengah kekosongan arah dan minimnya fasilitas.

Namun dalam setiap langkah besar selalu ada kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa pembebasan lahan seluas ratusan hektar itu tidak diiringi dengan perencanaan tata ruang yang matang. Sebagian menilai pembangunan lebih menonjolkan aspek representatif ketimbang fungsi nyata. Namun konteks waktu perlu dipahami, karena pada masa itu sistem birokrasi dan perencanaan daerah masih dalam tahap pembentukan.

Tetapi di balik kecepatan itu terdapat risiko administratif yang besar. Tidak semua lahan memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap dan sebagian masih berstatus sengketa. Thaib tetap melangkah dengan keyakinan bahwa persoalan hukum bisa diselesaikan sambil berjalan. Ia memprioritaskan kemajuan fisik karena percaya bahwa waktu tidak boleh dihabiskan untuk perdebatan tanpa hasil.

Namun dari sisi sejarah, keputusan itu menjadi batu loncatan bagi pembangunan kawasan pemerintahan yang hari ini berdiri megah di Sofifi. Gedung-gedung yang kini berdiri di kawasan pusat pemerintahan Maluku Utara merupakan hasil dari kebijakan awal tersebut. Jalan-jalan utama di Sofifi yang dulu belum ada kini sudah beraspal di masa pemerintahannya. Semua dimulai dari keberanian mengambil keputusan di tengah situasi yang belum pasti.

Thaib memang tidak membangun segalanya dalam kesempurnaan. Namun ia menanamkan pondasi yang kuat. Ia menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak cukup dengan perencanaan teknis, tetapi harus dimulai dari tekad dan kemauan politik yang besar.

Sofifi yang dulunya hanya kampung kecil kini telah menjadi pusat pemerintahan provinsi. Perubahan itu tidak terjadi secara kebetulan. Semua dimulai dari keputusan awal Thaib untuk menjadikan Sofifi jantung kekuasaan Maluku Utara.

Kebijakan Thaib memaksa birokrasi beradaptasi dengan lingkungan baru. Banyak aparatur yang enggan pindah karena fasilitas belum tersedia. Namun Thaib tetap bersikeras bahwa pemerintahan harus bekerja di tempat yang menjadi simbol kedaulatan daerah. Ia tahu bahwa kenyamanan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindar dari tanggung jawab sejarah.

Dari pandangan catatan Wartasofifi.id, Thaib memperlihatkan keberanian yang jarang dimiliki pemimpin daerah. Ia membangun dari ruang kosong dengan keterbatasan fiskal, dukungan politik yang belum solid, dan birokrasi yang baru belajar berjalan. Ia menanggung kritik dan tekanan dengan kepala tegak karena yakin bahwa sejarah akan menilai niat baiknya.

Pembebasan lahan dalam skala besar itu juga menjadi awal dari perubahan tata wilayah di Sofifi. Kawasan yang dulunya sunyi kini berubah menjadi pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Semua bermula dari keyakinan bahwa tanah yang dibebaskan hari ini akan menjadi dasar bagi masa depan provinsi.

Namun dari catatan Wartasofifi.id juga mengingatkan bahwa pembangunan besar tanpa memperhatikan aspek sosial dapat meninggalkan luka. Sebagian warga yang kehilangan lahan tidak sepenuhnya menerima kompensasi yang layak. Pemerintah saat itu lebih fokus pada pembangunan fisik ketimbang pemberdayaan masyarakat terdampak.

Meski begitu, peran Thaib tidak bisa dipungkiri. Ia adalah arsitek awal yang membuka jalan bagi gubernur-gubernur berikutnya untuk melanjutkan pembangunan Sofifi. Tanpa keberaniannya, mungkin sampai hari ini ibu kota Maluku Utara masih menjadi perdebatan.

Kini Sofifi telah berkembang menjadi kota pemerintahan yang sedikit maju dengan infrastruktur yang jauh lebih baik. Gedung-gedung baru, jalan lebar, dan fasilitas publik berdiri di atas lahan yang dulu dibebaskan di masa Thaib dan AGK. Sejarah membuktikan bahwa langkah berani yang diambilnya bukan kesalahan, tetapi keputusan yang melahirkan kemajuan.

Thaib mungkin bukan pemimpin yang sempurna, tetapi ia adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan saat semua orang ragu. Ia memahami bahwa pembangunan daerah tidak bisa menunggu keadaan ideal. Ia memilih bertindak karena keyakinan bahwa waktu tidak akan memberi kesempatan kedua bagi sejarah.

Setiap sudut Sofifi hari ini memuat jejak dari keputusan besar yang diambil Thaib Armaiyn dan AGK. Dari jalan yang terbentang hingga gedung yang berdiri kokoh, semua mengandung cerita tentang keberanian seorang pemimpin yang memulai sesuatu dari tanah kosong. Ia membangun bukan hanya untuk masa jabatannya tetapi untuk generasi setelahnya.

Ketika masa kepemimpinan Thaib Armaiyn berakhir, tongkat pembangunan Sofifi berpindah ke tangan Abdul Gani Kasuba (AGK). Sosok yang dikenal religius dan sederhana ini mewarisi pekerjaan besar dari pendahulunya. Ia tidak hanya menerima sebuah ibu kota yang baru lahir, tetapi juga warisan masalah yang belum selesai mulai dari sengketa lahan, keterbatasan infrastruktur, hingga minimnya fasilitas pelayanan publik di Sofifi.

AGK datang dengan semangat yang berbeda. Ia bukan sekadar melanjutkan, tetapi mencoba memberi ruh baru pada Sofifi yang mulai ditinggalkan perhatian. Ia memahami bahwa membangun Sofifi tidak cukup hanya dengan batu dan semen, melainkan juga dengan penguatan sistem pemerintahan dan penghidupan masyarakat di sekitarnya.

Di masa awal pemerintahannya, AGK melihat langsung kondisi Sofifi yang masih belum berkembang signifikan. Gedung pemerintahan memang sudah berdiri, tetapi sebagian besar belum berfungsi optimal. Aktivitas birokrasi masih banyak dilakukan di Ternate karena akses dan fasilitas di Sofifi belum memadai. Ia menyadari bahwa ibu kota ini belum benar-benar hidup.

Salah satu langkah penting yang dilakukan AGK adalah memperkuat fungsi birokrasi di Sofifi. Ia menginstruksikan agar seluruh aktivitas pemerintahan pusat provinsi dipusatkan di ibu kota. Meskipun mendapat resistensi dari sebagian ASN, kebijakan ini secara bertahap mulai menghidupkan kawasan yang sempat sunyi itu.

AGK tidak ingin Sofifi hanya menjadi simbol administratif. Ia ingin Sofifi menjadi kota yang tumbuh bersama masyarakatnya. Karena itu, ia memulai pembangunan infrastruktur penunjang seperti perumahan ASN, jaringan air bersih, dan listrik yang lebih stabil. Ia sadar bahwa manusia tidak bisa bekerja hanya dengan idealisme, mereka juga membutuhkan kenyamanan hidup.

Namun di balik upaya itu, AGK juga menghadapi berbagai tantangan klasik. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Pemerintah pusat belum sepenuhnya memberi dukungan optimal terhadap pengembangan ibu kota Sofifi. Banyak proyek berjalan lambat karena proses penganggaran yang panjang dan birokrasi yang berbelit.

Dalam catatan Wartasofifi.id, AGK tetap menunjukkan sikap konsisten. Ia tidak pernah berhenti menyuarakan pentingnya Sofifi sebagai ibu kota definitif. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa Malut tidak boleh hanya punya nama sebagai provinsi tetapi harus punya jantung pemerintahan yang nyata.

Langkah berikutnya yang ditempuh AGK adalah membuka akses transportasi yang lebih luas. Ia memahami bahwa pelabuhan penyeberangan bukan sekadar infrastruktur, melainkan urat nadi ekonomi dan sosial yang vital bagi pertumbuhan Sofifi dan Malut secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Darko, yang kemudian diresmikan oleh Gubernur Sherly Tjoanda pada awal masa pemerintahannya.

AGK mendorong pembangunan pelabuhan baru serta peningkatan kapasitas kapal yang menghubungkan Sofifi dengan berbagai wilayah, termasuk Manado. Upaya ini secara bertahap mulai memperbaiki mobilitas masyarakat di dalam Maluku Utara sekaligus membuka pintu bagi warga dari luar daerah, mendorong arus perdagangan, pendidikan, dan budaya yang lebih lancar.

Selain itu, langkah ini menegaskan komitmen AGK untuk menjadikan Sofifi tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simpul transportasi strategis yang menghubungkan Malut dengan kawasan sekitarnya.

Pembangunan jalan dan jembatan juga menjadi salah satu prioritas utama. Sejumlah ruas jalan penghubung di kawasan Sofifi dibangun dan diaspal kembali, termasuk pembangunan beberapa jembatan yang menghubungkan wilayah-wilayah strategis. Meskipun progresnya belum secepat yang diharapkan, arah kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan AGK dalam memperkuat fondasi pembangunan yang telah diletakkan oleh Thaib Armaiyn.

AGK juga memperhatikan pembangunan fasilitas publik yang selama ini diabaikan. Sekolah, masjid, gereja, rumah sakit dan ruang terbuka mulai dibangun untuk memberi kehidupan sosial baru bagi Sofifi. Ia memahami bahwa kota pemerintahan tanpa aktivitas sosial hanyalah kumpulan bangunan tanpa jiwa.

Dalam catatan Wartasofifi.id, kepemimpinan AGK menghadirkan pendekatan pembangunan yang lebih manusiawi. Ia tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga berupaya menumbuhkan kehidupan sosial yang layak di Sofifi. AGK menginginkan agar para ASN yang bekerja di sana dapat membawa serta keluarga mereka dan menetap, bukan sekadar datang setiap pekan lalu kembali ke Ternate. Karena itu, ia membangun ratusan unit rumah ASN lengkap dengan berbagai fasilitas pendukungnya.

Namun persoalan klasik kembali muncul. Banyak ASN tetap enggan pindah secara permanen ke Sofifi karena fasilitas pendidikan dan kesehatan masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa membangun ibu kota bukan hanya persoalan gedung pemerintahan, tetapi juga soal menciptakan ekosistem kehidupan yang utuh.

AGK mencoba mengatasi hal ini dengan mendorong pembangunan RSUD Sofifi dan Rumah Sakit Jiwa. Ia berharap keberadaan fasilitas tersebut menjadi magnet baru agar kehidupan masyarakat Sofifi tumbuh secara alami. Meski progresnya lambat, niat itu menjadi tanda bahwa Sofifi mulai bergerak menuju kehidupan yang lebih mandiri.

Catatan Wartasofifi.id AGK juga menyadari bahwa Sofifi bukan sekadar pusat kekuasaan tetapi simbol identitas Maluku Utara. Dalam setiap pidatonya ia selalu menegaskan bahwa ibu kota harus menjadi wajah provinsi. Karena itu, ia berusaha menata taman kota, membangun masjid raya, dan mempercantik kawasan pemerintahan agar mencerminkan martabat daerah.

Namun upaya tersebut tidak terlepas dari kritik. Banyak pihak menilai pembangunan masih lambat dan tidak merata. Sebagian proyek mangkrak karena keterbatasan anggaran. Tetapi AGK tetap memegang keyakinan bahwa pembangunan besar memang memerlukan waktu dan konsistensi.

Catatan Wartasofifi.id ini, melihat AGK sebagai pemimpin yang melanjutkan, memperkuat, dan mematangkan ide besar yang dirintis oleh Thaib Armaiyn. Jika Thaib adalah perintis yang membuka jalan, maka AGK adalah penyabar yang menata langkah agar jalan itu bisa dilalui oleh banyak orang.

Di bawah kepemimpinan AGK, Sofifi perlahan mulai dikenal secara nasional. Sejumlah kegiatan besar seperti STQH tingkat nasional diadakan di sana. Kegiatan-kegiatan ini membawa perhatian publik dan pemerintah pusat terhadap Sofifi yang dulunya tidak banyak dikenal.

Dengan cara itu, AGK tidak hanya membangun infrastruktur fisik tetapi juga membangun reputasi Sofifi sebagai kota penyelenggara kegiatan berskala nasional. Ia menjadikan event keagamaan dan kebudayaan sebagai sarana diplomasi pembangunan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan Maluku Utara.

Dalam berbagai kesempatan, AGK menegaskan bahwa pembangunan Sofifi adalah proyek sejarah yang tidak boleh berhenti. Ia menyadari bahwa dirinya mungkin tidak akan menyelesaikan semuanya, tetapi ia ingin meninggalkan pijakan yang kuat bagi penerusnya.

Kini setelah masa kepemimpinan AGK berakhir, Sofifi telah jauh berbeda dari dua dekade sebelumnya. Gedung pemerintahan berdiri megah, akses jalan membaik, pelabuhan penyeberangan semakin ramai, dan kegiatan ekonomi mulai menggeliat. Semua ini adalah hasil kesinambungan dari dua era pemerintahan yang memiliki visi berbeda namun arah yang sama.

Sofifi kini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak selalu harus sempurna sejak awal. Ia adalah hasil dari proses panjang, dari keberanian memulai hingga kesabaran melanjutkan. Dari tangan Thaib Armaiyn yang membuka lahan, hingga tangan AGK yang menata kehidupan di atasnya.

Namun masih banyak pekerjaan rumah yang tersisa. Sofifi masih membutuhkan rencana induk tata kota yang lebih komprehensif, jaringan air bersih yang stabil, serta sistem transportasi laut yang efisien. Pemerintah berikutnya harus meneruskan pembangunan dengan disiplin dan transparansi agar hasil kerja dua pendahulunya tidak terhenti di tengah jalan.

Catatan Wartasofifi.id menilai bahwa keberhasilan pembangunan Sofifi tidak hanya ditentukan oleh satu periode pemerintahan, tetapi juga oleh kesinambungan visi dari generasi ke generasi. Thaib menanam fondasinya, AGK menumbuhkan batangnya, dan generasi berikutnya, yaitu Sherly Tjoanda, diharapkan dapat memetik buah dari pohon yang telah tumbuh tersebut dan melanjutkan pembangunan.

Visi dan langkah strategis setiap pemimpin menjadi kunci agar pembangunan Sofifi tidak berhenti pada satu era saja. Dengan fondasi yang kuat dan batang yang telah tumbuh, Sherly Tjoanda memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pembangunan, memperkuat infrastruktur, dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Sofifi.

Selain itu, kesinambungan kepemimpinan ini juga memastikan bahwa nilai-nilai sosial, budaya, dan keberagaman tetap dijaga. Pembangunan Sofifi tidak hanya soal fisik dan ekonomi, tetapi juga soal membangun masyarakat yang terbuka, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Dari sudut pandang sejarah, Sofifi telah menjadi simbol ketekunan pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan. Ia membuktikan bahwa daerah kecil pun bisa tumbuh menjadi pusat pemerintahan yang berwibawa jika dikelola dengan kesungguhan dan konsistensi.

Kisah Thaib dan AGK memberi pelajaran penting bahwa membangun ibu kota tidak hanya soal proyek fisik, tetapi juga soal membangun rasa memiliki dan komitmen kolektif terhadap masa depan daerah. Sofifi hari ini berdiri karena tekad itu.

Setelah era Thaib Armaiyn meletakkan dasar fisik dan simbolik bagi lahirnya ibu kota Sofifi, estafet kepemimpinan berpindah ke tangan AGK. Di bawah pemerintahannya, Sofifi memasuki babak baru, bukan lagi sekadar membangun dari tanah kosong, melainkan mengisi ruang-ruang kosong dengan arah dan bentuk yang lebih terencana.

Ketika Thaib meninggalkan Sofifi, yang tersisa adalah pondasi dan semangat. Namun, tantangan berikutnya lebih kompleks. AGK tidak lagi berhadapan dengan hutan dan tanah kosong, tetapi dengan kebutuhan koordinasi lintas instansi, pembangunan yang berkelanjutan, serta penyediaan layanan publik dasar bagi ribuan ASN dan warga baru yang menetap di sana.

Catatan Wartasofifi.id menggambarkan bahwa AGK datang pada masa transisi fiskal dan kelembagaan yang belum stabil. Struktur birokrasi provinsi masih mencari bentuk, sementara dukungan dari pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan ibu kota belum sepenuhnya optimal.

Di tengah kondisi itu, AGK menegaskan komitmennya bahwa Sofifi bukan proyek sementara, melainkan pusat pemerintahan yang harus dibangun dengan visi jangka panjang. Ia sering menyebut Sofifi sebagai “Sofifi Rumah Kita” yang harus dirawat agar tumbuh menjadi kota yang layak dihuni.

Salah satu fokus utama AGK adalah memperkuat infrastruktur dasar yang telah dimulai oleh pendahulunya. Jalan menuju kawasan perkantoran diperlebar, sistem penerangan jalan mulai dibangun, dan akses antarwilayah dari Ternate ke Sofifi terus diperbaiki agar mobilitas ASN dan masyarakat menjadi lebih mudah.

Pemprov juga mulai memikirkan pembangunan pelabuhan penyeberangan yang representatif. Sebab, Sofifi tidak akan bisa menjadi ibu kota yang efektif tanpa sistem transportasi laut yang memadai. Pelabuhan Sofifi dan Galala kemudian menjadi perhatian utama karena berperan sebagai pintu masuk utama bagi arus manusia dan logistik.

Dalam catatan Wartasofifi.id beberapa tahun pertama kepemimpinan AGK, proyek-proyek di Sofifi memang belum masif, tetapi mulai menunjukkan arah. Gedung-gedung pemerintahan yang sebelumnya sederhana diperbaiki dan diperluas. Lahan-lahan baru disiapkan untuk pembangunan fasilitas publik seperti perumahan ASN dan kantor-kantor OPD tambahan.

Satu hal yang menonjol dari era AGK adalah upayanya membangun kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan. Jika Thaib dikenal sebagai peletak dasar, maka AGK dikenal sebagai penguat struktur. Ia tidak membangun secara tergesa, tetapi berusaha memastikan bahwa setiap proyek memiliki dasar hukum dan perencanaan yang jelas.

Tantangan lain yang muncul di masa itu adalah lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan kawasan Sofifi, seperti pengelolaan sampah. Banyak rencana besar yang tertunda karena tumpang tindih kewenangan antara provinsi dan Kota Tidore Kepulauan sebagai pemilik wilayah administratif.

AGK berupaya menembus hambatan itu melalui diplomasi politik dan pendekatan ke pemerintah pusat. Ia mendorong agar status Sofifi sebagai ibu kota provinsi dikuatkan secara hukum, agar pemerintah provinsi memiliki ruang lebih besar untuk mengatur tata wilayah dan pembangunan fisik di kawasan tersebut.

Upaya itu tidak selalu mulus. Perdebatan soal batas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kota terus terjadi. Namun, AGK memilih tetap bekerja. Ia mendorong pembangunan perumahan bagi ASN, membuka akses jalan ke kawasan kota Sofifi, dan memperluas jaringan listrik serta air bersih.

Perlahan, wajah Sofifi mulai berubah. Jalan-jalan tanah yang dulu masih kurang layak, kini sudah dapat dikatakan layak. Lampu penerangan menghiasi malam di sekitar kompleks perkantoran gubernur. Pegawai tidak lagi sekadar datang pagi dan pulang sore dari Ternate, tetapi mulai menetap dan membangun kehidupan di Sofifi.

Perubahan itu menandai fase penting dalam perjalanan ibu kota Malut. Sofifi bukan lagi sekadar simbol administratif, tetapi mulai memiliki kehidupan sosial dan ekonomi yang nyata. AGK juga menekankan pentingnya konektivitas antarpulau. Dalam pandangannya, pembangunan Sofifi tidak bisa dilepaskan dari peran Ternate dan Tidore sebagai mitra ekonomi. Karena itu, ia berupaya memperkuat transportasi laut dan darat agar arus barang dan jasa mengalir tanpa hambatan.

Dalam bidang perencanaan, AGK melalui Dinas PUPR Malut mulai menyusunan rencana tata ruang Sofifi yang lebih komprehensif. Ia ingin agar kawasan ini tidak berkembang secara acak, melainkan tertata rapi dengan peruntukan jelas untuk perkantoran, permukiman, dan ruang publik.

Dari catatan Wartasofifi.id  juga menunjukkan bahwa di masa AGK, perencanaan pembangunan kawasan pemerintahan terpadu mulai digagas kembali. Ide ini sejatinya sudah ada sejak Thaib, tetapi baru menemukan bentuk konkret saat AGK berupaya menyatukan kantor-kantor OPD dalam satu kawasan yang lebih terintegrasi.

Ia juga memperjuangkan penganggaran yang realistis. Banyak proyek di Sofifi yang dilaksanakan dengan sistem multiyears agar dapat dibiayai secara berkelanjutan dan tidak berhenti di tengah jalan. Namun, sebagaimana pemimpin yang menghadapi keterbatasan anggaran dan birokrasi, AGK juga tak lepas dari kritik. Beberapa proyek fisik dianggap berjalan lambat, bahkan sebagian mangkrak karena persoalan teknis dan lelang yang berbelit.

Meski demikian, AGK tetap menjaga arah besar pembangunan Sofifi. Ia sadar bahwa hasilnya mungkin belum akan dirasakan sepenuhnya di masa jabatannya, tetapi harus ada keberlanjutan. Dalam berbagai kesempatan, AGK menegaskan bahwa membangun ibu kota provinsi tidak bisa hanya dalam satu dekade. Ia menanamkan kesadaran bahwa Sofifi adalah proyek lintas generasi yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan visi bersama.

Gagasan itu menjadi pondasi penting bagi pemerintahan berikutnya. Ketika masa kepemimpinan AGK berakhir, Sofifi telah memiliki bentuk fisik yang lebih jelas, meski belum ideal sebagai ibu kota definitif.

Transisi menuju era Sherly Tjoanda pun dimulai dalam situasi di mana Sofifi sudah memiliki struktur dasar, tetapi memerlukan akselerasi besar agar dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi daerah.

Dalam banyak catatan Wartasofifi.id, Sherly disebut sebagai penerus yang mewarisi tanggung jawab besar dari dua pendahulunya. Jika Thaib adalah peletak dasar dan AGK adalah penguat struktur, maka Sherly dihadapkan pada tugas mempercepat dan memodernisasi seluruh fondasi yang telah ada.

Oleh karena itu, masa dua periode pemerintahan AGK sebaiknya dipahami bukan sebagai titik akhir, tetapi sebagai jembatan panjang yang menghubungkan visi dan semangat pembaruan pada masa awal pemerintahan dengan praktik pembangunan yang matang dan berkelanjutan di masa kini.

Periode ini menunjukkan bagaimana pondasi yang dibangun dengan tekad dan gagasan besar dapat diteruskan menjadi program-program nyata yang membawa kemajuan bagi masyarakat Malut, sekaligus menjaga kesinambungan antara aspirasi historis dan kebutuhan pembangunan modern.

Sofifi di era AGK mungkin belum sempurna, tetapi di sanalah arah pembangunan mulai menemukan jalurnya. Kota ini mulai punya wajah, sistem, dan harapan yang lebih konkret dibandingkan saat pertama kali dibangun.

Setelah dua dekade Sofifi berjalan di antara harapan dan keterbatasan, tongkat estafet kepemimpinan kini berada di tangan Gubernur Sherly Tjoanda. Perempuan pertama yang memimpin Malut ini mengambil alih kendali pada fase paling kritis, ketika Sofifi membutuhkan percepatan dan konsolidasi agar tidak sekadar menjadi simbol administratif, tetapi benar-benar menjadi kota pemerintahan yang hidup.

Usianya di kursi gubernur baru delapan bulan, namun arah kebijakannya mulai terasa. Sherly tampak ingin mengakhiri siklus lamban yang kerap melanda birokrasi, terutama dalam hal perencanaan, efisiensi anggaran, dan penegasan visi tata ruang Sofifi.

Ia datang dengan cara berpikir yang berbeda. Jika Thaib Armaiyn membangun dari tanah kosong dan AGK memperkuat struktur, maka Sherly ingin mempercepat laju pembangunan dengan tata kelola modern yang berbasis efektivitas dan transparansi.

Dalam catatan Wartasofifi.id, kepemimpinan Sherly diwarnai dengan gaya kerja cepat dan koordinatif. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD agar Sofifi tidak lagi terjebak dalam rutinitas administratif, tetapi menjadi pusat inovasi yang dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap Pemprov Malut.

Delapan bulan pertama pemerintahannya bukan masa yang mudah. Sherly harus mengelola transisi birokrasi, membenahi keuangan daerah, sekaligus menuntut percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis yang tertunda sejak tahun anggaran sebelumnya.

Lampu-lampu jalan yang sebelumnya tidak terurus dan banyak yang mati, kini kembali menyala menerangi setiap sudut Sofifi. Di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda, kota ini tampak lebih terang dan hidup, termasuk pada jalur tanjakan dari arah Jembatan Guraping menuju Kantor Gubernur yang kini telah dilengkapi lampu jalan dan dapat dinikmati masyarakat setiap malam.

Sofifi menjadi prioritas utama. Ia menyadari bahwa keberhasilan pemerintahannya akan sangat diukur dari bagaimana wajah ibu kota ini dibenahi dalam waktu terbatas. Karena itu, berbagai instruksi percepatan pembangunan infrastruktur dasar kembali dikeluarkan kepada seluruh perangkat daerah.

Dalam banyak kesempatan, Sherly menegaskan bahwa pembangunan Sofifi bukan hanya tentang fisik. Ia berbicara tentang perubahan pola pikir birokrasi, tentang mental ASN yang harus siap melayani dengan hati, dan tentang kehadiran pemerintah yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Ia tampak memahami bahwa Sofifi adalah simbol sekaligus tantangan. Di satu sisi, kota ini adalah pusat kebanggaan Malut. Namun di sisi lain, Sofifi juga menjadi cermin seberapa serius pemerintah provinsi menata diri dan melayani rakyatnya.

Peningkatan infrastruktur menjadi langkah nyata pertama. Proyek-proyek perbaikan jalan, penataan drainase, dan pembangunan fasilitas umum kembali digerakkan. Ia juga meninjau langsung beberapa kawasan pemerintahan yang sebelumnya terbengkalai, memastikan pekerjaan berjalan sesuai target.

Salah satu gebrakan penting adalah dorongan efisiensi dan penertiban anggaran. Sherly menyoroti bahwa banyak kegiatan pembangunan terhambat bukan karena kurang dana, tetapi karena lemahnya manajemen waktu dan koordinasi antarinstansi.

Ia kemudian menegaskan prinsip kerja baru, yaitu setiap rupiah harus berdampak. Ini menjadi semacam slogan birokrasi baru di lingkungan Pemprov Malut yang berupaya menyeimbangkan antara efisiensi dan hasil nyata.

Dalam konteks Sofifi, prinsip itu diwujudkan melalui pengawasan ketat terhadap proyek-proyek strategis yang sudah berjalan. Sherly memantau langsung progres lapangan, memastikan agar pelaksanaan tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga kualitas pekerjaan.

Catatan Wartasosififi.id, menulis bahwa Sherly juga mulai memperkuat perencanaan jangka menengah. Ia mendorong penyusunan RPJMD 2025-2029 dengan pendekatan realistis, dengan harapan publik menekankan kesinambungan dari periode Thaib dan AGK, sekaligus memperkenalkan dimensi baru, yaitu pembangunan yang berorientasi hasil.

Dalam delapan bulan ini, pola koordinasi dengan DPRD dan instansi vertikal juga menunjukkan perubahan. Gaya komunikasinya yang terbuka membuat pembahasan program strategis lebih konstruktif, termasuk dalam isu pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di Sofifi.

Sherly tampak ingin membangun citra pemerintahan yang transparan dan solutif. Ia tidak segan mengoreksi OPD yang bekerja lamban, dan dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pejabat harus bekerja dengan tanggung jawab, bukan sekadar menggugurkan program.

Di lapangan, upaya ini mulai terlihat melalui percepatan pelaksanaan sejumlah proyek prioritas seperti pembangunan RTLH. Kemudian kawasan pemerintahan dibersihkan, dan program penghijauan kota digalakkan dengan membangun landmark untuk memperindah wajah Sofifi.

Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Dalam delapan bulan masa pemerintahannya, Sherly Tjoanda harus berhadapan dengan sejumlah persoalan klasik, seperti rendahnya serapan anggaran, keterlambatan dokumen lelang di beberapa OPD, serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang sempat menghambat realisasi berbagai proyek. Meski demikian, berbagai kendala tersebut kini telah berhasil diatasi.

Ia merespons hal itu bukan dengan amarah, melainkan melalui instruksi yang tegas. Sherly Tjoanda meminta para kepala OPD bekerja sesuai target waktu serta mengoptimalkan peran sistem pengawasan internal, khususnya inspektorat, agar keterlambatan serupa tidak kembali terjadi. Bahkan, kegiatan yang sudah berjalan pun langsung diaudit oleh Inspektorat untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Catatan penting lainnya adalah komitmen Sherly Tjoanda dalam mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia meyakini bahwa percepatan pembangunan, khususnya di Sofifi dan secara umum di seluruh Malut, hanya dapat terwujud apabila pemerintah pusat turut memperkuat dukungan, baik dari sisi fiskal maupun teknis.

Karena itu, dalam delapan bulan masa kepemimpinannya, ia secara aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk kementerian-kementerian terkait, guna membuka peluang pendanaan baru untuk berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik, baik di Sofifi secara khusus maupun di Malut secara keseluruhan.

Di bidang sosial, Sherly juga menekankan pentingnya penataan lingkungan kerja yang bersih dan manusiawi. Ia menginstruksikan seluruh ASN agar menjaga kebersihan kantor dan ruang publik di kawasan Sofifi sebagai wujud penghormatan terhadap simbol ibu kota.

Gaya kepemimpinannya yang tegas namun lembut mulai menandai era baru. Ia tidak hanya memerintah, tetapi juga memberi teladan. Dalam banyak kegiatan, Sherly hadir langsung di tengah pegawai, berbicara dari hati, dan menegaskan bahwa pemerintahan yang baik dimulai dari disiplin dan ketulusan.

Publik mulai melihat geliat baru. Sofifi yang dulu sering disebut sepi kini perlahan berubah. Aktivitas pemerintahan berjalan lebih teratur, suasana kota lebih hidup, dan kehadiran Sherly membawa kesan bahwa ibu kota ini benar-benar diperhatikan.

Meski baru delapan bulan, arah kepemimpinannya sudah terlihat, yaitu membenahi sistem, memperkuat fondasi keuangan, dan menanamkan budaya kerja cepat serta terukur. Ia ingin agar masa jabatannya dikenang bukan hanya karena membangun gedung, tetapi karena mengubah pola pikir birokrasi.

Di tengah berbagai keterbatasan, Sherly memegang teguh prinsip kolaborasi. Ia percaya bahwa perubahan tidak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah provinsi, DPRD, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk menjadikan Sofifi bukan sekadar ibu kota administratif, tetapi juga ruang hidup yang nyaman dan modern.

Delapan bulan mungkin terlalu singkat untuk menilai hasil, tetapi cukup untuk melihat arah. Dalam waktu sesingkat itu, Sherly telah menegaskan satu hal, yakni bahwa pembangunan Sofifi harus berlanjut dengan semangat baru, disiplin baru, dan komitmen yang lebih kuat terhadap pelayanan publik.

Dengan demikian, trilogi pembangunan Sofifi mencapai babak ketiganya. Dari fondasi Thaib Armayn, penguatan struktur oleh AGK, hingga percepatan sistem oleh Sherly Tjoanda, perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota bukan sekadar proyek fisik, tetapi perjalanan keyakinan yang diwariskan lintas generasi pemimpin di Malut.

Pembangunan Sofifi tidak pernah berdiri di ruang kosong. Ia tumbuh dari tangan para gubernur yang datang silih berganti dengan visi dan pendekatan masing-masing. Setelah Thaib Armaiyn meletakkan fondasi awal dan membuka tanah yang nyaris tanpa bentuk, estafet pembangunan itu berpindah ke tangan Abdul Gani Kasuba. Sosok ini datang dengan semangat religius dan politik yang kuat, mencoba menjembatani antara warisan masa lalu dan harapan masa depan.

AGK memerintah dalam dua periode yang panjang. Dalam rentang waktu itu, Sofifi bertransformasi dari sekadar lokasi administratif menjadi pusat pemerintahan yang mulai terdefinisi. Ia melanjutkan gagasan besar Thaib Armaiyn, namun dengan pendekatan yang lebih birokratis. Di bawah kepemimpinannya, kawasan perkantoran mulai dihidupkan kembali, jalan-jalan utama diperkeras, dan akses ke pelabuhan serta bandara diperbaiki agar konektivitas Sofifi tidak lagi tertinggal.

Masa AGK juga menjadi fase konsolidasi identitas Sofifi. Pemerintah provinsi mulai menegaskan posisi ibu kota ini dalam peta pembangunan nasional. Berbagai kegiatan seremonial kenegaraan mulai dipusatkan di sini, menandai transisi simbolik dari Ternate dan Tidore ke Sofifi. Namun di balik kemegahan itu, tantangan tetap menganga, terutama soal keterbatasan fiskal dan minimnya investasi.

AGK memahami betul bahwa membangun Sofifi tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga soal keberlanjutan politik. Ia menghadapi perdebatan antara pusat dan daerah, antara prioritas sosial dengan kebutuhan pembangunan fisik. Namun, di tengah dinamika itu, ia tetap mendorong agar Sofifi menjadi rumah bagi pemerintahan yang berdaulat secara administrasi.

Di masa AGK pula, muncul kesadaran bahwa pembangunan ibu kota provinsi bukan sekadar tanggung jawab birokrasi. Ia mulai menggandeng kementerian teknis, membangun sinergi dengan pemerintah pusat, dan berupaya mempercepat legalitas kawasan pemerintahan. Beberapa proyek penting seperti kawasan jalan lingkar Sofifi, peletakan dasar bandara Loleo, dan penataan kawasan perkantoran menjadi prioritas jangka menengah.

Walau begitu, dua periode AGK tidak lepas dari kritik. Banyak pihak menilai pembangunan Sofifi masih berjalan lambat dan belum berorientasi pada pembentukan kota modern. Keterbatasan anggaran daerah dan lemahnya manajemen proyek sering menjadi alasan klasik. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih minim, membuat Sofifi terasa seperti “kota birokrat”, bukan kota rakyat.

Transisi menuju pemerintahan baru pun menjadi momentum penting. Ketika Sherly Tjoanda dilantik sebagai Gubernur Malut, Sofifi kembali menjadi pusat perhatian. Ia tidak hanya mewarisi aset fisik, tapi juga beban psikologis dari pembangunan yang belum tuntas. Dalam usia pemerintahannya yang baru delapan bulan, Sherly mulai memetakan ulang arah pembangunan ibu kota provinsi itu.

Sherly datang dengan gaya berbeda. Ia menampilkan sosok muda, komunikatif, dan berani menabrak kebiasaan lama. Dalam setiap pidatonya, Sherly selalu menyinggung Sofifi bukan hanya sebagai pusat administrasi, tetapi sebagai simbol kemajuan dan kemandirian daerah. Di tangannya, Sofifi tidak lagi hanya diimpikan sebagai ibu kota pemerintahan, melainkan diarahkan menjadi kota metropolitan masa depan.

Visi itu bukan sekadar slogan. Dalam dokumen visi-misinya, Sherly menegaskan ambisi besar: menjadikan Sofifi sebagai kota metropolitan yang hijau, inklusif, dan berbasis konektivitas antarpulau. Ia melihat Sofifi bukan hanya untuk aparatur sipil negara, tetapi untuk masyarakat Malut secara keseluruhan, kota yang hidup siang dan malam, kota yang memiliki denyut ekonomi dan budaya sendiri.

Gagasan itu lahir dari kesadaran bahwa Malut membutuhkan pusat gravitasi pembangunan baru. Selama ini, perekonomian telah berkembang di Ternate, Tobelo, Bacan, Weda, Jailolo, Maba, Morotai, Sula, Taliabu, dan Tidore, sementara Sofifi tertinggal. Diharapkan Sherly membalikkan peta itu. Ia bertekad menjadikan Sofifi sebagai poros pertumbuhan baru yang mampu menyaingi bahkan melengkapi kota-kota lama di gugus pulau ini.

Namun, visi sebesar itu tidak datang tanpa beban. Sofifi saat ini masih menghadapi kenyataan yang sama seperti di era Thaib Armayn, yakni infrastruktur dasar belum tuntas, pelabuhan penyeberangan belum memadai, dan sarana publik masih terbatas. Kota ini masih bergantung pada konektivitas laut dan darat yang belum efisien, membuat aktivitas ekonomi sulit berkembang secara organik.

Pemerintahan Sherly tampak memahami realitas itu. Ia memulai dengan langkah-langkah perencanaan jangka panjang. Penataan ulang tata ruang Sofifi mulai dibicarakan. Program penyiapan lahan untuk kawasan permukiman ASN dan masyarakat juga digagas ulang, mengikuti pola pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan.

Dalam delapan bulan pertama pemerintahannya, Sherly menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia sadar bahwa visi metropolitan tidak akan berjalan tanpa keterlibatan swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Karena itu, ia membuka ruang dialog, memperkuat komunikasi dengan kementerian, dan mulai menata struktur birokrasi agar lebih efisien.

Sofifi di bawah Sherly mulai dihidupkan dengan kegiatan ekonomi dan kebudayaan. Beberapa event pemerintah provinsi dipusatkan di sana untuk menarik arus mobilitas dan meningkatkan ekspos publik. Langkah ini dianggap strategis untuk menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap ibu kota mereka sendiri.

Namun, jalan menuju kota metropolitan tetap panjang dan terjal. Pembangunan fisik tanpa perencanaan sosial yang matang bisa menciptakan kota yang indah di atas kertas tetapi mati di lapangan. Di sinilah tantangan terbesar Sherly. Dia memastikan Sofifi tumbuh sebagai kota yang berwajah manusiawi, bukan sekadar simbol kekuasaan.

Dalam konteks kesinambungan, kepemimpinan Sherly merupakan fase pembuktian. Ia melanjutkan warisan dua gubernur sebelumnya, namun dengan pendekatan yang lebih progresif. Bila Thaib Armaiyn adalah peletak batu pertama dan AGK adalah penjaga api, maka Sherly tampak ingin menjadi arsitek masa depan Sofifi.

Perbedaannya terletak pada perspektif. Bila dua gubernur sebelumnya berfokus pada fisik dan administrasi, Sherly ingin menambah dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Ia berbicara tentang konektivitas digital, sistem transportasi cerdas, hingga ekonomi kreatif. Semua ini menjadi bagian dari cetak biru besar Sofifi metropolitan.

Dalam delapan bulan itu, ia menunjukkan keberanian politik. Ia tidak segan mengkritik lambannya birokrasi dan memerintahkan percepatan proyek-proyek prioritas. Gaya kepemimpinan ini mendapat apresiasi sekaligus resistensi. Tetapi bagi publik, itu pertanda perubahan mulai bergerak.

Sherly juga menaruh perhatian besar pada keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Ia menolak konsep pembangunan yang merusak ekosistem pesisir Sofifi. Sebaliknya, ia mendorong rancangan kota hijau dengan jalur pejalan kaki, taman publik, dan kawasan hijau yang terintegrasi. Sebuah visi yang belum pernah dikemukakan secara eksplisit sebelumnya.

Dalam konteks politik, Sherly menghadapi tantangan besar. Ia memimpin di tengah ekspektasi tinggi publik dan dinamika hubungan yang belum stabil antara eksekutif dan legislatif. Namun, di sinilah letak nilai kepemimpinannya, yaitu berani membawa ide besar meski belum semua infrastruktur siap.

Jika dilihat dalam perspektif sejarah, Sofifi hari ini adalah cermin perjalanan panjang Maluku Utara. Dari tanah kosong di bawah Thaib Armayn, menjadi kawasan pemerintahan di era AGK, dan kini menuju impian kota metropolitan bersama Sherly Tjoanda. Setiap fase memiliki cerita, perjuangan, dan tantangannya sendiri.

Pembangunan tidak selalu berarti selesai dalam satu dekade. Ia adalah proses lintas generasi yang membutuhkan keberanian untuk memulai, kesabaran untuk melanjutkan, dan kebijaksanaan untuk menyesuaikan arah. Dalam hal ini, Sofifi telah menjadi laboratorium sejarah pembangunan yang hidup.

Jika Sherly berhasil menuntaskan rancangannya, Sofifi bukan hanya akan menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kemajuan kawasan timur Indonesia. Namun jika gagal, Sofifi bisa kembali terjebak dalam siklus kebijakan setengah hati yang selama ini menghantui banyak daerah otonom baru.

Karena itu, penting bagi pemerintah provinsi, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat Maluku Utara untuk memastikan bahwa visi metropolitan tidak berhenti di atas kertas. Butuh keberanian kolektif untuk menjadikan Sofifi kota yang sesungguhnya, kota yang melayani rakyat, bukan hanya menampung birokrasi.

Dalam delapan bulan pertama, Sherly sudah menyalakan kembali api harapan itu. Tetapi api ini harus dijaga agar tidak padam oleh rutinitas birokrasi dan politik kepentingan. Sofifi membutuhkan kepemimpinan yang konsisten, bukan sekadar populer.

Dari Thaib hingga Sherly, perjalanan Sofifi adalah kisah tentang kesabaran dan keberlangsungan. Ia menunjukkan bahwa pembangunan sejati tidak lahir dari proyek-proyek besar semata, melainkan dari keyakinan bahwa suatu hari, kota ini akan menjadi pusat kemajuan yang dibanggakan oleh seluruh rakyat Malut.

Kini, ketika langkah baru mulai diukir, publik menunggu, yaitu apakah visi metropolitan Sherly akan benar-benar menjadi kenyataan, atau sekadar bab tambahan dalam catatan panjang penantian Sofifi? Waktu akan menjawab, tetapi sejarah telah mencatat bahwa setiap batu, setiap jalan, dan setiap mimpi di kota ini lahir dari tekad yang tidak pernah padam.

Ketika periode kedua AGK mendekati akhir, Sofifi telah menampakkan bentuk yang lebih jelas. Jalan-jalan utama mulai menghubungkan berbagai kawasan strategis. Beberapa fasilitas publik berdiri, meski belum memadai. Namun di tengah semua kemajuan itu, Sofifi masih menyimpan tanda tanya besar tentang arah masa depannya. Apakah ia akan benar-benar menjadi pusat pemerintahan yang hidup, atau sekadar proyek panjang yang berjalan tanpa akhir.

Transisi menuju pemerintahan Sherly Tjoanda kemudian menjadi momentum baru dalam perjalanan Sofifi. Sebagai pemimpin perempuan pertama di Malut, Sherly datang dengan gaya yang berbeda. Ia tidak hanya berbicara tentang melanjutkan pembangunan, tetapi juga menanamkan keberanian untuk menata ulang arah kebijakan agar Sofifi benar-benar menjadi kota modern yang mandiri. Delapan bulan masa jabatannya menjadi babak awal yang penuh energi dan kejutan.

Sherly membawa visi besar yang ia rangkum dalam misinya menjadikan Sofifi sebagai kota metropolitan masa depan. Visi itu bukan sekadar slogan politik, tetapi arah pembangunan yang ia wujudkan melalui berbagai langkah nyata. Ia menekankan bahwa Sofifi harus dirancang sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia, dengan tata ruang yang modern dan pelayanan publik yang efisien.

Dalam berbagai forum resmi, Sherly sering menegaskan bahwa Sofifi tidak boleh hanya menjadi simbol administratif. Ia ingin menjadikannya pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial yang berdaya saing tinggi. Di tangan Sherly, Sofifi diharapkan harus bertransformasi dari ibu kota yang sunyi menjadi kota yang hidup dan berdetak di setiap sudutnya. Ia menempatkan pembangunan Sofifi bukan sebagai program biasa, tetapi sebagai proyek peradaban.

Gebrakan besar pun terjadi ketika Sherly berhasil mendorong pemindahan markas Polda Malut dari Ternate ke Sofifi. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pusat pemerintahan dan keamanan provinsi benar-benar beralih ke ibu kota definitif. Pemindahan Polda bukan hanya soal bangunan, melainkan juga simbol komitmen bahwa Sofifi akan menjadi pusat kendali pemerintahan, hukum, dan keamanan di Malut.

Keputusan itu mengguncang dinamika lama antara Ternate dan Sofifi. Banyak pihak yang sebelumnya ragu kini mulai melihat kesungguhan Sherly dalam menegaskan posisi Sofifi sebagai pusat pemerintahan sesungguhnya. Ia menunjukkan bahwa keberanian politik adalah syarat utama untuk mengubah pola pikir birokrasi dan masyarakat yang sudah terlalu lama bergantung pada Ternate.

Pemerintahan Sherly juga mulai menata sektor perencanaan dengan lebih sistematis. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menyesuaikan program kerja dengan visi metropolitan Sofifi. Bappeda Malut diarahkan untuk menyiapkan desain besar pembangunan kota, sementara OPD lain didorong agar kegiatan dan pelayanan publik lebih banyak dilakukan di Sofifi. Tujuannya sederhana agar Sofifi tidak lagi sekadar menjadi tempat upacara, tetapi pusat aktivitas pemerintahan yang hidup.

Delapan bulan kepemimpinan Sherly memperlihatkan perubahan ritme birokrasi yang cukup signifikan. Rapat-rapat besar kini rutin digelar di Sofifi. Pegawai mulai terbiasa dengan mobilitas antarwilayah. Infrastruktur penunjang seperti jalan, penerangan, dan jaringan komunikasi terus ditingkatkan. Meski belum sempurna, denyut kehidupan pemerintahan di Sofifi mulai terasa lebih nyata dibanding sebelumnya.

Namun gebrakan besar selalu diikuti tantangan yang tak kalah besar. Pindahnya pusat aktivitas pemerintahan menimbulkan kebutuhan baru akan fasilitas perumahan, transportasi, dan layanan publik. Pemprov harus berpacu menyiapkan semua itu agar Sofifi tidak sekadar menjadi tempat kerja, melainkan kota yang layak huni bagi para ASN dan masyarakat luas.

Dalam berbagai kebijakan, Sherly menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia tidak ingin membangun Sofifi hanya dengan pendekatan proyek pemerintah. Ia membuka ruang bagi investor dan mendorong kemitraan dengan swasta agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur. Pandangan ini menunjukkan bahwa ia memahami Sofifi sebagai ekosistem, bukan sekadar wilayah administratif.

Salah satu karakter kepemimpinan Sherly adalah keberaniannya mengambil keputusan cepat. Ia tidak ingin terjebak dalam pola birokrasi lamban yang kerap menghambat pelaksanaan kebijakan. Langkah memindahkan Polda, menata kawasan perkantoran, dan menyiapkan rancangan metropolitan menunjukkan gaya kepemimpinan yang progresif. Namun keberanian seperti ini tentu memerlukan dukungan kuat dari semua pihak agar hasilnya berkelanjutan.

Perubahan arah pembangunan di era Sherly juga menandai babak baru hubungan antara pemerintah provinsi dan masyarakat Sofifi. Penduduk lokal mulai merasakan dampak positif dari aktivitas pemerintahan yang meningkat. Ekonomi kecil mulai tumbuh. Aktivitas jasa, perdagangan, dan transportasi mulai menggeliat. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan terpusat di Sofifi mulai memberikan efek nyata bagi masyarakat.

Meski demikian, tugas besar masih menanti. Visi metropolitan yang diusung Sherly membutuhkan waktu panjang dan perencanaan matang. Tantangan seperti keterbatasan anggaran, kesiapan lahan, serta infrastruktur dasar harus dijawab dengan konsistensi kebijakan. Sofifi belum selesai, dan perjalanan menuju kota metropolitan masih jauh di depan.

Pembangunan Sofifi kini memasuki babak yang paling menentukan. Fondasi telah diletakkan oleh Thaib Armaiyn. Konsolidasi dilakukan oleh AGK. Dan kini Sherly Tjoanda membuka lembaran baru dengan visi besar yang berani. Ketiganya membentuk garis sejarah yang tidak terputus, menggambarkan bagaimana Sofifi lahir, tumbuh, dan kini berusaha menegakkan jati dirinya sebagai ibu kota sejati.

Dalam perjalanan panjang ini, yang paling penting adalah kesinambungan. Pembangunan Sofifi tidak boleh bergantung pada siapa gubernurnya, tetapi pada kesadaran bersama bahwa ibu kota adalah simbol persatuan Malut. Jika setiap pemerintahan memiliki visi yang saling menyambung, maka Sofifi tidak hanya menjadi kota pemerintahan, melainkan juga pusat peradaban baru di timur Indonesia.

Kini, setelah delapan bulan kepemimpinan Sherly Tjoanda, Sofifi mulai menapaki jalan baru yang lebih pasti. Harapan yang dahulu hanya hidup di atas kertas kini mulai terlihat dalam langkah nyata. Gedung-gedung pemerintahan tak lagi sepi, pelabuhan mulai ramai, dan jalur darat kian terbuka. Semua itu menandakan bahwa Sofifi sedang menuju pada babak kedewasaan.

Catatan Wartasofifi.id ini menegaskan bahwa membangun Sofifi adalah membangun ingatan, keyakinan, dan keberanian. Dari Thaib hingga Sherly, setiap era membawa makna dan tantangan sendiri. Kini tinggal bagaimana pemerintah dan masyarakat menjaga semangat itu agar tidak padam di tengah perjalanan. Karena Sofifi bukan sekadar ibu kota, melainkan simbol bahwa Malut sedang menulis sejarah kemajuannya sendiri.

Sofifi kini berada di persimpangan sejarah yang menentukan arah masa depan Malut. Setelah dua dekade menjadi wacana dan simbol administratif, kota ini mulai bertransformasi menjadi ruang hidup yang sesungguhnya. Dari sebuah desa di pinggir laut yang sunyi kini Sofifi tumbuh menjadi pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan sosial baru di kawasan timur Indonesia. Perjalanan panjang ini merekam jejak tiga era kepemimpinan yang saling bergandeng. Thaib Armaiyn meletakkan dasar, AGK mengonsolidasikan infrastruktur, dan Sherly Tjoanda kini menegaskan arah metropolitan yang menjadi visi besar lima tahun ke depan.

Dalam rancangan RPJMD 2025 hingga 2029 yang sedang disusun, Sofifi ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan utama provinsi. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa masa depan Malut akan ditentukan oleh seberapa cepat Sofifi dapat berkembang menjadi kota yang layak huni dan berdaya saing. Tidak lagi sekadar pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kehidupan yang menggerakkan roda ekonomi dan budaya daerah. Dalam dokumen perencanaan itu, Sofifi dirancang sebagai kota berwawasan lingkungan yang tumbuh dengan keseimbangan antara pembangunan fisik, sosial, dan ekologi.

Gubernur Sherly Tjoanda dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa Sofifi harus tumbuh dengan visi yang berani dan modern. Ia menegaskan bahwa konsep metropolitan yang diusung bukan hanya jargon politik, melainkan arah strategis untuk menjadikan Malut sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia. Sofifi harus tampil sebagai wajah baru yang menunjukkan kemajuan dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Dalam pandangannya, metropolitan berarti pelayanan publik yang cepat, transportasi yang terintegrasi, dan kehidupan sosial ekonomi yang aktif.

Dalam delapan bulan masa kepemimpinannya, Sherly telah memulai langkah konkret dengan menyusun peta jalan pembangunan Sofifi hingga tahun 2045. Ia menugaskan Bappeda untuk menyusun dokumen jangka panjang agar setiap pembangunan memiliki arah dan kesinambungan. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang tidak hanya memikirkan kebutuhan hari ini tetapi juga memproyeksikan masa depan Sofifi sebagai kota cerdas dan hijau. Ia ingin Sofifi menjadi model tata ruang modern yang mengutamakan keterpaduan antarwilayah.

Sherly juga menyadari pentingnya posisi geografis Sofifi yang strategis. Kota ini terletak di jantung Pulau Halmahera dan memiliki hubungan langsung ke seluruh wilayah Maluku Utara. Dari Sofifi, akses darat dapat menjangkau Weda di Halmahera Tengah, Maba di Halmahera Timur, Jailolo di Halmahera Barat, dan Tobelo di Halmahera Utara.

Dari sisi laut, Sofifi memiliki koneksi langsung ke Tidore dan Ternate. Posisi ini menjadikan Sofifi berpotensi menjadi kota paling maju di masa depan karena dapat menjadi simpul penghubung utama antarwilayah di Maluku Utara. Di titik inilah Sofifi bisa menjadi pusat logistik, perdagangan, dan transportasi modern yang menghubungkan seluruh kabupaten di Halmahera.

Potensi konektivitas ini menempatkan Sofifi pada posisi yang unik. Jika infrastruktur jalan dan pelabuhan terus diperkuat, Sofifi akan menjadi kota dengan mobilitas ekonomi paling tinggi di kawasan timur Indonesia. Arah pembangunan ini sejalan dengan visi besar Sherly untuk menjadikan Sofifi sebagai metropolitan kepulauan yang menghubungkan daratan dan lautan. Konsep kota terintegrasi ini diharapkan akan mengubah pola ekonomi provinsi dari yang semula terpusat di Ternate menjadi tersebar merata dengan Sofifi sebagai poros utama.

Pemerintah provinsi kini juga tengah menyiapkan pembenahan tata kota agar Sofifi tumbuh sebagai kota yang tertib dan berkarakter. Penataan kawasan pemerintahan, pembangunan perumahan ASN, serta fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar modern terus digencarkan. Sherly memahami bahwa Sofifi tidak akan hidup tanpa penduduk yang menetap, maka ia menempatkan kebijakan perumahan sebagai prioritas utama. Ia ingin Sofifi menjadi kota yang berpenduduk permanen, bukan sekadar lokasi kerja harian bagi ASN.

Selain itu, Sherly juga mulai menata sektor pendidikan dan kesehatan agar masyarakat memiliki alasan kuat untuk tinggal di Sofifi. Ia memandang bahwa kota ini harus menyediakan layanan publik yang lengkap agar bisa tumbuh alami sebagai pusat kehidupan. Dalam kerangka RPJMD yang baru, Sofifi dirancang tidak hanya sebagai ibu kota pemerintahan tetapi juga sebagai kota pendidikan dan riset. Pemerintah berencana mendorong hadirnya universitas baru dan lembaga penelitian agar Sofifi menjadi magnet bagi kaum muda dan akademisi.

Pemerintah pusat pun menunjukkan dukungan kuat terhadap langkah ini. Melalui koordinasi intensif dengan kementerian teknis, sejumlah proyek strategis mulai diarahkan ke Sofifi. Pembangunan pelabuhan besar, penguatan jaringan jalan lintas Halmahera, dan rencana pengembangan bandara di wilayah sekitar menjadi bagian dari agenda bersama antara pemerintah provinsi dan pusat. Sherly memahami bahwa percepatan pembangunan Sofifi tidak mungkin dilakukan tanpa sinergi lintas lembaga.

Keputusan besar Sherly Tjoanda untuk membangun komunikasi intensif dengan Polda Malut patut mendapat apresiasi tinggi. Dari hasil komunikasi tersebut, Polda Malut akhirnya memutuskan untuk memindahkan markasnya dari Ternate ke Sofifi. Langkah ini menjadi sinyal politik sekaligus administratif bahwa Sofifi kini benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi.

Pemindahan Polda tidak sekadar berarti relokasi institusi, tetapi juga perpindahan denyut aktivitas ekonomi, sosial, dan logistik ke ibu kota provinsi. Kebijakan ini diyakini akan diikuti oleh instansi vertikal lainnya seperti BPKP, Korem, dan sejumlah lembaga kementerian, sehingga Sofifi dapat tumbuh menjadi pusat koordinasi pemerintahan yang utuh dan dinamis.

Namun perjalanan ini tetap membutuhkan energi besar dalam hal pendanaan. Catatan Wartasofifi.id menilai bahwa untuk mempercepat pembangunan Sofifi, Pemprov Malut seyogyanya perlu mengalokasikan dana minimal 150 hingga 200 miliar rupiah setiap tahun. Anggaran ini diperlukan untuk menuntaskan proyek infrastruktur dasar seperti jalan penghubung, pelabuhan, jaringan air bersih, rumah sakit, serta kawasan hunian ASN. Dengan masa jabatan Sherly yang hanya lima tahun, konsistensi alokasi dana tahunan menjadi penentu keberhasilan misi metropolitan Sofifi ala Sherly Tjoanda.

Kebijakan fiskal ini juga perlu dijaga agar tidak menimbulkan ketimpangan dengan kabupaten dan kota lain. Oleh karena itu, catatan Wartasofifi.id menekankan pentingnya pembangunan yang fokus dan saling menguatkan. Pertumbuhan Sofifi harus berdampak pada peningkatan ekonomi daerah sekitar seperti Tidore, Ternate, dan Halmahera. Dengan cara ini, Sofifi bukan hanya menjadi ibu kota administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan provinsi.

Sofifi kini menjadi simbol kebangkitan baru bagi Malut. Ia bukan lagi wacana tentang ibu kota yang terbengkalai, melainkan medan nyata pembangunan yang menggambarkan arah masa depan daerah ini. Dari sisi pemerintahan, infrastruktur, maupun ekonomi, Sofifi tengah bergerak menuju tingkat kemajuan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Gaya kepemimpinan Sherly Tjoanda yang tegas, komunikatif, dan berorientasi hasil mulai menunjukkan perubahan nyata di lapangan.

Rangkaian pembangunan Sofifi dari era Thaib Armayn hingga Sherly Tjoanda memperlihatkan satu benang merah yang tegas bahwa pembangunan ibu kota ini merupakan perjuangan lintas generasi. Dari proses pembebasan lahan hingga perencanaan kawasan metropolitan, setiap tahapannya menjadi bagian dari sejarah panjang tentang kesabaran, konsistensi, dan keyakinan membangun pusat pemerintahan yang berdaulat di tanah Halmahera. Kini, di tangan Sherly, Sofifi memasuki babak baru sebagai kota yang diarahkan menjadi metropolitan Malut, kota modern yang tumbuh dari jantung Halmahera dan memancarkan denyut kehidupan ke seluruh penjuru Malut.

Jika arah pembangunan ini terus dijaga dengan komitmen dan keberanian politik, Sofifi bukan hanya akan menjadi ibu kota yang berfungsi penuh tetapi juga kota yang paling maju di kawasan timur Indonesia. Di sinilah sejarah Malut sedang ditulis ulang bukan dengan retorika, tetapi dengan kerja keras yang berpijak di tanah, di laut, dan di hati masyarakatnya. (red)