Wagub Malut Sarbin Sehe saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Malut di Sofifi pada Minggu 2 Maret menegaskan rendahnya capaian sejumlah indeks pembangunan yang dinilai belum mencerminkan kondisi sosial di lapangan, menyatakan keprihatinannya karena beberapa indikator strategis masih berada di bawah standar meskipun fakta sosial menunjukkan situasi yang relatif baik dan harmonis, sekaligus menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan meminta seluruh pimpinan OPD agar lebih proaktif dan serius melakukan pembenahan terutama dalam penginputan data serta pemenuhan standar penilaian berbasis sistem melalui optimalisasi peran Asistensi I dan II dan tim percepatan yang telah dibentuk guna meningkatkan capaian indikator pembangunan di Malut.
“Ada beberapa indikator pembangunan di Malut yang capaian kita di bawah standar. Karena itu, kita berharap pimpinan OPD berikhtiar secara maksimal, memperhatikan secara maksimal melalui Asistensi I dan II. Telah dibentuk berbagai grup dan tim. Kami berharap pimpinan OPD proaktif untuk memenuhi standar input di dalam sistem,” tuturnya.
Dia juga menegaskan bahwa ketidaksinkronan antara data dalam sistem penilaian dan realitas sosial di lapangan menjadi persoalan serius yang harus segera dibenahi, sebab sejumlah standar indeks pembangunan dinilai tidak berbanding lurus dengan fakta sosial yang ada, termasuk Indeks Harmoni yang menjadi tanggung jawab Kesbangpol namun tercatat bernilai nol.
“Dimaksud sehingga beberapa standar indeks pembangunan kita itu tidak berbanding lurus dengan fakta sosial. Misalnya, indeks harmoni yang menjadi tanggung jawab Kesbangpol, penilaiannya nol,” tegas Sarbin.
Menurut Sarbin, kondisi sosial masyarakat sejauh ini berjalan dengan baik dan relasi antarwarga dinilai harmonis, namun situasi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penilaian indeks resmi karena secara umum indikator berbasis fakta sosial menunjukkan hubungan masyarakat yang berlangsung baik, sementara pada aspek penilaian Indeks Harmoni nilainya masih tercatat nol.
“Sementara secara umum, indeks berdasarkan fakta-fakta sosial menunjukkan relasi sosial yang baik. Hubungan dengan masyarakat berlangsung dengan baik, sementara aspek penilaian Indeks Harmoni masih nol,” katanya.
Mantan orang nomor satu di Kemenag Sulut itu kembali mengingatkan agar persoalan tersebut menjadi perhatian serius seluruh pihak dan tidak hanya terfokus pada satu indikator tertentu, karena menurutnya bukan hanya Indeks Harmoni yang perlu dibenahi, melainkan juga indeks-indeks lainnya yang harus diperhatikan dan dioptimalkan secara maksimal.
“Sekali lagi, kami berharap menjadi perhatian. Tidak hanya Indeks Harmoni, tapi indeks-indeks yang lain saya berharap dapat diperhatikan secara maksimal,” pintanya.
Secara umum, Sarbin mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar sembilan hingga sebelas indeks pembangunan yang dinilai sangat rendah, dengan Indeks Harmoni menjadi salah satu yang paling menonjol dalam daftar tersebut, sehingga pemerintah daerah kini memfokuskan perhatian dan langkah percepatan untuk mengejar ketertinggalan melalui pembenahan data, penguatan koordinasi antar-OPD, serta optimalisasi pemenuhan standar penilaian agar capaian indeks tersebut dapat segera membaik dan lebih mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Yah, jadi sekitar 11 atau 9 indeks pembangunan kita yang dianggap sangat rendah, kan harmoni. Nah, itu yang sementara dikejar,” bebernya.
Sarbin juga mendorong jajaran Kesbangpol agar lebih aktif dan cermat melakukan penginputan data sejak tahap awal, sehingga kondisi sosial masyarakat yang dinilai sangat baik dan harmonis benar-benar tercermin dalam sistem penilaian, mengingat kuatnya relasi sosial di daerah tersebut seharusnya menjadi indikator positif, bukan justru tercatat sebagai yang paling rendah akibat ketidaktepatan atau keterlambatan input data.
“Untuk teman-teman di Kesbangpol, bisa melakukan input dari awal karena faktor sosial kita sangat baik. Kondisi relasi sosial kita sangat meyakinkan bahwa kita itu harmonis, baik-baik saja. Tapi kemudian secara sistem dianggap paling rendah, kira-kira seperti itu,” jelasnya.
Termasuk di dalamnya Indeks Kerukunan Umat Beragama yang, menurut Sarbin, selama ini berjalan kondusif dan menunjukkan situasi yang aman serta harmonis di Malut, di mana tidak terdapat konflik sosial seperti aksi pembakaran rumah ibadah, sehingga kondisi yang relatif baik itu perlu terus dijaga dan diupayakan agar tetap stabil, sekaligus diimbangi dengan pembenahan pada indeks-indeks lainnya agar seluruh capaian pembangunan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
“Termasuk Indeks Kerukunan Umat Beragama, kita termasuk dalam kelompok yang baik-baik. Tidak ada juga orang yang saling membakar rumah ibadah. Nah, ini yang terus diupayakan agar baik. Indeks yang lain juga sama,” tandasnya. (red)
