Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. WARTASOFIFI.ID/Rais Dero
Pada apel perdana Pemprov Malut di halaman Kantor Gubernur Malut, Sofifi, Senin 5 Januari 2025, Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan komitmen penataan birokrasi berbasis sistem merit sebagai dasar utama dalam pengelolaan karier aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Malut. Di hadapan ratusan ASN, ia menekankan bahwa pemerintahannya tidak akan memberi ruang bagi praktik politik balas dendam maupun transaksi kepentingan dalam promosi dan mutasi jabatan, sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, bersih, adil, dan berbasis kinerja.
“Sesuai janji saya, pertama kali apel di sini pada tanggal 10 Maret, kalau tidak salah, dan saya berjanji bahwa saya tidak ada politik balas dendam dan saya melakukan promosi menggunakan merit system,” katanya, menegaskan bahwa sejak awal ia ingin memutus rantai balas dendam politik dalam penataan jabatan.
Bagi banyak ASN, momen ini dianggap sebagai titik awal yang jelas antara masa lalu dan masa depan birokrasi di Malut. Selama bertahun-tahun, promosi dan penempatan jabatan kerap didasarkan pada kedekatan personal, bukan pada kompetensi dan kinerja. Sherly berupaya menggeser fokus tersebut menuju sistem yang lebih objektif, profesional, dan transparan, sehingga setiap pegawai memiliki peluang yang adil berdasarkan kemampuan dan prestasi.
Untuk mendukung reformasi birokrasi, Sherly mengenalkan sebuah sistem digital pemetaan talenta ASN bernama Si Mata. Sistem ini dirancang untuk menjadi alat utama dalam pengelolaan karier, termasuk mutasi, rotasi, dan promosi, sehingga keputusan terkait penempatan jabatan dapat dilakukan secara terukur dan berdasarkan data.
Dengan implementasi yang sudah berjalan di Pemprov Malut, Sherly menyiapkan perubahan besar yang akan dimulai dengan pelantikan dan penataan jabatan yang telah dijadwalkan, sebagai langkah strategis menuju birokrasi yang profesional, adil, dan berorientasi pada kinerja. “Kita adalah salah satu provinsi yang sudah mengimplementasikan Si Mata, salah satu provinsi pertama se-Indonesia, dan tanggal 7 nanti akan dilakukan pelantikan, ada mutasi, rotasi, promosi, total ada 59,” ungkap Gubernur Sherly, menegaskan bahwa perubahan besar dalam birokrasi telah disiapkan, meskipun pelantikan tersebut gagal dilaksanakan pada tanggal yang direncanakan.
Jumlah 59 langsung menarik perhatian, menandakan bahwa puluhan posisi strategis akan mengalami pergeseran. Dalam konteks birokrasi, perubahan tersebut bukan hanya soal administrasi, melainkan juga menentukan arah kebijakan dan distribusi kekuasaan di lingkungan Pemprov Malut. Setiap mutasi, rotasi, dan promosi membawa konsekuensi signifikan bagi jalannya pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik.
Sherly menekankan bahwa daftar nama yang akan menempati posisi-posisi tersebut bukan hasil intervensi politik, melainkan produk dari proses yang diklaim transparan dan berlapis. Penataan struktur birokrasi dilakukan melalui mekanisme seleksi yang ketat, termasuk uji kompetensi dan wawancara, dengan mempertimbangkan posisi kosong yang tersedia.
Proses ini bersifat berkelanjutan, dengan agenda mutasi, rotasi, dan promosi tambahan yang dijadwalkan hingga akhir Januari, sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada kinerja. “Posisi itu dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi, berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan, dan dengan posisi kosong yang ada. Di akhir Januari masih ada lagi mutasi, rotasi, promosi,” ujarnya, menggambarkan bahwa penyusunan struktur birokrasi dilakukan melalui penyaringan yang ketat dan berkelanjutan.
Di setiap pergantian kekuasaan, kekhawatiran tentang “pembersihan” birokrasi selalu muncul di benak ASN, dan Sherly berupaya meredakan keresahan tersebut dengan batasan yang jelas. Ia menegaskan bahwa sanksi tegas hanya akan diterapkan pada mereka yang melanggar aturan, sementara pegawai yang bersih dan bekerja sesuai disiplin tidak perlu khawatir, sebagaimana ditegaskannya, “Sebisa mungkin saya tidak demosi, kecuali dia menggelapkan uang, kecuali dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai disiplin ASN yang ada,” terangnya, menunjukkan komitmen untuk menegakkan profesionalisme tanpa menciptakan ketakutan yang tidak perlu.
Jika demosi hanya diterapkan pada pelanggar, Sherly justru mengambil langkah tegas untuk menyingkirkan praktik lama berupa uang dan titipan dalam pengisian jabatan. Ia menekankan bahwa semua bentuk intervensi atau permintaan bantuan untuk memperoleh posisi tidak akan ditoleransi, sebagaimana ditegaskannya, “Kemudian, sesuai catatan saya di 10 Maret 2025, jangan kasih doi untuk jabatan itu. Tidak berhasil, ya, jadi soal kasih-kasih doi, titip sana-sini, minta tolong, tidak usah,” tegasnya, menutup pintu bagi praktik yang selama ini menjadi rahasia umum dalam perebutan jabatan.
Sherly mendorong ASN untuk mengalihkan praktik lama berupa uang untuk melobi jabatan ke hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat bagi pengembangan diri. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar setiap pegawai dapat berkontribusi nyata dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, alih-alih mengandalkan hubungan atau uang untuk mendapatkan posisi.
Sherly menjelaskan bahwa penilaian dalam promosi dan penempatan jabatan tidak lagi didasarkan pada uang atau kedekatan politik, melainkan berfokus pada kemampuan, kompetensi, dan kontribusi nyata yang dapat diberikan kepada Pemprov Malut, sehingga setiap pegawai dinilai berdasarkan kinerjanya dan nilai tambah yang dibawanya. “Doi itu simpan saja. Lebih baik doi itu Bapak Ibu pakai untuk upgrading, belajar supaya skill-nya lebih bagus. Pada akhirnya, saya tidak menggunakan kata siapa, pada akhirnya saya memakai yang bisa memberikan value untuk membantu saya dan Pak Sarbin menyelesaikan janji-janji politik kami,” jelasnya, menegaskan bahwa orientasi karier kini berpindah dari transaksi politik ke kompetensi dan kinerja nyata.
Sherly mendorong para ASN untuk bersikap proaktif dan tidak sekadar menunggu arahan dari pimpinan, menekankan bahwa setiap inisiatif dan ide yang mereka miliki sangat berarti bagi jalannya pemerintahan. Dia menegaskan bahwa kontribusi setiap pegawai bukan hanya soal menjalankan tugas rutin, tetapi juga bagaimana program dan inovasi mereka dapat mendukung penyelesaian janji-janjinya bersama Wagub Malut, Sarbin Sehe, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Malut secara nyata.
Dengan jumlah ASN yang begitu besar, ia menyadari bahwa tidak semua nama atau program bisa ia hafal, sehingga peran aktif pegawai menjadi sangat penting untuk memastikan setiap potensi dapat dimanfaatkan secara optimal. “Dan juga jangan tunggu bola. Ini ada 10 ribu ASN. Yang ada di kantor ini mungkin ada 3 ribu, 4 ribu. Saya tidak hafal semuanya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya program yang bagus bagaimana membantu saya dan Pak Sarbin bisa menyelesaikan janji-janji politik kami dan bagaimana bisa meningkatkan kualitas masyarakat Maluku Utara yang lebih baik,“ bebernya, menekankan bahwa keberhasilan birokrasi tidak hanya bergantung pada arahan dari atas, tetapi sangat ditentukan oleh inisiatif dan kreativitas setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan membawa manfaat bagi masyarakat.
Sherly menekankan bahwa setiap ASN harus proaktif dalam menyampaikan ide dan inovasi, karena kontribusi nyata lebih dihargai daripada kedekatan pribadi. Ia mendorong pegawai memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan usulan, baik melalui pesan WhatsApp, menitipkan melalui ajudan, maupun mempresentasikan langsung kepada Sekda atau Wagub, sehingga setiap ide yang potensial dapat tersaring dan dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintahan. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab individu untuk mengambil inisiatif, meningkatkan kreativitas, dan berkontribusi secara nyata, serta memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang adil untuk menunjukkan kemampuan dan ide-ide cemerlang mereka dalam pembangunan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada kinerja. “Program-program bisa WhatsApp ke saya usulannya, atau bisa titip lewat ajudan, atau bisa presentasi ke Pak Sekda dan Pak Wagub. Intinya harus proaktif. Jangan tunggu ditanya. Saya sibuk, Pak Wagub sibuk, mau tunggu tanya kalian tidak sampai waktunya. Jadi buat kalian yang merasa punya ide-ide yang cemerlang bisa membantu saya, silakan proaktif untuk kirim dan paparkan kepada saya,” diungkapnya, memperlihatkan bahwa ide dan inovasi lebih dihargai daripada kedekatan pribadi.
Gubernur menegaskan bahwa dengan penerapan sistem digital Si Mata, posisi-posisi strategis dalam birokrasi masih terbuka bagi ASN yang memenuhi kriteria, sehingga setiap promosi dapat dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi. Sistem ini memungkinkan penempatan pegawai pada jabatan-jabatan penting dilakukan secara terukur, dengan memanfaatkan data dan evaluasi yang objektif, sehingga peluang karier sepenuhnya tergantung pada kemampuan, kinerja, dan inisiatif masing-masing pegawai, memastikan bahwa promosi tidak lagi bergantung pada kedekatan atau intervensi politik, melainkan pada nilai tambah yang nyata yang dapat diberikan bagi keberhasilan pemerintahan dan pelayanan publik. “Dan karena kita sudah menggunakan Si Mata, Si Mata itu kolom 7, 8, 9 sekarang masih banyak yang kosong untuk promosi ke depan. Kita dengan gampang akan mengambil mereka di kolom 7, 8, 9. Untuk itu, bisa naik di kolom 7, 8, 9 itu tidak ada yang bisa saya lakukan selain Bapak Ibu sendiri,” papar Sherly, menunjukkan bahwa struktur jabatan masih terbuka bagi mereka yang memenuhi syarat.
Dia menekankan pentingnya kerja sama dengan BKD dan inisiatif individu bagi ASN dalam mengembangkan kariernya, dengan memanfaatkan sistem Si Mata untuk mengetahui posisi masing-masing dan langkah-langkah yang diperlukan agar dapat naik ke jabatan strategis. Setiap pegawai didorong untuk proaktif mempelajari keterampilan tambahan, mengikuti pelatihan, atau mengambil kelas yang dibutuhkan agar memenuhi syarat untuk promosi ke kolom 7, 8, dan 9. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab pribadi dalam pengembangan kompetensi, sehingga bagi mereka yang sudah berada di posisi yang memenuhi kriteria, promosi dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu bergantung pada titipan atau intervensi. “Jadi, tinggal dibuka kerja sama dengan BKD. Lihat Bapak Ibu sekarang ada di mana. Misalnya ada di kolom 5 dan 6, konsultasi dengan BKD. Butuh skill apa, butuh tambah latihan apa, butuh ambil kelas apa supaya bisa naik di kolom 7, 8, 9. Proaktif cari tahu sendiri. Jika Bapak Ibu sudah ada di kolom 7, 8, 9, tidak perlu titip-titip lagi, pasti kita akan pakai untuk promosi,” jelasnya kembali, menempatkan tanggung jawab karier sepenuhnya pada kinerja ASN itu sendiri.
Sherly mengajak seluruh ASN untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan kesungguhan, mengedepankan kerja berbasis data, inovasi, dan kolaborasi, sehingga setiap program dan kebijakan yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Malut. Pendekatan ini menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan sinergi antarpegawai, sehingga tujuan pembangunan provinsi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. “Ya, sesuai dengan tema Provinsi Maluku Utara, mari kita bekerja dengan hati, dengan data, menjawab, inovasi, kolaborasi, supaya kita bisa membantu menyejahterakan masyarakat Maluku Utara,” harapnya, mengarahkan pengembangan karier ke mekanisme resmi.
Sherly menyampaikan bahwa hidup akan lebih bermakna jika setiap orang berfokus pada memberi manfaat bagi sesama, karena kontribusi positif dan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain tidak hanya membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar, tetapi juga diyakini akan mendatangkan rezeki dan berkah dari Sang Pencipta. Pesan ini menekankan pentingnya integritas, kepedulian, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kehidupan pribadi maupun profesional, sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan kerja. “Dalam hidup itu, jika kita bermanfaat buat orang lain, maka Sang Pencipta pun akan memberikan rezeki buat kita,” tuturnya, menyatukan birokrasi dengan misi kesejahteraan rakyat.
Sherly menekankan bahwa kesuksesan dalam karier ASN tidak bergantung pada strategi atau kepentingan pragmatis, melainkan pada kerja keras, integritas, dan dedikasi yang konsisten. Dengan fokus pada kualitas kerja dan kontribusi nyata tanpa mengharapkan imbalan secara instan, setiap pegawai akan secara alami mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan dan mendapatkan promosi, karena prestasi dan profesionalisme akan terlihat dan diakui oleh pimpinan. Pendekatan ini menekankan pentingnya etos kerja yang tinggi dan prinsip kejujuran sebagai fondasi dalam membangun birokrasi yang efektif dan berorientasi pada kinerja. “Jika kita bekerja dengan baik, tidak hitung-hitungan, dan tidak pragmatis, dengan sendirinya maka promosi itu akan datang,” ucapnya, mengaitkan pengabdian dengan ganjaran spiritual.
Sherly menekankan bahwa ASN sebaiknya tidak membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk berusaha melobi jabatan atau mencari promosi secara instan, melainkan fokus pada peningkatan kinerja dan hasil kerja yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan bekerja secara tulus, profesional, dan memberikan manfaat bagi orang banyak, penghargaan dan promosi akan datang secara alami, karena prestasi yang terlihat dan kontribusi yang bermanfaat akan diperhatikan, diakui, dan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan kerja serta masyarakat secara luas. “Jadi, daripada sibuk buang waktu, tenaga, dan pikiran bagaimana melobi supaya bisa dipromosi, lebih baik pikirkan bagaimana ada output kinerja menyejahterakan masyarakat, masyarakat berdoa, lalu tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya, ingat kalian, dipromosikan,” ujar Sherly, menegaskan bahwa jabatan seharusnya menjadi buah dari kinerja, meskipun pelantikan yang dijadwalkan pada tanggal 7 akhirnya batal dilaksanakan.
Sherly menyampaikan permohonan maaf atas kata-kata yang mungkin menyinggung selama proses 2025, menekankan bahwa niatnya semata-mata untuk memastikan bahwa ASN sebagai roda penggerak pemerintahan dapat bekerja optimal dalam mendukung penyelesaian janji-janjinya bersama Wagub Sarbin. Ia menegaskan pentingnya peran setiap pegawai dalam menjalankan program dan kebijakan secara profesional, sehingga birokrasi dapat berjalan efektif, tujuan pembangunan tercapai, dan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari setiap upaya yang dilakukan oleh ASN. “Saya mohon maaf, dalam proses 2025 ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Tujuan saya hanya satu, memastikan bahwa ASN sebagai roda penggerak membantu saya dan Pak Sarbin menyelesaikan janji-janji politik kami,” tegasnya, menggeser fokus ASN dari intrik ke pelayanan publik.
Sherly menekankan bahwa janji politik yang diembannya bersama Wagub Sarbin sangat sederhana namun jelas, yakni fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Malut dan pemanfaatan anggaran daerah secara maksimal. Setiap rupiah dari APBD diarahkan untuk program dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata, memastikan bahwa setiap langkah pemerintahan berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan layanan publik, dan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga tujuan utama pemerintahannya benar-benar tercapai secara efektif dan transparan. “Janji politik kami sederhana, bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara, bagaimana memanfaatkan APBD setiap rupiahnya semaksimal mungkin bisa membantu kualitas hidup masyarakat Maluku Utara.,” katanya, mencoba meredam resistensi di internal Pemprov Malut.
Orang nomor satu di Malut itu menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap ASN agar dapat bekerja secara optimal, maksimal, dan sejahtera, dengan catatan bahwa setiap pegawai harus tetap memegang integritas dan menjauhi perilaku tidak etis maupun korupsi. Ia menekankan bahwa keberhasilan dan kesejahteraan pegawai akan tercapai apabila mereka bekerja jujur, disiplin, dan profesional, sementara pihak BKD akan tetap menjalankan pengawasan dan penegakan aturan secara tegas terhadap siapa pun yang melanggar disiplin atau melakukan penyimpangan, sehingga birokrasi tetap berjalan bersih, transparan, dan akuntabel. “Sebisa mungkin saya membantu semua ASN untuk bisa bekerja berjalan dengan baik, maksimal, dan sejahtera, dengan catatan tidak selingkuh dan tidak korupsi. Jika selingkuh dan korupsi, BKD menjalankan tugas sebagaimana mestinya,” tegasnya, menempatkan moral dan hukum sebagai pagar terakhir kekuasaan sambil menegaskan bahwa seluruh penataan jabatan bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Dinamika muncul terkait pelantikan 59 jabatan yang dijadwalkan pada 7 Januari 2025, karena proses tersebut tidak terlaksana tepat waktu, meskipun substansinya tidak mengalami kendala. Plt Kepala BKD Malut, Zulkifli Bian, menjelaskan bahwa prosedur teknis sudah lengkap dan siap untuk dilaksanakan, sehingga tidak ada hambatan administratif yang tersisa. “Perteknya sudah ada tinggal menunggu pelantikan saja,” katanya, menunjukkan bahwa langkah-langkah formal dan persyaratan birokrasi telah terpenuhi, dan penundaan bukan disebabkan oleh masalah prosedural, melainkan faktor lain di luar administrasi.
Zulkifli menyampaikan bahwa pelantikan jabatan yang sebelumnya tertunda dijadwalkan ulang pada 12 atau 13 Januari 2025, sehingga publik terus menunggu kepastian apakah janji penerapan sistem merit yang telah dideklarasikan secara tegas akan benar-benar terealisasi dalam praktik pemerintahan di Malut. Zulkifli menegaskan bahwa, sepanjang tidak ada hambatan, pelantikan akan dilaksanakan sesuai jadwal dan undangan resmi untuk acara tersebut akan segera dikirimkan kepada para pejabat terkait. “Insya Allah kalau tidak ada hambatan pelantikkan dilaksanakan pada Senin atau Selasa,” jelasnya, memastikan bahwa proses administrasi telah siap dan hanya menunggu momen pelaksanaan. (red)
