Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Foto: WARTASOFIFI.ID/RD
Gubernur Malut Sherly Tjoanda menegaskan komitmen Pemprov Malut untuk membenahi kondisi SMA dan SMK sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan lingkungan belajar yang layak. Komitmen tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Sherly menilai pembentukan kedisiplinan peserta didik harus diawali dengan keteladanan sekolah melalui penyediaan fasilitas yang memadai.
“Kalau anak diminta disiplin, sekolah juga harus memberi contoh. Saya menyadari SMA/SMK adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Karena itu, memperbaiki kondisi sekolah bukan pilihan, tetapi kewajiban kami,” tulis Sherly dalam unggahan di akun Instagram pribadinya yang dikutip WARTASOFIFI.ID pada Jumat, 17 Juli 2026.
Hasil pemantauan langsung yang dilakukannya pada salah satu sekolah di Halteng masih menemukan berbagai persoalan pada fasilitas dasar yang seharusnya dapat segera ditangani. Dengan dukungan dana operasional yang diterima sekolah setiap tahun, kebutuhan mendasar seperti penerangan, kipas angin, plafon, hingga sanitasi semestinya tidak lagi menjadi persoalan yang mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar.
“Saat turun ke lapangan, saya masih menemukan lampu kelas mati, kipas tidak berfungsi, plafon rusak, dan sanitasi yang belum layak. Padahal, sebagai contoh, SMA Negeri 1 Halmahera Tengah dengan sekitar 400 siswa menerima dana BOS hampir Rp 900 juta dan BOSDA sekitar Rp 100 juta setiap tahun,” ungkapnya.
Pemenuhan kebutuhan dasar di sekolah harus menjadi perhatian utama dan ditangani lebih cepat melalui pemanfaatan anggaran yang telah tersedia. Fasilitas seperti penerangan, kipas angin, serta perbaikan ringan semestinya dapat diselesaikan tanpa menunggu kondisi memburuk atau mengganggu aktivitas belajar mengajar. Perbaikan sarana pendidikan juga tidak boleh bergantung pada kunjungan kepala daerah, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab dan pengelolaan rutin yang dijalankan secara konsisten oleh setiap satuan pendidikan.
“Kebutuhan dasar seperti lampu, kipas, dan perbaikan ringan seharusnya bisa ditangani lebih cepat. Perubahan tidak bisa hanya menunggu gubernur datang berkunjung,” tegas Sherly.
Seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan didorong untuk menjalankan tanggung jawab sesuai perannya masing-masing. Kepala sekolah menjadi salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam memastikan kewenangan dan anggaran dimanfaatkan secara cepat, tepat, serta transparan untuk memenuhi kebutuhan siswa.
“Saya mengajak semua pihak mengambil perannya. Kepala sekolah, gunakan kewenangan dan anggaran dengan cepat, tepat, dan transparan untuk kebutuhan siswa,” ajak gubernur yang disebut-sebut paling rajin ke Jakarta ini.
Dikbud Malut di bawah kepemimpinan Abubakar Abdullah juga didorong untuk memperkuat pengawasan terhadap kondisi sekolah dengan tidak hanya menunggu laporan yang masuk. Pengawasan langsung dan evaluasi berkala dinilai penting agar berbagai persoalan fasilitas pendidikan dapat segera diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Dinas Pendidikan, jangan hanya menunggu laporan. Turun langsung, cek kondisi sekolah secara berkala, dan pastikan masalah kecil tidak menjadi masalah besar,” pintanya.
Selain itu, Sherly mendorong guru dan siswa untuk membangun budaya kepedulian terhadap sekolah, terutama dalam menjaga serta merawat berbagai fasilitas yang tersedia. Keterlibatan seluruh warga sekolah dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung proses pendidikan.
“Guru, bangun budaya peduli terhadap lingkungan sekolah. Siswa, jangan takut melapor dan ikut merawat fasilitas sekolah. Sekolah itu milik kalian juga,” serunya.
Sherly menilai, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan besar, tetapi juga dari kemampuan memastikan kebutuhan dasar di sekolah benar-benar terpenuhi dan manfaatnya dirasakan langsung oleh peserta didik. Pemenuhan fasilitas pendukung menjadi bagian penting dalam menciptakan proses belajar yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Pendidikan yang baik dimulai dari hal-hal yang paling mendasar. Kalau anggarannya ada, manfaatnya harus terasa. Kalau masalahnya terlihat, kita selesaikan bersama,” kata Sherly.
Dia bilang, ukuran keberhasilan sebuah sekolah tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi dari sejauh mana manfaat anggaran tersebut mampu dirasakan langsung oleh para siswa. Pengelolaan dana pendidikan harus memberikan dampak nyata melalui pemenuhan fasilitas belajar, peningkatan kenyamanan sekolah, serta terciptanya suasana pendidikan yang layak dan aman.
Ditambahkannya, bahwa ketersediaan anggaran harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dalam memastikan setiap kebutuhan dasar di sekolah dapat terpenuhi. Kualitas pendidikan tidak hanya dibangun melalui program besar, tetapi juga melalui perhatian terhadap hal-hal mendasar yang menunjang aktivitas belajar peserta didik.
“Sekolah yang baik bukan diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari seberapa nyata anggaran itu dirasakan oleh setiap anak yang belajar di dalamnya. Karena setiap anak Maluku Utara berhak belajar di sekolah yang layak, aman, dan membanggakan,” harapnya. (red)
Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.
