Tingginya harga kebutuhan pokok di Malut kembali menjadi perhatian utama, tidak hanya bagi masyarakat yang merasakan langsung dampaknya, tetapi juga bagi Gubernur Sherly Tjoanda yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah. Dalam beberapa bulan terakhir, inflasi di sejumlah kabupaten dilaporkan meningkat secara signifikan, menimbulkan tekanan nyata pada daya beli warga, khususnya di sektor pangan, sehingga memicu kekhawatiran akan ketahanan ekonomi lokal dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Plt Kadishub Malut, Dedy Kotambunan, membeberkan data terbaru yang menunjukkan adanya dua daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi, menandai adanya masalah struktural dalam distribusi pangan yang memerlukan perhatian serius, dan menurutnya, “Ada dua daerah yang memiliki tingkat inflasi tinggi di Malut, yakni Kabupaten Halsel dan Kabupaten Haltim, sesuai data Dinas Pangan,” ujarnya melalui rilis tertulis, Selasa (6/1), sehingga lonjakan harga kebutuhan pokok bukan sekadar kejadian sporadis, tetapi mencerminkan pola yang jelas di mana akses, kelancaran, dan efisiensi distribusi pangan menjadi faktor utama yang menentukan kestabilan harga di pasar lokal.
Berdasarkan pengamatan Dedy, inflasi yang tinggi di Kabupaten Halsel terutama dipicu oleh hambatan dalam rantai pasok, di mana ketergantungan pada jalur transportasi tertentu, khususnya rute laut melalui Ternate, sering menyebabkan pasokan tertunda sehingga harga di pasar melonjak, “Khusus untuk Halsel, inflasi tinggi terjadi karena rantai pasokannya tergantung pada jalur transportasi di Ternate, sehingga pasokan sering tersendat,” kata Dedy, menggarisbawahi pentingnya efisiensi logistik dan pengelolaan distribusi yang cermat untuk menjaga kestabilan harga terutama di wilayah yang sangat bergantung pada transportasi laut sebagai jalur utama pengiriman barang.
Menyikapi kondisi tingginya harga kebutuhan pokok dan hambatan dalam rantai pasok di Malut, Gubernur Sherly Tjoanda telah mengusulkan sejumlah solusi strategis untuk memastikan pasokan pangan tetap lancar, termasuk membuka lintasan ferry baru menuju Babang-Bitung, yang menurut Plt Kadishub Malut, Dedy Kotambunan, “Terkait hal ini, Ibu Gubernur telah mengusulkan lintasan penyebrangan baru ferry tujuan Babang-Bitung kepada Menteri Perhubungan, agar pasokan pangan bisa terjamin,” ungkapnya, dengan harapan langkah ini tidak hanya memperlancar distribusi tetapi juga mampu menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi beban tambahan bagi pedagang dan konsumen, sehingga harga kebutuhan pokok bisa lebih terkendali.
Dedy Kotambunan menambahkan bahwa kelancaran pasokan pangan yang terjamin di Malut diharapkan mampu menurunkan harga secara alami, karena ketika pasokan stabil dan tidak terganggu, tekanan permintaan di pasar akan berkurang sehingga harga kebutuhan pokok dapat lebih terkendali, dan menurutnya, “Jika pasokan pangan terjamin, maka permintaan akan menurun secara alami, sehingga harga pun akan turun,” kata Dedy, menjelaskan secara rinci bahwa hubungan antara efisiensi logistik dan kestabilan harga di pasar sangat erat, serta menegaskan bahwa inflasi bukan sekadar soal produksi atau ketersediaan barang, tetapi juga terkait dengan kualitas manajemen distribusi, perencanaan rantai pasok, dan koordinasi antar pihak terkait agar harga di tingkat konsumen tetap wajar dan terjangkau.
Sementara itu, Kabupaten Haltim memperlihatkan fenomena yang berbeda dari daerah lain di Malut, di mana meski dikenal sebagai lumbung pangan dengan potensi produksi melimpah, inflasi tetap tinggi akibat perubahan pola kerja generasi muda yang kini lebih banyak terjun ke sektor tambang dibandingkan pertanian sehingga banyak lahan menjadi tidak produktif, dan menurutnya, “Untuk Kabupaten Haltim, situasinya merupakan suatu anomali karena daerah ini merupakan lumbung pangan. Inflasi terjadi karena generasi muda sekarang lebih banyak bekerja di sektor tambang daripada pertanian, sehingga banyak lahan menjadi tidak produktif,” ungkap Dedy, menjelaskan bahwa faktor sosial dan ekonomi lokal memiliki pengaruh besar terhadap ketersediaan pangan dan harga kebutuhan pokok di pasar, menunjukkan bahwa inflasi tidak semata-mata dipicu oleh distribusi atau logistik, tetapi juga oleh struktur penduduk dan pola kerja masyarakat setempat.
Selain faktor distribusi dan produktivitas, perilaku pelaku usaha turut menjadi pendorong utama kenaikan harga di pasar, karena praktik penetapan harga yang cenderung menguntungkan pedagang secara maksimal sering kali memperburuk tekanan inflasi, dan menurut Dedy, “Ada catatan menarik terkait harga-harga yang meroket. Ternyata perilaku pelaku usaha di Malut selalu mengambil untung satu banding satu,” katanya, menjelaskan bahwa meskipun pasokan barang tersedia, strategi penetapan harga pedagang yang agresif ini tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi terbentuknya harga akhir di pasar serta menimbulkan tantangan tambahan bagi Pemprov Malut dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Tidak hanya pedagang, perilaku konsumen di pasar juga berperan penting dalam menentukan harga kebutuhan pokok, karena kecenderungan masyarakat Malut yang enggan melakukan tawar-menawar memberi peluang bagi pedagang untuk menaikkan keuntungan secara signifikan. “Ini merupakan kajian saya. Ketika terjadi transaksi di pasar, konsumen jarang melakukan tawar-menawar, karena menurut mereka, ‘boboso’ (pemali, red),” ujarnya, menjelaskan bahwa fenomena ini menyoroti dinamika psikologis pasar yang kompleks, di mana interaksi antara perilaku konsumen dan strategi pedagang secara langsung membentuk harga di pasar serta menimbulkan tantangan tersendiri bagi upaya dalam menjaga keterjangkauan barang pokok bagi masyarakat.
Dedy menggarisbawahi bahwa interaksi yang kompleks antara perilaku konsumen dan strategi pelaku usaha memiliki peran penting dalam membentuk harga-harga terbaru di pasar, sehingga stabilitas harga tidak hanya bergantung pada pasokan dan distribusi barang, “Perilaku konsumen dan pelaku usaha inilah yang membentuk harga-harga terbaru di pasar,” tambahnya, menjelaskan bahwa kondisi ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk merancang intervensi yang lebih efektif, di mana pengendalian harga tidak cukup hanya dengan menambah pasokan, tetapi juga harus memperhatikan perilaku pasar, psikologi konsumen, dan edukasi agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak saat membeli kebutuhan pokok.
Sebelumnya, Gubernur Sherly memberikan ultimatum kepada Dinas Perhubungan agar segera menindaklanjuti strategi terpadu Pemprov Malut dalam menekan harga sembako, dengan fokus pada penguatan distribusi logistik dan optimalisasi rantai pasok, sehingga setiap tahap pengiriman barang dari produsen hingga ke tangan konsumen dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan terkontrol, mencerminkan pendekatan proaktif pemerintah dalam menurunkan harga kebutuhan pokok tanpa menimbulkan kekosongan pasokan di pasar, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat Malut tetap terjaga.
Selain itu, Pemprov Malut meyakini bahwa evaluasi menyeluruh terhadap distribusi barang merupakan kunci untuk menekan ongkos logistik yang selama ini membebani pedagang dan konsumen, sehingga harga akhir kebutuhan pokok bisa lebih terjangkau bagi masyarakat, dan untuk itu Gubernur Sherly secara tegas meminta perhatian khusus terhadap jalur distribusi yang masih mahal, “Saya menitipkan pesan kepada Dinas Perhubungan untuk mengevaluasi logistik Playcen Cos yang harganya masih sangat tinggi,” kata Sherly di Sofifi, Senin (5/1), langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Malut dalam memastikan rantai pasok berjalan efisien dan harga sembako lebih stabil di pasaran.
Evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov Malut mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari penyimpanan hingga transportasi barang, dengan tujuan menekan biaya logistik agar harga di pasar menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat, karena menurut Gubernur Sherly, “Beras dan minyak goreng juga masih mahal, sehingga penting bagi kita untuk menelusuri akar permasalahannya,” kata Sherly, menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi dilakukan secara analitis dan menyeluruh untuk memahami dan mengatasi penyebab inflasi agar setiap intervensi kebijakan benar-benar efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga Malut.
Sebagai bagian dari upaya strategis Pemprov Malut untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga kebutuhan pokok tidak melonjak, pemerintah daerah memanfaatkan program transportasi nasional yang menjadi tulang punggung distribusi logistik, termasuk Tol Laut, kapal Perintis, dan rute PSO kapal Pelni, dengan tujuan memperkuat konektivitas antarwilayah, meminimalkan hambatan dalam rantai pasok, serta memastikan barang kebutuhan pokok dapat sampai ke pasar dengan lebih cepat, efisien, dan biaya lebih terjangkau, “Tahun 2026, program Tol Laut, Perintis, dan rute transportasi termasuk PSO kapal Pelni, semua usulan sudah diakomodir oleh Menteri Perhubungan,” jelas Dedy, dan dengan dukungan ini diharapkan rantai pasok menjadi lebih stabil, distribusi logistik berjalan lancar, serta masyarakat Malut dapat memperoleh sembako dengan harga lebih wajar di seluruh kabupaten.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Malut dan memastikan ketersediaan sembako tetap terjamin bagi seluruh masyarakat, Pemprov Malut menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD, dengan Dinas Pangan diberikan tanggung jawab untuk memitigasi berbagai persoalan distribusi, sementara Dinas Perindag diwajibkan menyediakan fasilitas gudang distribusi sebagai penyangga logistik, “Dinas terkait, khususnya Dinas Pangan, harus memitigasi persoalan ini, sementara Dinas Perindag wajib menyediakan gudang distribusi agar pasokan pangan tetap terjaga,” kata Dedy, langkah ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian harga tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada pengelolaan rantai pasok yang efektif dan koordinasi antarlembaga yang solid.
Semua langkah yang diambil oleh Pemprov Malut, mulai dari pengawasan distribusi, evaluasi biaya logistik, hingga penguatan koordinasi antar OPD, merupakan bagian dari strategi pengelolaan rantai pasok secara menyeluruh yang dirancang untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga bagi seluruh masyarakat, sekaligus meminimalkan risiko kelangkaan dan fluktuasi harga di pasar, “Semua langkah ini masuk dalam rantai pasokan dan distribusi, sehingga stok bahan pokok dapat tetap aman dan tersedia untuk masyarakat,” tegas Dedy, menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari produksi, tetapi juga dari efektivitas pengelolaan distribusi yang terintegrasi.
Strategi yang dijalankan Pemprov Malut tidak hanya berfokus pada penurunan harga kebutuhan pokok melalui subsidi yang tepat sasaran, tetapi juga diperkuat dengan pengawasan distribusi di tingkat pasar, pemetaan rantai pasok, serta evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, sehingga setiap intervensi bisa memberikan dampak maksimal bagi ketersediaan sembako dan kesejahteraan masyarakat, “Dengan pemetaan rantai pasok, pengawasan distribusi, dan evaluasi subsidi, kebijakan ini tidak hanya menurunkan harga kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi bagian dari strategi terpadu Pemprov Malut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sherly, menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan kombinasi cerdas antara kebijakan fiskal, logistik, dan pengawasan pasar yang terintegrasi.
Koordinasi lintas OPD menjadi fondasi utama bagi kelancaran distribusi pangan di Malut, karena setiap tahap rantai pasok membutuhkan keterpaduan antara berbagai dinas, mulai dari Perhubungan yang mengatur transportasi, hingga Perindag yang memastikan penyimpanan dan distribusi barang tetap efisien. Pemprov Malut menekankan pentingnya integrasi ini agar setiap intervensi, termasuk subsidi dan pengelolaan logistik, dapat dilaksanakan dengan transparan, tepat sasaran, dan berdampak nyata pada stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran.
Evaluasi menyeluruh yang dilakukan tidak hanya menyoroti aspek teknis distribusi, tetapi juga mengamati interaksi kompleks antara rantai pasok, strategi penetapan harga pedagang, serta perilaku dan pola konsumsi masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa inflasi bukan sekadar masalah ekonomi semata, melainkan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis konsumen, sehingga setiap kebijakan harus dirancang dengan pendekatan holistik agar hasilnya efektif dan berkelanjutan.
Dengan penerapan seluruh strategi ini, Pemprov Malut menargetkan penekanan inflasi sekaligus kelancaran distribusi pangan, sehingga masyarakat dapat memperoleh sembako dengan harga yang lebih wajar dan stabil. Upaya tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Gubernur Sherly Tjoanda dalam menjaga kesejahteraan warga melalui pendekatan cerdas dan terintegrasi, yang memadukan intervensi pasar, subsidi tepat sasaran, serta efisiensi logistik untuk menghasilkan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Malut. (red)
