WARTASOFIFI.ID – Pemprov Malut menegaskan komitmen untuk memperbaiki layanan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama. Hal ini disampaikan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, saat mendampingi rombongan Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja (kunker) ke RSUD Chasan Boesoerie Ternate, Senin (11/8).
Gubernur Sherly memanfaatkan momentum tersebut untuk memaparkan langsung kondisi faktual fasilitas kesehatan di Malut kepada para legislator pusat.
Ia menekankan bahwa pembenahan sarana, pengadaan alat medis, serta penambahan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.
“Harapannya Komisi IX DPR RI dapat membantu kami berkomunikasi langsung dengan pihak Kemenkes RI, khususnya dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan dokter spesialis di Malut,” ujar Sherly.
Ia menilai kehadiran Komisi IX DPR RI tidak boleh hanya menjadi kunjungan seremonial. Menurutnya, momen ini harus menjadi ajang membangun komunikasi intensif antara daerah dan pemerintah pusat, agar kebutuhan riil Malut benar-benar masuk dalam prioritas nasional.
Sherly mengungkapkan rencana Pemprov Malut untuk menggelar rapat khusus bersama Komisi IX guna membahas rencana aksi konkret.
Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan strategis yang akan dibawa ke Kementerian Kesehatan maupun instansi terkait lainnya di tingkat pusat.
“Kami, dalam 100 hari kerja sejak pelantikan, sudah berkomitmen untuk menggratiskan BPJS UHC termasuk untuk usia 15 tahun, dan ke depan fokus pada peningkatan kualitas di semua sektor fasilitas kesehatan,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IX DPR RI yang dipimpin sejumlah anggota senior meninjau langsung berbagai ruangan di RSUD Chasan Boesoerie.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah fasilitas ruang jantung yang ditargetkan beroperasi pada Oktober mendatang.
Berdasarkan peninjauan awal, ruang tersebut telah dilengkapi peralatan memadai dan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasien Malut untuk dirujuk ke luar daerah.
Namun, sejumlah penyempurnaan masih perlu dilakukan agar pelayanan optimal dapat segera diberikan.
“Meskipun belum melihat secara keseluruhan, ruang jantung yang ada sudah cukup bagus. Begitu selesai dikerjakan, diharapkan pasien tidak lagi dirujuk ke luar Malut,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Abon Tabroni.
Abon menilai setiap daerah, termasuk Malut, memiliki keterbatasan masing-masing dalam penyediaan fasilitas kesehatan.
Menurutnya, tidak ada rumah sakit yang benar-benar sempurna, namun upaya perbaikan berkelanjutan adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
Ia juga menyoroti tantangan utama berupa ketersediaan dokter spesialis dan alat kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemprov Malut dalam menyusun langkah prioritas yang realistis dan tepat sasaran.
“Pertemuan dengan Gubernur nanti akan menjadi bahan bagi kami untuk menyusun evaluasi dan rekomendasi, yang kemudian akan dieksekusi di tingkat pusat,” tegas Abon. (red)
