Apresiasi yang mengalir dari kementerian kepada Gubernur Malut Sherly Tjoanda tidak dapat dipahami sekadar sebagai formalitas belaka. Apresiasi tersebut menegaskan bahwa Malut mulai dibaca sebagai wilayah yang sungguh-sungguh menata masa depan, dengan pendidikan ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan.
Pengakuan terbaru itu datang dari Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, yang secara terbuka memberi apresiasi atas kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam mendorong transformasi kebijakan pendidikan di Malut, sebuah ikhtiar yang tidak hanya berfokus pada revitalisasi infrastruktur, tetapi juga pada akselerasi digitalisasi sebagai jawaban atas tantangan zaman.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam forum Silaturahmi Mendikdasmen bersama pendidik SMA, SMK, dan SLB se-Malut yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di SMAN 4 Ternate, Jumat, 13 Desember 2025. Forum ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi formal, melainkan sekaligus wadah evaluasi langsung terhadap arah kebijakan pendidikan daerah yang kini mendapat perhatian di tingkat nasional.
Dalam pernyataannya, Abdul Mu’ti menyampaikan rasa senangnya melihat program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran berjalan dengan baik di Malut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak boleh berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi harus benar-benar bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di ruang kelas.
“Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga transformasi keterampilan dan nilai,” ujar Abdul Mu’ti. Pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan menyentuh fondasi peradaban bangsa, kualitas kompetensi generasi muda, hingga kesejahteraan guru sebagai ujung tombak sistem pendidikan.
Abdul Mu’ti juga menyoroti tantangan serius yang dihadapi dunia pendidikan nasional, termasuk rendahnya capaian literasi global serta tingginya paparan konten digital yang tidak edukatif bagi anak-anak. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya penguatan karakter dan penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai jawaban atas tantangan zaman.
Bagi Malut, apresiasi tersebut bernilai penting secara strategis. Sebagai wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks, Malut selama bertahun-tahun kerap dipandang tertinggal dalam akses dan kualitas pendidikan. Kini, perhatian dari kementerian mencerminkan adanya perubahan arah kebijakan menuju pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa perhatian Pemerintah Pusat terhadap sektor pendidikan di Malut saat ini berada pada level yang sangat serius dan belum pernah terjadi pada periode sebelumnya. Menurutnya, besarnya perhatian tersebut mencerminkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen daerah dalam membenahi pendidikan.
Karena itu, ia menegaskan bahwa momentum ini harus dipahami tidak hanya sebagai peluang percepatan pembangunan, tetapi juga sebagai tanggung jawab besar yang menuntut kerja nyata, konsistensi kebijakan, serta pengawasan bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pada tahun 2025, Malut tercatat menerima anggaran revitalisasi pendidikan sebesar Rp92,035 miliar yang dialokasikan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Anggaran ini diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kelayakan sarana-prasarana, serta mendukung proses pembelajaran yang lebih layak dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Alokasi tersebut menjadi bukti konkret bahwa kebijakan keberpihakan pemerintah mulai digerakkan secara lebih terukur ke wilayah pinggiran dan kepulauan, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan layanan pendidikan.
Secara rinci, sebanyak 35 SMA menerima anggaran revitalisasi dengan total Rp36,45 miliar yang digunakan untuk peningkatan fasilitas belajar mengajar. Selain itu, 33 SMK memperoleh alokasi sebesar Rp48,83 miliar, dengan jumlah penerima terbanyak berada di Kabupaten Halmahera Utara, seiring kebutuhan penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja. Sementara itu, 7 SLB menerima anggaran sebesar Rp6,75 miliar yang ditujukan untuk memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pendidikan yang ramah bagi semua kelompok dan berkeadilan di Malut.
“Ini adalah investasi besar bagi masa depan anak-anak Maluku Utara,” tegas Sherly Tjoanda. Ia menekankan bahwa revitalisasi tidak boleh dipahami sebatas pembangunan fisik, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif menjaga mutu dan keberlanjutan pendidikan.
Pernyataan Sherly Tjoanda menjadi penting karena selama ini banyak proyek revitalisasi pendidikan kerap berhenti pada pembangunan fisik semata, tanpa diikuti perubahan berarti pada kualitas pembelajaran. Ia menarik garis tegas bahwa pembangunan infrastruktur sekolah tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama guru dan peserta didik, agar investasi negara benar-benar berdampak pada mutu pendidikan.
Dalam konteks digitalisasi, Sherly memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dijalankan Pemprov Malut untuk menjawab kesenjangan akses teknologi. Salah satu fokus utama adalah penanganan sekitar 80 titik sekolah yang hingga kini belum memiliki akses sinyal, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penerapan pembelajaran berbasis digital.
Untuk menopang upaya tersebut, Pemprov Malut juga mengalokasikan dukungan pembiayaan melalui APBD guna membantu sekolah-sekolah yang masih menghadapi keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur pendukung. Intervensi anggaran ini diposisikan sebagai langkah kunci agar digitalisasi pendidikan tidak berhenti pada wacana kebijakan, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata dan merata.
Di sisi kebijakan pembiayaan pendidikan, Sherly menegaskan bahwa di Malut tidak terdapat pungutan uang sekolah maupun uang komite. Kebijakan ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pendidikan benar-benar gratis, ramah bagi semua kelompok masyarakat, serta tidak menjadi beban tambahan bagi keluarga, khususnya di wilayah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.
Perhatian terhadap guru juga ditempatkan sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda reformasi pendidikan daerah. Pemprov Malut terus mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik, dengan keyakinan bahwa kualitas guru merupakan fondasi utama bagi keberhasilan setiap kebijakan dan program pendidikan yang dijalankan.
Ke depan, pada tahun 2026 direncanakan adanya peningkatan dukungan bagi guru honorer, pemberian beasiswa, serta penguatan kapasitas melalui uji kompetensi dan sistem penilaian berkelanjutan. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menjawab persoalan klasik ketimpangan kualitas guru, sekaligus mempersempit jarak mutu pendidikan antardaerah di Malut.
Sementara itu, Sherly mengakui bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal pendidikan di Malut yang saat ini berada di angka 46 menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun, dengan meningkatnya perhatian Pemerintah Pusat, termasuk lonjakan usulan revitalisasi satuan pendidikan dan rencana implementasi SMA Terbuka mulai 2026, ia mengajak seluruh guru dan tenaga pendidik untuk menjawab momentum tersebut dengan komitmen, integritas, dan inovasi agar perubahan kebijakan benar-benar berujung pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Mari kita jadikan sekolah sebagai pusat pembentukan karakter dan akhlak,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Malut akan terus mendampingi sekolah-sekolah agar tidak ada satu pun yang tertinggal.
Silaturahmi ini pada akhirnya menegaskan dengan jelas sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Malut dalam upaya pembangunan pendidikan. Pertemuan ini bukan sekadar pertemuan resmi semata, melainkan juga menunjukkan keseriusan kedua pihak dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang bersifat terbuka bagi semua kalangan, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta berkelanjutan, sehingga setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Malut.
Pada titik penting ini, peran Sherly Tjoanda menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penggerak implementasi kebijakan, penentu arah program pendidikan, serta fasilitator sinergi dengan berbagai pihak. Bersama integritas para guru dan pengawasan publik yang konsisten, peran tersebut akan menentukan apakah Malut mampu menjadikan pendidikan sebagai jalur utama menuju masa depan yang lebih adil, bermartabat, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, dengan semua elemen bekerja secara bersamaan dan terkoordinasi untuk memastikan kebijakan benar-benar berdampak di lapangan.
