WARTASOFIFI.ID – Di bawah komando Gubernur Sherly Tjoanda, arah pembangunan di Malut kian menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil. Salah satu program yang kini menonjol adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dijalankan melalui Dinas Perkim Malut. Program ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi menjadi wujud konkret dari visi Gubernur Sherly untuk memastikan setiap warga memiliki rumah layak dan bermartabat.
Hingga pertengahan Oktober 2025, program RTLH ini telah mencatat progres signifikan. Dari total target 700 unit rumah yang direncanakan, sebanyak 560 unit telah lolos tahapan verifikasi dan sebagian besar tengah memasuki tahap pembangunan. Capaian ini menjadi penanda bahwa instruksi Gubernur Sherly agar program berjalan cepat dan tepat sasaran benar-benar dijalankan dengan baik oleh OPD teknis di lapangan.
Kadis Perkim Malut, Musrifah Alhadar, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Firmansyah Meidiawan, menyampaikan bahwa keberhasilan program ini merupakan hasil dari arahan langsung Gubernur Sherly yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan keterlibatan aktif masyarakat. Dalam wawancara di Sofifi baru-baru ini, Firmansyah menjelaskan bahwa pelaksanaan program RTLH dilakukan dengan pendekatan berbasis stimulan swadaya masyarakat, yaitu model pembangunan yang mendorong warga penerima bantuan untuk membangun rumah mereka sendiri dengan dukungan bahan dan anggaran dari pemerintah.
“Yang lolos verifikasi itu sekitar 560, tetapi torang tetap akomodir dari 700. Jadi ada data-data yang dari belakang yang sudah dilakukan verifikasi, torang tambah, kase masuk ulang, torang kase genap 700 itu,” ungkap Firmansyah saat ditemui di Kantor Dinas Perkim.
Paparan Firmansyah ini menegaskan bahwa semangat kerja di lapangan bukan hanya sekadar angka pencapaian, melainkan wujud keseriusan Gubernur Sherly untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dari manfaat program. Proses administrasi dan teknis dilakukan beriringan dengan pengawasan langsung agar pelaksanaannya tetap transparan.
Firmansyah kemudian menuturkan bahwa kegiatan distribusi bahan bangunan juga terus berjalan dan telah mencapai tahapan yang menggembirakan. Program ini, kata dia, melibatkan masyarakat secara langsung agar tercipta rasa kepemilikan dalam membangun rumahnya masing-masing.
“Dia pe KUBS sementara 500 ini sudah berjalan di tahapan verifikasi, tahapan doping juga sementara berjalan, dan distribusi bahan sementara sudah berjalan di tujuh kabupaten/kota,” tambahnya.
Menurut dia, pendistribusian bahan memang tidak seragam karena setiap daerah memiliki karakter dan jumlah penerima yang berbeda-beda. Namun, secara umum progres di lapangan menunjukkan hasil yang positif dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
“Jadi tidak merata di semua, karena per kabupaten/kota penerima masing-masing berbeda. Tapi kalau untuk tahapan distribusi ini, 80 sampai 90 persen sudah didistribusikan bahan untuk penerima masing-masing,” ujar Firmansyah.
Di Kota Ternate, misalnya, pelaksanaan program ini menjadi salah satu yang paling cepat. Firmansyah mengungkapkan bahwa seluruh bahan bangunan untuk penerima di wilayah tersebut sudah disalurkan seratus persen, tinggal menunggu penyelesaian tahap konstruksi.
“Bahannya itu bervariasi, ada yang sudah 50 dan ada yang sudah 100 persen menerima bahan. Kaya di Ternate itu sudah 100 persen menerima bahan, tinggal tahapan konstruksinya saja yang dorang selesaikan,” jelasnya.
Penjelasan tersebut memperlihatkan efektivitas sistem swakelola yang diterapkan Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda. Model ini bukan hanya efisien dari segi anggaran, tetapi juga memberdayakan masyarakat penerima bantuan agar aktif membangun rumahnya secara gotong royong.
Firmansyah juga menyebut bahwa di sejumlah daerah lain seperti Halbar, Halsel, dan Kepulauan Sula, distribusi bahan telah mencapai lebih dari setengah total kebutuhan, termasuk semen, kayu, paku, dan pasir. Proses pembangunan pun terus berjalan mengikuti ritme kerja masyarakat di masing-masing lokasi.
“Kalau untuk di kabupaten lain itu ada yang terima bahan sudah di atas 50 persen, baik semen, kayu, paku, dan pasir. Itu semua sudah di atas 50 persen,” ujarnya menambahkan.
Adapun tujuh kabupaten/kota penerima program ini meliputi Ternate, Tidore, Halbar, Halut, Halsel, Haltim, dan Kepulauan Sula. Pemprov menargetkan agar seluruhnya tuntas sebelum akhir tahun anggaran berjalan.
“Yang terdata awalnya torang pe kuota ini 100, 200 dan 400. Saat torang melakukan verifikasi sekarang yang 560 ini, yang 68 orang sudah dapat jatah bangun baru, sekitar 100 lebih dapat rehab, dan sisanya dapur sehat,” terang Firmansyah.
Kebijakan Gubernur Sherly dalam membagi kategori bantuan menjadi pembangunan baru, rehabilitasi, dan dapur sehat menunjukkan arah pembangunan yang terintegrasi. Gubernur Sherly tidak hanya fokus membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki kualitas hunian yang sudah ada agar lebih layak dan sehat.
Firmansyah menambahkan bahwa hingga saat ini sekitar 80 sampai 90 persen penerima telah menerima distribusi bahan bangunan. Program ini bersifat stimulan, di mana pemerintah memberikan dukungan material dan biaya tenaga kerja dalam jumlah tertentu agar masyarakat termotivasi untuk menyelesaikan pembangunan secara swadaya.
“Biaya itu kan torang tanggung, tapi tara sebesar biaya tukang yang normal. Torang bantuan secara stimulan saja untuk bagaimana menggerakkan masyarakat bangun rumah secara swadaya,” katanya.
Untuk pembangunan baru, nilai bantuan yang diberikan mencapai Rp50 juta dengan tambahan upah tukang Rp5 juta. Sementara untuk kategori rehabilitasi rumah, bantuan senilai Rp35 juta dengan upah tukang Rp3,5 juta, dan untuk dapur sehat sebesar Rp25 juta ditambah Rp2,5 juta sebagai ongkos kerja.
“Untuk pembangunan yang 100 persen belum ada, tapi yang paling nampak progresnya itu ada di Ternate. Kabupaten lain ada yang sudah 78 sampai 80 persen, tapi tidak semua merata,” ujarnya.
Firmansyah menjelaskan, variasi kecepatan pembangunan disebabkan oleh tingkat keterlibatan masyarakat. Semakin banyak anggota keluarga yang ikut bekerja, semakin cepat progres pembangunan rumah mereka.
“Karena ini masyarakat yang kerja, jadi tidak bisa disamaratakan semua pembangunan. Ada yang naik cepat kalau dia pe swadaya bagus dan keluarga bantu banyak. Tapi kalau keluarganya sedikit, otomatis progresnya lambat,” tuturnya.
Bagi Gubernur Sherly Tjoanda, keberhasilan program RTLH bukan hanya diukur dari jumlah rumah yang berdiri, tetapi dari semangat gotong royong yang tumbuh di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa kebijakan pembangunan perumahan rakyat ini harus menjadi simbol solidaritas sosial di Malut.
Firmansyah optimistis seluruh tahapan akan rampung sesuai target waktu yang tersisa. Menurutnya, dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, seluruh rumah dapat selesai dibangun dalam dua bulan ke depan.
“Insya Allah torang distribusi dengan pembangunan saya rasa tidak terlalu lama, karena nilai bantuannya kecil dan dia serentak berjalan di masing-masing rumah. Jadi beda dengan kontraktor yang tangani semua,” katanya yakin.
Ia menambahkan bahwa tanggung jawab utama berada di tangan setiap kepala keluarga penerima. Model ini dianggap efektif karena masing-masing penerima memiliki kendali langsung atas proses pembangunan rumahnya.
“Ini masing-masing kepala keluarga yang membebani rumahnya masing-masing. Saya rasa kalau dengan waktu sisa dua bulan lebih ini, masih bisa lah. Kalau lihat di Ternate itu satu bulan lebih sudah jadi, jadi saya yakin bisa selesai,” pungkasnya.
Bagi masyarakat, keberadaan program RTLH ini telah menjadi bukti nyata perhatian Gubernur Sherly Tjoanda terhadap kebutuhan dasar rakyatnya. Sherly ingin memastikan bahwa pembangunan tidak berhenti di atas kertas, tetapi hadir di halaman rumah setiap warga yang dulu hidup dalam keterbatasan.
Melalui kebijakan ini wajah Malut perlahan berubah bukan hanya terlihat dari gedung pemerintahan yang megah di Sofifi dan Ternate tetapi juga dari rumah-rumah sederhana yang kini berdiri lebih kokoh dan manusiawi sehingga mencerminkan upaya Gubernur Sherly dalam menghadirkan pembangunan yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari.
Keberhasilan program RTLH juga menjadi salah satu tolok ukur keseriusan Gubernur Sherly dalam memaknai pembangunan sebagai kerja kemanusiaan. Sherly tidak ingin sekadar membangun infrastruktur besar yang terlihat di ibukota provinsi, melainkan juga menghadirkan keadilan ruang hidup di pelosok-pelosok Malut
Dalam setiap kesempatan, Gubernur Sherly menekankan bahwa pembangunan rumah masyarakat tidak boleh dipandang sebagai proyek semata. Program ini, menurutnya, adalah upaya memulihkan harkat keluarga miskin yang selama ini hidup di bawah standar kelayakan. Rumah layak huni, bagi Sherly, adalah titik awal untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik.
Kebijakan yang dijalankan melalui mekanisme swakelola terbukti lebih efektif. Alih-alih menggantungkan sepenuhnya pada kontraktor, masyarakat diberi ruang untuk mengelola dan mengerjakan rumah mereka sendiri. Strategi ini tidak hanya mempercepat progres, tetapi juga menumbuhkan tanggung jawab sosial di tingkat lokal.
Selain itu, pendekatan ini juga menekan biaya operasional. Dinas Perkim cukup menyiapkan dukungan material dan sedikit dana stimulan, sementara masyarakat menggerakkan tenaga, waktu, dan solidaritas untuk menuntaskan pembangunan. Pola kerja seperti ini menjadi bentuk ekonomi gotong royong yang mulai dihidupkan kembali di masa kepemimpinan Gubernur Sherly.
Bagi sebagian warga penerima manfaat, nama Sherly Tjoanda kini bukan sekadar gubernur, melainkan simbol kepedulian. Banyak keluarga penerima RTLH yang sebelumnya tinggal di rumah berdinding papan dan beratap bocor, kini mulai menata kehidupan dengan semangat baru. Mereka menyebut bantuan ini bukan hanya rumah, tapi juga harapan.
Di lapangan, semangat itu terasa nyata. Dalam beberapa dokumentasi lapangan, tampak para kepala keluarga bersama sanak saudara bahu membahu mengangkat balok, menata batu, dan menyiapkan semen di bawah terik matahari. Mereka bekerja bukan karena diperintah, tetapi karena merasa dihargai oleh Gubernur Sherly.
PPK Firmansyah Meidiawan pun mengakui, pola kerja masyarakat itu menjadi kekuatan utama program RTLH. Ia menilai, kehadiran Gubernur Sherly dengan pendekatan berperikemanusiaan membuat masyarakat termotivasi untuk bekerja lebih cepat dan bertanggung jawab terhadap bantuan yang mereka terima.
Dia menambahkan, koordinasi antara Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten/kota juga terus diperkuat. Gubernur Sherly secara rutin memantau perkembangan di lapangan melalui laporan setiap saat dari Dinas Perkim. Hal ini dilakukan agar tidak ada hambatan dalam distribusi bahan atau percepatan pembangunan.
Komitmen semacam ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang proaktif. Gubernur Sherly tidak menunggu laporan di meja kerja, melainkan terlibat dalam memastikan kebijakan berjalan hingga ke tingkat paling bawah. Sherly setiap saat turun langsung ke lapangan meninjau progres RTLH, menemui masyarakat, dan berdialog dengan penerima bantuan.
Bagi Gubernur Sherly, keberhasilan program ini juga diharapkan menjadi pondasi untuk kebijakan jangka panjang. Tahun 2025 mendatang, sebanyak 700 rumah tambahan akan kembali diakomodir. Target ini diharapkan dapat menuntaskan sebagian besar antrian perumahan di provinsi kepulauan tersebut.
Program RTLH lebih dari sekadar angka, karena menjadi cermin arah pembangunan Gubernur Sherly yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Di bawah komando Sherly Tjoanda, pembangunan tidak lagi hanya tentang beton dan gedung, tetapi tentang bagaimana pemerintah benar-benar hadir di kehidupan masyarakat, bahkan hingga ke bilik-bilik kecil rumah mereka. (red)
