Iqbal dan Nini Akui Bicarakan Pinjaman 1 T dengan Sherly di Jakarta

237
Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Malut, Husni Bopeng (kanan). Foto: Jainal Adaran
Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray, mengungkapkan bahwa pertemuan pimpinan DPRD dengan Gubernur Sherly Tjoanda di Jakarta dimanfaatkan untuk meminta penjelasan langsung mengenai rencana pinjaman senilai Rp 1 triliun sebelum dibahas di Banggar. Klarifikasi itu sekaligus memperjelas pertemuan yang sebelumnya tidak diketahui secara pasti oleh sebagian anggota dewan.
“Pertemuan pimpinan DPRD di Jakarta itu bertepatan dengan kegiatan Rakernas. Sehingga, kegiatan Rakernas itu kami manfaatkan untuk bertemu dengan Ibu Gubernur, meminta agar beliau, siapa tahu, bisa memberikan penjelasan pada tanggal 15 atau 16 di hadapan Badan Anggaran. Karena itu tidak diatur,” jelasnya kepada wartawan di Kantor DPRD Malut, Sofifi, Senin, 13 Juli 2026.
Iqbal menjelaskan, permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Banmus DPRD Malut yang menghendaki agar Gubernur Sherly menyampaikan paparan secara langsung di hadapan Banggar. Kata dia, upaya itu dilakukan agar pembahasan rencana pinjaman Rp 1 triliun dapat diawali dengan penjelasan langsung dari kepala daerah sebelum memasuki tahapan berikutnya.
“Sehingga, kami meminta, karena pada rapat Badan Musyawarah teman-teman berkehendak agar Ibu Gubernur menyampaikan secara langsung,” sambungnya.
Iqbal menambahkan, Gubernur Sherly telah menyatakan kesediaannya untuk hadir. Namun, penyampaian paparan tetap bergantung pada adanya kesepakatan awal antara TAPD dan Banggar DPRD Malut. Karena itu, ia menegaskan bahwa pembahasan pinjaman masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan keputusan.
“Nah, Ibu Gubernur setuju untuk menyampaikan paparan terkait pinjaman Rp 1 triliun pada tanggal 16. Pembahasan hari ini, kalau ada kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD, maka Ibu Gubernur akan memaparkan secara langsung pada tanggal 16. Jadi, tahapan ini masih beberapa kali. Hari ini bukan final, bukan?,” tegas Iqbal.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Malut, Husni Bopeng, yang akrab disapa Nini, sehari sebelumnya juga mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Gubernur Sherly di Jakarta tidak hanya membahas rencana pinjaman Rp 1 triliun. Diungkapkannya, pembicaraan turut mencakup KUA-PPAS Perubahan serta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi agar pinjaman Pemprov Malut tidak menimbulkan persoalan pada masa mendatang.
“Kami membahas banyak hal, di antaranya KUA-PPAS Perubahan, persyaratan mutlak untuk pinjaman agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, dan lain-lain,” ujar Nini, melalui pesan WhatsApp, Minggu, 12 Juli 2026.
Nini mengatakan, DPRD Malut pada dasarnya lebih mengusulkan skema pembiayaan melalui program multiyears. Pasalnya, karena skema tersebut untuk sementara tidak lagi menjadi pilihan pemerintah pusat, Pemprov Malut memilih mengusulkan pembiayaan melalui mekanisme pinjaman ke Bank.
“Karena besok, Senin, Banggar dan TAPD akan masuk dalam pembahasan pinjaman Rp 1 triliun. Memang kami dari Banggar dan juga pimpinan fraksi lebih mengusulkan skema multiyears, tetapi menurut pemerintah pusat, sementara ini skema multiyears sedang ditiadakan. Karena itu, Pemprov mengambil langkah melalui pinjaman,” ungkapnya.
Nini menegaskan, DPRD Malut belum memberikan persetujuan terhadap usulan tersebut. Pembahasan masih berlangsung untuk menyamakan persepsi antara Banggar DPRD Malut dan TAPD dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan serta berbagai kemungkinan yang dapat muncul apabila pinjaman disetujui.
“Ini juga tidak serta-merta disetujui. Kami harus duduk bersama untuk menyatukan persepsi dengan mempertimbangkan segala aturan dan berbagai kemungkinan yang terjadi jika pinjaman ini memang disetujui. Besok (Senin, 13 Juli 2026) akan diadakan rapat bersama Banggar dan TAPD,” tambah Nini.
Ketua DPW Partai Nasdem Malut itu juga mengungkapkan bahwa proposal usulan pinjaman yang diajukan pemerintah telah mencantumkan dua alternatif lembaga pembiayaan. Diantaranya, Bank DKI dan Bank BTN.
“Di dalam proposal usulan terdapat dua opsi bank, yaitu Bank DKI dan BTN,” sebut Nini. (red)

Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.