WARTASOFIFI.ID – Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, mengumumkan rencana kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka studi banding dan penguatan reformasi birokrasi.
Kunjungan yang direncanakan berlangsung pada April ini menjadi bagian dari langkah konkret Pemprov Malut untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis teknologi digital.
Dalam pertemuan bersama jajaran pejabat eselon II, III, dan IV di Kantor Gubernur Malut, Sherly menekankan perlunya perubahan mendasar dalam cara pandang birokrasi.
Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN) harus menyadari bahwa posisi mereka adalah sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya.
“Mindset kita harus benar. Kita ini pelayan masyarakat. Kita digaji untuk membantu menyelesaikan masalah mereka, bukan justru menambah beban dengan birokrasi yang berbelit. Saya hanya minta satu: bekerjalah dengan hati dan ketulusan,” tegas Sherly dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa birokrasi yang baik adalah birokrasi yang kehadirannya dirasakan oleh masyarakat secara nyata, bukan sekadar hadir di atas kertas.
“Kalau masyarakat masih mengeluh soal layanan publik, artinya kita belum bekerja dengan baik. Maka dari itu, saya ingin setiap kepala dinas, kepala bidang, hingga kepala seksi mengevaluasi apakah layanan yang diberikan benar-benar berdampak atau tidak,” ujarnya.
Sebagai respons terhadap keluhan masyarakat tentang lambannya pelayanan publik dan tumpang tindih prosedur administrasi, Sherly menyatakan akan mendorong transformasi sistem birokrasi ke arah digitalisasi.
Ia menargetkan sebagian besar proses administrasi di Pemprov Malut akan menggunakan sistem elektronik (e-digital) mulai tahun ini.
“Saya tahu persis bagaimana rumitnya birokrasi kita. Maka dari itu, tahun ini saya akan mulai mentransformasinya secara bertahap ke sistem digital. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi soal integritas, transparansi, dan kepercayaan publik,” ujar Sherly dengan nada serius.
Kunjungan ke Jawa Timur, menurut Sherly, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk belajar dari daerah yang dianggap berhasil dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
“Saya sudah sampaikan ke Bu Khofifah bahwa kami di Malut ingin belajar dari Jatim. Mereka punya banyak praktik baik, mulai dari reformasi pendidikan vokasi di SMK, pelayanan publik yang terintegrasi, hingga penerapan sistem digital pemerintahan. Kita ingin pelajari semua itu dan bawa pulang ilmunya untuk diterapkan di sini,” paparnya.
Sherly juga menyinggung soal jargon good governance yang sering didengungkan dalam berbagai forum pemerintahan, namun kerap tak diikuti dengan implementasi nyata.
Ia menyatakan bahwa prinsip tata kelola yang baik bukan sekadar teori, tapi harus dihidupkan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelayanan.
“Good governance itu bukan hal yang mewah. Sederhana saja: tidak korupsi, tidak pungli, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Jangan hanya dipakai sebagai slogan waktu bimtek atau acara Kemendagri, tapi benar-benar dijalankan,” tegas Sherly.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Malut, Rahwan K. Suamba, saat dikonfirmasi membenarkan adanya rencana kunjungan kerja tersebut.
Namun demikian, ia menyebut pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pimpinan untuk mulai melakukan persiapan teknis.
Ia juga menyebutkan bahwa agenda kunjungan itu berpotensi mencakup berbagai aspek, tidak hanya sektor pemerintahan, tetapi juga pendidikan, pengembangan SDM, dan ekonomi kreatif.
“Tong bolong dapat arahan lanjutan ni, banyak hal yang mungkin akan dilakukan kaapa jadi bolong dapat progresnya,” imbuhnya. (red)
