Kekuasaan pada akhirnya bukan hanya perkara memimpin manusia, melainkan pergulatan panjang antara seseorang dengan dirinya sendiri. Semakin tinggi amanah dipikul, semakin dalam pula percakapan batin yang harus ditanggung seorang pemimpin. Pasalnya, dunia sering meminta manusia terlihat kuat, sementara kelelahan justru tumbuh diam-diam pada sisi yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapa pun.
Barangkali itulah sebabnya sebagian jiwa menemukan pemulihan bukan pada kemegahan, melainkan pada ketulusan yang belum tersentuh kepentingan. Gambaran itu tampak ketika Gubernur Sherly Tjoanda menghadiri open house Idul Adha 1447 Hijriah di kediaman dinas Wagub Malut, Sarbin Sehe, Rabu, 27 Mei 2026. Tepat pukul 11.38 WIT, tubuh-tubuh kecil berlarian mendekatinya, lalu waktu seperti kehilangan ketergesaan yang biasa melekat pada dunia orang dewasa.
Anak-anak barangkali adalah makhluk terakhir yang belum sepenuhnya tunduk pada konstruksi dunia. Mereka belum memahami hierarki, belum mengenal kepentingan, dan belum mampu memisahkan manusia berdasarkan jabatan.
Karena itu, kedekatan mereka sering lahir dari sesuatu yang lebih purba daripada logika, semacam naluri batin yang bergerak menuju keteduhan tanpa perlu dijelaskan. Mungkin itulah sebabnya Sherly tampak larut di dalam kebersamaan itu, seolah dirinya sedang keluar sesaat dari dunia yang terus menuntut manusia menjadi simbol, lalu kembali menjadi manusia biasa yang hanya ingin merasa diterima tanpa syarat.
Pada wajah Gubernur Sherly Tjoanda, senyum siang itu terlihat bukan sebagai ekspresi sosial yang dibentuk keadaan, melainkan seperti pelepasan panjang dari kelelahan eksistensial yang perlahan mencair. Ada jenis penat yang tidak dapat disembuhkan tidur, sebab ia lahir dari terlalu banyak pikiran yang menetap di kepala manusia.
Namun anak-anak, dengan tawa mereka yang belum terkontaminasi kepalsuan dunia, kadang mampu menghadirkan ketenangan yang lebih menenangkan daripada ribuan nasihat.
Filsafat kuno pernah mempercayai bahwa manusia sesungguhnya selalu mencari jalan pulang menuju dirinya yang paling asli. Tetapi semakin dewasa seseorang, semakin jauh pula ia terseret oleh ambisi, tanggung jawab, dan tuntutan kehidupan. Hingga pada titik tertentu, manusia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Dan mungkin pada pukul 11.38 WIT hari itu, di antara pelukan kecil serta genggaman tangan anak-anak yang mengitarinya, Gubernur Sherly Tjoanda sedang dipertemukan kembali dengan bagian dirinya yang lama tenggelam oleh kerasnya dunia kekuasaan.
Barangkali itulah alasan mengapa anak-anak sering membuat manusia dewasa diam-diam menangis di dalam batinnya. Sebab pada diri mereka, kehidupan belum berubah menjadi persaingan. Belum ada kepentingan. Belum ada kepura-puraan.
Yang ada hanyalah kasih yang bergerak secara naluriah, seperti air yang mengalir menuju tempat paling rendah. Dan pada siang itu, kasih semacam itulah yang tampaknya sedang menyelimuti seorang gubernur, hingga seluruh batas antara kekuasaan dan kemanusiaan perlahan kehilangan artinya.
Sebelum membaur bersama masyarakat dan anak-anak yang memenuhi area tenda, Gubernur Sherly Tjoanda terlebih dahulu berdiri di hadapan ratusan tamu dengan suara yang tenang namun terasa dekat. Kalimat-kalimat yang ia sampaikan tidak terdengar seperti pidato formal yang lahir dari kewajiban protokoler, melainkan seperti ajakan untuk kembali mengingat sisi paling mendasar dari kehidupan manusia.
Ia mengajak masyarakat menjaga silaturahmi, meningkatkan ketakwaan, serta melepaskan amarah dan ego yang selama ini diam-diam sering tumbuh di dalam diri manusia. Pada momen itu, kata-kata tidak hanya berfungsi sebagai ucapan, tetapi seperti cermin yang diam-diam memantulkan kembali keadaan batin setiap orang yang mendengarnya.
“Hari ini kita bersilaturahmi di rumah dinas Pak Wagub, beserta istri dan keluarga, juga Pak Sekda dengan istri, serta seluruh OPD Provinsi Maluku Utara.” ucap Sherly di hadapan masyarakat yang hadir. Kalimat itu terdengar sederhana, namun menyimpan makna bahwa kekuasaan sejatinya tidak selalu harus berdiri jauh dari rakyat. Ada saat ketika pemimpin hadir bukan untuk dilihat sebagai penguasa, melainkan sebagai manusia yang ingin duduk bersama masyarakat dalam perasaan yang sama.
Sherly kemudian melanjutkan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada masyarakat Malut, seraya menyampaikan harapan agar hari raya tidak berhenti pada ritual keagamaan semata. Dia mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai jalan untuk membersihkan batin dari ego dan kemarahan yang selama ini sering menjadi sumber renggangnya hubungan antarmanusia.
Dalam filsafat kehidupan, manusia sering gagal berdamai bukan karena kurang mengenal orang lain, tetapi karena terlalu sulit berdamai dengan dirinya sendiri. Dan mungkin itulah makna terdalam yang ingin disampaikan Sherly pada siang itu, bahwa silaturahmi sesungguhnya bukan hanya mempertemukan tubuh manusia, tetapi juga mempertemukan kembali hati yang lama saling menjauh.
Di sela-sela sambutannya, suasana mendadak berubah lebih cair ketika Sherly melemparkan pertanyaan sederhana kepada masyarakat dan anak-anak yang berada di bawah tenda. “Semua sudah makan belum?” tanyanya.
Pertanyaan itu terdengar ringan, tetapi justru di situlah letak kemanusiaan seorang pemimpin sering terlihat paling nyata. Pasalnya, perhatian kadang tidak hadir melalui kalimat besar, melainkan melalui kepedulian kecil yang lahir secara spontan. Anak-anak yang mendengar pertanyaan itu tampak tersenyum dan menjawab sudah makan, sementara masyarakat menyambutnya dengan wajah yang lebih akrab.
Saat berbicara di hadapan masyarakat, Gubernur Sherly Tjoanda tampak didampingi Wagub Malut Sarbin Sehe, Sekda Malut Samsuddin Abdul Kadir, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Malut. Bahkan sebelum open house dimulai, Sherly juga terlihat makan bersama Kabinda Malut, Kapolda Malut, dan unsur Forkopimda lainnya di pendopo rumah dinas Wagub Malut.
Namun, bahkan dalam suasana resmi semacam itu, yang paling membekas bukanlah deretan jabatan yang hadir, melainkan bagaimana seorang pemimpin tampak berusaha menjaga sisi paling manusiawi di dalam dirinya melalui kedekatan sederhana bersama masyarakat dan anak-anak.
Tidak lama setelah itu, Sherly juga terlihat membagikan amplop kepada orang dewasa maupun anak-anak yang berada di lokasi open house. Tangan-tangan kecil terulur dengan mata penuh harap, sementara orang-orang dewasa menunggu giliran dengan kesabaran yang nyaris menyerupai keyakinan bahwa perhatian seorang pemimpin masih dapat dirasakan secara langsung.
Namun, apa yang dilakukan Sherly bukanlah pertunjukan kemewahan dari seorang gubernur yang dikenal luas memiliki kekayaan dan popularitas besar. Ada sesuatu yang lebih sederhana dari itu, keinginan untuk tetap dekat dengan manusia-manusia kecil yang sering kali hanya ingin merasa diperhatikan.
Sebagian orang mungkin melihat amplop itu hanya sebagai benda kecil yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Tetapi dalam kenyataan sosial, benda kecil kadang memiliki makna yang jauh lebih besar daripada pidato panjang tentang kesejahteraan.
Sherly yang dikenal berzodiak Leo itu tampak memperlihatkan sisi dirinya yang oleh banyak orang disebut dermawan dan rendah hati. Bukan karena ingin dipuji, melainkan karena ia tampak memahami bahwa bagi sebagian masyarakat, perhatian kecil dari seorang pemimpin dapat menghadirkan rasa dihargai yang sulit diukur dengan angka.
Namun pada sisi lain, pemandangan masyarakat yang rela berdiri lama demi menunggu selembar amplop juga menghadirkan pertentangan yang tidak mudah diabaikan. Malut selama ini sering disebut memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi, bahkan menjadi perbincangan pada level nasional maupun global.
Tetapi siang itu, realitas menghadirkan wajah lain yang lebih dalam, masih banyak masyarakat yang menunggu sentuhan langsung dari tangan pemerintah demi menopang kehidupan mereka. Seolah angka-angka pertumbuhan ekonomi yang spektakuler itu belum sepenuhnya menjelma menjadi rasa aman bagi seluruh rakyat kecil.
Kenyataan semacam itu pernah pula disinggung oleh Wakil Bupati Halteng Ahlan Djumadil dalam rapat bersama perwakilan sopir truk dan dum truk se-Malut di Kantor Gubernur Malut, Sofifi, yang turut dihadiri Direktur BBM BPH Migas.
Pada momen itu, Ahlan melontarkan kalimat yang terdengar seperti kebenaran yang diselubungi oleh pertentangan, namun mengandung kegelisahan sosial yang mendalam, bahwa pertumbuhan ekonomi Malut adalah yang “paling tinggi di dunia dan akhirat”. Kalimat itu mungkin terdengar seperti gurauan, tetapi di baliknya tersimpan pertanyaan filosofis yang jauh lebih besar, untuk siapa sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu bertumbuh, jika rakyat kecil masih menunggu harapan melalui selembar amplop dari tangan seorang pemimpin.
Acara tersebut menghadirkan tiga pucuk pimpinan Pemprov Malut, yakni Gubernur, Wagub, dan Sekda. Namun komposisi itu terasa tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kehadiran jajaran kepala OPD. Dari puluhan OPD yang ada, tampak hadir hanya sekitar sepuluh orang. Situasi ini memperlihatkan adanya jarak partisipasi kepala OPD yang cukup kontras dengan besarnya struktur OPD yang ada di tubuhPemprov Malut, bahkan ASN hanya terlihat satu dua orang saja.
Kondisi tersebut juga memperlihatkan dinamika yang lebih luas. Di saat tiga pucuk pimpinan Pemprov Malut hadir langsung di lokasi kegiatan, terdapat pula sejumlah kepala OPD yang tidak dapat hadir karena berada di luar daerah. Beberapa di antaranya diketahui sedang menjalani momentum Lebaran di Jakarta, sementara sebagian lainnya berada di Ternate.
Ketidakhadiran itu menghadirkan tafsir lain tentang cara kerja kehadiran itu sendiri, bahwa partisipasi para kepala OPD dan ASN tidak selalu berpusat pada satu titik peristiwa, melainkan terurai oleh beragam urusan dan perjalanan masing-masing yang saling terhubung.
Dalam potret seperti ini, kehadiran fisik para pemangku jabatan tidak lagi berhenti pada urusan protokol, tetapi menjelma sebagai tanda tanya tentang sejauh mana kedekatan dan komitmen terhadap momen kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat benar-benar dihidupi, bukan hanya dihadiri.
Kilas balik menuju 2025 membawa kita pada sebuah momentum ketika pemerintahan Sherly-Sarbin tampak sedang menata ulang wajah kekuasaan di Pemprov Malut, bukan hanya melalui angka-angka anggaran, tetapi melalui cara baru memaknai pembangunan itu sendiri. Pergeseran anggaran yang berlangsung berulang kali tidak lagi terbaca sebagai kerja keras Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belaka. Ia menyerupai denyut dari sebuah mesin pemerintahan yang sedang dipaksa berlari lebih cepat daripada ritme lamanya sendiri.
Di sana, Sherly-Sarbin seperti sedang mencari bentuk baru, berusaha menyatukan ambisi politik dengan tubuh Pemprov Malut yang selama bertahun-tahun hidup dalam pola kerja yang lamban dan penuh lapisan prosedur.
Pada momentum itu, kebijakan berubah menjadi bahasa kekuasaan yang tidak hanya ingin didengar, tetapi juga ingin segera memperlihatkan hasil. Swakelola berskala besar hadir bukan semata sebagai pilihan teknis, melainkan sebagai simbol dari hasrat percepatan. Tender yang sebelumnya menjadi arena kompetisi perlahan bergeser menuju pola kerja yang lebih terkonsentrasi di dalam lingkaran internal pemerintahan.
Efisiensi pun dipromosikan sebagai mantra pembangunan modern, seolah waktu merupakan musuh utama yang harus ditaklukkan sesegera mungkin. Namun, seperti biasa, setiap jargon percepatan selalu menyimpan pertanyaan yang jarang diucapkan keras-keras. Percepatan untuk siapa, dan siapa yang perlahan tertinggal di belakangnya.
Pada titik itu, pembangunan tidak lagi hanya membangun jalan, gedung, atau fasilitas publik. Ia turut membentuk batas-batas baru mengenai siapa yang berada di dalam orbit kekuasaan dan siapa yang hanya menjadi penonton dari kejauhan.
Sebab, sejarah Pemprov Malut selalu menunjukkan satu kenyataan sederhana, bahwa ketika pintu dipersempit atas nama efektivitas, maka akses perlahan berubah menjadi hak istimewa yang tidak semua orang dapat sentuh.
Pandangan berbeda kemudian bermunculan dari berbagai tafsir. DPRD Malut membaca situasi ini dengan nada kehati-hatian, pelaku usaha konstruksi memandangnya sebagai perubahan ekosistem, sementara pemerintah melihatnya sebagai kebutuhan untuk memangkas kerumitan sistem lama. Dalam percakapan yang lebih teknis, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Malut, Sutanto, mengakui bahwa pola swakelola bernilai besar memang mulai dominan pada 2025.
Sutanto yang pernah terlibat dalam proyek Masjid Raya Sofifi dan menangani rehabilitasi Kantor Gubernur serta rumah jabatan Gubernur Sherly Tjoanda itu menegaskan seluruh pekerjaan berjalan melalui mekanisme e-katalog LKPP tanpa keterlibatan pihak ketiga untuk berkompetisi secara sehat.
Namun, justru di situlah paradoks Pemprov Malut modern sering lahir. Ketika sistem dikatakan semakin digital, semakin ringkas, dan semakin terkendali, publik justru kerap merasa semakin jauh dari prosesnya.
Transparansi dipasang di bagian depan sebagai slogan, sementara lorong pengambilan keputusan menjadi makin tertutup dari percakapan yang benar-benar terbuka. Masyarakat akhirnya hanya melihat hasil akhir, tanpa pernah benar-benar mengetahui bagaimana keputusan ditentukan sejak awal.
Memasuki 2026, persoalan kebijakan bergerak menuju tingkat yang lebih kompleks. Pemprov Malut mulai menerapkan sistem kontrak payung sebagai instrumen pengendalian pengadaan barang dan jasa. Secara konseptual, langkah itu dipahami sebagai upaya mengonsolidasikan belanja pemerintah agar lebih terstruktur dan tidak tercerai-berai dalam banyak jalur pengadaan.
Bersamaan dengan itu, lahir Peraturan Gubernur Malut Nomor 31 Tahun 2025 yang menjadi dasat normatif bagi pola baru pengadaan, termasuk swakelola dan penggunaan e-katalog LKPP.
Akan tetapi, kebijakan selalu memiliki nasib yang sama. Ia tidak pernah hidup hanya di atas kertas. Begitu memasuki ranah publik, tafsir dan kecurigaan tumbuh bersamaan. Tahun 2026 menghadirkan kembali perdebatan mengenai dugaan monopoli proyek yang mulai mengemuka dalam berbagai pemberitaan.
Narasi efisiensi yang sebelumnya terdengar meyakinkan perlahan dibayangi pertanyaan tentang konsentrasi kendali. Bahkan, dari dalam lingkungan Pemprov Malut sendiri, berkembang pandangan bahwa alur proyek kini bergerak melalui pola koordinasi yang semakin terpusat. Keputusan disebut menjadi lebih sempit dibanding periode sebelumnya.
Di sinilah persoalan menjadi jauh lebih filosofis daripada pembahasan teknis pengadaan barang dan jasa. Yang dipertaruhkan bukan hanya cepat atau lambatnya pembangunan, melainkan bagaimana kekuasaan mendistribusikan akses di dalam pembangunan itu sendiri. Sebab, dalam praktik pemerintahan, efisiensi kadang dapat menjelma seperti cahaya yang terlalu terang sehingga membuat orang lupa melihat bayangan panjang yang tumbuh di belakangnya.
Tahun 2025 hingga 2026 akhirnya memperlihatkan satu kenyataan lama yang terus berulang dalam sejarah politik pemerintahan. Setiap kebijakan selalu membawa dua wajah sekaligus. Satu wajah berbicara tentang rasionalitas, percepatan, dan efektivitas. Wajah lainnya diam-diam menyimpan pertanyaan tentang keterbukaan, partisipasi, dan siapa yang sebenarnya memperoleh porsi paling besar di balik seluruh perubahan itu.
Maka, kebijakan pada akhirnya bukan hanya dokumen pemerintahan, melainkan teks kekuasaan yang akan terus dibaca ulang oleh publik, diperdebatkan, bahkan dicurigai, selama pembangunan masih berjalan bersama kepentingan manusia di dalamnya.
Selain itu, di tengah lalu-lalang proyek pembangunan di Pemprov Malut, perhatian publik perlahan tertuju pada sejumlah figur muda yang dalam dua tahun terakhir terlihat menempati posisi strategis dalam arus pengelolaan anggaran daerah.
Dari berbagai pengamatan yang berkembang, nama Risman Iriyanto Djafar sebagai Plt Kadis PUPR Malut serta Kadikbud Malut, Abubakar Abdullah, menjadi dua sosok yang paling sering dikaitkan dengan proyek-proyek besar pemerintah daerah. Risman berada di pusat pembangunan infrastruktur, sementara Abubakar mengendalikan aliran DAK fisik dan nonfisik yang terus berjalan setiap tahun.
Situasi ini membuat keduanya kerap dipandang sebagai figur penting dalam menentukan arah pembangunan di Malut.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Pemprov Malut kini tidak lagi sekadar berbicara tentang jalan, gedung, sekolah, atau proyek fisik lainnya.
Pembangunan perlahan berubah menjadi arena konsolidasi pengaruh, tempat sejumlah nama tumbuh menjadi pusat perhatian di tengah derasnya arus proyek, timbul pertanyaan. Apakah Ada Bos Besar yang Kendalikan Proyek Pemprov Malut?.
Dalam dinamika kekuasaan, kedekatan dengan proyek sering kali bukan hanya soal kemampuan teknis semata, tetapi juga mencerminkan tingkat kepercayaan yang sedang dibangun di lingkaran pemerintahan.
Di sisi lain, publik juga mulai menyaksikan kemunculan satu figur baru yang perlahan menempati posisi penting dalam dinamika pengadaan di Pemprov Malut.
Sosok itu adalah Plt Karo PBJ Malut, Khairil Hi. Hukum. Nama Khairil bukan wajah asing di lingkungan Pemprov Malut. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kadis PUPR Morotai dan dikenal sebagai salah satu figur yang pernah berada dalam lingkaran kepercayaan mendiang Benny Laos, suami Gubernur Sherly Tjoanda.
Kehadiran Khairil di biro pengadaan menghadirkan tafsir baru di tengah percakapan proyek yang semakin ramai diperbincangkan. Dari sisi pengadaan barang dan jasa, namanya mulai disebut sebagai salah satu figur yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan ritme pelaksanaan proyek di lingkungan Pemprov Malut.
Dalam banyak percakapan internal pemerintahan, pengaruh tidak selalu hadir melalui suara yang keras. Kadang, ia bergerak lebih tenang, namun jejak keputusannya terlihat di hampir setiap simpul kebijakan.
Pada titik ini, proyek Pemprov Malut tidak lagi dipahami publik hanya sebagai program pembangunan tahunan yang tercatat dalam dokumen anggaran. Ia telah berubah menjadi semacam peta baru kekuasaan, tempat publik membaca siapa yang sedang menguat, siapa yang perlahan naik ke permukaan, dan siapa yang mulai memperoleh posisi paling menentukan di sekitar lingkaran pengambilan keputusan.
Di balik narasi percepatan pembangunan yang terus digaungkan, masyarakat sesungguhnya juga sedang membaca sesuatu yang lebih dalam. Bahwa dalam setiap proyek bernilai miliaran rupiah, selalu ada perebutan pengaruh yang berjalan diam-diam. Ada nama yang terus muncul berulang kali, ada figur yang perlahan menjadi pusat koordinasi, dan ada pula kelompok yang hanya dapat menyaksikan dari kejauhan tanpa benar-benar mengetahui bagaimana keputusan dibentuk sejak awal.
Di lingkungan Pemprov Malut sendiri, percakapan mengenai proyek perlahan berkembang menjadi percakapan mengenai figur. Sebab, publik jarang mengingat angka-angka anggaran dalam waktu lama. Yang lebih mudah diingat justru siapa orang yang berada di balik pengendalian proyek tersebut. Dari situlah pengaruh mulai terbentuk, lalu berkembang menjadi kekuatan yang tidak tertulis, tetapi terasa nyata dalam jalannya pemerintahan.
Menariknya, situasi ini muncul bersamaan dengan semakin menguatnya pola pengadaan yang terpusat. Ketika jalur proyek menjadi lebih terkonsolidasi, figur-figur yang berada di simpul pengadaan otomatis memperoleh posisi yang jauh lebih strategis dibandingkan sebelumnya.
Di titik itu, jabatan bukan lagi hanya tentang struktur pemerintahan, melainkan tentang siapa yang memiliki akses paling besar terhadap lalu lintas keputusan.
Sebagian pihak memandang kondisi ini sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan agar proses pengadaan tidak lagi tersendat oleh mekanisme panjang yang selama ini dianggap memperlambat realisasi proyek. Namun, sebagian lainnya mulai melihat adanya konsentrasi pengaruh yang terlalu kuat pada figur tertentu. Di situlah perdebatan mulai tumbuh antara kebutuhan efisiensi dan tuntutan keterbukaan.
Belakangan, perhatian publik semakin mengarah pada proyek jalan Trans Kie Raha yang memiliki nilai anggaran mencapai Rp60 miliar. Proyek tersebut menjadi sorotan setelah diketahui dimenangkan oleh kontraktor asal Aceh di tengah persaingan 14 perusahaan yang ikut dalam proses tender.
Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik mengenai siapa saja figur yang dianggap memiliki pengaruh dalam proses pengadaan tersebut.
Menanggapi berbagai isu yang berkembang, Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, baru-baru ini secara terbuka memberikan penegasan di hadapan wartawan. Dengan nada lantang, Sherly menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mencampuri proses tender proyek jalan Trans Kie Raha tersebut. Ia menegaskan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan dilakukan oleh pihak-pihak teknis yang memiliki kewenangan.
Sherly juga menepis anggapan bahwa kemenangan kontraktor asal Aceh berkaitan dengan intervensi dari lingkaran kekuasaan di Pemprov Malut. Menurutnya, proses tender proyek bernilai besar itu diikuti banyak perusahaan dan telah melalui tahapan evaluasi sebagaimana prosedur pengadaan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab berbagai asumsi yang berkembang di tengah masyarakat terkait arah pengelolaan proyek strategis daerah.
Sebelumnya, Plt Karo PBJ Malut, Khairil Hi. Hukum, juga sempat memberikan keterangan singkat terkait proyek tersebut. Khairil mengaku tidak mengetahui sejak awal bahwa proyek jalan Trans Kie Raha akhirnya dimenangkan oleh kontraktor dari Aceh. Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian publik karena muncul di tengah kuatnya perhatian publik terhadap biro pengadaan dan figur-figur yang dianggap memiliki posisi strategis dalam proses tender proyek daerah.
Rangkaian penjelasan dari Sherly dan Khairil setidaknya memperlihatkan bagaimana proyek pembangunan kini tidak hanya dipandang sebagai urusan teknis semata. Di tengah besarnya nilai anggaran dan tingginya perhatian publik, setiap keputusan pengadaan dengan cepat berubah menjadi bahan pembacaan politik dan kekuasaan.
Karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi hal yang semakin penting agar pembangunan tidak terus dibayangi spekulasi mengenai siapa yang sebenarnya paling berpengaruh di balik jalannya proyek-proyek besar Pemprov Malut.
Pembangunan memang selalu memiliki dua cerita sekaligus. Cerita pertama berbicara tentang jalan yang dibangun, sekolah yang diperbaiki, dan proyek yang berhasil diselesaikan.
Namun, cerita kedua justru lebih menarik untuk dicermati. Ia menggambarkan bagaimana kekuasaan bekerja di balik proyek-proyek tersebut, siapa yang dipercaya mengendalikan jalurnya, dan siapa yang perlahan menjadi tokoh paling menentukan di tengah dinamika pembangunan Pemprov Malut.
Bagian pertama dari “Senyum Gubernur di Balik Realita” telah dipahami sebagai pembuka atas wilayah investigasi yang tidak berhenti pada apa yang tampak di permukaan, melainkan pada bagaimana proses di baliknya membentuk arah kebijakan dan kerja pemerintahan di Pemprov Malut.
Dari sana, pendekatan ini diarahkan untuk melihat bahwa ekspresi, bahasa formal, dan tata kelola tidak berdiri netral, melainkan selalu berada dalam relasi kepentingan dan struktur kuasa yang menyertainya.
Bagian kedua dari “Senyum Gubernur di Balik Realita” bergerak lebih dalam ke dalam pelaksanaan proyek tahun anggaran 2025 dan 2026 di Pemprov Malut, yang tidak lagi cukup dilihat sebagai daftar kegiatan teknis. Dalam wilayah investigasi ini terlihat pola konsentrasi pelaksanaan proyek swakelola pada sejumlah OPD strategis di lingkungan Pemprov Malut yang memegang peran penting dalam arus anggaran dan pengadaan, sehingga membentuk jejaring kerja yang saling terhubung dalam sistem pemerintahan.
Dalam konteks ini, Dinas PUPR Malut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Malut, serta Dinas Pertanian Malut menjadi aktor utama dalam pelaksanaan program dan distribusi anggaran di lingkungan Pemprov Malut.
Dalam hal ini, swakelola tidak hanya dipahami sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai cara distribusi kewenangan yang menentukan siapa mengendalikan proses dari perencanaan hingga pelaksanaan.
Sementara itu, Dinas Perkin, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial Malut, Bapenda, serta Biro Kesra Setda Malut memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Pemprov Malut mencakup sektor-sektor yang saling terkait, dari infrastruktur dasar, layanan sosial, hingga pengelolaan pendapatan daerah. Di dalamnya, setiap keputusan tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam satu sistem kebijakan yang kompleks.
Kemudian, mengemuka sejumlah isu yang menjadi perhatian, termasuk dugaan adanya kecenderungan dominasi dalam distribusi proyek di berbagai lini pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemprov Malut.
Selain itu, implementasi Peraturan Gubernur Malut Nomor 31 Tahun tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemprov Malut menjadi titik penting untuk melihat sejauh mana aturan pengadaan dijalankan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, serta bagaimana penerapannya diuji dalam praktik di lapangan di Pemprov Malut.
Pada tahap berikutnya, berkembang pertanyaan dalam uraian ini mengenai pelaksanaan proyek swakelola di Pemprov Malut, apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan langsung oleh OPD terkait atau terdapat pelibatan pihak kontraktor dalam proses implementasinya. Pertanyaan ini menjadi relevan karena menyentuh batas antara konsep swakelola dan praktik yang mungkin berkembang di lapangan.
Sejumlah capaian proyek yang dinilai berhasil juga akan dibahas dalam bagian kedua ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan gambaran yang lebih utuh, baik dari sisi pelaksanaan maupun dampaknya di Pemprov Malut. Dengan demikian, uraian ini tidak hanya menyoroti persoalan yang mengemuka, tetapi juga menempatkan keseluruhan proses dalam perspektif yang lebih kritis dan terukur.
Bagian kedua dari “Senyum Gubernur di Balik Realita” pada akhirnya membuka kembali cara membaca bahwa dalam setiap sistem pemerintahan di Pemprov Malut, yang perlu terus diuji bukan hanya hasil yang terlihat, tetapi juga proses yang melahirkannya. Untuk itu nantikan berita selanjutnya. (red)
Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan keberimbangan kepada masyarakat.
