Gubernur Malut Sherly Tjoanda Bongkar Kebocoran APBD: “Isinya Angin Semua”

1819
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda

WARTASOFIFI.ID – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, menyampaikan kritik tajam terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Malut yang dinilainya tidak berpihak pada rakyat. Dalam apel di halaman Kantor Gubernur Malut baru-baru ini, ia dengan tegas menyebut bahwa APBD selama ini hanya berisi angin, tidak digunakan secara proporsional, dan lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang dibandingkan oleh 1,3 juta masyarakat Malut.

“Saya tahu porsi masing-masing, cuma selama ini kebanyakan yah, kebanyakan. Semua anggaran yang saya buka isinya angin semua. Coba kita tempatkan yang proporsional. Bukan hanya untuk 3 ribu orang yang ada di sini, ada 1,3 juta masyarakat Maluku Utara yang harus menikmati APBD,” tegasnya di hadapan para pejabat dan pegawai Pemprov Malut.

Pernyataan itu bukan sekadar keluhan, melainkan sinyal peringatan bahwa tata kelola keuangan daerah di bawah kepemimpinannya tidak boleh lagi dijalankan dengan cara lama yang sarat ketidakjelasan dan kepentingan pribadi.

Di tengah ketegasan sikapnya dalam membenahi birokrasi, Sherly juga menegaskan bahwa dirinya bukan pemimpin yang akan menjalankan politik balas dendam.

Ia berkomitmen untuk menjadi gubernur bagi semua warga Malut, tanpa terkecuali.

“Tidak ada politik balas dendam, tidak ada, karena saya adalah Gubernur untuk semua. Sesuai dengan semboyan Maluku Utara, ‘Marimoi Ngone Futuru’, bersama kita kuat,” ujarnya dengan lantang.

Sherly ingin membangun Maluku Utara dengan kerja sama dan sinergi yang solid di antara seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

“Bekerja sama dengan baik akan memastikan Provinsi Maluku Utara meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat,” tambahnya.

Namun, kerja sama itu harus dibangun di atas pondasi profesionalisme, bukan atas dasar kepentingan politik atau hubungan personal.

Salah satu pesan paling keras dalam sambutan Sherly adalah peringatan kepada semua pihak agar tidak melakukan praktik jual beli jabatan dan proyek di Pemprov Malut.

“Jangan percaya kepada siapapun, siapapun yang mengatasnamakan saya dan Pak Sarbin, menjualbelikan jabatan, proyek, atau anggaran, karena saya tidak akan memberikan kewenangan kepada siapapun,” tegasnya.

Sherly bahkan memberikan peringatan terbuka kepada siapa pun yang sudah terlanjur mengeluarkan uang demi mendapatkan jabatan atau proyek.

Ia menegaskan bahwa hal itu adalah kesalahan mereka sendiri, bukan tanggung jawabnya.

“Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah terlanjur keluar doi ratusan juta, katanya karena dia bilang Ibu bilang, dia kenal dengan Ibu, itu bodohnya kalian sendiri. Itu menjadi biaya kalian sendiri. Saya tidak punya utang budi dengan kalian, karena saya sudah bilang di apel perdana ini,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia memperingatkan agar tidak ada lagi pihak yang mencoba membawa titipan atau rekomendasi dengan alasan kedekatan dengannya.

“Jadi jangan tanya lagi, ‘Ibu, katanya si ini ada titip ini, katanya si ini ada bawa ini.’ Jangan ditanya lagi! Kalau ditanya, akan ada seribu pertanyaan. Kalimatnya adalah siapapun,” ucapnya dengan tegas.

Sherly sadar bahwa membangun pemerintahan yang kuat tidak bisa dilakukan sendiri.

Oleh karena itu, ia akan menyeleksi putra-putri terbaik di lingkungan Pemprov Malut untuk mengisi posisi strategis yang dapat membantu menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik.

“Saya dan Pak Sarbin bukan manusia super. Kami membutuhkan putra-putri terbaik di lingkungan Pemprov Maluku Utara,” katanya.

“Untuk itu, dalam proses enam bulan ke depan, kami akan mencari putra-putri terbaik untuk membantu saya dalam menyukseskan janji-janji politik saya dan Pak Sarbin kemarin,” lanjutnya.

Seleksi ini menjadi bagian dari komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi rakyat.

Di tengah kritiknya terhadap pengelolaan anggaran, Sherly juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang harus dimanfaatkan secara maksimal.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang sedikit ini, cuma setelah dipotong-potong sisa Rp2,9 triliun. Kita harus memanfaatkan setiap rupiahnya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka,”ungkapnya.

Sherly berkomitmen menjalankan pemerintahan berbasis meritokrasi, good governance, dan efisiensi anggaran.

“Saya yakin dengan bekerja dengan hati yang tulus, saya dan Pak Sarbin positif thinking. Karena saya percaya dalam pemerintahan Provinsi Maluku Utara ini dapat menjadi lebih baik. Sistem meritokrasi dapat dijalankan, good governance dapat dijalankan, efisiensi anggaran dapat dijalankan,” pungkasnya. (red)