WARTASOFIFI.ID – Politisi muda Maluku Utara (Malut) yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Malut, Aksandri Kitong, menyampaikan apresiasi terhadap capaian 100 hari kerja Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Dalam siaran persnya pada Kamis (29/5), Aksandri menilai bahwa pasangan pemimpin baru ini telah menunjukkan terobosan-terobosan cerdas dan bersih yang membawa harapan baru bagi kemajuan daerah.
Menurutnya, kepemimpinan Sherly–Sarbin memberi sinyal kuat tentang arah baru Pemprov Malut yang lebih transparan, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Apresiasi 100 hari kerja Sherly-Sarbin. Saya yakini dengan terobosan-terobosan baru yang terafiliasi pada pemikiran cerdas dan bersih, maka pemimpin seperti ini akan membawa Maluku Utara pada kejayaan dan kemakmuran,” kata Aksandri.
Meski mengakui bahwa awal pemerintahan Sherly-Sarbin menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya serapan anggaran yang baru mencapai 18 persen, Aksandri menilai hal tersebut sebagai bagian dari proses adaptasi menuju tata kelola yang lebih baik.
Politisi Demokrat ini menyadari bahwa transisi menuju tata kelola baru memang tidak mudah. Namun menurutnya, ini justru bagian dari pembenahan mendasar.
“Di awal ini kita harus sedikit merasakan kesulitan, karena selama ini kita terbiasa dengan gaya lama yang kurang baik dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan,” ujarnya.
Namun demikian, Aksandri optimis bahwa langkah yang diambil Pemprov Malut saat ini merupakan awal dari perbaikan ekonomi daerah yang nyata.
Menurutnya, langkah reformis yang diambil Sherly–Sarbin akan membuat anggaran benar-benar menyentuh masyarakat secara merata.
“Kita harus optimis, ini adalah langkah perbaikan ekonomi Maluku Utara ke depan, agar APBD benar-benar bisa dirasakan masyarakat secara merata,” jelasnya.
Lebih jauh, Aksandri menaruh harapan besar pada Sherly-Sarbin dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan.
Ia juga menyebut, potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tambang adalah salah satu titik strategis yang perlu dikawal.
“Saya yakin, kepemimpinan Sherly-Sarbin akan menambah daya dobrak baru untuk peningkatan PAD dari perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi. Ini penting untuk membangun kekuatan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Ia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan, untuk bekerja sama dalam menyusun regulasi daerah demi optimalisasi sektor pertambangan.
Aksandri bahkan mengusulkan agar DPRD dan seluruh stakeholder bersama Pemprov Malut segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) pertambangan sebagai landasan hukum untuk melindungi kepentingan daerah dalam eksploitasi sumber daya.
“Saya mengajak semua stakeholder dan DPRD untuk bersama gubernur membuat peraturan daerah yang berpihak kepada rakyat. Agar hasil dari tambang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Jangan hanya 100 hari terlihat perubahan, tapi selamanya,” tegasnya.
Pujian Aksandri tidak lahir dalam ruang kosong. Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Sherly–Sarbin memang menunjukkan sejumlah capaian konkret sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.
Gubernur Sherly mencatat, sejak hari pertama dirinya langsung bergerak cepat. Dari Jakarta, ia mengetuk pintu kementerian satu per satu. Hasilnya, percepatan pembangunan dua rumah sakit di Pulau Taliabu dan Halmahera Timur, serta peluncuran Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang mulai berlaku penuh pada 10 Juni mendatang, cukup dengan NIK KTP, warga Malut bisa berobat di seluruh rumah sakit di Indonesia.
Di sektor pendidikan, Sherly membuat gebrakan baru dengan mencabut pungutan komite sekolah, menggelontorkan Rp 34 miliar untuk BOSDA (Rp 6,1 miliar telah cair), dan mengembalikan 2.330 ijazah siswa yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan. Sekolah swasta dan madrasah juga dipastikan akan menerima BOSDA mulai Juli mendatang.
Pemprov Malut juga mengalokasikan Rp 63,3 miliar dari APBD untuk pembangunan dan rehabilitasi 64 sekolah, serta 54 sekolah lainnya dibiayai lewat APBN. Sekolah Rakyat akan dioperasikan tahun ajaran baru ini dan menjadi bagian dari 100 daerah yang menjalankan program prioritas Presiden dalam pendidikan inklusif.
Tak hanya itu, beasiswa “Maluku Utara Bangkit” menjalin kerja sama dengan 27 kampus dalam dan luar negeri, termasuk akses ke 53 negara tujuan pendidikan dan kampus top dunia lewat LPDP dan Kemenkeu.
Di bidang kesejahteraan sosial, Pemprov Malut menunjukkan kepekaan lewat respons cepat terhadap bencana puting beliung di Guraping, operasi pasar untuk menekan inflasi, subsidi 50% tiket mudik Lebaran bagi ribuan warga, serta uang saku senilai Rp 1 juta untuk 1.076 jemaah haji.
Sektor ekonomi rakyat juga digarap. Program kampung nelayan modern di Dufa-dufa diluncurkan lengkap dengan alat tangkap, cold storage, pabrik es, dan bibit rumput laut senilai total Rp 50 miliar. Tujuannya, menaikkan kelas nelayan dari sekadar menangkap, menjadi pelaku ekonomi yang menjaga kualitas produksi.
Pembangunan 700 unit rumah layak huni juga dicanangkan, termasuk renovasi dapur sehat dan penyediaan air bersih.
Untuk membuka lapangan kerja, Job Fair digelar dengan 12.252 pelamar bersaing di 3.244 posisi yang ditawarkan 21 perusahaan. Peluang magang ke Jepang juga dibuka.
Sementara itu, usulan proyek konektivitas berupa jalan dan jembatan senilai Rp 8 triliun sedang difinalisasi bersama Kementerian PUPR.
Di level birokrasi, reformasi dimulai dari internal ASN: 1.394 PPPK baru diangkat dan sistem presensi Palm Vein diperkenalkan agar ASN hadir karena niat melayani, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
Semua langkah ini, menurut Sherly, adalah penghormatan terhadap rakyat dan warisan visi besar almarhum suaminya, Benny Laos, tokoh inspiratif pembangunan Maluku Utara.
Sherly tetap berkomitmen untuk menjaga semangat perubahan dan terus menjadikan Asta Cita Presiden Prabowo sebagai kompas pembangunan daerah.
“Saya tidak mengklaim sudah sempurna, tapi saya berjanji tidak akan berhenti belajar, mendengar, dan bekerja,” pungkas Sherly. (red)
