Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. WARTASOFIFI.ID/Rais Dero
Pemprov Malut menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN), khususnya pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai pusat pendidikan kerakyatan bagi masyarakat. Program ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pendidikan bagi anak-anak di seluruh Malut, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, sekaligus menghadirkan fasilitas pendidikan yang lengkap dan modern di tengah masyarakat.
Untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai standar, Gubernur Malut Sherly Tjoanda didampingi Wagub Sarbin Sehe meninjau langsung progres pembangunan di atas lahan seluas 9,5 hektare yang telah disiapkan oleh Pemprov Malut, pada Selasa 3 Maret 2026. Peninjauan ini dilakukan agar setiap tahap pembangunan bisa terpantau dengan cermat dan sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan.
Komitmen Pemprov Malut dalam memperluas akses pendidikan kembali ditegaskan melalui dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat. Dalam keterangannya, Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa program tersebut selaras dengan visi dan misi Prabowo Subianto yang menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Menurut Sherly, Sekolah Rakyat bukan hanya dipahami sebagai proyek pembangunan infrastruktur pendidikan, melainkan langkah strategis untuk menjawab tantangan pemerataan akses belajar di wilayah kepulauan seperti Malut. Pemprov Malut menilai pendekatan berbasis masyarakat menjadi kunci agar layanan pendidikan benar-benar menjangkau kelompok yang selama ini berada di wilayah dengan keterbatasan akses.
“Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya strategis untuk menyiapkan generasi Malut yang berkualitas, mampu bersaing, dan memiliki akses pendidikan merata,” katanya, penegasan itu menunjukkan bahwa orientasi pembangunan pendidikan tidak berhenti pada berdirinya gedung sekolah, tetapi diarahkan pada peningkatan kualitas lulusan dan keberlanjutan sistem pembelajaran.
Dengan tantangan geografis yang kompleks, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen pemerataan sekaligus investasi jangka panjang bagi peningkatan daya saing daerah. Di tengah agenda nasional memperkuat kualitas SDM, Pemprov Malut berupaya memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang layak dan setara.
Selain itu, Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa komitmen Pemprov Malut dalam memperluas akses pendidikan diwujudkan melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang dirancang selaras dengan visi dan misi Prabowo Subianto dalam memperkuat sumber daya manusia serta mendorong pemerataan pendidikan berbasis masyarakat.
Di atas lahan seluas 9,5 hektare, Pemprov Malut menyiapkan pembangunan jenjang SD, SMP, hingga SMA berasrama yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti lapangan olahraga dan stadion sepak bola berstandar penuh.
Olehnya itu, kawasan pendidikan tersebut juga dirancang secara terintegrasi dengan sistem jalan, drainase, air minum, serta pengelolaan limbah, sehingga menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tertata, dan mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran.
“Lahan ini memungkinkan pembangunan fasilitas yang komprehensif, termasuk sistem jalan, drainase, air minum, dan pengelolaan limbah, sehingga menjadi lingkungan belajar yang ideal bagi anak-anak,” ujarnya menegaskan pentingnya perencanaan kawasan pendidikan yang terpadu dan berkelanjutan.
Peninjauan pembangunan Sekolah Rakyat di Malut menjadi bukti nyata upaya Pemprov Malut untuk tidak hanya memantau progres fisik proyek, tetapi juga memastikan setiap elemen perencanaan pendidikan berjalan secara terpadu. Program ini dirancang agar sekolah tidak sekadar menjadi fasilitas belajar, tetapi juga lingkungan yang mendorong pengembangan karakter, kreativitas, dan prestasi akademik siswa.
Dengan pendekatan yang terintegrasi, Pemprov Malut berupaya memastikan setiap anak memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya, sekaligus memperkuat fondasi generasi yang mampu bersaing secara kompetitif di masa depan.
Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, yang berada di tengah-tengah antara Desa Toniku dan Desa Tabadamai, dipastikan siap dan memenuhi syarat teknis, sehingga proyek pendidikan milik Kementerian Sosial Republik Indonesia dapat berjalan secara strategis.
Plt Kepala Dinas Sosial Pemprov Malut, Zen Kasim, menyatakan bahwa lokasi berada dalam hamparan luas dengan struktur tanah yang stabil dan status lahan sebagai aset daerah. “Hasil pemantauan menunjukkan struktur tanah stabil, tidak bermasalah, dan status lahan merupakan aset daerah. Semua ini memudahkan pelaksanaan pembangunan secara optimal,” ujarnya, sebuah keterangan yang menegaskan kesiapan infrastruktur dasar sebagai dasar penting bagi kelancaran pembangunan sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Malut.
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan Pemprov Malut dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Sherly Tjoanda menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga menekankan kualitas pengajaran, fasilitas penunjang, dan terciptanya lingkungan belajar yang mendukung berbagai aktivitas siswa.
Program ini dirancang agar anak-anak tidak hanya memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga pembinaan karakter, pengembangan kreativitas, olahraga, serta kegiatan ekstrakurikuler yang lengkap, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara menyeluruh. “Kami ingin anak-anak tidak hanya mendapat pendidikan akademik, tetapi juga pembinaan karakter, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler yang lengkap,” katanya, yang menunjukkan upaya Pemprov Malut dalam membangun sekolah yang holistik dan terpadu, di mana lingkungan belajar dirancang untuk meningkatkan kualitas proses belajar, memaksimalkan potensi siswa, dan membentuk generasi yang kompeten, kreatif, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
Disisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat di Halbar diharapkan menjadi langkah strategis Pemprov Malut dalam meningkatkan sarana pendidikan dan sosial masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Gubernur Sherly menegaskan bahwa setiap fasilitas, mulai dari ruang kelas hingga fasilitas olahraga, dirancang agar mendukung kegiatan belajar-mengajar yang efektif dan nyaman.
Zen Kasim menambahkan bahwa seluruh tahap pembangunan Sekolah Rakyat akan diawasi secara ketat untuk memastikan mutu konstruksi, mulai dari fondasi hingga struktur atas.
Dia menekankan bahwa pengawasan ini bukan sekadar prosedur formal, tetapi bagian dari upaya memastikan setiap elemen pembangunan sesuai standar teknis dan mampu mendukung proses belajar yang optimal. “Kami menargetkan pembangunan yang tidak hanya cepat selesai, tetapi juga memenuhi standar kualitas nasional, sehingga dapat digunakan untuk jangka panjang,” jelasnya, yang menunjukkan keseriusan Pemprov Malut dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang aman, tahan lama, dan berkualitas, sekaligus memastikan investasi pembangunan ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi anak-anak dan masyarakat sekitar.
Sherly Tjoanda juga menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat akan berperan lebih luas sebagai pusat aktivitas masyarakat, tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga untuk kegiatan sosial dan budaya.
Ia menekankan pentingnya sekolah sebagai ruang yang menguatkan keterlibatan masyarakat, membangun kebersamaan, dan mendorong partisipasi warga dalam berbagai program pengembangan komunitas. “Kami ingin sekolah ini menjadi simbol pemberdayaan masyarakat dan pusat pembelajaran yang merata untuk seluruh warga di Malut,” katanya, sebagai bukti visi Pemprov Malut untuk menghadirkan sekolah yang tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tetapi juga menjadi titik sentral bagi pemberdayaan dan pembangunan sosial di tingkat lokal.
Dalam perencanaan pembangunan Sekolah Rakyat, Pemprov Malut menekankan pentingnya integrasi fasilitas penunjang yang komprehensif, termasuk jaringan air bersih, sistem drainase, listrik, dan akses transportasi yang memadai. Setiap elemen infrastruktur dirancang agar saling mendukung, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan efisien bagi siswa maupun guru, sekaligus mempermudah pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik.
Untuk itu, pembangunan yang terencana ini diharapkan tidak hanya menghadirkan gedung sekolah, tetapi juga memastikan kualitas proses belajar-mengajar berjalan optimal dalam jangka panjang.
“Sekolah ini harus lengkap, sehingga siswa dan guru merasa nyaman dan aman, sekaligus mendukung kelancaran kegiatan belajar-mengajar,” ujar Sherly.
Untuk itu, Sekolah Rakyat juga menjadi jawaban atas tantangan akses pendidikan di wilayah terpencil Malut. Dengan menghadirkan fasilitas lengkap di satu lokasi, sekolah ini diharapkan memungkinkan anak-anak dari desa sekitar belajar dengan optimal tanpa harus menempuh jarak jauh, yang selama ini menjadi kendala utama bagi pendidikan di beberapa wilayah.
Sherly Tjoanda menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. “Kami ingin memastikan setiap anak Malut mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak, terjangkau, dan merata,” ujarnya, yang sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Malut untuk menghadirkan pendidikan inklusif dan merata bagi seluruh generasi di provinsi tersebut.
Selain fasilitas sekolah, Pemprov Malut juga merencanakan pembangunan sarana olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Lapangan olahraga dan stadion sepak bola akan mendukung pengembangan bakat olahraga, sekaligus menjadi ruang berkegiatan positif bagi anak-anak dan remaja.
Zen Kasim menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat ini juga memperhatikan aspek lingkungan. Penataan lahan, sistem drainase, dan pengelolaan limbah dirancang agar sekolah tetap ramah lingkungan, aman, dan nyaman digunakan.
“Ini penting agar sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga contoh pengelolaan lingkungan yang baik,” ujarnya.
Pemprov Malut berharap Sekolah Rakyat akan mendorong anak-anak menjadi generasi yang kreatif, berprestasi, dan memiliki karakter tangguh. Dengan akses pendidikan yang merata, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Sherly menegaskan, pembangunan ini juga menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Malut dalam mendukung pengembangan masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga sosial dan budaya. Sekolah diharapkan menjadi pusat kegiatan yang menyatukan warga di sekitar desa.
Peninjauan oleh Gubernur dan Wagubini juga menjadi kesempatan bagi pejabat terkait untuk memastikan koordinasi antar dinas berjalan optimal. Dari perencanaan hingga pelaksanaan, semua pihak diharapkan bekerja sama agar proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai anggaran yang disiapkan.
Zen Kasim menambahkan, seluruh tahap pembangunan akan dipantau melalui sistem manajemen proyek yang ketat. Pemprov Malut berkomitmen menghadirkan sekolah berkualitas, sesuai standar nasional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat Malut.
Sherly Tjoanda menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sekitar dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menyoroti peran warga tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas sekolah, sehingga keberlanjutan pendidikan dapat terjamin dan lingkungan belajar tetap kondusif. “Kami ingin warga merasa memiliki sekolah ini, sehingga mereka ikut menjaga fasilitas dan mendukung keberlanjutan pendidikan,” ujarnya, sebagai bentuk strategi Pemprov Malut untuk membangun pendidikan berbasis komunitas, memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam berbagai kegiatan pendidikan dan sosial yang berlangsung di lingkungan sekolah. Dengan pendekatan ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat yang mampu memperkuat ikatan sosial sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Malut.
Sekolah Rakyat ini juga diharapkan menjadi simbol nyata sinergi antara program pemerintah pusat, Pemprov Malut, dan partisipasi masyarakat. Dengan kolaborasi ini, pembangunan tidak hanya berhenti pada infrastruktur, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan.
Dalam kunjungan lapangan, Sherly-Sarbin memastikan bahwa seluruh aspek teknis, mulai dari kondisi tanah, akses jalan, hingga tata letak fasilitas sekolah, telah sesuai standar perencanaan. Langkah ini dilakukan agar pembangunan dapat berjalan lancar tanpa kendala di lapangan.
Pemprov Malut menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat juga selaras dengan upaya memperkuat kapasitas SDM di Malut. Sekolah ini diharapkan menjadi wadah belajar yang dapat menghasilkan generasi unggul, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global. Sherly menyebut bahwa pembangunan sekolah dengan fasilitas lengkap ini juga menjadi stimulus bagi daerah sekitar.
“Kami ingin ini menjadi pusat pendidikan sekaligus pusat kegiatan masyarakat yang mampu mendorong perekonomian lokal,” ujarnya.
Zen Kasim mengungkapkan bahwa status lahan yang jelas dan legalitasnya sebagai aset daerah memudahkan seluruh proses pembangunan Sekolah Rakyat. Kejelasan ini memungkinkan tim pembangunan untuk fokus pada kualitas konstruksi dan fasilitas sekolah tanpa terganggu oleh masalah hukum atau teknis lainnya. “Tidak ada kendala hukum atau teknis, sehingga kami bisa fokus pada kualitas konstruksi dan fasilitas sekolah,” jelasnya, yang sekaligus menegaskan kesiapan Pemprov Malut dalam menghadirkan sekolah yang aman, terpadu, dan berkualitas bagi masyarakat serta mendukung tercapainya pendidikan yang optimal di wilayah tersebut.
Pemprov Malut menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat ini selesai dalam beberapa tahap, dengan prioritas pada fasilitas dasar seperti ruang kelas, asrama, dan sarana olahraga. Tahap selanjutnya akan meliputi pembangunan stadion, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Gubernur Sherly menekankan bahwa sekolah ini harus menjadi teladan pendidikan di Malut.
“Kami ingin sekolah ini tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga menjadi pusat pembinaan karakter, olahraga, dan kegiatan sosial masyarakat,” paparnya.
Seluruh rangkaian pembangunan Sekolah Rakyat ini menegaskan komitmen Pemprov Malut dalam mendukung pendidikan inklusif. Sekolah ini dirancang agar semua anak, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama untuk belajar dan berkembang.
Zen Kasim kembali menambahkan, seluruh perencanaan dan pelaksanaan akan terus dievaluasi agar sesuai standar nasional dan dapat digunakan untuk jangka panjang.
“Kami ingin pembangunan ini menjadi investasi pendidikan yang memberi manfaat nyata bagi generasi mendatang,” katanya.
Masih di hari yang sama, usai meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Rioribati, Sherly Tjoanda melanjutkan kunjungan kerjanya ke kampung nelayan Desa Sidangoli Dehe. Kunjungan ini sejalan dengan salah satu misi utama Gubernur dan Wagub Malut, yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat sekaligus mendorong simpul-simpul perekonomian lokal melalui kemitraan dan pengembangan potensi masyarakat.
Agenda ini menunjukkan upaya Pemprov Malut untuk tidak hanya fokus pada pembangunan pendidikan, tetapi juga memastikan setiap program pembangunan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, terutama di wilayah pesisir dan desa terpencil.
Dalam kunjungan tersebut, Sherly Tjoanda melakukan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para nelayan setempat. Program KUR, yang digagas pemerintah pusat bekerja sama dengan PT Bank BRI, bertujuan memberikan akses modal yang lebih mudah bagi nelayan untuk mengembangkan usaha mereka.
Dengan dukungan modal yang terjangkau ini, para nelayan diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat mengembangkan usaha secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Malut. “Tujuan sosialisasi KUR ini adalah membantu nelayan Malut agar dari bergantung menjadi mandiri, dari informal menjadi profesional, serta mampu mengelola usaha dengan lebih terstruktur dan efektif,” ujar Gubernur Sherly, di hadapan para peserta, hal ini sekaligus menegaskan visi Pemprov Malut dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
Sherly menjelaskan bahwa dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah tidak mengambil peran langsung sebagai pemberi modal, melainkan bertindak sebagai regulator dan fasilitator yang memastikan mekanisme program berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Diharapkan, seluruh permodalan disalurkan melalui kemitraan dengan lembaga perbankan, khususnya Bank BRI, agar nelayan yang selama ini kesulitan memperoleh akses kredit formal dapat terbantu. Pendekatan ini dirancang untuk mendorong akses modal yang lebih luas tanpa menghilangkan tanggung jawab nelayan dalam mengelola usaha mereka secara mandiri dan profesional.
“Pemprov hanya memberikan dorongan awal, selebihnya kolaborasi dengan Bank BRI agar nelayan mendapatkan modal usaha yang dibutuhkan,” katanya.
Menurut Gubernur Sherly, saat ini Malut memiliki sekitar 36 ribu nelayan, namun setiap tahun hanya sekitar 200 kapal yang dapat diberikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan yang bisa diatasi melalui KUR, sehingga nelayan dapat membeli kapal dan mesin sendiri sesuai kebutuhan. “Pemprov hanya membantu mesin 15 PK, sedangkan untuk kapal, nelayan bisa memanfaatkan KUR. Bagi nelayan yang belum memiliki mesin, kapal juga bisa diakses melalui KUR,” jelas Gubernur Sherly Tjoanda, menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi nelayan dan pengelolaan usaha yang profesional.
Skema KUR yang ditawarkan juga cukup fleksibel. Pinjaman Rp 35 juta memiliki cicilan sekitar Rp 600 ribu per bulan, Rp 40 juta cicilan Rp 700 ribu per bulan, dan Rp 50 juta cicilan Rp 900 ribu per bulan. Dengan sistem ini, nelayan dapat menyesuaikan kemampuan finansial mereka sekaligus mengembangkan usaha secara bertahap.
Sosialisasi ini menjadi langkah konkret Pemprov Malut dalam memperkuat ekonomi masyarakat, terutama para nelayan yang merupakan penggerak utama perekonomian di wilayah pesisir. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir dari ketergantungan menjadi mandiri dan profesional.
Dalam jalannya sosialisasi, Gubernur Sherly mengajak nelayan untuk berdialog secara interaktif. Berbagai pertanyaan muncul, mulai dari prosedur pengajuan KUR hingga saran untuk diversifikasi usaha seperti permintaan bantuan ternak kambing. Pendekatan dialog ini membuat sosialisasi terasa hidup dan langsung menjawab kebutuhan masyarakat.
Sherly juga menegaskan pentingnya pemberdayaan nelayan melalui akses modal yang terjangkau. Ia menekankan bahwa tujuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bukan sekadar membantu nelayan bertahan dari hari ke hari, tetapi memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan, mandiri, dan profesional. “Kami ingin nelayan tidak hanya bertahan dari hari ke hari, tetapi mampu mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. KUR adalah sarana untuk mendorong kemandirian ekonomi, sekaligus membangun profesionalisme nelayan,” jelasnya, sekaligus menjadi wujud nyata visi Pemprov Malut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat pesisir.
Selain memberikan edukasi tentang KUR, Sherly Tjoanda juga berbagi perhatian dan keberkahan kepada anak-anak yang hadir di lokasi kegiatan. Ia menekankan pentingnya mendekatkan generasi muda dengan pemerintah sehingga mereka memahami bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi rakyat adalah tanggung jawab bersama. “Saya ingin anak-anak ini merasa dekat dengan pemerintah, karena mereka adalah generasi penerus Malut. Mereka harus melihat bahwa pembangunan dan ekonomi rakyat adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya sambil membagikan bingkisan, yang sekaligus menjadi upaya membangun hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan karakter dan kesadaran sosial.
Warga yang hadir terlihat antusias mengikuti sosialisasi. Banyak nelayan muda yang hadir menunjukkan ketertarikan generasi baru untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi lokal. Sejumlah peserta bahkan menyiapkan pertanyaan agar kendala mereka bisa dijawab langsung oleh pejabat Pemprov Malut.
Sementara itu, Wagub Sarbin Sehe menambahkan bahwa pemberdayaan nelayan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan strategi penting untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah.
Ia menekankan bahwa tujuan utama program ini adalah menjadikan nelayan sebagai penggerak ekonomi yang mandiri dan profesional. “Kami ingin nelayan menjadi penggerak ekonomi yang mandiri. Dengan kolaborasi Pemprov Malut dan Bank BRI, akses permodalan lebih terbuka dan tepat sasaran,” ujarnya, sebagai bukti komitmen Pemprov Malut dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir melalui kemitraan dan akses keuangan yang terjangkau.
Sherly menekankan bahwa sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini baru merupakan langkah awal dalam upaya pemberdayaan nelayan. Ia menjelaskan bahwa Pemprov Malut akan terus memantau dan mendampingi nelayan yang memanfaatkan KUR, termasuk memberikan pembinaan manajemen usaha agar mereka mampu mengelola modal, membayar cicilan, dan secara bertahap meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. “Kami akan terus memantau dan mendampingi nelayan yang memanfaatkan KUR. Pembinaan manajemen usaha juga akan diberikan agar mereka mampu membayar cicilan dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan,” katanya, yang menjadi bukti keseriusan Pemprov Malut dalam memastikan program ini memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
Para peserta sosialisasi menyampaikan harapan agar program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini tidak hanya berlanjut, tetapi juga dapat difasilitasi lebih luas di seluruh wilayah Malut, sehingga semakin banyak nelayan yang bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Salah satunya, Pak Jafar, seorang nelayan yang telah lama berkecimpung di sektor perikanan, mengungkapkan rasa terima kasihnya sekaligus optimisme atas peluang yang diberikan. “Dengan KUR, kami punya kesempatan membeli kapal sendiri dan mengelola usaha lebih profesional. Terima kasih Pemprov Malut yang peduli pada kami,” ungkapnya, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan modal, tetapi juga sarana untuk mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan kapasitas manajemen usaha nelayan, dan membuka peluang bagi pengembangan usaha yang lebih modern dan profesional.
Statemen ini sekaligus menunjukkan dampak positif langsung dari kolaborasi antara Pemprov Malut dan lembaga perbankan, yang diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal serta menciptakan generasi nelayan yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
Sherly menegaskan pentingnya pola manajemen usaha yang baik bagi nelayan di Malut. Menurutnya, kemandirian nelayan tidak semata diukur dari kepemilikan kapal atau alat tangkap, tetapi juga dari kemampuan mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan.
“Mandiri bukan hanya soal memiliki kapal, tetapi juga kemampuan mengelola usaha, memahami pasar, dan merencanakan keuangan dengan baik. Dengan pembekalan ini, kami berharap nelayan Malut bisa berkembang menjadi profesional,” tegasnya. Penegasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penguatan kapasitas nelayan menjadi bagian penting dalam upaya mendorong sektor perikanan yang lebih maju dan berdaya saing.
Dengan manajemen yang baik serta pemahaman terhadap dinamika pasar, nelayan diharapkan tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan semata, tetapi juga mampu membangun usaha perikanan yang lebih stabil, terencana, dan bernilai ekonomi lebih tinggi.
Sosialisasi ini menandai langkah strategis Pemprov Malut dalam mengintegrasikan program kesejahteraan jangka pendek dengan agenda pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Di satu sisi, pemerintah menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti distribusi pangan murah di Sidangoli Gam. Di sisi lain, upaya tersebut dipadukan dengan penguatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diarahkan untuk menjawab kebutuhan sesaat, tetapi juga membangun fondasi ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Dengan strategi yang saling terhubung tersebut, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan oleh masyarakat di Malut.
Sherly menegaskan bahwa Pemprov Malut berkomitmen membuka peluang yang sama bagi setiap nelayan untuk berkembang, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir di Malut.
Dia menambahkan, penguatan sektor perikanan tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil tangkapan, tetapi juga mendorong nelayan agar mampu membangun usaha yang berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga mereka. “Kami ingin ekonomi rakyat berkembang, bukan sekadar bertahan,” tegasnya, sekaligus menekankan bahwa keberpihakan pada ekonomi kerakyatan menjadi bagian penting dari upaya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Warga yang hadir mengapresiasi kehadiran pemerintah secara langsung. Mereka menyatakan harapan agar program KUR terus dijalankan dan diperluas ke wilayah pesisir lain di Malut, sehingga lebih banyak nelayan yang merasakan manfaatnya.
Kegiatan ini juga menunjukkan kedekatan Gubernur Sherly dengan masyarakat. Tidak hanya nelayan, anak-anak yang hadir pun diberi perhatian. Langkah ini memperkuat citra Pemprov Malut yang hadir secara langsung di tengah masyarakat, mendengar aspirasi, dan memberikan solusi nyata.
Dialog interaktif dengan warga juga menjadi sarana bagi Pemprov Malut untuk memahami kendala lapangan, termasuk terkait modal, manajemen hasil tangkapan, dan kebutuhan diversifikasi usaha. Semua masukan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program ke depan.
Sherly menegaskan bahwa tujuan utama program KUR adalah mendorong lahirnya nelayan yang mandiri sekaligus profesional di Malut. Melalui akses pembiayaan yang lebih terbuka, pemerintah berharap para nelayan tidak hanya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mampu mengembangkan usaha perikanan secara lebih terencana dan berkelanjutan.
Gubernur menekankan, dukungan permodalan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat sektor perikanan rakyat, terutama bagi nelayan yang ingin meningkatkan skala usaha, memperbaiki sarana produksi, hingga memperluas akses pasar. Dengan pengelolaan yang baik, KUR diharapkan menjadi pendorong bagi tumbuhnya usaha perikanan yang lebih produktif dan berdaya saing.
“Kami ingin nelayan tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. KUR adalah instrumen untuk mewujudkan hal itu,” katanya, menegaskan komitmen Pemprov Malut untuk terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui berbagai program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Dengan sosialisasi KUR ini, Pemprov Malut menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekonomi rakyat, khususnya para nelayan, sekaligus memastikan kesinambungan dari program kesejahteraan sebelumnya, termasuk distribusi pangan murah. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa Pemprov Malut tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur atau pendidikan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Melalui kombinasi program pendidikan dan ekonomi rakyat, Pemprov Malut menghadirkan pendekatan holistik. Sekolah Rakyat mempersiapkan generasi masa depan, sementara KUR membangun kapasitas ekonomi saat ini, sehingga masyarakat dapat sejahtera secara sosial dan ekonomi.
Antusias masyarakat menjadi bukti bahwa program Pemprov Malut diterima dengan baik. Keberhasilan sosialisasi KUR ini menjadi modal penting untuk memperluas program pemberdayaan ke sektor lain, termasuk pertanian, perdagangan, dan usaha mikro, sehingga dampak pembangunan dirasakan lebih luas.
Dengan suksesnya kegiatan sosialisasi KUR dan distribusi pangan murah sebelumnya, Pemprov Malut menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program yang menyentuh langsung masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan pendidikan serta kesejahteraan sosial berjalan seiring dalam pembangunan daerah.
Usai meninjau pembangunan Sekolah Rakyat dan melakukan sosialisasi KUR bagi nelayan, Gubernur Malut Sherly Tjoanda kembali menghadirkan program pangan murah di Desa Sidangoli Gam, Halmahera Barat (Halbar), pada hari yang sama. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Malut untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1447H.
Gubernur Sherly menjelaskan bahwa setiap tahun pada momen hari besar keagamaan, terutama Ramadhan dan Idul Fitri, sering terjadi lonjakan harga pangan pokok. “Kegiatan pangan murah ini hadir untuk memberikan fleksibilitas dan solusi bagi masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar tanpa terbebani harga tinggi,” ujarnya saat meninjau lokasi distribusi.
Program pangan murah menjadi salah satu agenda unggulan Pemprov Malut yang digagas melalui kolaborasi kepemimpinan Sherly Tjoanda bersama Sarbin Sehe. Program ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.
Menurut Sherly, pelaksanaan pangan murah tidak sekadar dimaknai sebagai kegiatan distribusi sembako kepada masyarakat. Lebih dari itu, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan harga di pasar sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
“Ini bukan sekadar pembagian sembako, tetapi bagian dari kebijakan strategis kami untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan warga Malut,” kata Gubernur.
Setiap warga yang hadir dapat membeli paket sembako dengan harga terjangkau, yakni Rp 50.000 per paket. Setiap paket terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 2 kg, dan minyak goreng 2 liter. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar, sehingga sangat membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Dari pantauan lapangan, hampir seluruh warga yang hadir pulang dengan wajah cerah dan membawa kresek penuh belanjaan. Suasana yang riuh, namun penuh kegembiraan, menandakan bahwa program pangan murah ini dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Desa Sidangoli Gam dan sekitarnya.
Selain distribusi pangan murah, Pemprov Malut juga memberikan bantuan sosial tambahan berupa dua kursi roda dan lima tongkat berjalan bagi warga yang membutuhkan. Penyerahan ini menambah dimensi kemanusiaan dari kegiatan, sehingga tidak hanya fokus pada kebutuhan pangan, tetapi juga mendukung mobilitas dan kualitas hidup warga kurang mampu.
Gubernur Sherly Tjoanda menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya Pemprov Malut dalam mengendalikan rantai pasokan makanan. “Kami berupaya agar program ini menyentuh langsung masyarakat dan dapat mengatasi kesulitan mereka, terutama dalam periode menjelang Ramadhan dan Idul Fitri,” ujarnya.
Gerakan Pangan Murah ini tidak sekadar menghadirkan akses terhadap sembako murah, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa syukur di tengah masyarakat. Warga tampak saling berbagi cerita, membantu proses antrean, dan mengatur pembagian barang dengan tertib, menandakan bahwa kegiatan ini menjadi momen sosial yang positif.
Antusias masyarakat terlihat sejak kegiatan dimulai. Transaksi berlangsung lancar, tertib, dan kondusif, dengan warga yang sabar menunggu giliran membeli paket sembako. Kehadiran aparat desa dan petugas Pemprov Malut memastikan distribusi berjalan efisien dan aman, sehingga seluruh warga yang datang dapat memperoleh paket sesuai kebutuhan.
“Program ini sangat membantu keluarga kami. Harga paket yang murah membuat kami bisa membeli lebih banyak kebutuhan pokok, terutama untuk menyambut bulan Ramadhan,” ujar Ibu Fatimah, salah satu warga yang hadir di lokasi distribusi.
Kegiatan pangan murah ini juga menjadi kesempatan bagi Pemprov Malut untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya stabilitas harga pangan dan manajemen konsumsi rumah tangga selama periode permintaan tinggi. Petugas mendampingi warga, memberikan informasi terkait pembelian dan penggunaan paket sembako secara optimal.
Gubernur Sherly Tjoanda menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan Pemprov Malut dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan sesaat, tetapi juga merasakan manfaat jangka panjang melalui kestabilan harga dan ketersediaan pangan,” ujarnya.
Selain fokus pada distribusi pangan, Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin juga terus mengawasi ketersediaan dan distribusi bahan pokok melalui jaringan pasar dan pasar desa. Langkah ini dilakukan agar rantai pasokan pangan tetap lancar dan harga tetap stabil selama periode kritis.
Warga Desa Sidangoli Gam terlihat sangat menikmati momen ini. Banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli lebih dari satu paket sembako, sehingga kebutuhan keluarga mereka selama Ramadhan dan Idul Fitri bisa tercukupi dengan baik.
Gubernur Sherly juga menyampaikan harapannya agar kegiatan pangan murah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun, terutama menjelang momen-momen penting keagamaan ketika kebutuhan masyarakat cenderung meningkat. Ia menilai, kehadiran program tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian Pemprov Malut dalam membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasaran, sekaligus menjaga daya beli warga agar tetap stabil.
“Ini bagian dari perhatian Pemprov Malut terhadap masyarakat. Kami ingin setiap keluarga di Malut tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa terbebani harga tinggi,” jelasnya dalam kegiatan pangan murah tersebut.
Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemprov Malut yang menyatukan program kesejahteraan jangka pendek, seperti pangan murah, dengan program jangka panjang, seperti KUR bagi nelayan dan pembangunan Sekolah Rakyat. Pendekatan holistik ini memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, warga juga terlihat bergotong-royong membantu pengaturan distribusi paket sembako. Suasana kekeluargaan dan kebersamaan menjadi salah satu nilai tambah dari kegiatan ini, sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian antarwarga yang hadir.
Penyerahan bantuan kursi roda dan tongkat berjalan juga menjadi momen emosional, di mana warga merasa diperhatikan dan dihargai. Hal ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa Pemprov Malut hadir secara langsung untuk membantu mereka yang membutuhkan.
Transaksi dan distribusi yang lancar serta tertib membuktikan bahwa program pangan murah ini efektif dan tepat sasaran. Warga yang datang dari desa sekitar terlihat puas, dengan senyum di wajah dan tangan membawa kresek berisi kebutuhan pokok yang cukup untuk keluarga mereka.
Sherly menutup kegiatan tersebut dengan pesan penting bahwa program pangan murah tidak hanya dimaknai sebagai bantuan fisik semata, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di Malut.
Ia menekankan bahwa upaya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok merupakan langkah penting agar masyarakat dapat menjalani aktivitas keagamaan dan sosial dengan lebih tenang, terutama menjelang bulan suci. “Kami berharap masyarakat semakin sejahtera, harga pangan tetap stabil, dan keluarga Malut dapat merayakan Ramadhan dan Idul Fitri dengan tenang,” katanya menutup kegiatan tersebut.
Melalui gerakan pangan murah ini, Pemprov Malut berhasil menghadirkan solusi praktis, tepat sasaran, dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Program ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pemerintah dapat berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, memberikan dampak positif nyata, dan membangun kepercayaan publik.
Kesuksesan distribusi pangan murah di Sidangoli Gam menjadi bukti bahwa kombinasi program Pemprov Malut, mulai dari pendidikan, permodalan ekonomi, hingga stabilisasi harga pangan telah memberikan manfaat yang berguna bagi warga. Strategi ini menegaskan komitmen Pemprov Malut dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak langsung pada masyarakat.
Esoknya, Sherly melakukan blusukan ke Pasar Galala di Sofifi pada Rabu, 4 Maret 2026, menjadi gambaran langsung bagaimana Pemprov Malut mulai menaruh perhatian pada denyut ekonomi rakyat di ibu kota Malut. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sherly terlihat berdialog dengan para pedagang, mendengarkan keluhan sekaligus melihat secara langsung kondisi pasar yang menjadi satu-satunya pusat perdagangan tradisional di Sofifi.
Interaksi yang terbangun antara gubernur dan para pedagang menunjukkan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah aktivitas ekonomi masyarakat. Bagi para pedagang, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga ruang hidup yang menopang keberlangsungan ekonomi keluarga sehari-hari.
Namun di balik aktivitas perdagangan yang terus berjalan, kondisi infrastruktur pasar masih menjadi sorotan. Sejumlah pedagang mengakui bahwa fasilitas di Pasar Galala belum sepenuhnya memadai dan masih membutuhkan perhatian serius dari Pemprov Malut, terutama dalam hal kelengkapan sarana dasar yang menunjang kenyamanan berjualan maupun berbelanja.
Berdasarkan pantauan media, persoalan yang paling mencolok terlihat pada akses masuk dan keluar pasar yang masih berbecek, dengan genangan air di sejumlah titik. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas pedagang dan pembeli, tetapi juga memperlihatkan bahwa infrastruktur pasar sebagai pusat ekonomi rakyat masih perlu dibenahi secara menyeluruh.
Di sisi lain, penataan area berjualan di dalam pasar juga dinilai belum tertata rapi. Beberapa lapak pedagang terlihat menempati ruang secara tidak teratur, sehingga membuat area pasar terkesan semrawut. Situasi ini menunjukkan perlunya langkah penataan yang lebih terencana agar Pasar Galala dapat berfungsi lebih baik sebagai pusat perdagangan yang representatif bagi masyarakat Sofifi dan sekitarnya.
Setelah menuntaskan agenda kunjungan kerja di Sofifi, Sherly Tjoanda melanjutkan perjalanan menuju Ternate untuk menghadiri kegiatan peluncuran program mudik bersubsidi Idul Fitri 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian aktivitas pemerintah provinsi dalam memastikan berbagai program pelayanan masyarakat dapat berjalan menjelang momentum Hari Raya Idulfitri, yang setiap tahun identik dengan meningkatnya mobilitas warga untuk kembali ke kampung halaman.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Malut secara resmi meluncurkan program mudik gratis bersubsidi bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Program ini disiapkan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik dengan biaya yang lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah antisipatif terhadap potensi lonjakan penumpang pada moda transportasi laut maupun darat menjelang hari besar keagamaan.
Peluncuran program tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Malut Halal Fair 2026 yang dipusatkan di Duafa Center di Kota Ternate. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang promosi bagi berbagai produk dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memperkenalkan sejumlah program strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik serta dukungan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi di Malut.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa program mudik gratis bersubsidi telah resmi dibuka bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya memberikan kemudahan akses transportasi bagi warga yang ingin kembali ke daerah asal untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga, sekaligus memastikan bahwa perjalanan mudik dapat berlangsung dengan lebih tertib dan terencana.
Melalui peluncuran program ini, masyarakat Malut telah dapat melakukan pemesanan tiket mudik bersubsidi mulai 5 Maret 2026. Dengan dibukanya akses pemesanan lebih awal, pemerintah daerah berharap masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan perjalanan mereka, sehingga pelaksanaan program mudik bersubsidi dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga di berbagai wilayah Malut.
Dalam pelaksanaan program mudik bersubsidi tersebut, Pemprov Malut memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui skema pengurangan biaya perjalanan. Untuk transportasi laut, masyarakat memperoleh potongan harga tiket sebesar 50 persen, sementara layanan transportasi darat difasilitasi secara gratis.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman tanpa terbebani biaya perjalanan yang biasanya meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri. Sherlymenjelaskan bahwa program tersebut mencakup sejumlah rute pelayaran yang menghubungkan wilayah-wilayah utama di Malut.
“Untuk rute kapal di antaranya Ternate-Sanana, Ternate-Morotai, Ternate-Taliabu, Ternate-Jailolo, serta Ternate-Sofifi dan sejumlah rute lainnya. Itu semua tiketnya 50 persen, baik kapal cepat maupun kapal laut besar. Tiket dapat dipesan melalui aplikasi online mulai 5 Maret,” jelasnya.
Melalui skema tersebut, Sherly berharap masyarakat memiliki akses perjalanan yang lebih terjangkau dan terorganisir. Selain membantu mengurangi beban biaya mudik, program ini juga diharapkan mampu mendorong kelancaran arus transportasi antarwilayah di Malut selama periode mudik Idulfitri.
Sherly Tjoanda menjelaskan bahwa periode keberangkatan dalam program mudik bersubsidi dijadwalkan berlangsung mulai 11 Maret hingga 31 Maret 2026. Program tersebut disiapkan Pemprov Malut untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik pulang-pergi menjelang Hari Raya Idulfitri, sekaligus membantu memastikan mobilitas masyarakat antarwilayah di Malut dapat berjalan lebih tertib dan terjangkau.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Malut memberikan subsidi sebesar 50 persen bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pulang-pergi menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD 2026. Dukungan tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat menekan biaya perjalanan, terutama bagi warga yang harus menempuh perjalanan laut antar pulau untuk kembali ke kampung halaman.
“Kita sediakan 7.000 sekian seat untuk tiket subsidi bagi masyarakat. Anggaran yang kita akomodir untuk program ini sekitar Rp1,5 miliar lebih,” kata Sherly.
Selain dukungan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, program ini juga dilengkapi dengan layanan tiket gratis untuk transportasi ferry dan kapal cepat pada waktu-waktu tertentu. Informasi mengenai jadwal keberangkatan maupun pembaruan layanan tersebut dapat diakses masyarakat melalui media sosial resmi Kementerian Perhubungan maupun Pemprov Malut.
Gubernur memaparkan bahwa arus mudik melalui jalur laut di Malut akan dilayani oleh sedikitnya 16 trayek kapal reguler yang berangkat dari Kota Ternate menuju berbagai kabupaten dan kota di wilayah provinsi tersebut. Sejumlah rute utama yang disiapkan untuk melayani mobilitas masyarakat antara lain Ternate-Dama-Daruba, Ternate-Kupal-Jojame-Laiwui, Ternate-Sofifi, serta Ternate-Babang. Trayek-trayek ini menjadi jalur penting karena menghubungkan pusat aktivitas di Ternate dengan wilayah kepulauan lain yang menjadi tujuan utama masyarakat saat mudik.
Tak hanya itu, terdapat pula rute pelayaran lainnya seperti Ternate-Sanana hingga Ternate-Jailolo yang diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah penumpang menjelang Hari Raya. Jadwal keberangkatan kapal untuk arus mudik dijadwalkan mulai 11 Maret dan akan berlangsung secara bertahap hingga 18 Maret 2026. Sementara itu, untuk arus balik, layanan pelayaran disiapkan pada rentang waktu 25 hingga 30 Maret 2026 guna memastikan masyarakat dapat kembali ke daerah aktivitasnya dengan aman dan terjadwal.
Selain kapal laut reguler, Pemprov Malut juga menyiapkan jadwal ferry penyeberangan pada sejumlah lintasan strategis guna mendukung kelancaran arus mudik masyarakat antarwilayah kepulauan. Beberapa rute yang disiapkan di antaranya lintasan Ternate-Pulau Moti-Pulau Makian, Ternate-Sidangoli, Ternate-Sofifi, serta rute Tobelo-Daruba. Penyiapan lintasan ini diharapkan dapat memperluas pilihan transportasi bagi masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman sekaligus mengurai potensi kepadatan penumpang di jalur pelayaran utama.
Di samping layanan transportasi laut, Pemprov Malut juga menyiapkan fasilitas transportasi darat berupa bus gratis bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik di wilayah Halmahera. Layanan ini disediakan sebagai bagian dari upaya Pemprov Malut untuk mempermudah mobilitas warga yang ingin pulang ke kampung halaman saat momentum Idulfitri. Terdapat tiga trayek utama yang dilayani dalam program tersebut, yakni rute Sofifi-Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara, Sofifi-Weda di Kabupaten Halmahera Tengah, serta Sofifi-Subaim di Kabupaten Halmahera Timur. Kehadiran trayek ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang tidak menggunakan transportasi laut, sekaligus memperlancar arus mudik di jalur darat.
Untuk menunjang operasional layanan tersebut, setiap trayek akan dilayani oleh dua unit armada yang terdiri dari bus milik Dinas Perhubungan dan kendaraan jenis Hiace. Armada ini disiapkan guna memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lebih nyaman dan terjangkau selama periode mudik Lebaran. Dengan adanya fasilitas transportasi darat gratis ini, Pemprov Malut berharap masyarakat di berbagai wilayah Halmahera dapat memanfaatkan layanan tersebut secara maksimal, sehingga perjalanan mudik dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan lancar.
Pendaftaran penumpang bus gratis ini dipusatkan di Pelabuhan Ferry Galala. Keberangkatan dijadwalkan pada 11, 13 dan 15 Maret 2026 pukul 09.00 WIT, sedangkan arus balik akan dilaksanakan pada 25 hingga 27 Maret 2026 dengan titik kumpul menyesuaikan dan waktu keberangkatan tetap pukul 09.00 WIT. “Untuk transportasi darat ini memang kita siapkan tidak banyak, karena kita tidak mau overlapping dengan mobil lintas yang mencari rezeki di daratan Halmahera,” tuturnya, menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil agar program mudik bersubsidi tetap berjalan tanpa mengganggu mata pencaharian para sopir angkutan lintas yang selama ini melayani masyarakat di wilayah daratan Halmahera.
Sherly Tjoanda, sebagai gubernur perempuan pertama di Malut, berharap program mudik gratis bersubsidi yang disiapkan Pemprov Malut dapat memudahkan masyarakat kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga pada momentum Idulfitri. Menurutnya, program tersebut dirancang tidak hanya untuk meringankan beban biaya perjalanan, tetapi juga memastikan perjalanan mudik berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh warga.
Program mudik gratis bersubsidi ini mencakup berbagai moda transportasi, mulai dari kapal reguler, ferry penyeberangan, hingga layanan bus gratis untuk jalur darat di wilayah Halmahera. Penyiapan trayek dan armada yang terstruktur diharapkan dapat mengatur arus mudik dengan lebih tertib, mencegah kepadatan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan mereka jauh-jauh hari. Melalui langkah ini, Pemprov Malut menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan mudik yang menyeluruh dan terintegrasi bagi warga.
Ia menegaskan bahwa kehadiran program ini merupakan wujud perhatian nyata Pemprov Malut terhadap kebutuhan masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di daerah asal. “Harapannya, semua bisa berjalan lancar dan masyarakat bisa kembali ke rumah dengan aman serta nyaman,” pungkasnya, seraya berharap seluruh rangkaian program mudik bersubsidi dapat terlaksana dengan tertib dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Malut.
Sementara itu, Plt Kadishub Malut, Dedy Kotambunan, menambahkan bahwa mekanisme pembelian tiket mudik bersubsidi menggunakan sistem e-ticketing yang mengintegrasikan seluruh data penumpang dalam satu platform. Dengan sistem ini, tiket dapat dibeli melalui dua cara, yakni secara langsung melalui konter walk-in maupun secara daring melalui situs web dan aplikasi seluler. Tujuan penerapan e-ticketing adalah untuk mempermudah masyarakat mengakses tiket sekaligus memastikan data penumpang tercatat secara akurat dan real-time, sehingga pengelolaan arus mudik dapat lebih tertib dan efisien.
Untuk pembelian langsung, penumpang dapat mendatangi konter walk-in yang menggunakan sistem CTT dan dipusatkan di agen penjualan Ruko Bastiong. Konter ini melayani pemudik yang tidak memiliki akses ke situs web atau aplikasi seluler, sehingga semua lapisan masyarakat tetap dapat menikmati layanan mudik bersubsidi. “Setiap tiket yang diterbitkan telah dilengkapi barcode digital untuk kebutuhan check-in, sehingga data manifes diperbarui secara real-time setelah barcode dipindai. Sementara pembelian tiket secara daring dapat dilakukan melalui aplikasi Ferinesia, Easybook CTT dan Ferizy. Ini untuk mengurai antrean panjang, terutama saat puncak arus mudik,” tambahnya, menjelaskan bahwa sistem ini juga dirancang untuk memperlancar proses boarding dan meminimalisir kepadatan di titik keberangkatan.
Ia kembali menambahkan bahwa integrasi data penumpang melalui sistem e-ticketing juga mempermudah pemantauan dan pengendalian arus mudik oleh Pemprov Malut. Dengan pemanfaatan teknologi digital ini, setiap perjalanan dapat dicatat secara real-time, sehingga potensi kesalahan pencatatan atau tumpang tindih data dapat diminimalisir. Selain itu, pihak pengelola juga dapat segera menindaklanjuti jika terjadi perubahan jadwal atau kondisi darurat di lapangan, sehingga pelayanan mudik tetap aman dan terkendali.
Selanjutnya, menantu Gubernur Thaib Armayin tersebut menekankan bahwa keberadaan sistem e-ticketing merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat. Tidak hanya mengurangi antrean panjang, tetapi juga memastikan masyarakat dapat merencanakan perjalanan mereka lebih awal. Dengan begitu, arus mudik bersubsidi yang diinisiasi Pemprov Malut dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi warga yang memanfaatkan program ini.
Sebelum melakukan registrasi ulang, peserta mudik bersubsidi diimbau untuk memastikan bahwa kode booking yang dimiliki telah sesuai dengan data pribadi mereka. Hal ini penting agar proses verifikasi berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan saat pencetakan tiket fisik. Selain itu, sistem antrean yang diterapkan di posko dirancang untuk meminimalisir kepadatan, sehingga masyarakat dapat menunggu giliran dengan lebih nyaman dan tertib, terutama pada puncak arus mudik menjelang Lebaran.
Setiap posko registrasi dilengkapi dengan petugas yang bertugas memandu peserta, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memberikan informasi terkait jadwal keberangkatan serta prosedur perjalanan. Dengan adanya pendampingan langsung dari petugas, diharapkan masyarakat yang kurang familiar dengan sistem e-ticketing atau prosedur administrasi tetap bisa mengikuti alur registrasi dengan mudah. Langkah ini sekaligus menjadi upaya Pemprov Malut untuk menjaga keamanan dan keteraturan administrasi dalam program mudik bersubsidi.
Selain itu, seluruh proses registrasi dan verifikasi di posko dilakukan dengan sistem digital terintegrasi yang memastikan data peserta tercatat secara real-time. Hal ini memungkinkan pemantauan jumlah peserta secara akurat dan menghindari potensi duplikasi atau penyalahgunaan kuota. Dengan sistem yang terstruktur dan transparan, Pemprov Malut berupaya memberikan pengalaman mudik yang aman, nyaman, dan terorganisir bagi seluruh warga yang memanfaatkan program ini.
Dedy Kotambunan menjelaskan bahwa peserta mudik bersubsidi yang telah memiliki kode booking wajib melakukan registrasi ulang di posko yang telah disiapkan Pemprov Malut. Setiap peserta datang membawa kode booking, kemudian mengambil nomor antrean dan menunggu dipanggil sesuai urutan. Saat giliran dipanggil, peserta diwajibkan menunjukkan kode booking beserta identitas diri berupa KTP atau Kartu Keluarga. Petugas kemudian melakukan verifikasi dan validasi data sebelum mencetak tiket fisik bagi setiap peserta.
“Setelah tiket fisik diterima, peserta dinyatakan resmi terdaftar dan siap mengikuti perjalanan mudik. Tahapan ini untuk memastikan ketertiban administrasi serta menghindari potensi penyalahgunaan kuota,” jelasnya, sambil menegaskan bahwa prosedur ini dirancang agar seluruh proses pendaftaran berjalan tertib, aman, dan transparan bagi masyarakat yang memanfaatkan program mudik bersubsidi Pemprov Malut.
Tidak hanya berdiam diri di Ternate, pada Kamis, 5 Maret 2026, Sherly Tjoanda kembali bergerak ke daratan Halmahera, tepatnya di Kabupaten Halmahera Timur. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Gubernur dalam menjangkau masyarakat secara langsung di berbagai wilayah, sekaligus memastikan program-program Pemprov Malut dapat dirasakan oleh warga di daerah terpencil maupun kepulauan.
Lawatan Sherly ke Halmahera Timur ini masih dalam rangkaian safari Ramadan 2026 yang digelar oleh Pemprov Malut. Safari ini bertujuan untuk menghadirkan kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan yang merata. Kehadiran gubernur juga menjadi momen bagi warga untuk berdialog langsung terkait kebutuhan dan aspirasi mereka.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, salah satu fokus utama adalah sosialisasi program KUR bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Melalui program ini, Pemprov Malut ingin mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM lainnya, sehingga mereka dapat berkembang secara profesional.
Selain sosialisasi KUR, kegiatan pasar murah juga menjadi agenda penting selama kunjungan ini. Program ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang momen Ramadan dan Idulfitri. Kehadiran pasar murah di Halmahera Timur diharapkan mampu meringankan beban kebutuhan sehari-hari bagi warga setempat.
Tak hanya itu, berbagai kegiatan lain juga digelar untuk menguatkan interaksi antara Pemprov Malut dan masyarakat, mulai dari penyuluhan kesehatan, pembagian sembako, hingga forum konsultasi masyarakat. Kegiatan ini dirancang agar warga bisa langsung merasakan dampak nyata dari program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah.
Dengan kunjungan yang padat ini, Sherly berharap seluruh rangkaian safari Ramadan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain sebagai momentum sosial, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi Pemprov Malut untuk mengevaluasi program-program yang sudah dijalankan sekaligus menyiapkan langkah-langkah strategis berikutnya untuk kesejahteraan warga di seluruh wilayah Malut.
Kegiatan pasar murah yang digelar Pemprov Malut tidak hanya berlangsung di Ternate atau Halmahera Timur, tetapi juga telah dilakukan di Sofifi, ibu kota provinsi, dan di Morotai. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian safari Ramadan 2026 yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Idulfitri.
Di Morotai, kegiatan pasar murah dihadiri langsung oleh Sarbin Sehe, sementara di Sofifi dihadiri oleh Gubernur Sherly Tjoanda, Wagub Sarbin Sehe, Sekda Samsuddin Abdul Kadir, serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Malut. Kehadiran pejabat tinggi ini menunjukkan perhatian langsung pemerintah terhadap pelaksanaan program sekaligus memberikan dorongan moral bagi masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut.
Dalam kegiatan pasar murah ini, Dinas Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Malut bertindak sebagai pengelola utama. Kedua instansi memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok dan mengatur mekanisme distribusi agar berjalan tertib dan adil bagi warga. Koordinasi yang baik antara kedua dinas tersebut menjadi kunci kelancaran pelaksanaan di masing-masing titik lokasi.
Warga di kedua lokasi terlihat respons positif mengikuti kegiatan pasar murah. Di Sofifi maupun Morotai, masyarakat berbondong-bondong memadati area pasar, menunggu giliran untuk membeli bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Meski waktu pelaksanaan berbeda di setiap titik, minat tinggi dari masyarakat menjadi indikator keberhasilan program ini dalam menyentuh langsung kebutuhan sehari-hari warga.
Selain membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi Pemprov Malut untuk menyerap aspirasi warga secara langsung. Gubernur dan Wagub maupun pejabat terkait menggunakan kesempatan ini untuk berdialog dengan masyarakat, mendengar keluhan, serta mengetahui secara nyata kondisi lapangan di setiap wilayah.
Keberadaan pasar murah di berbagai titik ini juga memperkuat program jangka panjang Pemprov Malut dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Dengan distribusi yang merata, pemerintah berharap fluktuasi harga dapat diminimalisir dan masyarakat di seluruh provinsi dapat menikmati manfaat pembangunan yang dirasakan secara langsung.
Sebagai bagian dari safari Ramadan 2026, Pemprov Malut juga memastikan bahwa untuk kabupaten atau kota yang belum tersentuh kegiatan pasar murah, program serupa akan dilaksanakan secara bertahap sehingga seluruh 10 kabupaten/kota di provinsi ini dapat merasakan manfaatnya. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov Malut dalam menghadirkan program yang merata dan inklusif bagi seluruh warga, tanpa terkecuali.
Melalui kegiatan yang terintegrasi ini, Pemprov Malut menegaskan komitmennya untuk menghadirkan program yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Respons positif masyarakat dan keterlibatan langsung pejabat tinggi daerah menunjukkan bahwa upaya ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga di seluruh wilayah Malut. (red)
