Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut, Ahmad Purbaya, baru-baru ini menceritakan secara terbuka kepada Wartasofifi.id mengenai perjuangan yang dilakukan Gubernur Malut Sherly Tjoanda dalam memperjuangkan dana transfer ke daerah di hadapan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Purbaya menyebut, langkah Gubernur Sherly itu merupakan bentuk nyata kecintaan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Ia menjadi saksi langsung bagaimana Gubernur Sherly berjuang keras agar dana yang semula direncanakan untuk ditransfer ke daerah tidak dipangkas oleh pemerintah pusat. Dana tersebut sejatinya akan digunakan untuk memperkuat program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Malut sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Sherly-Sarbin.
“Saya menyaksikan sendiri bagaimana Ibu Gubernur mencintai rakyatnya dengan memperjuangkan dana transfer ke daerah yang akan diberlakukan pada tahun depan,” ujar Ahmad Purbaya..
Dia menuturkan, perjuangan itu terjadi pada Selasa, 7 Oktober 2025, saat Gubernur Sherly menghadiri rapat bersama sejumlah gubernur se-Indonesia dengan Menteri Keuangan di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Gubernur Sherly menyampaikan secara terbuka situasi keuangan Pemprov Malut yang sedang mengalami tekanan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Ahmad Purbaya menegaskan, apa yang disampaikan Gubernur Sherly bukanlah keluhan, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah pusat bahwa kebijakan fiskal semestinya disusun dengan mempertimbangkan kondisi nyata di daerah, terutama bagi provinsi kepulauan seperti Malut.
“Beliau menjelaskan langsung di depan Pak Menteri Keuangan, bahwa pemotongan DBH telah memberi dampak besar terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan infrastruktur vital. Hampir seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) terserap untuk belanja pegawai dan biaya operasional,” jelas Purbaya.
Dalam pertemuan itu, lanjut Ahmad Purbaya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa dengan menyempitnya ruang fiskal akibat pemangkasan DBH, Pemprov Malut kehilangan kemampuan untuk melanjutkan sejumlah proyek strategis yang menjadi fondasi pemerataan ekonomi.
Selain DBH, agenda besar yang kini menjadi perhatian seluruh daerah adalah rencana pemerintah pusat untuk memangkas dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan informasi yang diterima Pemprov Malut, total pemangkasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar, mencakup penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta beberapa pos transfer nonfisik lainnya.
Ahmad Purbaya mengungkapkan, apabila kebijakan pemangkasan dana transfer benar-benar diberlakukan, maka Pemprov Malut akan menghadapi tekanan fiskal yang jauh lebih berat dibandingkan tahun ini. Sejumlah program strategis yang telah dirancang untuk tahun anggaran 2026, seperti pembangunan jalan, penataan kawasan Sofifi sebagai ibu kota provinsi, serta berbagai proyek infrastruktur lainnya, berpotensi tidak terlaksana secara maksimal.
“Pemangkasan dana transfer sekitar Rp800 miliar itu bukan angka kecil. Ibu Gubernur sangat memahami dampaknya bagi masyarakat. Karena itu, beliau berjuang langsung agar kebijakan tersebut bisa ditinjau kembali,” kata Purbaya.
Gubernur Sherly pada saat itu bahkan menyampaikan langsung beban keuangan daerah yang kian berat akibat kewajiban membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di tengah minimnya ruang fiskal untuk pembiayaan publik.
“Pertemuan ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan keadaan nyata daerah kami. Dari beban pengangkatan PPPK hingga pengaruh serius pemotongan DBH terhadap pembangunan infrastruktur vital,” demikian kutipan Gubernur Sherly yang disampaikan Purbaya kembali.
Dia mengatakan, sepanjang rapat berlangsung, Menteri Keuangan memberi ruang bagi Gubernur Sherly untuk memaparkan kondisi keuangan daerah secara lugas dan terbuka. Respons Menkeu, menurut Purbaya, cukup positif dan menghargai cara Gubernur Sherly mengartikulasikan masalah fiskal daerah dengan pendekatan berbasis data dan empati terhadap masyarakat.
“Dalam forum itu, Pak Menteri Keuangan memberi perhatian serius atas paparan Ibu Gubernur. Dari sisi perjuangan, saya bisa katakan Ibu Gubernur sudah sangat maksimal,” ujar Purbaya.
Ahmad Purbaya kemudian menambahkan bahwa perjuangan Gubernur Sherly tidak berhenti hanya pada forum resmi bersama Menteri Keuangan. Menurutnya, sejak awal masa kepemimpinan, Gubernur Sherly telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pembangunan Malut tetap berjalan, meskipun daerah sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat.
Mantan Pj Bupati Haltim itu juga menjelaskan, langkah-langkah yang dilakukan Gubernur Sherly merupakan bentuk komitmen untuk menjaga agar proyek strategis daerah tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran. Upaya itu dilakukan melalui komunikasi aktif dan pendekatan langsung dengan berbagai kementerian di pemerintah pusat.
“Selama Ibu Sherly menjabat sebagai gubernur, beliau benar-benar melakukan gerilya ke berbagai kementerian. Hampir setiap bulan ada saja agenda pertemuan dengan para menteri dan pejabat tinggi di Jakarta untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku Utara,” jelas Purbaya.
Ahmad Purbaya kembali menuturkan, perjuangan Gubernur Sherly Tjoanda di berbagai kementerian bukanlah sekadar formalitas kunjungan kerja, melainkan langkah nyata yang selalu berujung pada hasil konkret bagi masyarakat Malut. Ia menyebut, setiap agenda yang dilakukan di tingkat pusat selalu membawa pulang manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Purbaya, gaya kepemimpinan Sherly yang aktif membangun komunikasi lintas kementerian menjadi kekuatan tersendiri bagi Pemprov Malut dalam memperjuangkan berbagai program strategis. Ia menilai, pendekatan personal dan argumentatif yang dilakukan Gubernur Sherly sering kali membuat kementerian terkait memberikan respons positif terhadap usulan daerah.
“Setiap kali Ibu Gubernur ke Jakarta, kami di daerah selalu menerima kabar baik. Sejauh yang saya ketahui, hampir tidak pernah beliau pulang dengan tangan kosong. Selalu ada hasil yang dibawa, baik berupa dukungan program, tambahan anggaran, maupun percepatan pembangunan,” ungkap Purbaya.
Ia menjelaskan, sejumlah program yang kini berjalan di Malut, merupakan hasil dari diplomasi Gubernur Sherly di berbagai kementerian. Bagi Purbaya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa hubungan baik antara pemerintah daerah dan pusat telah terbangun secara konstruktif di bawah kepemimpinan Sherly.
“Ibu Gubernur tidak hanya datang ke kantor-kantor kementerian membawa proposal, tetapi juga membawa semangat dan data yang kuat. Beliau paham betul apa yang dibutuhkan masyarakat dan tahu cara menyampaikannya di hadapan para pengambil kebijakan di Jakarta. Itulah sebabnya, setiap perjuangan beliau di kementerian selalu membuahkan hasil yang dibawa pulang untuk Maluku Utara,” tutup Purbaya. (red)
