WARTASOFIFI.ID – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, mengungkapkan adanya penyesuaian signifikan dalam anggaran Pemprov Maluku Utara (Malut) untuk tahun 2024 akibat penurunan pendapatan.
Pendapatan daerah yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 4,104 triliun kini turun menjadi Rp 3,7 triliun. Penyesuaian ini, kata Sarmin, terutama dipengaruhi oleh pengurangan belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.
Sarmin juga menyoroti salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah provinsi, yaitu utang yang mencapai Rp 470 miliar kepada pihak ketiga, serta utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota. “Belanja daerah ditambah dengan utang pihak ketiga sebesar Rp 470 miliar yang belum masuk dalam anggaran Rp 3,7 triliun,” ujar Sarmin.
Selain persoalan anggaran dan utang, Sarmin menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, perencanaan yang ada saat ini masih bersifat parsial, meskipun sudah ada upaya fasilitasi dan evaluasi. Namun, konsentrasi pada upaya integrasi tersebut masih tergolong rendah.
“Perencanaan provinsi dan kabupaten/kota masih bersifat parsial, meskipun sudah ada upaya fasilitasi dan evaluasi, namun konsentrasinya masih rendah,” lanjut Sarmin. Ia juga menyebutkan bahwa program Dana Alokasi Khusus (DAK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum terintegrasi dengan baik. Hal ini menjadi catatan penting yang perlu segera diperbaiki melalui forum sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota.
Di tengah tantangan tersebut, Sarmin menyampaikan kabar positif terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku Utara yang mengalami sedikit peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Meskipun sempat menurun pada tahun 2022, IPM diproyeksikan mencapai 70,11 pada tahun 2024. Sarmin juga menargetkan penurunan angka kemiskinan di angka 6,19% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,96% pada tahun 2024.
“Target kami tahun 2024, IPM mencapai 70,11, kemiskinan di angka 6,19%, dan pengangguran terbuka di 3,96%,” jelas Sarmin.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimis dapat mencapai target tersebut meskipun menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan anggaran dan integrasi perencanaan antar daerah. (red)
