WARTASOFIFI.ID – Rapat evaluasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Malut pada Kamis (28/8) menjadi momen krusial dalam perjalanan tata kelola pemerintahan daerah. Forum ini tidak hanya sebatas agenda rutin, melainkan ajang strategis yang digunakan Pemprov Malut untuk menakar sejauh mana arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja benar-benar berjalan di lapangan.
Melalui forum ini pula, Pemprov Malut ingin melihat apakah setiap program yang dibiayai oleh APBD mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat atau justru tersendat dalam prosedur administrasi yang berlarut-larut.
Fokus utama pembahasan dalam rapat evaluasi tersebut tertuju pada tingkat serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Anggaran daerah yang telah disediakan bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan, melainkan instrumen vital yang menentukan kelancaran pelaksanaan program-program strategis Pemprov Malut.
Tingkat serapan anggaran yang rendah sering kali mencerminkan lemahnya perencanaan, keterlambatan administrasi, hingga masalah teknis yang tidak segera diselesaikan. Karena itu, Pemprov Malut menjadikan forum evaluasi ini sebagai sarana untuk menegaskan kembali pentingnya percepatan pelaksanaan program.
Wagub Malut, Sarbin Sehe, mengambil peran langsung sebagai pimpinan rapat. Dengan menghadirkan OPD strategis seperti Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Nakertrans, serta Dinas Koperasi dan UMKM, ia ingin memastikan bahwa instansi-instansi tersebut mampu bergerak cepat dalam menjalankan kegiatannya.
Namun, dari hasil pertemuan tersebut terungkap fakta yang cukup mengkhawatirkan: sebagian besar OPD belum mampu merealisasikan anggaran sesuai target yang diharapkan, bahkan rata-rata serapan masih jauh di bawah 30 persen. Temuan ini menjadi peringatan keras bahwa percepatan langkah konkret harus segera dilakukan agar agenda pembangunan tidak terhambat di tengah jalan.
“Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran di masing-masing OPD, tadi ada Dinas Sosial, Bappeda, dan Dinas Koperasi dan UMKM,” ungkapnya.
Temuan rendahnya realisasi anggaran ini tentu memantik kekhawatiran. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut, bukan hanya program yang terhambat, tetapi juga dapat berimbas pada capaian indikator pembangunan daerah. Anggaran yang seharusnya menjadi instrumen percepatan kesejahteraan justru tersendat karena OPD yang lamban.
Oleh karena itu, Sarbin menegaskan agar OPD segera mengambil langkah percepatan. Ia menilai tidak ada alasan bagi OPD untuk menunda pelaksanaan anggaran, mengingat program-program yang telah direncanakan sejak awal tahun harus segera dijalankan demi kepentingan publik.
“Intinya dipercepat pelaksanaan anggaran agar realisasinya bisa naik terus dan standar pelaksanaan anggarannya bisa terpenuhi,” tegas Sarbin.
Sarbin lalu mengungkapkan kondisi terkini capaian realisasi anggaran di Pemprov Malut. Angka-angka yang ia sebutkan menunjukkan situasi yang cukup mengkhawatirkan. Rata-rata serapan masih berada jauh di bawah ambang batas ideal, menandakan lemahnya progres pelaksanaan program di lapangan.
Jika rata-rata hanya berada di kisaran seperempat dari total anggaran, maka waktu yang tersisa di semester kedua tahun ini akan menjadi penentu. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja ekstra dari OPD agar sisa waktu tidak terbuang sia-sia.
“Rata-ratanya di bawah 30 persen, ada yang 27, 28 sampai 32 persen, dan paling tinggi 34 persen. Saya berharap dipercepat pelaksanaan anggarannya,” ujarnya.
Selain capaian yang masih rendah, Sarbin menilai ada sejumlah kendala teknis yang menyebabkan serapan anggaran tidak berjalan maksimal. Salah satunya adalah ketidaklengkapan dokumen administrasi yang menjadi syarat wajib dalam pelaksanaan kegiatan.
Persoalan dokumen ini, kata dia, bukanlah masalah baru. Hampir setiap tahun OPD mengalami hambatan yang sama, mulai dari perencanaan hingga validasi data. Padahal, dokumen menjadi elemen kunci yang menentukan apakah anggaran bisa dicairkan dan digunakan sesuai aturan.
“Kendalanya karena belum memenuhi standar pelaksanaan anggaran, harus siapkan dokumen dan seterusnya. Makanya dikasih langkah-langkah percepatan,” jelasnya.
Dalam laporan OPD yang ia terima, sebagian besar kegiatan masih berada dalam tahap awal proses. Banyak paket kegiatan yang masih dalam tahap lelang sehingga belum bisa dijalankan. Kondisi ini membuat serapan anggaran seolah berjalan di tempat meskipun waktu terus bergulir.
Sarbin berharap proses ini tidak lagi berlarut. Menurutnya, bulan September harus menjadi momentum penting untuk memulai pelaksanaan kegiatan fisik maupun nonfisik agar target serapan di akhir tahun tidak gagal tercapai.
“Tapi hampir sebagian laporan tadi itu sedang dalam on process, pengadaannya sementara lelang. Jadi mungkin mudah-mudahan di awal atau akhir September pelaksanaannya sudah mulai jalan,” tutur Wagub.
Ia juga menyinggung bahwa belum lengkapnya standar pelaksanaan anggaran membuat proses realisasi semakin terhambat. Ada sejumlah data yang masih harus divalidasi, dan perencanaan yang belum sepenuhnya matang dari OPD terkait. Hal ini kembali memperlihatkan kelemahan OPD dalam menyiapkan administrasi sejak dini.
Menurutnya, jika persoalan ini tidak segera dibenahi, maka program pembangunan akan terus tersandera oleh lambannya proses administrasi. Karena itu, ia mendesak agar OPD benar-benar fokus menyelesaikan hal-hal teknis yang menjadi penghalang.
“Yang ada kan belum memenuhi standar pelaksanaan anggaran, sehingga ada dokumen yang harus disiapkan, ada perencanaan dan data yang divalidasi lagi,” tambahnya.
Meski begitu, Sarbin masih melihat adanya peluang optimisme. Ia menilai kondisi ini masih dalam kategori normal, mengingat sebagian besar program memang berbentuk pengadaan fisik yang biasanya mulai berjalan di pertengahan tahun. Namun, ia mengingatkan agar OPD tidak terlena dengan alasan tersebut.
Menurutnya, bulan September adalah titik krusial yang akan menentukan apakah target serapan anggaran bisa dikejar atau tidak. Jika OPD tidak memanfaatkan momentum tersebut, maka risiko terjadinya penumpukan kegiatan di akhir tahun sangat besar.
“Hampir semua kegiatan kita kan pengadaan, jadi posisi di September masih normal, yang fisiknya sebagian sudah mulai,” paparnya.
Untuk itu, Sarbin menegaskan kembali agar percepatan realisasi anggaran bukan hanya menjadi jargon, melainkan aksi nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Ia meminta seluruh OPD lebih serius dalam bekerja, menelaah setiap hambatan, dan segera menuntaskan persoalan teknis.
Hanya dengan begitu, kata Sarbin, Pemprov Malut dapat memaksimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan anggaran hanya menjadi angka di atas kertas tanpa dampak nyata.
“Kita berharap ada percepatan serius untuk dilakukan dan ditelaah, sehingga betul-betul bisa maksimal pelaksanaan anggarannya,” pungkas Sarbin. (red)
