WARTASOFIFI.ID – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada Jumat (8/8), Gubernur Sherly Tjoanda, secara langsung melakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada warga penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Penyerahan secara simbolis ini menandai langkah awal pelaksanaan pembangunan 700 unit rumah layak huni yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Meskipun simbolis, acara ini menjadi momentum penting yang menandai dimulainya proses pembangunan rumah-rumah yang diharapkan dapat memberikan hunian lebih layak bagi ratusan keluarga di wilayah Maluku Utara.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Malut, Musrifah Alhadar, menjelaskan bahwa penyerahan bantuan simbolis tersebut dilaksanakan di dua titik berbeda di Kota Ternate. Melalui sambungan telepon, ia memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan agenda tersebut.
Menurut Musrifah, tiga unit bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh Gubernur. Tiga unit tersebut mewakili keseluruhan 700 unit rumah yang akan dibangun, terdiri dari satu unit rumah baru di Kelurahan Ngade serta dua unit lainnya berupa satu dapur sehat dan satu rumah yang direhabilitasi di Kelurahan Marikurubu.
Penyerahan ini sekaligus menjadi tanda bahwa program pembangunan RTLH di Provinsi Maluku Utara akan segera dijalankan secara menyeluruh sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni.
“Penyerahan ada tiga unit rumah secara simbolis, mewakili yang 700 unit itu, Ibu Gubernur serahkan di Ngade. Kemudian, yang dua unit lagi, yaitu satu dapur sehat dan satu rehab ringan, itu di Marikurubu, jadi total dua unit,” katanya.
Musrifah menegaskan bahwa penyerahan bantuan secara simbolis yang dilakukan belum lama ini bukan sekadar seremonial belaka. Menurutnya, momen tersebut mencerminkan komitmen nyata dari Pemprov Malut untuk segera menjalankan program pembangunan RTLH sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.
Ia menambahkan, penyerahan bantuan ini menjadi tanda bahwa proses pembangunan rumah-rumah layak huni akan segera dimulai di lapangan. Dengan adanya bantuan bahan bangunan yang diserahkan secara simbolis kepada penerima manfaat, pemerintah ingin memastikan bahwa program ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran guna memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Musrifah menjelaskan bahwa penyerahan bahan bangunan dilakukan oleh tiga perwakilan penerima bantuan yang mewakili keseluruhan 700 unit RTLH yang akan dibangun. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa langkah konkrit Gubernur Sherly Tjoanda dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Maluku Utara sudah berada di tahap pelaksanaan.
“Itu mewakili 700 unit yang sudah diserahkan secara simbolis, menandakan bahwa pembangunan RTLH Provinsi Maluku Utara akan segera dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan penyerahan bantuan tadi, berupa penyerahan bahan bangunan secara simbolis yang dilakukan oleh tiga perwakilan penerima,” ujarnya.
Program RTLH tahun ini, menurutnya, mencakup berbagai bentuk bantuan, mulai dari pembangunan baru, rehabilitasi ringan, hingga penyediaan dapur sehat. Masing-masing bantuan disesuaikan dengan kondisi rumah dan kebutuhan penerima.
“Yang tong punya ada tiga jenis, ada dapur sehat, rehab ringan, dan bangun baru. Nah, itu yang tadi sudah diserahkan oleh Ibu Gubernur secara simbolis. Ini menandakan bahwa pembangunan RTLH di Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan target dan sasaran, akan segera torang laksanakan,” tutur Musrifah.
Kata Musrifah, Pemprov Malut menetapkan bahwa pembangunan rumah baru dalam program RTLH akan menggunakan standar tipe 36. Standar ini dipilih untuk memastikan hunian yang layak dan sesuai kebutuhan keluarga kecil di daerah tersebut.
Selain itu, ada ketentuan penting terkait kepemilikan lahan. Pemprov Malut menegaskan bahwa pembangunan hanya akan dilakukan di atas lahan milik penerima bantuan. Kebijakan ini diambil untuk mencegah terjadinya sengketa tanah di kemudian hari sehingga proses pembangunan dapat berlangsung tanpa hambatan.
“Untuk bangunan ukuran tipe 36, tipe 36 untuk bangun baru, sesuai dengan anggarannya, yang pasti tanah itu milik masyarakat,” jelasnya.
Musrifah menjelaskan, bahwa Gubernur Sherly Tjoanda, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap percepatan pelaksanaan program pembangunan RTLH yang menjadi salah satu prioritas Pemprov Malut saat ini.
Penyerahan bantuan secara simbolis yang dilakukan oleh Gubernur Sherly bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dukungan dan perhatian penuh dari kepala daerah untuk memastikan proses pembangunan hunian layak bagi masyarakat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi seluruh pihak yang terlibat agar segera merealisasikan pembangunan 700 unit rumah yang telah direncanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Maluku Utara.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan segera melaksanakan program ini. Dengan adanya penyerahan bantuan secara simbolis oleh Ibu Gubernur, menandakan bahwa pelaksanaannya akan segera dilakukan. Penyerahan bahan-bahan bangunan oleh Ibu Gubernur menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan 700 unit RTLH segera dilaksanakan,” terangnya.
Dalam penyerahan bantuan simbolis ini, Gubernur turut menyerahkan secara langsung kepada penerima terpilih yang mewakili ratusan warga lainnya. Para penerima tersebut dipilih berdasarkan kriteria dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perkim.
“Perwakilan penerima bantuan secara simbolis diberikan oleh Ibu Gubernur, yang diterima oleh Ibu Hasna Larabi, seorang janda dengan empat anak, yang beralamat di Kelurahan Ngade. Rumahnya akan dibangun sebagai salah satu penerima RTLH,” bebernya.
Program pembangunan RTLH yang digagas oleh Gubernur Sherly ini tidak hanya terfokus di satu lokasi, tetapi juga merambah ke berbagai wilayah di Kota Ternate, termasuk Kelurahan Marikurubu. Di Kota Ternate ini, bantuan difokuskan untuk memperbaiki kualitas hunian warga melalui pembangunan fasilitas dapur sehat dan rehabilitasi rumah yang kondisinya sudah tidak layak.
Salah satu penerima bantuan adalah Sumarni Mahmud, yang mendapatkan pembangunan dapur sehat sebagai bagian dari upaya meningkatkan sanitasi dan kualitas hidup keluarga. Selain itu, Darmam juga termasuk dalam daftar penerima bantuan dengan rumah yang akan menjalani perbaikan ringan guna memperbaiki kondisi hunian mereka.
“Di Marikurubu, penerima bantuan pembangunan dapur sehat atas nama Sumarni Mahmud. Untuk pelaksanaan rehab ringan, rumahnya atas nama Darmam yang berlokasi di Kelurahan Marikurubu,” ungkap Musrifah.
Sementara itu, peluncuran program pembangunan 700 unit RTLH di Maluku Utara sudah dimulai sejak Kamis, 22 Mei 2025, di Kota Ternate. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe secara resmi memperkenalkan program yang masuk dalam agenda prioritas 100 hari kerja pasangan kepala daerah baru ini. Program tersebut diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang selama ini tinggal dalam kondisi tidak layak.
Fokus utama program ini adalah membantu warga miskin ekstrem yang sangat membutuhkan rumah layak. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan tiga kabupaten yaitu Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur sebagai wilayah pelaksanaan program. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kebutuhan mendesak akan hunian yang layak.
Dalam sambutannya saat peluncuran waktu itu, Gubernur Sherly memberikan arahan khusus kepada jajaran Dinas Perkim. Ia menekankan pentingnya proses identifikasi calon penerima bantuan dilakukan dengan cermat, agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, terutama kelompok rentan seperti janda, lansia, dan mereka yang hidup sendiri atau hanya menumpang.
“Saya titip kepada Ibu Kadis, semoga dalam proses identifikasi nanti, yang diprioritaskan benar-benar mereka yang paling membutuhkan. Mereka yang rumahnya masih bocor, papan reyot, atau bahkan tidak punya rumah. Terutama janda, lansia, orang yang hidup sendiri, atau yang hanya bisa menumpang,” ujar Sherly kala itu.
Ia menjelaskan bahwa program ini bisa terlaksana berkat efisiensi anggaran dan sinergi lintas sektor di pemerintahan provinsi. Tahun ini, alokasi dana sebesar Rp23 miliar disiapkan untuk membangun rumah dalam tiga kategori bantuan: dapur sehat, rehabilitasi rumah rusak, dan pembangunan rumah baru.
“Semoga ke depan, ketika APBD kita meningkat, kita bisa bangun bukan hanya 700, tapi sampai 1.000 rumah bagi rakyat yang membutuhkan,” imbuhnya dengan nada optimis.
Musrifah saat itu mengungkapkan bahwa pelaksanaan program ini mengedepankan skema swakelola berbasis masyarakat. Dengan cara ini, pembangunan tidak akan melibatkan kontraktor atau pihak ketiga.
“Yang pasti masyarakat penerima manfaat sendiri yang akan melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita tidak pakai kontraktor. Ini murni swakelola masyarakat,” tegas Musrifah.
Agar pelaksanaan di lapangan berjalan tepat sasaran, Dinas Perkim akan merekrut tenaga fasilitator lapangan dari tiap kabupaten/kota. Mereka diprioritaskan memiliki latar belakang teknik sipil untuk memastikan akurasi dalam verifikasi dan perhitungan kebutuhan bangunan.
Ia menjelaskan bahwa tenaga teknis tersebut akan memeriksa langsung kondisi rumah calon penerima, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan mendampingi proses pembangunan dari awal hingga selesai.
“Kami sedang mendata, nanti baru akan dilakukan rapat internal untuk menentukan siapa saja yang paling layak menerima. Prioritas tetap kepada yang rumahnya paling tidak layak, yang benar-benar hidup dalam kondisi ekonomi ekstrem,” jelas Musrifah.
Ia menegaskan bahwa proses verifikasi akan dilakukan berlapis untuk menghindari kekeliruan dan memastikan semua calon penerima memenuhi kriteria, baik dari sisi teknis maupun administratif.
Program RTLH ini akan menggunakan tipe rumah 36, yang dinilai sesuai dengan kebutuhan keluarga kecil di wilayah terpencil. Pembangunan akan dibagi menjadi tiga fase: dapur sehat, rehabilitasi rumah, dan pembangunan rumah baru.
“Tim di lapangan harus bekerja sebaik-baiknya. Jangan ada penyimpangan. Kita ingin agar bantuan ini benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak, tanpa potongan, tanpa manipulasi. Kalau ini berjalan baik, insya Allah akan sangat membantu mengurangi kemiskinan ekstrem di Maluku Utara,” pungkasnya. (red)
