WARTASOFIFI.ID – Di tengah meningkatnya ancaman bencana alam akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan, langkah Pemprov Malut untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) tahun 2025-2029 patut diapresiasi sebagai bentuk ikhtiar kolektif membangun ketahanan daerah. Dalam konteks ini, bukan sekadar dokumen teknokratis yang disusun, melainkan cerminan dari kesadaran dan kehendak politik untuk melindungi rakyat dari risiko yang sewaktu-waktu mengintai.
Kegiatan pembukaan rapat penyusunan dokumen RPBD itu berlangsung pada Rabu (6/8), bertempat di Aula Penginapan Yusmar, Sofifi. Gubernur Malut Sherly Tjoanda, melalui Kepala BPBD Fehby Alting, menyampaikan sambutan yang menjadi penanda resmi dimulainya proses strategis ini.
Di hadapan peserta, pemerintah daerah menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan keseriusan dalam menyusun kerangka kerja yang konkret untuk menghadapi ancaman bencana.
“Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat menghadiri acara ‘Pembukaan Rapat Persiapan dan Rancangan Awal Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Provinsi Malut 2025-2029’ pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat,” ujarnya.
Lebih jauh, pendekatan penanggulangan bencana tidak bisa dilepaskan dari visi nasional, sebagaimana telah digariskan dalam agenda pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan budaya dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam aspek mitigasi dan penanggulangan bencana.
Gubernur Sherly, dalam sambutan tertulis yang dibacakan, menegaskan bahwa semangat dari astacita ke-8 pemerintahan pusat menjadi rujukan penting bagi daerah dalam merumuskan arah pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan kondisi geografis dan sosial budaya Malut.
“Astacita ke-8 pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, di antaranya adalah penanganan bencana,” katanya.
Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, penanggulangan bencana bukanlah agenda sampingan. Sebaliknya, ia menjadi komponen utama dalam merancang kebijakan jangka pendek, menengah, hingga panjang. Pemprov Malut menginginkan setiap kebijakan pembangunan memiliki basis ketangguhan dan kesiapsiagaan.
Menurut Sherly, rencana pembangunan jangka panjang dan pendek harus mampu menjawab tantangan risiko bencana yang beragam, baik yang bersifat alamiah maupun non-alamiah. Inilah kenapa RPBD 2025-2029 menjadi instrumen yang tidak bisa ditawar.
“Hal ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya.
Dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Malut 2025–2029, misi pembangunan yang kelima menekankan pentingnya aspek sosial, budaya, dan ekologi dalam rangka menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan berkelanjutan. Ini bukan saja sejalan dengan agenda nasional, tetapi juga menjadi respons terhadap tantangan khas Malut sebagai daerah kepulauan yang rawan bencana.
Sherly menegaskan bahwa kekuatan kearifan lokal harus menjadi basis dalam membangun ketangguhan sosial masyarakat. Pembangunan tanpa mempertimbangkan karakter dan nilai-nilai lokal hanya akan menambah kerentanan sosial dan ekologis.
“Pada Ranwal RPJMD Provinsi Malut 2025-2029, misi ke-5 yaitu mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi berbasis kearifan lokal dalam tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dalam harmoni sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Secara teknis, arah kebijakan penanggulangan bencana di Malut diarahkan pada beberapa fokus penting. Di antaranya adalah penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pembinaan masyarakat sebagai subjek utama dalam sistem kesiapsiagaan bencana.
Pemprov Malut tidak ingin terjebak pada pendekatan reaktif yang hanya bekerja saat bencana sudah terjadi. Perencanaan sistematis dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi syarat mutlak agar penanggulangan bencana bukan sekadar slogan, tetapi menjadi budaya.
“Arah kebijakan pembangunan Provinsi Malut di antaranya peningkatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang meliputi penguatan kelembagaan bencana daerah, kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota di wilayah provinsi, pelatihan keluarga tanggap bencana serta peningkatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi (kajian risiko bencana, dan sosialisasi dan KIE bencana),” ujarnya.
Dengan arah kebijakan yang sudah dirumuskan, rapat kerja ini diharapkan menjadi ruang kolaboratif untuk merumuskan langkah konkret ke depan. Tidak hanya menghasilkan daftar kegiatan, melainkan rekomendasi yang realistis dan dapat dieksekusi.
Dalam sambutannya, Sherly berharap para peserta mampu membangun visi bersama dan memperkuat sinergi lintas sektor demi Malut yang tangguh bencana. Menurutnya, ini saat yang tepat untuk mengubah cara pandang, yakni dari responsif menjadi preventif.
“Akhir kata, saya berharap dengan kegiatan ini melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang visioner dan aplikatif, yang dapat menjadi kontribusi nyata dalam kegiatan penanggulangan bencana di daerah yang kita cintai ini,” katanya.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pemprov Malut sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pembangunan daerah yang inklusif dan berketahanan. Upacara pembukaan menjadi simbol dimulainya proses panjang menuju dokumen RPBD yang utuh dan berdampak.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Persiapan dan Rancangan Awal Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Provinsi Malut 2025-2029 saya buka dengan resmi,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Sherly menitipkan harapan kepada seluruh pemangku kepentingan agar kerja ini tidak berhenti di atas kertas. Ia menekankan bahwa tanggung jawab melindungi rakyat dari bencana adalah tugas suci yang harus dijalankan dengan integritas dan ketekunan.
“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini,” tutupnya. (red)
