WARTASOFIFI.ID – Pemprov Malut kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan layanan dasar publik, khususnya di sektor penanggulangan kebakaran. Hal ini tercermin dalam kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang resmi dibuka Wagub Malut, Sarbin Sehe, mewakili Gubernur Sherly Tjoanda, di Aula Penginapan Yusmar, Sofifi, Rabu (6/8).
Dalam sambutan tertulis Gubernur Malut Sherly Tjoanda yang dibacakan oleh Wagub Sarbin Sehe, ditegaskan bahwa penanggulangan kebakaran merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Saya menyambut baik dan memberi apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat mitigasi bencana kebakaran di Malut,” ujar Wagub Sarbin membacakan sambutan Gubernur.
Gubernur Sherly dalam sambutan tertulisnya mengingatkan bahwa seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di Malut, terutama di Kota Sofifi, tantangan penanggulangan kebakaran juga semakin kompleks. Namun, kondisi ini belum sejalan dengan kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, maupun jumlah personil yang masih minim.
“Kedepan, hal ini akan menjadi perhatian penting bagi instansi terkait. Pemenuhan anggaran, sarana, dan prasarana akan kita dorong untuk peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat,” lanjutnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya keterpaduan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan kebakaran. Hal ini sesuai amanat PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018.
Lebih lanjut, Gubernur meminta seluruh aparatur pemadam kebakaran agar: Meningkatkan kinerja pelayanan dasar penanganan kebakaran sesuai SOP, Menjalin koordinasi dan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan daerah yang aman dan humanis, Memberikan pelayanan secara profesional, bertanggung jawab, dan maksimal, dan Mengikuti bimbingan teknis dengan sungguh-sungguh guna memperkuat kapasitas teknis di lapangan.
“Pemprov butuh aparatur Damkar yang cakap, kompeten, dan profesional. Di era saat ini, kebakaran bukan sekadar bencana, tapi juga indikator kesiapan daerah dalam menjamin keselamatan warganya,” pungkas Sarbin.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Malut, Rachmat Djabir, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pembinaan ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemprov Malut sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kapasitas seluruh personil Damkar. Temanya pun cukup menggugah: ‘Mewujudkan pemahaman dan pengetahuan serta informasi yang tepat bagi masyarakat dan aparat pemadam kebakaran dan non kebakaran yang mumpuni, kreatif, serta ikhlas dalam melaksanakan tugas’,” ujarnya.
Djabir menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama tiga hari, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Mereka berasal dari 10 kabupaten/kota di Malut, minus Kabupaten Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula yang tidak hadir karena jarak geografis.
“Sesuai DPA, peserta hanya 40 orang. Tapi kami tambah 10 dari internal Damkar Malut. Kami ingin keterwakilan ini benar-benar memberi dampak pada pembenahan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan Damkar di seluruh daerah,” jelasnya.
Ia juga berharap setelah kegiatan ini, akan ada percepatan dalam respons kebakaran, peningkatan kreativitas anggota Damkar, dan adanya evaluasi tahunan atas perencanaan dan pelaksanaan tugas.
Kegiatan ini juga menjadi refleksi atas tantangan nyata yang dihadapi jajaran pemadam kebakaran di daerah. Sarana pemadam yang belum memadai, SDM yang terbatas, serta kurangnya koordinasi lintas sektor sering kali menjadi kendala.
Melalui pelatihan dan pembinaan seperti ini, diharapkan seluruh unsur yang tergabung dalam Satpol PP dan Damkar memiliki pemahaman yang seragam, baik terhadap regulasi, SOP, maupun prinsip-prinsip pelayanan dasar berbasis kemanusiaan.
Lebih dari itu, kegiatan ini juga memperkuat sinergi vertikal antara Pemprov Malut dan kabupaten/kota dalam upaya menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dari risiko kebakaran maupun bencana lainnya. (red)
