WARTASOFIFI.ID – Isu ketahanan pangan kembali menjadi sorotan penting di Maluku Utara. Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah bukan hanya sebatas menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga memastikan keterjangkauan harga serta kelancaran distribusi hingga pelosok wilayah. Dalam konteks provinsi kepulauan seperti Maluku Utara, hal ini tidak sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang menyangkut hajat hidup rakyat.
Dalam forum Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan yang digelar Dinas Pangan Malut di Bela Hotel, Rabu (20/8), Sherly menekankan pentingnya stabilisasi pasokan dan harga sebagai fondasi pengendalian inflasi daerah.
Pesan itu tidak berdiri sendiri. Setiap pekan, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat serupa di tingkat nasional, menandakan bahwa ketahanan pangan bukan urusan satu wilayah, melainkan agenda strategis bangsa.
Di balik pidato gubernur, tersimpan pesan yang lebih dalam, yakni bahwa Maluku Utara menghadapi disparitas harga antarwilayah yang semakin terasa. Harga pangan pokok di Ternate, misalnya, bisa sangat berbeda dengan di Halmahera atau Morotai. Bukan semata karena produksi, tetapi karena distribusi yang kerap terhambat faktor transportasi dan infrastruktur.
Rakor ini, sebagaimana ditegaskan Sherly, bukanlah ajang seremonial. Ia harus menjadi ruang konsolidasi dan penyatuan langkah antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pusat.
“Saya berharap Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan ini, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan, distribusi, dan harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.
Sherly kemudian mengurai tiga strategi utama sebagai pilar ketahanan pangan daerah. Pertama, penyediaan infrastruktur pertanian, terutama irigasi, agar petani bisa mengoptimalkan lahan. Kedua, penyebaran teknologi dan benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk mekanisasi pertanian. Ketiga, perlindungan petani dari praktik perdagangan yang tidak adil. Tiga agenda ini, bila dijalankan konsisten, bisa menjadi langkah konkret menuju swasembada.
Selain itu, Sherly mengaitkan isu harga pangan dengan program unggulannya: Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, keberlanjutan program tersebut hanya akan berjalan jika harga pangan pokok tetap terjangkau.
“Ini menjadi implementasi bahwa Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kondisi dan situasi untuk memberikan pelayanan dan jaminan terhadap masyarakat,” tegasnya.
Namun, tantangan terbesar justru ada di lapangan. Sejauh mana infrastruktur pertanian bisa benar-benar menjangkau desa-desa. Apakah petani kecil akan mendapatkan akses pada teknologi modern, atau justru kembali tertinggal. Apakah regulasi perdagangan akan cukup kuat untuk melindungi mereka dari permainan harga oleh tengkulak.
Pertanyaan itu menuntut jawaban konkret. Rakor hanyalah awal. Realitas di sawah, kebun, pasar, dan pelabuhanlah yang akan menjadi ujian sesungguhnya. Kehadiran Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Forkopimda, kepala OPD, hingga para bupati/wali kota dalam forum ini seharusnya menjadi tanda keseriusan kolaborasi lintas sektor. Tetapi publik akan menunggu, apakah kehadiran itu berlanjut menjadi kerja nyata, atau berhenti di ruang rapat.
Ketahanan pangan bukan urusan lima tahun pemerintahan semata, melainkan proyek jangka panjang. Maluku Utara memiliki potensi besar dengan lahan subur dan sumber daya laut yang melimpah.
Namun potensi itu bisa terbuang bila tidak dikelola dengan visi jelas, perencanaan matang, dan keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Visi Gubernur Sherly Tjoanda patut diapresiasi. Tetapi visi hanya akan bernilai jika diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan. Rakor ketahanan pangan harus menjadi momentum perubahan, bukan sekadar catatan agenda pemerintah. Harapan rakyat sederhana, yaitu pangan cukup, harga terjangkau, distribusi lancar. Dari sinilah kesejahteraan Maluku Utara bermula. (red)
