WARTASOFIFI.ID – Ketika gelombang suara rakyat menggema di halaman kantor DPRD Malut pada Senin 28 Juli 2025, Gubernur Sherly Tjoanda tak memilih bersembunyi di balik tembok kekuasaan. Ia justru melangkah maju, hadir di tengah massa, berdiri tegak dan berbicara dengan kepala tegak. Di tengah ketegangan yang bisa berubah menjadi amarah, Sherly mengubah panggung aspirasi itu menjadi ruang dialog, menjembatani harapan rakyat, kewenangan daerah, dan perwakilan dari pusat yang turut hadir.
Hari itu menjadi ujian kepemimpinan di tengah krisis legitimasi yang kerap menghantui para pemimpin daerah. Di saat sebagian kepala daerah memilih menghindar ketika suara massa membesar, Sherly justru menjadikan itu sebagai panggung pengabdian. Ia tahu, bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga menghadirkan pemerintahan dalam bentuk komunikasi, keberanian, dan empati.
Massa yang datang membawa aspirasi menjadikan Sofifi sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Sebuah cita-cita yang telah tumbuh selama bertahun-tahun, namun sering kali terhenti di meja birokrasi. Di hadapan realitas itulah, Sherly berdiri dengan kepala tegak.
“Satu kehormatan, Bapak Ibu semua, aspirasinya bisa didengar dan dijawab langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI,” ujar Sherly.
Pernyataan itu bukan sekadar basa-basi politis. Di hadapan massa, Sherly juga mengungkapkan bahwa Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sudah membicarakan isu DOB Sofifi secara langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Artinya, gerak lobi ke pusat sudah dilakukan.
Komitmen tersebut menunjukkan bahwa aspirasi lokal tidak berdiri sendiri. Sherly telah menjalin komunikasi dengan para pengambil kebijakan di pusat, memastikan bahwa suara masyarakat Sofifi tidak hanya terdengar sampai di Sofifi, tetapi juga menggema di ruang rapat kementerian di Jakarta. Di titik ini, ia memainkan perannya sebagai penghubung antara denyut rakyat dan kebijakan nasional.
“Tadi dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa sudah berkomunikasi dengan Pak Mendagri untuk pembahasan terkait daerah otonom. Butuh waktu bertahap. Biarkanlah pemerintah pusat melakukan tugasnya sesuai dengan aturannya,” jelasnya, sembari menekankan bahwa segala proses harus dijalani dengan sabar.
Di tengah era di mana kepercayaan publik terhadap institusi seringkali rapuh, kehadiran langsung wakil rakyat pusat menemui masyarakat menjadi hal langka dan bermakna. Sherly menangkap ini sebagai tanda bahwa aspirasi masyarakat Sofifi bukan sekadar didengar tetapi diperhatikan.
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali terputus oleh formalitas. Namun kehadiran Ketua Komisi II DPR RI di Sofifi pada hari itu menjadi penegasan bahwa sistem masih memiliki celah untuk rasa. Sherly tak membiarkan celah itu tertutup oleh protokol. Ia menyambutnya dan membawanya langsung kepada rakyat.
“Pak Ketua mau datang ke sini, mau bertemu, berjumpa langsung dengan aspirasi, adalah bukti kesungguhan dan kepedulian kepada Bapak Ibu semua,” tambah Sherly.
Namun sebagai pemimpin yang paham konstitusi, Sherly tidak menjual mimpi. Ia tak berbicara tentang tenggat waktu atau target yang menggoda. Ia justru menegaskan perannya sebagai saluran, bukan pemutus keputusan.
Dalam kerangka otonomi daerah, seorang gubernur tak memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan status DOB. Tapi itu tak lantas membuat Sherly hanya berdiam. Ia memosisikan diri sebagai jembatan, yang mengantarkan, mengawal, dan memastikan setiap aspirasi tidak gugur di tengah jalan.
“Saya di sini, selaku Gubernur Maluku Utara, tugas saya menyampaikan aspirasi Bapak Ibu kepada pemerintah pusat. Sudah saya sampaikan juga,” ujarnya.
Bagi Sherly, sambil menunggu keputusan pemerintah pusat, pembangunan di Sofifi tak boleh berhenti. Justru sebaliknya, kota ini harus disiapkan sejak sekarang agar kelak ketika status otonomi itu tiba, ia sudah berdiri kokoh secara infrastruktur dan pelayanan publik.
Pembangunan adalah bahasa lain dari harapan. Bagi Sherly, tak ada yang lebih penting dari memastikan rakyatnya tidak terjebak dalam penantian tanpa arah. Maka pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial, dan konektivitas menjadi prioritas yang tak perlu menunggu status DOB.
“Yang bisa saya lakukan adalah mencari anggaran-anggaran dari pusat untuk membangun Ibu Kota Sofifi, sambil menunggu pemerintah pusat untuk berdiskusi dan menentukan tentang status wilayahnya. Bagaimana? Yang penting Bapak Ibu sejahtera: ada pasar baru, ada rumah sakit yang lebih baik, air bersih, listrik, sinyalnya bagus. Begitu, bukan?” katanya.
Pernyataan itu adalah refleksi dari paradigma kerja yang tak hanya menunggu, tapi berinisiatif. Sherly tidak ingin Sofifi sekadar berharap pada status politik, tapi bergerak maju secara konkret.
Pekerjaan rumah sebagai pemimpin daerah bukan menunggu bola, tapi menjemput peluang. Dengan dana transfer pusat, dukungan kementerian, dan sinergi lintas sektor, Sherly memastikan Sofifi tak hanya menjadi ibu kota administratif, tetapi juga pusat pertumbuhan dan pelayanan rakyat.
“Jadi, sambil menunggu dengan sabar, akan saya cari dari segala sumber pendanaan, mencarikan anggaran dari pusat, agar Sofifi bisa kelihatan seperti ibu kota,” katanya.
Ia juga menyentuh soal pertumbuhan ekonomi Malut yang kini menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut harus tercermin dalam wajah ibukotanya, dan yang paling penting, dalam kesejahteraan warganya.
Angka pertumbuhan bukan sekadar statistik yang dipaparkan dalam rapat. Bagi Sherly, itu harus menjadi energi pembangunan yang terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kota yang menjadi wajah Malut harus tampil sebagaimana wajah rakyatnya, yakni kuat, sejahtera, dan membanggakan.
“Kota Sofifi, provinsi yang saat ini ekonominya tertinggi di Indonesia, wajah ibu kotanya benar-benar seperti ibu kota, dan masyarakatnya sejahtera,” tegasnya.
Tapi Sherly juga sadar bahwa dalam dinamika demokrasi, pro dan kontra adalah hal lumrah. Di hadapan massa, ia menyerukan keteduhan. Bagi Sherly, penyampaian aspirasi adalah hak rakyat, namun harus dilakukan dengan cara yang santun dan bermartabat.
Ia paham, ruang publik adalah tempat di mana emosi dan akal sering kali saling berbenturan. Namun pemimpin bukan sekadar penonton. Ia adalah penengah, penjaga nalar, dan pengawal etika. Sherly mengingatkan bahwa bahkan dalam perbedaan, rakyat tetap bersaudara.
“Jadi, sabar saja. Kami di sini peduli dengan Bapak Ibu. Pesan saya, karena torang samua basodara, tidak boleh bakulai. Kalau bicara, baik-baik. Jangan lempar-lempar dan bataria-bataria, bicara baik-baik saja,” pesannya.
Ungkapan Sherly tersebut tak hanya berlaku di Sofifi. Beberapa waktu sebelumnya, pada 20 Juli 2025 di Jailolo saat menghadiri kegiatan Pesta Siaga Kwarda Pramuka Malut, ia juga menyampaikan pesan serupa. Yakni bahwa DOB Sofifi adalah aspirasi rakyat, bukan kepentingan elit.
Konsistensinya dalam menyuarakan aspirasi Sofifi menandakan bahwa ini bukan sekadar respons sesaat. Di berbagai panggung, di berbagai kesempatan, Sherly menjadikan suara rakyat Sofifi sebagai bagian tak terpisahkan dari agendanya sebagai kepala daerah.
“DOB tanyakan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara. Saya cuma mewakili keinginan masyarakat Maluku Utara, menyambungnya ke pusat. Berikan yang terbaik,” tegasnya kala itu.
Dan terhadap perbedaan pendapat soal DOB, Sherly tetap tenang. Ia menyikapi perbedaan sebagai bagian dari demokrasi. Selama disampaikan dengan etika dan semangat persaudaraan, semua suara akan ia hargai.
Kematangan sikap ini menunjukkan bahwa Sherly tidak sedang mengejar popularitas. Ia memilih menjadi penopang harapan dan pengawal etika. Maka di tengah keragaman pendapat, ia justru mengajarkan cara berpendapat yang dewasa, dalam semangat musyawarah dan kesetaraan.
“Ini adalah negara demokratis. Semua boleh berpendapat. Semua pendapat saya hargai, asalkan dilakukan dengan santun dan beretika. Semua yang terbaik untuk Maluku Utara, untuk 1,3 juta penduduk,” katanya menutup pernyataan hari itu.
Selain itu, di balik geliat pembangunan infrastruktur dasar yang kini marak di berbagai penjuru Malut, terdapat kerja-kerja seorang perempuan yang memimpin dengan pendekatan diplomasi anggaran dan lobi intensif ke pusat. Sherly tidak menunggu anggaran datang, tapi menjemputnya langsung ke kementerian-kementerian terkait.
Dalam waktu singkat sejak pelantikannya, Sherly menjelma menjadi sosok penting yang mampu menembus batas-batas administratif antara pusat dan daerah.
Ia sadar bahwa untuk membangun Malut yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan dan pulau-pulau kecil, dibutuhkan pendekatan berbeda, yaitu dengan lobi strategis, perencanaan matang, dan komunikasi lintas sektor.
“Seperti yang saya selalu katakan di awal, kita tidak bisa membangun sendiri dengan APBD provinsi dan kabupaten/kota, kita butuh bantuan dari pusat, dalam hal ini melobi-lobi anggaran dan program,” kata Gubernur Sherly saat diwawancarai di Jalilolo, Minggu 20 Juli 2025.
Gebrakan Gubernur Sherly langsung berdampak pada sektor perumahan. Salah satu capaian penting adalah berhasil memboyong program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 3.000 unit untuk tahun 2025.
Anggaran untuk itu pun telah diamankan. Ini menjadi langkah konkret dalam mengangkat martabat hidup masyarakat miskin di pelosok-pelosok Malut.
“Yang diperlukan hanya komitmen kepala daerah untuk melengkapi data dan dokumen, agar kuota 300 rumah per kabupaten itu bisa kita realisasikan. Tahun 2026 nanti, bahkan kita berpeluang dapat alokasi 10 ribu rumah, masing-masing seribu unit di tiap kabupaten/kota,” jelas Sherly.
Tak berhenti di situ, sektor kesehatan pun menjadi prioritas yang segera disentuh. Gubernur Sherly tahu bahwa pelayanan kesehatan di Malut masih tertinggal, terutama di wilayah-wilayah terluar.
Dengan kepiawaiannya dalam membangun komunikasi ke pusat, ia pun sukses membawa pulang proyek pembangunan dua rumah sakit besar di Taliabu dan Halmahera Timur (Haltim).
Plt Kadis Kesehatan Malut, Muhammad Isa Tauda, menyebutkan bahwa progres pembangunan di Haltim sudah cukup signifikan, sementara proyek di Taliabu masih pada tahap awal karena ada relokasi lokasi pembangunan.
“Kalau Taliabu, baru saya jalan karena di relokasi, sedang Haltim itu sudah dikerjakan dan lumayan progresnya,” jelasnya.
Gubernur Sherly juga membuka jalan lebar di sektor kelautan dan perikanan. Ia menyadari potensi laut Malut sebagai kekuatan ekonomi masa depan. Melalui koordinasi intensif, Malut kini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penerima program Kampung Nelayan Merah Putih terbanyak secara nasional.
Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Malut, Fauji Momole, baru-baru ini mengungkapkan bahwa Malut mendapatkan 6 titik Kampung Nelayan Merah Putih, paling banyak dibanding provinsi lainnya dari total 100 titik nasional yang tersebar di 38 provinsi.
“Ini pencapaian luar biasa. Dari 38 provinsi, hanya Maluku Utara yang mendapat enam titik. Artinya, proposal kita dianggap paling siap dan meyakinkan,” kata Fauji.
Program ini tak sekadar proyek seremonial. Total dana Rp132 miliar disiapkan untuk enam titik strategis yang akan mengintervensi langsung kehidupan ekonomi nelayan. Skema koperasi dibangun agar program ini berkelanjutan dan menjawab masalah riil nelayan, seperti lemahnya daya simpan hasil tangkapan ikan.
Fauji menekankan bahwa total anggaran untuk program ini mencapai Rp132 miliar, atau Rp22 miliar untuk setiap titik. Lima dari enam titik akan fokus pada kegiatan perikanan tangkap, sementara satu titik di Halbar diarahkan ke sektor perikanan budidaya.
Lebih lanjut, Fauji menjelaskan tantangan klasik yang dihadapi nelayan lokal. Tanpa sarana penyimpanan memadai, hasil laut mereka kerap tak tertampung dan terbuang sia-sia. Program Kampung Nelayan ini diharapkan bisa mengakhiri penderitaan itu.
“Pada saat musim penangkapan, kita tidak tertangani melalui sarana yang ada, sehingga hasil tangkapan sering tidak terserap dan harus dibuang,” jelas Fauji.
Selain nelayan, perhatian juga diberikan kepada sektor pendidikan dan transmigrasi. Dua kabupaten akan mendapat pembangunan Sekolah Rakyat dengan anggaran jumbo. Pendekatan ini tak hanya menyasar pendidikan formal, tapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan mobilitas sosial.
Pemprov Malut juga mendapat perhatian khusus di sektor pendidikan dan pengembangan wilayah. Tercatat pembangunan Sekolah Rakyat di dua kabupaten, yakni Halut dan Halbar, masing-masing senilai Rp200 miliar, totalnya Rp400 miliar yang sedang dipersiapkan.
Pemerintah pusat pun menyambut baik arah pembangunan Sherly Tjoanda. Kunjungan kerja Wakil Menteri Desa dan Transmigrasi ke Malut beberapa waktu lalu menjadi bukti nyata dukungan pusat terhadap visi pembangunan kolaboratif yang sedang dibangun.
Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke Ternate pada 15 Juli 2025, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) RI, Viva Yoga Mauladi, mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp35 miliar untuk pengembangan kawasan transmigrasi di Malut.
Lebih dari sekadar perpindahan penduduk, transmigrasi kini dimaknai sebagai sarana penguatan persatuan bangsa. Gagasan ini sejalan dengan semangat Sherly Tjoanda yang menjadikan pembangunan sebagai alat pemersatu, bukan sekadar proyek fisik.
“Perpindahan penduduk melalui transmigrasi bukan sekadar relokasi, tapi bagian dari penguatan persatuan bangsa melalui interaksi budaya dan keterikatan antarkelompok masyarakat,” ujar Wamen.
Komitmen pemerintah pusat pun tidak berhenti di angka Rp35 miliar. Jika dibutuhkan, anggaran tambahan akan digelontorkan. Semua ini menunjukkan bahwa Malut kini menjadi prioritas nasional karena kesiapan dokumen dan ketegasan arah pembangunannya.
Wamen juga membuka peluang penambahan anggaran bila diperlukan, menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal di Malut.
Melihat berbagai capaian ini, jelas bahwa Malut sedang mengalami loncatan besar dalam pendekatan tata kelola daerah. Di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda, provinsi ini bergerak dari pola pembangunan yang reaktif ke pola yang proaktif, dari pasif menunggu ke agresif menjemput.
Rangkaian capaian ini menggambarkan bahwa di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda, Malut tengah bergeser dari model pemerintahan administratif menjadi pemerintahan yang proaktif dan kolaboratif.
Namun keberhasilan di atas kertas akan jadi sia-sia tanpa eksekusi yang serius di lapangan. Semua kepala daerah kabupaten/kota di Malut harus menyambut tangan terbuka dari provinsi dan pusat, menyusun dokumen pendukung, dan memastikan program berjalan dengan baik di akar rumput.
Pendekatan Gubernur Sherly dalam membangun relasi dengan pusat dan menyusun dokumen perencanaan yang solid tampaknya menjadi kunci keberhasilan.
Dengan nilai investasi dari pusat yang mencapai triliunan rupiah dalam berbagai sektor strategis, Malut berpotensi besar menjadi provinsi pionir pembangunan berbasis kolaborasi antarlevel pemerintahan.
Jika langkah-langkah yang diambil Sherly Tjoanda terus dijalankan secara konsisten dan transparan, Malut tak hanya mencatat prestasi pembangunan, tetapi juga menjadi contoh sukses dalam tata kelola daerah yang tanggap, partisipatif, dan terukur.
Sebelumnya, tepat pada 30 Mei 2025, Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe menapaki hari ke-100 kepemimpinan mereka. Masa yang relatif singkat ini seringkali menjadi panggung simbolis untuk menunjukkan arah kebijakan, konsistensi visi, dan kapasitas eksekusi seorang kepala daerah.
Bagi pasangan Sherly-Sarbin, 100 hari pertama bukan hanya deretan janji, tetapi juga rentetan langkah nyata yang mulai mengubah wajah pelayanan publik di wilayah kepulauan ini.
Periode singkat ini kerap dianggap sekadar simbolik. Tapi di tangan Sherly-Sarbin, 100 hari menjelma menjadi dasar utama untuk meletakkan pondasi perubahan.
Mereka tak menunggu angin politik bertiup. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, keduanya langsung menjalani masa retreat di Akademi Militer Magelang, bukan hanya sebagai bentuk pembinaan kepemimpinan, tetapi ruang refleksi sebelum melangkah jauh ke tengah belantara persoalan Malut.
Dari sanalah, Mereka mulai menyusun kerangka pembangunan lima tahun ke depan yang diklaim berpihak pada pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Sherly bergerak cepat. Ia terbang ke Jakarta, bertemu sejumlah menteri, menjajaki peluang dan mengetuk pintu anggaran pusat.
Hasilnya konkret, dua proyek rumah sakit masing-masing di Pulau Taliabu dan Halmahera Timur disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan dibangun pada tahun ini. Pencapaian ini mengindikasikan kemampuan lobi dan jaringan pusat-daerah yang dijalankan secara efektif.
Gubernur menyadari bahwa pembangunan Maluku Utara tak bisa hanya mengandalkan APBD provinsi semata. Tak hanya menggantungkan harapan pada pusat, Sherly tahu, langkah besar juga harus dimulai dari dalam.
Pada 6 Maret, di podium ruang paripurna DPRD Malut, di Sofifi, ia menyampaikan pidato kerja perdananya. Di sana ia menyatakan dua komitmen awal yang menjadi sorotan publik, yakni pendidikan gratis dan kesehatan gratis.
Kebijakan ini bukan sekadar jargon. Pemprov Malut mencabut seluruh pungutan uang komite bagi SMA, SMK, dan SLB negeri. Total Rp34 miliar dialokasikan untuk program BOSDA. Sekitar Rp6,1 miliar telah dicairkan, menandai dimulainya reformasi biaya pendidikan tingkat menengah.
Sherly menegaskan bahwa sekolah yang masih memungut uang komite akan ditindak. Ia membuka jalur pelaporan publik agar pungutan liar tak lagi menjadi momok.
Tak hanya sekolah negeri, mulai Juli, sekolah swasta dan madrasah juga akan menerima BOSDA. Pendidikan adalah hak, bukan beban, begitu pesan yang ditegaskannya.
Di sektor kesehatan, Pemprov mengambil langkah berani dengan mendorong realisasi Universal Health Coverage (UHC). Penandatanganan MoU dengan BPJS Kesehatan dilakukan pada 23 Mei, membuka jalan bagi setiap warga Malut untuk mendapat layanan kesehatan tanpa biaya di seluruh fasilitas kesehatan Indonesia hanya dengan NIK.
Skema ini akan diterapkan bertahap mulai 1 Juni lalu, dan secara penuh pada 10 Juni 2025. Dengan UHC, masyarakat tak lagi terbatas pada RSUD atau puskesmas setempat, melainkan dapat mengakses rumah sakit terbaik di mana saja. Ini adalah revolusi diam-diam dalam sistem kesehatan Malut.
Dalam jangka pendek, Sherly menyadari pentingnya pencegahan penyakit. Pemerintah daerah memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis lewat program Kemenkes di berbagai puskesmas. Fokusnya pada penyakit-penyakit non-menular seperti diabetes dan jantung yang prevalensinya tinggi di Malut.
Sherly bahkan memetakan data kesehatan wilayah sebagai dasar perencanaan pelayanan jangka panjang. Ia sadar bahwa kesehatan bukan hanya soal pengobatan, tapi soal bagaimana membangun sistem deteksi dan antisipasi dini.
Di sektor infrastruktur, usulan besar sedang dikawal Sherly ke Kementerian PUPR, yaitu pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp8 triliun. Angka ini mencerminkan betapa besarnya kesenjangan konektivitas antarpulau di Malut, dan betapa seriusnya pemprov memperjuangkannya.
Tak hanya pada jalur darat dan jembatan penghubung, sektor kelautan juga mulai disentuh. Sherly meluncurkan Kampung Nelayan Modern di Kelurahan Dufa-dufa, Kota Ternate. Di sana, 175 unit kapal nelayan diserahkan, lengkap dengan alat tangkap dan pendingin hasil laut (cold storage).
Bantuan senilai Rp50 miliar ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga investasi produktif agar nelayan bisa naik kelas, bukan hanya menangkap ikan, tapi mampu menjaga kualitas dan menjual hasil tangkapan dengan nilai tambah.
Masih dari laut, Sherly menyusun pemetaan potensi perikanan Malut. Terdapat 41 cold storage yang tersebar di wilayah itu. Namun banyak yang tak aktif. Pemprov Malut tengah menilai ulang fungsi, kapasitas, dan rencana revitalisasi.
Di sektor perumahan, sekitar 700 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibangun dan direhab. Proyek ini menyasar masyarakat miskin, dengan tambahan dapur sehat dan fasilitas air bersih. Ini adalah wujud nyata pendekatan inklusif dalam pembangunan.
Pemprov juga menyiapkan lahan 8 hektare untuk mendirikan Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Prabowo. Dengan dana Rp200 miliar dari Kementerian Sosial, proyek ini akan dibangun di dua titik dan menjadi model pendidikan alternatif berbasis karakter dan keterampilan.
Untuk mendukung program jangka menengah, Sherly mulai membenahi birokrasi. Sebanyak 1.394 orang diangkat sebagai PPPK, terdiri atas 1.214 tenaga teknis dan 180 guru.
Mereka diharapkan mengisi kekosongan dan memperkuat pelayanan publik yang selama ini tersendat. Namun reformasi tak cukup hanya dengan rekrutmen. Maka, pada Mei 2025, Sherly mengeluarkan kebijakan unik, yaitu absensi berbasis palm vein.
Teknologi biometrik yang membaca pola pembuluh darah telapak tangan. Sistem ini diyakini menghindari manipulasi dan memperkuat budaya disiplin ASN.
“Pelayanan publik tidak bisa kita tawarkan setengah-setengah. ASN harus disiplin, harus hadir, harus melayani,” kata Sherly saat meluncurkan sistem ini di Kantor Gubernur.
Tak lupa, kepemimpinan Sherly-Sarbin juga memperhatikan tanggap darurat dan bantuan sosial. Saat angin puting beliung melanda Desa Guraping, Tidore Kepulauan, bantuan langsung disalurkan. Pendekatan cepat dan humanis menjadi wajah baru birokrasi Pemprov.
Lebih jauh, program pasar murah selama Ramadhan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota. Begitu juga dengan bantuan mudik untuk warga yang ingin pulang kampung saat Idulfitri 2025.
Dan untuk pertama kalinya, jamaah haji asal Malut menerima uang saku Rp1 juta dari APBD. Sherly mengatakan, penghormatan terhadap ibadah warga juga menjadi prioritas dalam program kemasyarakatan.
Dalam bidang keuangan, Pemprov Malut mulai melakukan pembayaran bertahap atas utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota. Langkah ini memberi sinyal kuat terhadap perbaikan tata kelola dan keuangan daerah yang transparan.
Untuk memastikan semua program berjalan dengan aman dan bersih, Pemprov menggandeng Polda Malut dalam Nota Kesepahaman tentang pengamanan dan pendampingan program pemerintah. Ini menegaskan komitmen pada prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kolaborasi adalah kekuatan. Dalam kebersamaan, kita temukan jalan untuk menjaga negeri Moloku Kie Raha, membangun kepercayaan, dan menghadirkan keadilan,” ucap Sherly di hadapan Forkopimda saat penandatanganan nota kesepahaman itu.
Lebih dari sekadar kerja-kerja teknokratis, gaya kepemimpinan Sherly dan Sarbin menonjol karena pendekatan langsung. Mereka turun ke lapangan, mendengar keluhan warga, dan meresponsnya dengan tindakan, bukan hanya retorika.
Tentu, 100 hari tidak menyelesaikan semuanya. Tapi publik dapat menilai bahwa kepemimpinan Sherly–Sarbin dibangun di atas niat serius, rencana jelas, dan kerja nyata.
Dalam dunia politik yang sering hanya dihiasi janji, 100 hari ini memberi harapan bahwa di Maluku Utara, kata “pemerintahan” dan “kepercayaan” masih bisa berjalan beriringan.
Sherly-Sarbin berkomitmen, masa ini sebagai fase “menata dasar”. Berikutnya, akan masuk ke fase eksekusi dan perluasan program prioritas, dengan fokus pada infrastrusktur, pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan pembangunan lainnya.
Waktu akan menjadi hakim utama. Tapi dalam 100 hari ini, arah perubahan sudah mulai terlihat. Dan untuk warga Malut, itu adalah kabar yang layak dirayakan. 100 hari Sherly-Sarbin bukan hanya simbol kerja cepat. Ini adalah landasan strategis untuk 5 tahun masa bakti yang lebih luas.
Dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga tata kelola ASN, semua ditata dengan prinsip dasar, yakni hadirnya pemerintah untuk masyarakat.
Di tengah tantangan fiskal, geografis, dan keterbatasan SDM, Sherly dan Sarbin menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat tidak selalu menunggu waktu panjang. Dalam 100 hari, mereka menyalakan obor perubahan. Tinggal bagaimana api ini dijaga agar terus menyala, hingga menerangi Maluku Utara ke masa depan yang lebih baik.
Selain itu, dalam kurun waktu yang singkat namun penuh gerak dan substansi ini, pemerintahan Sherly-Sarbin berhasil menarik perhatian banyak pihak dengan sejumlah capaian yang dinilai berdampak nyata bagi masyarakat.
Apresiasi atas kinerja ini datang dari berbagai arah, mulai dari lembaga legislatif, kalangan birokrasi, hingga dunia usaha. Pujian tersebut mencerminkan optimisme publik terhadap arah baru kepemimpinan di Malut.
Dalam suasana Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, yang digelar pada Rabu 4 Juni 2025, di Kantor DPRD Malut, Sofifi, Ketua DPRD Ikbal Ruray menyampaikan penilaian positif terhadap capaian 100 hari kerja Gubernur Sherly dan jajarannya.
“Untuk penilaian 100 hari kerja ini, sangat memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Gubernur dan seluruh jajarannya dalam mendukung seluruh program, terutama pendidikan, kesehatan, dan seluruh kegiatan infrastruktur yang ada di Provinsi Malut serta pengembangan wilayah,” ujar Ikbal kepada wartawan.
Lebih lanjut, Ikbal menyoroti karakter Gubernur Sherly yang masih tergolong baru dalam dunia birokrasi. Meski demikian, ia menyatakan bahwa langkah-langkah awal yang diambil oleh Gubernur menunjukkan komitmen kuat dalam membenahi tata kelola pemerintahan.
“Ibu Gub juga baru, baru masuk di pemerintahan, baru menggeluti dunia birokrasi. Apalagi yang namanya OPD-OPD ini perlu untuk mendapat perhatian, mana yang perlu direvitalisasi, mana yang perlu dievaluasi. Hak otoritasnya ada di Ibu Gub,” jelas Ikbal.
Ia menambahkan bahwa DPRD siap mendukung penuh langkah-langkah pembenahan tersebut selama berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Tentu ini sangat mendapat apresiasi dari DPRD, supaya bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang paling utama,” tegas Ikbal.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif selama masa awal kepemimpinannya.
“Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kolaborasi, sinergitas, dukungan, komunikasi yang sangat baik dari Pak Ketua DPRD beserta jajarannya,” kata Sherly.
Menurut Sherly, keberhasilan capaian dalam 100 hari tidak terlepas dari kerja kolektif yang dilakukan bersama seluruh pihak, baik internal pemerintahan maupun mitra kelembagaan lainnya.
“Kami di Pemprov Malut tidak bisa berjalan sendiri. Kita tetap bergandengan tangan dan bersama-sama. Intinya adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat Malut,” ungkapnya.
Dalam laporan resminya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Malut mencatat sejumlah capaian signifikan. Di sektor infrastruktur, misalnya, jalan provinsi sepanjang 68 kilometer berhasil dibangun di tiga kabupaten yakni Halmahera Barat, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai. Selain itu, sebanyak 12 pelabuhan rakyat telah direhabilitasi dan difungsikan kembali.
Di bidang pendidikan, Pemprov Malut mengirim bantuan pembelajaran ke lebih dari 200 sekolah terpencil dan memasang akses internet di 35 sekolah yang tersebar di wilayah kepulauan. Langkah ini dinilai sebagai komitmen awal dalam mendorong pemerataan mutu pendidikan, khususnya di wilayah terluar.
Apresiasi dari kalangan pelaku usaha pun tidak kalah kuat. Ketua HIPMI Malut, Sofyan Mu Sangaji, memuji langkah-langkah pemerintah dalam membangun konektivitas wilayah dan mendorong geliat ekonomi lokal.
“Peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan dan pelabuhan tidak hanya mempercepat pergerakan orang dan barang, tapi juga membuka peluang investasi,” kata Sofyan dalam keterangan persnya, pada Sabtu 3 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa program “UMKM Naik Kelas” yang digagas oleh Pemprov telah menjangkau lebih dari 1.500 pelaku usaha lokal. Program ini mencakup pelatihan, pendampingan legalitas, dan akses permodalan.
“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga infrastruktur sosial-ekonomi yang penting bagi kemajuan daerah,” jelas Sofyan.
Dari kalangan legislatif, apresiasi lain datang dari Aksandri Kitong, anggota DPRD Malut. Ia melihat kepemimpinan Sherly-Sarbin sebagai angin segar dalam dunia pemerintahan daerah.
“Saya yakini, dengan terobosan-terobosan baru yang terafiliasi pada pemikiran-pemikiran cerdas dan bersih, pemimpin seperti ini akan membawa Malut pada kejayaan dan kemakmuran,” ujar Aksandri.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi sektor pertambangan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hingga kini belum digarap secara maksimal.
“Potensi pertambangan kita besar, tapi belum dimanfaatkan dengan baik. Saya berharap ke depan ada langkah konkret dalam memaksimalkan sektor ini untuk kesejahteraan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, dari kalangan birokrasi, Gubernur Sherly dan Wakil Gubernur Sarbin mendapat pengakuan atas kepemimpinan mereka yang dinilai membawa semangat baru dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Malut, Fitriawati Abdul Mutalib, menyampaikan pandangannya melalui pesan pribadi.
“Masya Allah, Gubernur yang amanah. Setuju, Gubernur Sherly dan Pak Sarbin membawa perubahan drastis,” tulisnya.
Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, juga menyatakan bahwa kerja keras yang dilakukan dalam 100 hari pertama merupakan hasil dari sinergi kuat seluruh jajaran pemerintahan.
“Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur luar biasa dalam mendorong tercapainya beberapa program meski waktunya cukup singkat,” ujar Samsuddin, saat ditemui Selasa (3/6).
Samsuddin menyebutkan bahwa sejumlah kebijakan strategis telah dilaksanakan, seperti penandatanganan MoU dengan mitra pembangunan, penguatan kerja sama dengan BPJS untuk skema UHC Prioritas, hingga program intervensi harga pasar dan bantuan mudik.
Di bidang ketenagakerjaan, Pemprov Malut membuka 3.244 lowongan melalui bursa kerja, dan memulai program magang ke Jepang. Dalam bidang perikanan, industrialisasi kampung nelayan dijalankan di Dufa-dufa dengan anggaran sebesar Rp 50 miliar.
Tak hanya itu, sebanyak 1.394 tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Presensi biometrik mulai diberlakukan guna meningkatkan disiplin ASN, serta penguatan iklim investasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan Polda Malut, Kodam XV/Pattimura, dan Kejati.
Di bidang sosial, pemerintah menggulirkan program pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih, dan dapur sehat yang menyasar langsung kehidupan masyarakat di tingkat bawah.
Menutup pernyataannya dalam sesi wawancara, Gubernur Sherly menegaskan bahwa seluruh kerja yang dilakukan semata-mata untuk masyarakat Malut.
“Semuanya semata-mata untuk masyarakat. Baik kinerja kami di Pemprov maupun di DPRD memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara,” tegasnya. (red)
