
WARTASOFIFI.ID – Pemerintah Provinsi Maluku Utara semakin mendesak percepatan pembangunan Kota Baru Sofifi sebagai bagian dari rencana jangka panjang infrastruktur daerah.
Dalam upaya ini, Pemprov Maluku Utara mengajukan anggaran sebesar Rp3,2 triliun ke pemerintah pusat untuk mewujudkan proyek ambisius tersebut, yang kini menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Sofifi tidak hanya penting untuk kemajuan provinsi, tetapi juga untuk memperkuat perekonomian regional.
“Kami telah mengajukan usulan ini kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan kami berharap pemerintah pusat segera menindaklanjutinya,” ujar Sarmin.
Sarmin juga menyebutkan bahwa meskipun pembangunan Kota Baru Sofifi tidak dapat terealisasi sekaligus, pihaknya berharap agar intervensi bertahap dapat dilakukan setiap tahun.
Namun, tantangan besar muncul karena anggaran yang dibutuhkan jauh melebihi kapasitas APBD Pemprov Maluku Utara yang terbatas.
“Jika seluruh pembiayaan pembangunan ini harus ditanggung lewat APBD kami, akan sangat sulit. Karena itu, kami mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari proyek besar ini, pembangunan Bandara Loleo diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan industri di Kota Baru Sofifi dan telah masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
Pembangunan pelabuhan juga direncanakan untuk mendukung konektivitas transportasi, yang menjadi elemen penting dalam mempercepat realisasi Kota Baru Sofifi.
Dengan alokasi anggaran yang besar dan dukungan lintas sektor, proyek pembangunan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat Maluku Utara.
Pemprov Maluku Utara berkomitmen untuk terus memperjuangkan percepatan pembangunan ini demi masa depan yang lebih baik bagi daerah. (red)




