Wagub Malut Sarbin Sehe kembali menyampaikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemprov Malut. Dalam momentum upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar pada 17 November 2025 di halaman kantor Gubernur, Sarbin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lelah mengingatkan ASN agar menjaga perilaku, integritas, dan kehormatan diri dalam menjalankan tugas maupun kehidupan pribadi.
“Saya ulangi lagi dua kali, kalau tidak salah di tempat yang sama, ASN perempuan yang belum menikah jangan berebut suami orang. Anda ingin bahagia, tapi jangan ganggu kebahagiaan orang lain,” tegasnya.
Setelah membuka dengan isu yang selama ini dianggap sensitif namun nyata terjadi, Sarbin memperluas sudut pandang kritiknya kepada institusi pembina dan pengawasan internal ASN, seperti Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ia menilai bahwa dua instansi tersebut tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Menurutnya, keluhan yang masuk seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa tindakan karena dapat menjadi indikator bahwa ada masalah moral yang lebih serius di tubuh birokrasi. Ia menyebutkan bahwa keluhan itu datang dari berbagai pihak dan tak jarang dikirim langsung kepadanya.
“Saya tidak paham kacamata Inspektorat di mana, kacamata BKD di mana. Ini masih ada ternyata, masih ada keluhan. Kalau saya catat keluhan dari dua hari yang lalu dan dua minggu yang lalu, keluhan itu kalau lebih dari dua pasti saya akan sampaikan di ruang publik seperti ini. Kalau cuma satu, diabaikan,” ujar Sarbin.
Masalah tersebut semakin diperkuat dengan jumlah laporan yang sudah masuk, yang menurut Sarbin bukan lagi sesuatu yang bisa dianggap sebagai kasus kecil. Dia menegaskan bahwa apa yang disampaikannya bukan sekadar retorika belaka, melainkan bentuk tanggung jawab moral sebagai pemimpin daerah yang harus menjaga citra ASN di mata publik. Laporan itu berasal dari berbagai jalur komunikasi, mulai dari pesan pribadi hingga laporan terbuka yang disampaikan secara langsung, menunjukkan bahwa keresahan masyarakat maupun ASN lainnya mencapai titik yang tidak bisa diabaikan.
“Ini sudah enam yang masuk keluhannya, baik lewat WhatsApp maupun yang langsung dan terbuka. Nah, saya berharap sekali lagi, jaga kehormatan ASN, jaga kehormatan PNS, jaga kehormatan pegawai Pemda,” jelasnya.
Setelah menegaskan jumlah laporan yang masuk, Sarbin kembali mengarahkan pesannya kepada ASN perempuan yang belum menikah. Ia menjelaskan bahwa rayuan atau ajakan dari laki-laki beristri bukan hanya persoalan moral, tetapi juga dapat menjadi jebakan sosial yang merusak reputasi ASN itu sendiri. Menurutnya, perempuan sering kali menjadi korban manipulasi dari laki-laki yang memanfaatkan statusnya, sementara dampaknya kemudian mencederai martabat dan kredibilitas ASN secara keseluruhan. Hal inilah yang membuat Sarbin menyampaikan peringatan keras dengan kalimat yang sangat lugas dan menyentuh sisi emosional bagi mendengarnya.
“Begitupun dengan perempuan-perempuan yang belum menikah, nggak usah atau nggak boleh dibohongi oleh mereka-mereka yang sudah punya istri. Urus istri saja sudah tidak mampu, Anda jangan bergabung dalam suasana kehidupan yang seperti itu lagi. Paham, Ibu-ibu? Perempuan-perempuan paham? Mengerti? Bisa ingat? Ingat, yah. Bahagia tapi tidak rebut kebahagiaan orang lain; bahagia tanpa mencucurkan air mata perempuan yang lain; bahagia tapi tidak menyakiti hati sesama perempuan,” ungkapnya.
Sarbin kemudian mengalihkan fokus pesannya kepada ASN laki-laki, yang menurutnya juga tidak luput dari perilaku menyimpang dalam relasi sosial maupun kehidupan rumah tangga. Ia menekankan bahwa jabatan pemerintahan tidak boleh dijadikan modal untuk menggoda perempuan di luar rumah, apalagi digunakan sebagai alasan untuk menunjukkan superioritas. Pada bagian ini, Sarbin mengingatkan bahwa jabatan bersifat sementara, akan berganti, dan ketika kekuasaan itu hilang, perilaku buruk yang dilakukan sebelumnya akan mendatangkan penyesalan berkepanjangan.
“Bapak-bapak, jabatan itu cepat atau lambat pasti akan ditinggalkan. Ayo kita kembali memperbaiki kualitas keluarga kita. Sekali lagi, saya mohon perbaiki kualitas keluarga. Inspektorat dan BKD harus matanya lebih tajam, telinganya lebih baik lagi untuk mendengar, dan tidak cuma mendengar tetapi menindaklanjuti keluhan-keluhan dan seterusnya,” terangnya.
Setelah mengingatkan tentang kefanaan jabatan, Sarbin mengungkap secara terus terang kebiasaan sebagian laki-laki yang menurutnya merasa berkuasa karena memegang jabatan. Ia menyebut bahwa perilaku memberi uang kepada perempuan yang bukan pasangan sah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak hubungan keluarga. Kritiknya kali ini disampaikan dalam bahasa daerah yang membuat teguran itu semakin terasa dekat dengan realitas sosial masyarakat Malut.
“Laki-laki kalau sudah ada maitua (istri) kong tanya, tidak usah dengar itu dia kasih ngana doi 100 ribu, 200 ribu, karena masih ada jabatan. Kalau tidak ada jabatan, baulaco (kelaparan, red),” ucap Sarbin.
Sarbin juga menyampaikan kritik serius mengenai budaya lembur yang berkembang di beberapa lingkungan OPD. Menurutnya, lembur sering menjadi dalih untuk melakukan kegiatan di luar kantor yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan resmi. Ia berpendapat bahwa kantor pemerintah telah disediakan sebagai tempat untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan, bukan sebagai formalitas semata. Dengan menyinggung pengalamannya memimpin Kanwil Kemenag Malut dan Sulut, ia menjelaskan bahwa budaya lembur yang tidak penting justru meningkatkan risiko perubahan perilaku pegawai ke arah negatif.
“Ini banyak faktanya, yah. Kenapa? Saya secara pribadi pimpin Kanwil itu tidak pernah saya anjurkan orang (ASN) lembur, tetapi harus diselesaikan di ruang kerja. Kantor ini dibangun untuk kerja sama-sama di kantor,” paparnya.
Sarbin lalu melanjutkan kritiknya dengan mempertanyakan alasan sebagian ASN yang membawa pekerjaan pulang atau mengerjakannya di luar kantor. Menurut dia, kebiasaan seperti ini tidak hanya menyalahi prinsip kedinasan, tetapi juga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan waktu kerja. Sarbin menegaskan bahwa tugas kantor harusnya diselesaikan di tempat yang disediakan negara, kecuali jika tugas tersebut memang bersifat luar ruangan atau dinas luar.
“Saya tidak paham kalau kerja di kantor itu dibawa keluar. Itu saya tidak paham, karena substansi kenapa dibangun ruang kerja dan, yang namanya kantor itu, orang bekerja di kantor kecuali ada tugas penting keluar atau dinas luar,” jelasnya.
Ia mempertegas lagi kritiknya dengan mengingatkan bahwa aktivitas yang terlalu sering dilakukan di luar jam kerja dapat membuka peluang terjadinya perubahan perilaku. Menurutnya, dinamika hubungan antarindividu di luar kantor bisa berkembang ke arah yang tidak diinginkan, dan karena itu ia mengingatkan agar ASN berhati-hati menjaga batas profesional.
“Tapi kalau pekerjaan di ruangan terus dibawa keluar, lembur, lama-lama baku lembur. Namanya manusia itu bisa berubah. Pagi, sore, itu bisa berubah,” kata Sarbin.
Setelah menyorot persoalan lembur, Sarbin kembali mengajak ASN laki-laki untuk memusatkan perhatian pada keluarga di rumah. Ia mengingatkan bahwa kebahagiaan keluarga bergantung pada perhatian dan perlakuan suami terhadap istri.
Dengan pendekatan yang lebih emosional, ia menggambarkan bagaimana perhatian sederhana seperti menyediakan perawatan atau memperhatikan penampilan pasangan sendiri dapat memperkuat keharmonisan rumah tangga.
“Sekali lagi, Bapak-bapak, mari kita rawat keluarga supaya dapat mengerti. Kembali ke keluarga, kembali ke rumah. Yang di rumah Insya Allah lebih cantik, cuma karena Anda kurang hiasi, kasih harga skincare supaya di rumah lebih bagus. Jangan terpengaruh di FB, di Twitter, dan seterusnya,” imbuhnya.
Sarbin kemudian memberikan imbauan lanjutan yang dikemas dalam humor namun tetap membawa pesan serius. Ia meminta ASN laki-laki agar menghargai pasangan sahnya dan mengabaikan godaan dari luar. Ia juga menekankan bahwa jabatan tidak akan berlangsung selamanya dan seorang ASN harus selalu sadar bahwa perilaku buruk akan membawa dampak ketika jabatan itu hilang.
“Kase itu standar lipstiknya supaya Anda bisa lihat bagusnya. Kasih supaya tidak usah lihat bibir yang lain. Paham ini laki-laki? Paham betul, yah. Eh, besok-besok dapat diberhentikan dari OPD, baulaco (kelaparan, red). Tidak ada jabatan melekat selamanya, itu tidak ada. Termasuk dan wakil gubernur, itu datang dan pergi. Pemilik negeri ini birokrasi dan ASN, karena ASN harus baik biar berimplikasi baik pada ruang publik dan masyarakat, Bapak-Ibu sekalian,” tegasnya.
Dalam lanjutan sambutannya, Sarbin kembali menekankan pentingnya ketaatan ASN kepada negara dan bukan kepada individu tertentu. Ia menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas, ASN harus mengutamakan kepentingan bangsa. Pesan ini diberikan untuk menegaskan bahwa loyalitas seorang pegawai tidak boleh diarahkan kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, termasuk atasan yang memberi perintah tidak masuk akal.
“Karena itu, ketaatan pada bangsa dan negara bukan ketaatan individu. Ketaatan pada negara, siapapun yang komunikasi, kita layani dengan baik. Bukan karena dia siapa, ini soal kepentingan bangsa dan negara, termasuk soal yang satu tadi,” jelas Sarbin.
Sarbin kemudian mengingatkan agar ASN tidak serta-merta mengikuti perintah atasan yang tidak logis atau tidak relevan dengan tugas pokok. Ia menekankan pentingnya berpikir kritis dan menjaga diri agar tidak terjebak dalam pola kerja yang merugikan. Pada bagian ini pula ia memberikan imbauan kepada perempuan ASN agar menjaga hati nuraninya dalam bekerja.
“Kalau kepala perintah kong tara masuk akal, tara usah. Bagara apa kong saya disuruh lembur terus kong yang lain so tarada. Lama-lama dia lembur pe ngana. Cerdas-cerdaslah, Bapak-Ibu sekalian. Yah, Mama-mama, Ibu-ibu, perempuan-perempuan, ini pegawai ASN. Saya berharap akhir tahun ini hati nurani di depan,” tandasnya.
Ia melanjutkan dengan menyoroti betapa lemahnya pengawasan dari Inspektorat dan BKD terhadap pelanggaran moral yang menimbulkan air mata dan keluhan dari ASN perempuan. Sarbin menyatakan bahwa siapa pun yang terlibat dalam hubungan terlarang akan dinilai buruk oleh masyarakat, sehingga menjaga kehormatan pribadi adalah kewajiban mutlak sebagai aparatur negara.
“Kita tidak juga melihat air mata ibu di ruangan, keluh-kesah, lalu mata Inspektorat dan BKD begitu pendek dan tidak bisa menjangkau. Yang namanya pelakor pasti tidak bagus dinilai Bapak-Ibu sekalian. Anda salah dan tidak salah, pasti Anda dinilai tidak bagus di ruang publik. Maka jaga kehormatan ini. Bisa dengar semua? Yang belum kawin, begitu,” ucap Sarbin.
Sarbin kemudian memberikan penekanan pada posisi Ibu Gubernur yang dianggapnya sangat sensitif terhadap keluhan perempuan. Ia menjelaskan bahwa keluh-kesah yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga ASN dapat menimbulkan reaksi emosional dan beban tersendiri bagi Ibu Gubernur. Karena itu, ASN diminta untuk menjaga perilaku agar tidak menimbulkan masalah yang dapat terbawa ke lingkaran paling dekat pemerintahan.
“Ibu gubernur itu tidak boleh mendengar keluh-kesah, keluhan-keluhan dari perempuan. Sama sekali riskan telinganya kalau mendengar keluhan perempuan atau istrinya,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Sarbin kembali mengajak ASN untuk memperkuat hubungan dalam rumah tangga serta tidak tergoda pada hal-hal yang dapat merusak kehormatan keluarga. Ia mengingatkan bahwa persoalan moral yang melibatkan ASN tidak hanya berdampak pada keluarga, tetapi juga nama baik institusi pemerintahan di mata masyarakat. Dengan bahasa lugas dan penuh penekanan, ia meminta agar ASN menghargai pasangan sahnya dan menjaga diri dari godaan yang membawa pada jurang kehancuran.
“Untuk itu saya imbau kepada Bapak-bapak, torang kembali rawat yang di rumah. Kase lipstik yang bagus, ganti daster yang sudah lama, beli yang baru lagi. Supaya pulang kerja lihat ke sana sama dengan bidadari. Ini so tara urus baru cari yang di luar, perempuan-perempuan tidak tahu diri, ngana masuk di dalam jurang. Paham, Bapak dan Ibu, yah?” pungkas Sarbin mengakhiri sambutannya. (red)
