Mutiara Maluku Utara Kini Jadi Berlian Indonesia

16363
Gubernur Malut Sherly Tjoanda saat tampil di program khusus Kompas TV (Foto: Tangkapan Layar)

WARTASOFIFI.ID – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda akan tampil dalam program khusus Kompas TV bertajuk “Tangan Baru, Arah Baru: Kiprah 100 Hari Gubernur Sherly”, yang akan disiarkan pada Minggu, 15 Juni 2025 pukul 08.30 WIB atau pukul 10.30 WIT untuk wilayah Maluku Utara. Program ini akan menyoroti berbagai capaian penting selama 100 hari pertama kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Tepat 30 Mei lalu, pasangan Sherly–Sarbin menapaki tonggak 100 hari kerja. Meski waktu tersebut kerap dianggap simbolik, namun di tangan keduanya, masa ini dijadikan sebagai fondasi awal untuk membangun arah baru pemerintahan Maluku Utara yang lebih fokus pada pelayanan dasar dan reformasi struktural.

Langkah awal pemerintahan ini ditandai dengan retreat kepemimpinan di Akademi Militer Magelang, sebagai bentuk refleksi sebelum menghadapi kompleksitas masalah pembangunan di wilayah kepulauan. Hasilnya, kerangka besar pembangunan lima tahun ke depan segera disusun, dengan menitikberatkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Gubernur Sherly bergerak cepat dengan menjalin komunikasi intensif ke pemerintah pusat. Salah satu hasil konkret dari lobi ini adalah persetujuan pembangunan dua rumah sakit baru di Pulau Taliabu dan Halmahera Timur oleh Kementerian Kesehatan.

Tak berhenti di pusat, Sherly juga mencanangkan reformasi dari dalam. Pada 6 Maret 2025, dalam pidato perdananya di hadapan DPRD Malut, ia mencanangkan dua program utama: pendidikan gratis dan kesehatan gratis.

Pemprov Malut secara resmi mencabut seluruh pungutan komite bagi SMA, SMK, dan SLB negeri. Sebesar Rp34 miliar dialokasikan untuk BOSDA, dengan Rp6,1 miliar di antaranya sudah dicairkan. Bahkan, mulai Juli mendatang, sekolah swasta dan madrasah juga akan menerima BOSDA.

Untuk sektor kesehatan, Pemprov telah menandatangani MoU dengan BPJS Kesehatan pada 23 Mei, menandai dimulainya skema Universal Health Coverage (UHC). Melalui UHC, masyarakat Maluku Utara bisa mengakses layanan kesehatan gratis di seluruh Indonesia hanya dengan menggunakan NIK. Skema ini mulai diterapkan pada 1 Juni dan berlaku penuh per 10 Juni 2025.

Di sektor infrastruktur, Sherly mengawal usulan besar senilai Rp8 triliun ke Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan dan jembatan antarpulau. Sementara di sektor kelautan, program Kampung Nelayan Modern diluncurkan di Dufa-dufa, Ternate. Sebanyak 175 kapal berikut alat tangkap dan cold storage diserahkan kepada nelayan, dengan nilai bantuan Rp50 miliar.

Sherly juga tengah memetakan potensi 41 cold storage di wilayah pesisir Malut yang sebagian besar tidak aktif. Revitalisasi dan penilaian ulang kapasitas fasilitas-fasilitas ini menjadi agenda tersendiri.

Sekitar 700 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) direhabilitasi, lengkap dengan dapur sehat dan fasilitas air bersih. Tak hanya itu, lahan seluas 8 hektare disiapkan untuk membangun Sekolah Rakyat, program unggulan nasional yang didanai Rp200 miliar dari Kementerian Sosial.

Pemerintah provinsi juga melakukan pengangkatan 1.394 orang PPPK, terdiri dari 1.214 tenaga teknis dan 180 guru. Sebagai pelengkap, Sherly meluncurkan sistem absensi biometrik palm vein, yang memanfaatkan pola pembuluh darah untuk mencegah manipulasi absensi.

“Kita tidak bisa menawarkan pelayanan publik setengah-setengah. ASN harus disiplin, harus hadir, harus melayani,” tegas Sherly.

Saat Desa Guraping di Tidore dilanda angin puting beliung, bantuan darurat langsung disalurkan. Selama Ramadhan, pasar murah digelar serentak di seluruh kabupaten/kota, dan bantuan mudik diberikan kepada warga menjelang Idulfitri. Untuk pertama kalinya, jamaah haji Maluku Utara juga mendapat uang saku dari APBD sebesar Rp1 juta.

Pemprov juga mulai membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten/kota secara bertahap, menunjukkan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang lebih transparan.

Nota kesepahaman antara Pemprov dan Polda Malut diteken untuk memastikan pengamanan dan pendampingan program-program strategis daerah. “Kolaborasi adalah kekuatan. Dalam kebersamaan, kita temukan jalan untuk menjaga negeri Moloku Kie Raha,” ucap Sherly saat penandatanganan nota tersebut.

Gaya kepemimpinan Sherly dan Sarbin menonjol karena keduanya tak hanya duduk di balik meja. Mereka turun langsung ke masyarakat, mendengar aspirasi warga, dan menindaklanjutinya dengan keputusan nyata.

100 hari pertama ini menjadi fase “menata dasar”. Fase berikutnya adalah eksekusi dan perluasan program prioritas, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan infrastruktur berkelanjutan.

Meski jalan masih panjang, dalam waktu singkat ini, arah perubahan telah nyata terasa. Dengan semangat kerja cepat, kerja nyata, dan kolaborasi lintas sektor, Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe menghadirkan harapan baru bagi masa depan Maluku Utara. (red)