WARTASOFIFI.ID – Kebijakan pembangunan sektor pertanian di Malut memasuki babak baru. Di bawah komando Gubernur Sherly Tjoanda, Pemprov Malut tak lagi menjadikan pertanian sebagai pelengkap program belanja, melainkan sebagai prioritas pembangunan yang berdiri di garis depan. Reformasi pendekatan pertanian ini diarahkan untuk menyentuh langsung kebutuhan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta membentuk sistem pertanian yang efisien dan mandiri.
Plt Kadis Pertanian Malut, Anwar Husen, mengatakan bahwa kepemimpinan Sherly Tjoanda telah mendorong lahirnya berbagai strategi teknis baru dalam sektor pertanian. Salah satunya adalah mendorong efisiensi perencanaan dan pelibatan luas stakeholder dalam setiap program, termasuk pada momen penting yang akan segera dilaksanakan bulan ini. Hal itu ia sampaikan pada saat konferensi pers di kantor Dinas Pertanian di Sofifi, pada Rabu 9 Juli 2025.
“Dalam waktu dekat, tanggal 23 Juli ini, Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara akan melakukan salah satu kegiatan rutin tahunan, yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Bersamaan dengan itu, kita akan lakukan kegiatan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Nasional, khususnya Maluku Utara, yang berlokasi di Desa Ampera, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan,” ujar Anwar.
Kegiatan Musrenbang dan Pekan Daerah KTNA tersebut merupakan ruang strategis untuk merancang arah pertanian Malut 2026. Menurut Anwar, kebijakan dan program pertanian ke depan harus mengakar kuat dari dialog lintas instansi dan respons atas kebutuhan petani di daerah.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi titik awal integrasi rencana antara Dinas Pertanian, instansi vertikal, hingga Bappeda dan DPRD. Konsolidasi ini akan memastikan setiap program tersusun berdasarkan kebutuhan faktual, bukan berdasarkan asumsi dari balik meja birokrasi.
“Peserta Musrenbang Pertanian itu, di antaranya Dinas Pertanian, para pemangku kepentingan, dari Bappeda Provinsi, DPRD, Balai Wilayah Sungai (BWS) terkait dengan air dan irigasi, terus Badan Pertanahan Nasional terkait dengan lahan, BPS terkait dengan pusat data yang hasil survei dan sebagainya, untuk komoditi pertanian yang ada di Maluku Utara,” katanya.
Gubernur Sherly Tjoanda juga menaruh perhatian serius terhadap sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten/kota. Anwar menjelaskan bahwa tidak boleh ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, sinergi fiskal dan teknis menjadi titik tekan yang terus didorong oleh gubernur.
Skema kolaborasi lintas wilayah ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan fiskal daerah serta memperluas capaian program. Dalam banyak kasus, jika tidak ada pembagian tanggung jawab antara provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan akan menjadi lambat dan saling tumpang tindih.
“Kita bersinergi antara program yang kita punya dan disinkronkan dengan program pertanian di kabupaten kota, sehingga kalau keterbatasan pembiayaan, kita tanggung apa, kabupaten kota tanggung apa, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Di sisi lain, arah pembangunan pertanian saat ini secara jelas diarahkan menuju kemandirian pangan. Program ini tidak hanya bertujuan mencukupi kebutuhan beras, tetapi juga mendorong ketersediaan hortikultura yang sesuai dengan daya dukung wilayah.
Anwar menjelaskan bahwa tidak semua komoditas hortikultura bisa dikembangkan di seluruh wilayah Malut. Karena itu, perencanaan yang berbasis peta agroklimat sangat penting agar target swasembada bisa dicapai secara realistis dan berkelanjutan.
“Sekarang program prioritas kita adalah satu, target swasembada pangan, khususnya beras atau padi, berikut ketersediaan terpenuhinya hortikultura Maluku Utara. Kita kalau cerita swasembada itu berarti hortikultura tidak semua, karena baru beberapa komoditi saja yang bisa tertanam sesuai dengan kondisi geografis Maluku Utara,”ujarnya.
Ia mencontohkan bahwa beberapa komoditas seperti tomat, cabai keriting, cabai rawit, dan bawang merah bisa dikembangkan di banyak wilayah Malut. Namun jenis lain seperti kol, wortel, dan bawang putih masih harus diimpor dari luar karena tidak cocok dengan kondisi tanah dan iklim setempat.
Anwar menilai bahwa penguatan komoditas lokal yang adaptif akan jauh lebih efisien dan berdampak jangka panjang dibandingkan dengan upaya memaksakan jenis tanaman yang tidak sesuai dengan lingkungan wilayah.
“Ah, komoditi-komoditi tertentu yang bisa kita lakukan di Maluku Utara, yang tersedia dan terpenuhinya kebutuhan. Tomat misalnya, cabai keriting, cabai rawit, bawang, yah, dan jenis sayuran lain, di luar kol, di luar wortel, di luar bawang putih, yang masih tetap ketergantungan dari luar,” tambahnya.
Tak hanya bidang tanaman, sektor peternakan juga tak luput dari perhatian Gubernur Sherly. Program unggulan yang kini dijalankan adalah pengembangan sapi lokal melalui teknologi persilangan yang dikembangkan langsung di Malut.
Teknologi ini bertujuan menciptakan populasi sapi lokal berkualitas tinggi tanpa harus mendatangkan indukan dari luar daerah. Anwar menyebut bahwa keberhasilan persilangan sapi ini menjadi kebanggaan tersendiri karena telah memberi hasil nyata.
“Sapi Presiden dari SBY, dari Jokowi, semua sapinya sapi Maluku Utara, bukan sapi dari Jakarta. Antara lain hasil persilangan sapi di sini, itu adalah teknologi yang dinamakan dengan snes buatan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa teknologi lanjutan berupa bio transfer atau pemindahan embrio sapi saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Program ini direncanakan akan dimulai secara bertahap mulai tahun depan.
Pemerintah juga mengambil langkah konkret dalam menjawab kebutuhan dasar petani, salah satunya melalui pembangunan jalan tani. Namun, berbeda dengan pola lama, kini Dinas Pertanian mengandalkan pendekatan swakelola agar lebih hemat dan efektif.
“Kalau jalan tani kita bikin satu kilo lalu kita tenderkan dan dikerjakan oleh kontraktor, itu anggarannya di atas 500 juta. Tapi kalau kita punya alat dan kita yang bikin sendiri, 100 juta saja cukup. Kita bikin satu kilo. Lebih efisien yang mana? Lebih menguntungkan yang mana?” tegasnya.
Anwar menjelaskan bahwa pola swakelola ini telah menjadi arah kebijakan langsung dari Gubernur Sherly. Pemprov Malut mendorong agar anggaran digunakan seefisien mungkin, namun hasil pekerjaan tetap maksimal dan merata.
Skema swakelola dinilai tepat karena memungkinkan peralatan milik dinas digunakan langsung tanpa perantara pihak ketiga. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan petani.
“Lewat Ibu Gubernur, disarankan sebaiknya kita swakelola, dengan pengertian uang sedikit tapi target volume pekerjaannya lebih besar,” lanjut Anwar.
Anwar mengungkapkan bahwa program swakelola ini sudah mulai dilaksanakan dan difokuskan terlebih dahulu ke wilayah Halut. Dalam jangka lima tahun ke depan, seluruh kabupaten dan kota ditargetkan memiliki akses jalan tani layak dan produktif.
Menurutnya, skema swakelola ini sudah mulai dijalankan dan tahun ini difokuskan lebih dulu ke Halmahera Utara. Dalam lima tahun ke depan, seluruh kabupaten dan kota di Malut ditargetkan memiliki akses jalan tani yang layak.
Namun, selain persoalan infrastruktur, tantangan lain yang dihadapi petani adalah akses pasar. Ia menyoroti bahwa distribusi hasil hortikultura lokal masih kalah bersaing dengan produk dari luar daerah yang telah menguasai pasar di kota besar.
“Petani yang ada kecenderungan pasarnya langsung ke perusahaan pedagang pengumpul terbesar di Kota Ternate. Itu mereka sudah ambil tomat dari luar. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pertanian, baik provinsi maupun kabupaten kota,” katanya.
Menutup keterangannya, Anwar menegaskan bahwa seluruh program prioritas Dinas Pertanian saat ini adalah bentuk konkret dari pelaksanaan visi dan misi Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe yang menjadikan pertanian sebagai pilar utama pembangunan daerah.
“Target kita, karena kita Dinas Pertanian, tahun ini bagaimana memenuhi kebutuhan dan keluhan petani, terutama jalan tani. Kita punya program,” pungkasnya. (red)
