WARTASOFIFI.ID – Provinsi Maluku Utara (Malut) kini berada pada persimpangan penting dalam sejarah pembangunan wilayah pesisirnya. Selama bertahun-tahun, nelayan di desa-desa pesisir hanya menjadi pelengkap dalam narasi besar pembangunan nasional.
Kini, dengan hadirnya Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digelontorkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah pusat tampak mulai menjangkau daerah-daerah pinggiran yang selama ini terabaikan. Namun, keberhasilan program ini tak lepas dari andil daerah dalam merespon dan merebut peluang.
Kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda, dalam konteks ini, menjadi faktor pembeda. Ia tidak sekadar menunggu proyek dari pusat, tetapi aktif mendorong kerja teknokratik hingga mampu mengamankan enam dari seratus titik program Kampung Nelayan Merah Putih yang dialokasikan secara nasional.
Bagi provinsi dengan daya tawar fiskal yang terbatas, capaian ini layak dianggap sebagai langkah strategis yang mencerminkan kepemimpinan yang visioner sekaligus taktis.
Namun, sebagaimana program-program ambisius lainnya, realisasi di lapangan adalah penentu akhir dari semua narasi perencanaan.
Oleh karena itu, penting kiranya untuk memahami konteks teknis dan administratif di balik program ini, agar publik memiliki pijakan untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan secara kritis.
Plt Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, Fauji Momole, saat diwawancarai awak media pada Kamis 10 Juli 2025 di Sofifi, menjelaskan bahwa Malut mendapatkan program Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak enam titik yang tersebar di enam kabupaten dan kota di Malut.
“Di antaranya, Desa Bajo, Kabupaten Sula, Desa Wasilei, Halmahera Timur, Desa Loleo Halmahera Tengah, Loloda, Halmahera Utara, Desa Tuada, Halmahera Barat, Morotai,” katanya.
Pencapaian ini bukan hal sepele. Enam lokasi dalam satu provinsi mencerminkan perhatian pusat sekaligus kesiapan daerah dalam menyusun proposal yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov Malut tak hanya reaktif, tetapi proaktif dalam menggarap isu kelautan dan perikanan.
Konteks ini juga mencerminkan bagaimana Sherly Tjoanda mulai menggeser pola kepemimpinan dari sekadar mengurus administrasi ke arah membangun daya saing daerah berbasis kekuatan sektor strategis.
Laut dan perikanan adalah jantung ekonomi Malut. Dengan demikian, menempatkan program-program seperti ini sebagai prioritas menjadi sangat relevan.
Apalagi, desa-desa yang dipilih bukanlah pusat aktivitas ekonomi. Justru wilayah-wilayah tersebut selama ini kurang mendapat sentuhan pembangunan.
Gubernur Sherly, melalui tim teknisnya, tampaknya cukup jeli membaca kebutuhan nyata masyarakat dan memetakannya ke dalam dokumen perencanaan yang dapat diakomodasi kementerian.
Menurut Fauji, lima titik kampung nelayan berbasis pada kegiatan perikanan tangkap, sementara satu titik di Halmahera Barat difokuskan pada kegiatan perikanan budidaya.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini ada seratus titik di seluruh Indonesia, dari tiga puluh delapan provinsi, Malut mendapatkan enam titik kampung nelayan merah putih di tahun 2025. Dari tiga puluh delapan provinsi, Malut paling terbanyak mendapatkan Program Kampung Nelayan Merah Putih,” ungkapnya.
Hal ini menunjukkan bahwa Malut tak hanya menjadi penerima, tetapi telah menunjukkan kapasitas kelembagaan dan teknis yang diakui di tingkat nasional. Sebuah bukti bahwa daerah mampu bersaing jika didukung oleh kepemimpinan daerah yang progresif.
Dengan mengusulkan desa-desa perikanan tangkap dan budidaya, Pemprov Malut juga menunjukkan pemahaman yang baik terhadap karakteristik lokal.
Pendekatan semacam ini tidak hanya menunjukkan keseriusan teknis, tetapi juga kehati-hatian dalam memilih intervensi program yang tepat.
Gubernur Sherly Tjoanda dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa keberhasilan daerah bukan hanya soal besar kecilnya dana, melainkan juga soal kemampuan untuk membaca peluang nasional dan menjadikannya strategi daerah. Dalam hal ini, program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi pembuktian awal.
Fauji menjelaskan bahwa tidak semua kabupaten dan kota bisa langsung diakomodir dalam program ini karena keterbatasan alokasi anggaran nasional.
Namun, ia memastikan bahwa daerah yang belum masuk dalam program tahun ini akan dimaksimalkan pada tahun anggaran berikutnya.
“Sementara untuk beberapa kabupaten dan kota yang lainnya akan dimaksimalkan pada tahun anggaran berikut. Karena tidak semua bisa diakomodir dalam waktu yang bersamaan karena keterbatasan alokasi yang tersedia,” ujarnya.
Langkah ini penting agar tidak menimbulkan kecemburuan antarwilayah. Transparansi dalam menentukan titik intervensi dan rencana jangka menengah untuk pemerataan program akan menjadi instrumen penting menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik.
Sherly Tjoanda, jika konsisten, dapat memanfaatkan ini sebagai model distribusi pembangunan yang adil. Kabupaten dan kota yang belum kebagian tidak boleh merasa dikesampingkan, karena ada komitmen terbuka untuk menjadikan ini sebagai program multi-tahun.
Catatan ini menilai penting untuk menetapkan mekanisme pemantauan berbasis kabupaten. Artinya, meskipun program nasional, pengawasan dan keterlibatan pemda harus diperkuat, sehingga efektivitas program tidak bergantung hanya pada satu-dua orang atau satu-dua instansi.
Mekanisme ini juga akan memastikan setiap perkembangan di lapangan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses publik secara berkala.
Tanpa sistem pengawasan yang terstruktur dan partisipatif, dana sebesar Rp132 miliar rawan disalahgunakan atau tidak berdampak maksimal pada kesejahteraan nelayan.
Ia menyebutkan bahwa dari enam titik tersebut, total anggaran yang tersedia mencapai Rp132 miliar, di mana setiap titik akan mendapatkan alokasi sebesar Rp22 miliar.
“Sementara DAK sampai hari ini belum tahu kepastiannya, tapi melalui Kampung Nelayan Merah Putih ini kita ada injek anggarannya,” kata Fauji.
Di tengah ketidakpastian dana alokasi khusus, dana sebesar ini menjadi suntikan besar bagi program perikanan di Malut. Namun, besarnya anggaran harus diimbangi dengan pengawasan dan keterbukaan informasi publik yang kuat.
Pemprov Malut, di bawah komando Sherly Tjoanda, perlu memastikan bahwa setiap rupiah betul-betul sampai pada sasaran. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah menerbitkan laporan triwulanan publik yang berisi capaian fisik, anggaran, serta dampaknya ke nelayan.
Jika ini berhasil dilakukan, maka Gubernur Sherly akan mencatatkan sejarah sebagai kepala daerah yang berhasil mendorong transparansi berbasis data dan dampak langsung ke masyarakat.
Fauji juga menyampaikan harapan besar agar setelah program ini dijalankan, pengelolaan sektor perikanan di Malut jauh lebih baik, khususnya dalam hal penanganan hasil tangkapan yang selama ini menjadi masalah klasik nelayan.
“Harapannya setelah program ini dilaksanakan, pengelolaan perikanan kita jauh lebih baik ke depan. Terutama kaitannya dengan penanganan hasil tangkapan,” ungkapnya.
Selama ini, nelayan di berbagai daerah pesisir Malut kerap menghadapi kerugian akibat kurangnya fasilitas pengolahan dan distribusi. Ikan hasil tangkapan hanya bertahan beberapa jam sebelum rusak karena tidak adanya cold storage, tempat penyimpanan beku, atau alat pengawet sederhana.
Masalah ini tidak hanya berdampak pada ekonomi rumah tangga nelayan, tetapi juga berpengaruh pada stabilitas harga di pasar lokal. Ketika pasokan tidak bisa dijaga kualitasnya, harga merosot, dan nelayan berada di posisi tawar yang lemah.
Jika program Kampung Nelayan Merah Putih mampu menjawab titik-titik krisis itu secara konkret, maka Malut berpotensi menjadi provinsi pionir dalam modernisasi sektor perikanan berbasis komunitas.
Fauji mencontohkan kondisi di Desa Wasilei, Halmahera Timur, sebagai salah satu wilayah yang sering menghadapi kendala tersebut. Ketika musim penangkapan tiba, nelayan harus menjual hasil tangkapan mereka dengan cepat, atau terpaksa membuangnya jika tidak laku.
“Di Wasileo misalnya, pada saat musim penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, kita tidak tertangani melalui sarana-sarana yang kita miliki, sehingga pada akhirnya terpaksa harus diseguhkan,” katanya.
Masalah seperti ini adalah potret kegagalan lama dalam perencanaan pembangunan yang terlalu fokus pada infrastruktur darat dan melupakan pesisir.
Gubernur Sherly Tjoanda tampaknya sadar betul bahwa nelayan tidak butuh bantuan seremonial, tetapi sistem pendukung yang terintegrasi.
Dengan dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kolaborasi OPD teknis, program ini bisa membuka jalan menuju industrialisasi perikanan skala desa.
Namun, itu hanya bisa tercapai bila Pemprov Malut menaruh perhatian penuh terhadap rantai pasok, bukan hanya pembangunan fisik semata.
Tak kalah penting adalah siapa yang akan mengelola semua infrastruktur dan fasilitas tersebut.
Menurut Fauji, pengelolaan akan dilakukan melalui wadah koperasi, terutama Koperasi Merah Putih yang akan menjadi tulang punggung pengelolaan di titik-titik program.
“Pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih ini akan dikelola oleh wadah, entah itu melalui lembaga yang berkompeten, tapi yang pastinya akan melalui Koperasi Merah Putih,” jelasnya.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri. Sejarah mencatat banyak program koperasi di masa lalu gagal karena dikelola tanpa manajemen profesional, lemah dalam pengawasan, dan rentan dikendalikan oleh elite lokal. Di titik inilah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda diuji.
Pemprov Malut perlu memastikan koperasi yang terlibat adalah koperasi yang benar-benar aktif, memiliki legalitas jelas, sistem akuntabilitas yang terbuka, dan mau dikontrol publik. Jika tidak, maka program sebesar Rp132 miliar ini berisiko menjadi sekadar proyek tanpa dampak.
Sherly harus mengambil posisi aktif sebagai pengarah kebijakan yang menjamin semua tahapan program ini berjalan dengan baik dan terhindar dari penyimpangan administratif maupun praktik-praktik yang merugikan banyak pihak.
Fauji menegaskan bahwa sasarannya adalah memastikan bahwa titik-titik lokasi program benar-benar dikelola oleh koperasi berbasis masyarakat setempat, bukan kelompok yang hanya menumpang nama atau bertujuan mengambil keuntungan semata.
“Sasarannya yaitu di mana titik letak pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini akan diprioritaskan pengelolaannya oleh Koperasi Merah Putih,” katanya.
Langkah ini membuka ruang partisipasi masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dengan menjadikan koperasi sebagai pengelola, maka masyarakat nelayan tidak hanya menjadi objek, tetapi pelaku utama pembangunan.
Namun demikian, transparansi seleksi koperasi pengelola harus dibuka sejak awal. Informasi tentang syarat, sistem pemantauan, dan target capaian harus diumumkan secara terbuka agar tak menimbulkan kecurigaan atau kesan proyek tertutup.
Keberhasilan program ini tidak cukup hanya dengan anggaran besar dan niat baik. Ia membutuhkan kontrol sosial yang nyata, dan itu hanya bisa terwujud lewat Tim Pengawas Independen yang diisi oleh pihak-pihak yang benar-benar memahami denyut kehidupan nelayan
Fauji pun berharap agar seluruh pihak di kabupaten dan kota bisa mengawal pelaksanaan program ini dengan baik. Sebab, tanggung jawab pemanfaatan ada di tangan pemda setempat, bukan hanya provinsi.
“Untuk itu nantinya teman-teman di kabupaten dan kota memacu itu, karena ini pemanfaatan langsung oleh kabupaten kota,” jelasnya.
Dengan kata lain, Pemprov Malut melalui DKP hanya membuka jalan, tetapi tanggung jawab memastikan jalan itu dilalui dan dijaga menjadi milik pemerintah kabupaten dan masyarakat di lokasi.
Artinya, keberhasilan program Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya akan menjadi warisan Sherly Tjoanda, tetapi juga catatan bagi kepala daerah lainnya, yaitu apakah mereka mampu menerjemahkan kebijakan pusat dan provinsi ke dalam tindakan lokal yang terukur.
Fauji lalu menegaskan, bahwa program ini harus dikelola secara baik agar penilaian nasional terhadap Malut tetap positif. Ia menyebut pentingnya “tracking kebutuhan” sebagai dasar keberlanjutan program di masa mendatang.
“Untuk itu kita berharap yang sudah ada ini harus memastikan pengelolaannya berjalan secara baik. Agar supaya penilaian positif, sehingga kita men-tracking kebutuhan kita yang ada di sini untuk meng-cover semua melalui program ini agar jauh lebih mulus,” tutupnya. (red)
