WARTASOFIFI.ID – Ketika Gubernur Malut Sherly Tjoanda menyerahkan dokumen Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD 2025–2029 ke DPRD pada Rabu, 4 Juni 2025, perhatian publik tentu tertuju pada sosok kepala daerah. Namun di balik itu semua, berdiri seorang teknokrat yang nyaris tak tersorot media, tapi memiliki peran sentral sebagai arsitek utama perencanaan pembangunan provinsi lima tahun ke depan, yaitu Muhammad Sarmin S. Adam, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut.
Sarmin bukan sekadar birokrat biasa. Dengan latar belakang ilmu perencanaan yang kuat dan pengalaman panjang di bidang pembangunan daerah, ia bertugas meramu visi politik menjadi program konkret yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah.
Sebagai “otak” di balik Ranwal RPJMD Malut, Sarmin menjadi figur kunci dalam menentukan arah pembangunan yang akan memengaruhi kehidupan jutaan masyarakat Malut.
Namun, Sarmin tidak berdiri sendiri. Di bawah kepemimpinannya, internal Bappeda Malut didukung oleh sejumlah staf dan tenaga perencana yang handal, yang secara khusus bertugas mendalami berbagai aspek teknis dan analitis.
Tim ini bekerja intensif menyusun data, siang dan malam mereka merumuskan berbagai strategi, serta memfasilitasi koordinasi lintas sektor demi memastikan Ranwal RPJMD dapat menyentuh akar persoalan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Dokumen Ranwal RPJMD Malut 2025–2029, sebagaimana dijelaskan Sarmin dalam rilis tertulis yang dikirim kepada Wartasofififi.id baru-baru ini, memuat enam misi strategis dan 18 program aksi gubernur dan wakil gubernur, lengkap dengan 172 program perangkat daerah yang akan menjadi pedoman pengalokasian anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Sarmin menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar teks formal. “Dokumen ini harus menjadi peta jalan yang realistis dan terukur, bukan hanya kumpulan janji politik. Kami berusaha menerjemahkan visi ‘Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan’ ke dalam program kerja yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dalam rilisnya, Sarmin menyoroti metode yang dipakai dalam penyusunan Ranwal RPJMD. Ia mengungkapkan bahwa proses perencanaan mengikuti pendekatan top-down dan bottom-up secara simultan bahwa sebuah langkah yang diharapkan dapat menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pusat.
“Setelah dokumen diserahkan ke DPRD, kami akan mengawal pembahasan dan penyepakatan selama 10 hari kerja. Kemudian Ranwal ini akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait sebagai bagian dari mekanisme top-down,” jelas Sarmin.
Namun, ia juga menekankan pentingnya musyawarah pembangunan (Musrenbang) sebagai wujud pendekatan bottom-up, di mana berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa hingga kabupaten diikutsertakan agar aspirasi rakyat dapat terserap dan memperkaya rancangan akhir.
Visi besar yang diusung RPJMD berjudul “Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan” menjadi titik tolak Sarmin dan tim dalam merumuskan misi-misi strategis.
Dalam misi pertama, fokus Sarmin adalah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui lima program aksi utama: pembangunan rumah sakit bertaraf nasional, layanan kesehatan gratis, pemberian makanan bergizi untuk kelompok rentan, pembangunan fasilitas olahraga, dan pemberdayaan pendidikan gratis SMA/SMK serta beasiswa perguruan tinggi.
Namun Sarmin menyadari, tantangan utama bukan hanya soal rencana, tetapi implementasi. “Program-program tersebut membutuhkan sinergi antar sektor, ketersediaan anggaran yang memadai, dan sistem pengawasan yang efektif agar manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat,” ujar Sarmin.
Pada misi kedua, Sarmin menekankan transformasi kemandirian ekonomi melalui hilirisasi sumber daya unggulan dan diversifikasi ekonomi. Ia menyoroti program pengadaan alat tangkap nelayan, pengembangan UMKM berbasis budaya, serta percepatan destinasi pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi lokal.
“Kami juga fokus pada pelatihan UMKM dan koperasi kreatif, penguatan ekonomi digital desa, serta pusat kreativitas pemuda yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi berbasis potensi lokal,” ungkapnya.
Namun demikian, Sarmin tidak menampik bahwa masih banyak kendala yang harus diatasi, termasuk keterbatasan akses pembiayaan dan pelatihan serta lemahnya infrastruktur pendukung.
Misi ketiga RPJMD yang berkaitan dengan transformasi tata kelola pemerintahan menjadi salah satu perhatian utama Sarmin.
Ia menggambarkan masa depan birokrasi Malut dengan digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang adaptif dan melayani dengan prinsip meritokrasi. Kami juga akan membuka kanal partisipasi publik untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas kinerja,” terangnya.
Meski optimis, Sarmin mengakui tantangan besar pada fase transisi ini, terutama dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di perangkat daerah dan menata ulang sistem kerja yang selama ini kurang efektif.
Dalam misi keempat dan kelima, Sarmin memasukkan stabilitas keamanan, demokrasi, dan ketahanan sosial budaya sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan.
Ia mengungkapkan rencana pembentukan forum kerukunan umat beragama dan dialog lintas etnis, penguatan koordinasi dengan aparat keamanan, serta pelestarian budaya melalui festival lokal dan sanggar seni.
“Kami juga fokus pada pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal, serta penguatan peraturan adat yang memiliki landasan hukum,” jelas Sarmin.
Namun, di balik gagasan ini, masih tersimpan tantangan besar terutama dalam pengelolaan konflik sosial dan pemetaan wilayah adat yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan daerah.
Misi terakhir menyentuh aspek vital pembangunan wilayah kepulauan, termasuk pembangunan pelabuhan perintis, subsidi kapal antar-pulau, dan pengembangan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, internet, jalan, dan jembatan.
Sarmin secara gamblang memaparkan rencana percepatan pembangunan kawasan Sofifi Halmahera Metropolitan sebagai proyek strategis yang akan menjadi pusat penggerak ekonomi dan administrasi provinsi.
“Namun, kami juga memastikan pembangunan tersebut tidak mengesampingkan kebutuhan wilayah terpencil, dengan program bus sekolah dan rumah layak huni sebagai bagian dari agenda,” katanya.
Sebagai kepala Bappeda, Sarmin berada di persimpangan antara teknokrasi dan politik. Ia harus mengelola ekspektasi politik yang tinggi dari Gubernur dan DPRD, sekaligus menjaga agar setiap program yang dirancang berdasar pada data, analisis kebutuhan riil masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan.
Dokumen Ranwal yang disusun Sarmin dan tim merupakan cetak biru yang menentukan arah pembangunan Maluku Utara lima tahun mendatang.
Namun Sarmin sendiri mengingatkan bahwa keberhasilan seluruh rencana ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan publik, dan kemauan politik yang kuat.
“Perencanaan hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, agar dokumen ini menjadi kenyataan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Itulah tujuan mulia sebenarnya, Ibu Gubernur dan Pak Wagub,” pungkas Sarmin. (red)
