WARTASOFIFI.ID – Dalam politik, 100 hari pertama ibarat lembar awal dari sebuah buku pemerintahan. Bagi Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, lembar itu bukan hanya ditulis dengan tinta kebijakan, tapi juga dengan denyut langkah yang cepat, tepat, dan berdampak.
Apresiasi datang bertubi-tubi. Dari legislatif hingga birokrasi, dari dunia usaha hingga masyarakat luas. Dalam suasana Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 yang digelar pada Rabu, 4 Juni 2025, di Sofifi, Ketua DPRD Malut, Ikbal Ruray, berdiri di tengah kerumunan wartawan dengan nada bicara yang penuh keyakinan.
“Untuk penilaian 100 hari kerja ini, sangat memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Gubernur dan seluruh jajarannya dalam mendukung seluruh program, terutama pendidikan, kesehatan, dan seluruh kegiatan infrastruktur yang ada di Provinsi Maluku Utara serta pengembangan wilayah,” kata Ikbal.
Di belakangnya, Gubernur Sherly Tjoanda bersiap diwawancarai. Dalam momen itu tergambar harmoni eksekutif dan legislatif, dua kekuatan penyelenggara pemerintahan yang sedang merajut masa depan Maluku Utara.
“Ibu Gub juga baru, baru masuk di pemerintahan, baru menggeluti dunia birokrasi. Apalagi yang namanya OPD-OPD ini perlu untuk mendapat perhatian, mana yang perlu direvitalisasi, mana yang perlu dievaluasi. Hak otoritasnya ada di Ibu Gub,” lanjut Ikbal.
Bagi DPRD, sinyal perubahan ini bukan ilusi. Mereka menyaksikan bagaimana pola kerja eksekutif mulai bergeser dari rutinitas administratif menuju akselerasi berbasis kepentingan rakyat.
“Tentu ini sangat mendapat apresiasi dari DPRD, supaya bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang paling utama,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Sherly menjawab pujian itu dengan kerendahan hati, tetapi juga dengan semangat membara untuk terus melangkah.
“Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kolaborasi, sinergitas, dukungan, komunikasi yang sangat baik dari Pak Ketua DPRD beserta jajarannya,” ujarnya.
“Kami Pemprov Malut tidak bisa berjalan sendiri. Kita tetap bergandengan tangan dan bersama-sama. Intinya adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat Maluku Utara,” sambungnya.
Tak hanya soal niat baik. Dalam 100 hari, Sherly–Sarbin menghadirkan sederet realisasi. Jalan provinsi sepanjang 68 kilometer dibangun di Halmahera Barat, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai.
Sebanyak 12 pelabuhan rakyat direhabilitasi dan difungsikan kembali. Ini bukan sekadar statistik, tapi jembatan nyata bagi mobilitas, perdagangan, dan integrasi wilayah.
Sektor pendidikan pun disentuh. Bantuan pembelajaran dikirim ke 200 sekolah terpencil. Internet dipasang di 35 sekolah kepulauan. Ini menandai babak baru dalam pembangunan SDM Malut.
Ketua HIPMI Malut, Sofyan Mu Sangaji, menyebut kerja 100 hari ini bukan kosmetik birokrasi.
“Peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan dan pelabuhan tidak hanya mempercepat pergerakan orang dan barang, tapi juga membuka peluang investasi,” katanya dalam rilis Sabtu (31/5).
Tak hanya itu, program “UMKM Naik Kelas” telah menjangkau lebih dari 1.500 pelaku usaha lokal, menyediakan pelatihan, legalitas, dan akses permodalan. Sofyan menyebut langkah ini sebagai “infrastruktur sosial-ekonomi” yang tak kalah penting dari pembangunan fisik.
Apresiasi lain datang dari Aksandri Kitong, anggota DPRD Provinsi Malut. “Saya yakini, dengan terobosan-terobosan baru yang terafiliasi pada pemikiran-pemikiran cerdas dan bersih, pemimpin seperti ini akan membawa Maluku Utara pada kejayaan dan kemakmuran,” katanya.
Bagi Aksandri, resistensi awal adalah hal wajar. Setiap reformasi pasti menghadirkan kegaduhan. Namun, tekad untuk membangun tata kelola baru adalah titik pijak penting.
Ia mendorong optimalisasi potensi pertambangan sebagai sumber PAD yang belum tergarap maksimal.
Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Malut, Fitriawati Abdul Mutalib, secara pribadi menilai arah perubahan saat ini sangat terasa.
“Masya Allah, Gubernur yang amanah. Setuju, Gubernur Sherly dan Pak Sarbin membawa perubahan drastis,” tulisnya lewat pesan singkat.
Dari sisi birokrasi, Pemprov Malut menunjukkan kinerja solid. Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, menyatakan bahwa pencapaian tersebut adalah buah dari sinergi kepala OPD yang bekerja tanpa mengenal waktu.
“Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur luar biasa dalam mendorong tercapainya beberapa program meski waktunya cukup singkat,” kata Samsuddin saat ditemui Selasa (3/6).
Program-program strategis seperti MoU dengan mitra pembangunan, penguatan kerja sama dengan BPJS untuk skema UHC Prioritas, hingga penyaluran bantuan mudik dan intervensi harga pasar menunjukkan sensitivitas terhadap kebutuhan rakyat.
Pemprov juga mengangkat 1.394 PPPK, menerapkan presensi biometrik, serta memperkuat keamanan investasi melalui kerja sama dengan Polda, Kodam XV/Pattimura, dan Kejati Malut.
Sektor ketenagakerjaan tak luput: 3.244 lowongan dibuka dalam bursa kerja, dan program magang ke Jepang dimulai. Di sisi perikanan, industrialisasi kampung nelayan dijalankan di Dufa-dufa dengan anggaran Rp 50 miliar.
Program pembangunan rumah layak huni, air bersih, dan dapur sehat pun bergerak paralel, membuktikan bahwa pemerintah tidak melupakan dimensi keseharian rakyat.
Di ujung wawancara, Sherly menegaskan bahwa kolaborasi adalah napas utama pemerintahannya.
“Semuanya semata-mata untuk masyarakat. Baik kinerja kami di Pemprov maupun di DPRD memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara,” tuturnya.
Tak semua bisa diselesaikan dalam 100 hari. Tapi cukup untuk menunjukkan arah. Cukup untuk memulai kultur kerja baru. Cukup untuk meyakinkan publik bahwa Pemprov Malut sedang menuju titik balik sejarahnya.
Dan bagi masyarakat, keyakinan itu kini mulai tumbuh. Di antara pelabuhan yang kembali hidup, jalan yang menyambung desa, sekolah yang kini tersambung internet, dan UMKM yang mulai naik kelas, mereka mulai melihat bahwa janji tak lagi sekadar kata.
Namun, sebagaimana setiap perjalanan politik yang serius, pujian bukan satu-satunya cerita. Di balik euforia apresiasi, masih tersisa pertanyaan-pertanyaan fundamental: apakah semua ini hanya gebrakan awal, atau benar-benar cerminan visi jangka panjang?
Seratus hari memang terlalu singkat untuk menilai substansi pemerintahan. Namun cukup untuk membaca kecenderungan. Dan dalam konteks Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, kecenderungan itu memperlihatkan gairah untuk membalikkan cara kerja pemerintahan yang selama ini tertidur dalam ketakberdayaan struktural.
Apa yang mencolok dari 100 hari pertama ini bukan hanya pencapaian fisik, tetapi pergantian paradigma. Dari birokrasi yang pasif menjadi birokrasi yang responsif. Dari pemimpin yang menunggu laporan, menjadi pemimpin yang memimpin langsung di lapangan.
Sherly, seorang figur baru di jagat birokrasi, datang bukan dengan warisan politik, tapi dengan modal keberanian menabrak kebiasaan lama.
Tak semua nyaman. Tak semua sepakat. Namun perubahan tidak pernah lahir dari keinginan menyenangkan semua pihak.
Sebagian kalangan, terutama dari lingkaran birokrasi lama, mungkin menyimpan resistensi.
Bukan karena tak mendukung pembangunan, tetapi karena terguncang oleh irama kerja yang kini menuntut kecepatan, ketepatan, dan keterbukaan.
Kita tak bisa menutup mata bahwa reformasi birokrasi di Maluku Utara telah lama menjadi janji yang tak ditepati.
Program bagus selalu ada. Anggaran tersedia. Tapi implementasi macet karena mentalitas yang tidak berubah.
Kini, publik menyaksikan bagaimana seorang pemimpin perempuan, bersama wakilnya dari kalangan teknokrat, mengupayakan kerja nyata tanpa banyak gembar-gembor. Alih-alih sibuk mencitrakan diri, Sherly–Sarbin justru memulai dari menyusun ulang fondasi pemerintahan.
Itulah kenapa 100 hari ini terasa berbeda. Tidak gegap gempita, tapi sistematis. Tidak teatrikal, tapi fungsional. Program kerja yang mereka tempuh bersandar pada kebutuhan riil masyarakat, bukan pada agenda pencitraan politik.
Tentu saja, kritik tetap dibutuhkan. Sebab pujian tanpa kritik akan melahirkan pemimpin yang terlena. Tapi kritik harus jujur, bukan tendensius. Ia harus berangkat dari niat memperbaiki, bukan menjegal.
Dan ketika kritik disuarakan, seharusnya ia diarahkan pada perbaikan mutu birokrasi yang belum merata, bukan pada upaya menggembok langkah awal perubahan. Kita butuh oposisi yang konstruktif, bukan destruktif.
Sebab hari ini, ketika konektivitas antarwilayah mulai dibuka, ketika pelabuhan-pelabuhan mati mulai berdenyut, ketika UMKM disentuh tangan pemerintah, publik mulai punya harapan bahwa daerah ini sedang bergerak ke tempat yang seharusnya.
Mereka yang sejak lama merasa terpinggirkan kini mulai mendengar bahwa pemerintah menyapa. Mereka yang terbiasa menunggu bantuan tak pasti, kini melihat bahwa pembangunan menyapa langsung pintu rumah mereka.
Tidak sedikit pula masyarakat adat, nelayan, dan petani yang merasa bahwa program 100 hari ini menyentuh kebutuhan dasar mereka, bukan kebutuhan elite. Itu pertanda bahwa pemerintah mulai bekerja dari akar, bukan dari atap.
Apakah ini sempurna? Tentu tidak. Tapi ukuran kejujuran sebuah pemerintahan adalah kesanggupannya untuk mengakui keterbatasan sekaligus memperbaikinya dengan segera. Dan di titik inilah kita melihat karakter baru dari Sherly–Sarbin.
Mereka tampak tidak terlalu sibuk membangun cerita besar di media sosial, tetapi memilih menegakkan sistem kerja yang senyap namun konkret. Dan itu, dalam konteks politik lokal Maluku Utara adalah revolusi kecil yang harus dihargai.
Sebab sebelumnya, begitu banyak pemimpin datang dengan pidato yang besar namun kerja yang minim. Kini, barangkali untuk pertama kalinya publik merasa bahwa kerja lebih didahulukan ketimbang narasi.
Itulah mengapa dalam banyak diskusi publik, nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe mulai diperbincangkan bukan sebagai politisi biasa, tapi sebagai figur pembaru.
Masih terlalu dini menyebut mereka sukses, tapi cukup adil untuk mengatakan bahwa mereka berada di jalan yang benar.
Keberanian untuk merombak struktur birokrasi, membongkar pola kerja yang lamban, dan mengajak seluruh elemen bekerja lebih keras adalah aspek yang jarang kita lihat dalam 10 tahun terakhir di Pemprov Malut.
Tentu kita masih akan menunggu, apakah keberanian ini konsisten? Apakah semangat awal ini mampu dijaga ketika realitas mulai menantang? Apakah tekanan politik dari elite lokal akan mampu digandeng sebagai energi positif?
Jawabannya akan terlihat pada bulan-bulan berikutnya. Tapi untuk saat ini, langkah-langkah awal mereka cukup kuat untuk membangun fondasi kepercayaan publik yang selama ini rapuh.
Jika keberhasilan sebuah pemerintahan diukur dari keberpihakan pada rakyat kecil, maka program rumah layak huni, dapur sehat, akses air bersih, dan bursa kerja adalah indikator yang tak terbantahkan bahwa pemerintahan ini mulai mendekat pada rakyat.
Apalagi ketika 1.394 ASN diangkat melalui jalur PPPK, itu artinya pemerintah juga memperhatikan nasib para pegawai yang telah lama terombang-ambing dalam status kerja yang tidak jelas.
Begitu juga dengan pembenahan data digital dan absensi biometrik. Ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi sinyal bahwa ke depan, Maluku Utara akan dibangun dengan sistem yang bersih dan terukur.
Namun pekerjaan rumah tentu masih banyak. Ketimpangan wilayah, keterisolasian desa-desa pesisir, dan lemahnya layanan dasar di sejumlah pulau kecil adalah tantangan besar yang menanti keberanian yang lebih besar pula.
Gubernur Sherly dan Wakil Gubernur Sarbin harus sadar, pujian hari ini bisa berubah menjadi kekecewaan jika konsistensi kerja tidak dijaga. Mereka harus bersiap terhadap badai kritik yang lebih besar ketika keputusan-keputusan sulit mulai diambil.
Namun, jika mereka mampu menjaga nyala semangat yang sama, menjaga integritas, dan terus membangun komunikasi terbuka dengan rakyat, maka Maluku Utara akan memasuki era baru, era pelayanan publik yang manusiawi dan berkelanjutan.
Di sinilah berita ini berpijak, bukan untuk memuji secara membabi buta, tapi untuk mencatat bahwa momentum seperti ini jarang hadir.
Maka tugas kita sebagai warga, jurnalis, dan pengkritik adalah menjaga agar momentum ini tidak menguap sia-sia.
Sherly dan Sarbin telah memulai. Sekarang, tinggal bagaimana mereka menjaga irama. Dan bagaimana kita semua, dari rakyat biasa hingga elite, menjadi bagian dari orkestrasi perubahan itu.
Namun, sebesar apapun semangat dan visi kepala daerah, perubahan tak akan terjadi jika tidak dibarengi dengan dukungan birokrasi yang profesional.
Dan di sinilah pekerjaan tersulit itu menanti untuk membenahi mentalitas aparat sipil yang selama ini terbiasa bekerja dengan pola lama.
Banyak kebijakan progresif mati di tangan birokrasi yang lamban, enggan berinovasi, dan terlalu nyaman dalam zona aman.
Jika Sherly dan Sarbin gagal merangkul dan sekaligus menertibkan barisan birokrasi ini, maka visi yang sudah dicanangkan bisa macet di tengah jalan.
Itulah sebabnya, pembenahan sistem bukan hanya soal peralatan atau teknologi, tetapi soal manusia.
SDM birokrasi harus diremajakan, dibina, dan didorong untuk memiliki orientasi pelayanan publik, bukan sekadar bertahan dalam struktur.
Langkah seperti absensi biometrik dan reformasi sistem kepegawaian adalah pijakan awal yang penting, namun jauh dari cukup. Yang diperlukan berikutnya adalah transformasi budaya kerja yang ditopang oleh kepemimpinan di setiap level pemerintahan.
Di sisi lain, kerja-kerja pemerintahan juga akan diuji dari bagaimana mereka membangun relasi politik yang sehat dengan DPRD.
Koordinasi, transparansi, dan kesepahaman visi menjadi kunci agar eksekutif dan legislatif tidak saling menjegal di tengah jalan.
Ketika Ranwal RPJMD diserahkan ke DPRD, itu bukan hanya soal administrasi perencanaan. Itu adalah ujian pertama, apakah DPRD Malut siap membaca arah baru pembangunan dan ikut mengawal, bukan malah menghambat?
Sebab publik juga tak butuh drama politik yang melelahkan. Mereka sudah terlalu lama jadi korban tarik-menarik kepentingan elite yang memperlambat pembangunan. Yang mereka butuhkan adalah kesepahaman antarlembaga untuk bergerak cepat, efektif, dan berpihak.
Sherly dan Sarbin, sejauh ini, mampu menampilkan wajah kepemimpinan yang tidak reaktif terhadap dinamika politik.
Mereka tampak memilih fokus pada kerja ketimbang berdebat di ruang publik. Tapi ke depan, ketegangan politik tak bisa dihindari.
Ketika program mulai menyentuh anggaran yang lebih besar, ketika proyek mulai menyentuh kontraktor dan jaringan kekuasaan lama, resistensi akan datang. Mereka yang merasa kepentingannya terganggu akan mencoba menjegal dari segala arah.
Apakah duet ini siap menghadapi itu? Apakah mereka punya mekanisme pertahanan terhadap sabotase kebijakan yang sering terjadi secara halus melalui mekanisme formal? Ini adalah pertanyaan serius yang tak bisa dijawab dengan semangat saja.
Kekuatan Sherly Tjoanda selama ini terletak pada kemampuannya membangun jaringan kerja lintas sektor, menggandeng perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas. Itu harus terus dijaga agar kekuatan eksternal bisa menjadi tameng atas tekanan internal.
Sementara Sarbin Sehe, sebagai sosok teknokrat yang mengenal sistem pemerintahan dari dalam, harus menjadi navigator utama dalam menjaga agar jalannya pemerintahan tetap pada rel teknokratis, bukan terseret arus politik praktis yang sempit.
Tantangan juga datang dari harapan publik yang kian tinggi. Ketika 100 hari kerja dipenuhi dengan banyak gebrakan, maka publik akan menuntut lebih di hari ke-200, ke-365, bahkan hingga tahun keempat.
Inilah ironi sekaligus risiko dari pemimpin yang terlalu cepat memuaskan publik, ekspektasi membumbung tinggi, dan margin kesalahan menjadi sangat kecil. Maka stabilitas emosional dan strategi komunikasi menjadi sangat penting.
Setiap kegagalan kecil bisa dibesar-besarkan. Setiap keterlambatan bisa dianggap sebagai kemunduran. Dan media sosial bisa menjadi medan pertempuran opini yang lebih liar dibanding ruang sidang DPRD.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mulai memikirkan mekanisme komunikasi publik yang sehat dan terbuka.
Jangan sampai prestasi yang nyata hilang ditelan narasi yang dibangun secara tendensius oleh kelompok yang tidak suka terhadap perubahan.
Jurnalisme berkualitas dan kritik independen harus menjadi mitra dalam menjaga transparansi.
Tapi propaganda politik berkedok berita juga harus diwaspadai, agar publik tidak terjebak dalam ilusi atau manipulasi.
Kita semua tahu, perubahan struktural bukan pekerjaan instan. Tapi jika selama 100 hari ini sudah muncul pondasi yang meyakinkan, maka menjadi tanggung jawab publik pula untuk terus mengawal dan memberi masukan.
Sherly dan Sarbin telah menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa dijalankan dengan akal sehat, bukan hanya kepentingan kelompok.
Sekarang, saatnya seluruh elemen masyarakat membuktikan bahwa mereka juga siap menjadi bagian dari perubahan yang dijanjikan.
Masa depan Maluku Utara tidak hanya bergantung pada siapa yang memimpin, tetapi pada bagaimana kita semua menjaga arah baru ini agar tak kembali ditelan oleh politik balas jasa, birokrasi malas, dan elite yang haus kuasa.
Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak pekerjaan rumah yang masih menumpuk dan belum disentuh dalam 100 hari pertama ini.
Masalah kemiskinan ekstrem, pengangguran terselubung, dan kesenjangan antarwilayah masih membentang lebar di Maluku Utara.
Di balik pujian terhadap pembangunan infrastruktur dan peluncuran berbagai program prioritas, terselip kegelisahan mengenai apakah hal-hal mendasar seperti kualitas pendidikan dasar, layanan air bersih, dan stabilitas harga bahan pokok akan turut menjadi prioritas.
Di pelosok Halmahera dan beberapa pulau, masih ada sekolah yang tidak layak, guru yang mengajar rangkap tiga kelas, dan puskesmas yang hanya berfungsi sebagai bangunan kosong tanpa perawat atau obat. Di sinilah perubahan harus benar-benar menyentuh lapisan bawah.
Jangan sampai 100 hari kerja ini hanya menjadi etalase kemajuan yang cemerlang di atas kertas, namun gagal merasuk ke kehidupan nyata warga di desa-desa yang jauh dari hiruk-pikuk pemberitaan.
Keberanian politik untuk mengalihkan anggaran dari proyek-proyek monumental ke program-program rakyat yang tak populer tetapi sangat dibutuhkan, adalah ukuran sejati dari pemimpin yang berpihak pada rakyat kecil.
Kita tahu, pemerintahan sebelumnya terlalu banyak menghabiskan energi dan anggaran pada proyek-proyek mercusuar yang belum terlalu berdampak signifikan terhadap masyarakat.
Sudah saatnya kita menyaksikan investasi besar pada hal-hal yang sering dianggap remeh, katakan saja seperti toilet sekolah, pengangkut sampah, guru honorer.
Sherly dan Sarbin punya kesempatan emas untuk mengubah orientasi pembangunan daerah dari sekadar angka-angka serapan anggaran menjadi indikator keberhasilan yang lebih bermakna, seperti kesejahteraan warga, kepuasan publik, dan rasa keadilan sosial.
Jika ini bisa dilakukan secara konsisten, maka 100 hari kerja bukan hanya menjadi catatan sementara yang cepat dilupakan, melainkan awal dari sejarah baru pembangunan Maluku Utara yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Namun, untuk menjaga konsistensi tersebut, dibutuhkan stamina politik yang panjang dan kesetiaan pada prinsip.
Godaan untuk kembali pada jalan pragmatis akan selalu datang, terutama ketika dukungan politik mulai goyah atau tekanan dari elite lama mulai menguat.
Inilah momen di mana kita butuh pemimpin yang bukan hanya bisa bekerja cepat, tapi juga berpikir panjang. Sebab, membangun masa depan bukan urusan kecepatan semata, tetapi arah dan keberlanjutan.
Berita ini juga harus mengingatkan satu hal yang sering luput, bahwa perubahan besar tidak bisa hanya bergantung pada pemimpin di level atas. Masyarakat sipil harus aktif, media harus kritis, dan anak muda harus berani terlibat.
Perubahan yang sehat lahir dari partisipasi, bukan dari perintah. Maka pemerintahan Sherly–Sarbin juga harus membuka ruang dialog yang lebih luas dan inklusif bagi semua unsur masyarakat, termasuk mereka yang selama ini termarjinalkan.
Gerakan komunitas, organisasi kemahasiswaan, LSM lokal, dan tokoh adat harus dilibatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan, bukan sekadar pelengkap presentasi di ruang publik atau seminar.
Sebaliknya, mereka juga harus punya keberanian moral untuk terus mengawal dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Dukungan tidak berarti diam. Apresiasi bukan berarti menutup mata atas kekurangan.
Sikap ini penting, terutama karena birokrasi kita sering kali alergi terhadap kritik. Padahal, kritik yang sehat adalah vitamin bagi demokrasi dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan.
Jika ruang-ruang kritik dimatikan, maka kita hanya akan melahirkan puja-puji semu yang tak berdasar. Dan akhirnya, pemimpin kehilangan kompas arah karena tak ada suara lain selain sanjungan.
Tanggung jawab media lokal di sini sangat besar. Mereka harus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan realitas di lapangan, mengawal janji-janji politik, dan menjembatani suara rakyat dengan kekuasaan.
Bukan menjadi corong propaganda, bukan menjadi alat kekuasaan, melainkan menjadi pelayan publik dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menyuarakan yang lemah, menampilkan yang tak terlihat, dan mengoreksi yang menyimpang.
Periode 100 hari pertama memang hanya sepotong awal dari sebuah perjalanan panjang. Tetapi potongan awal inilah yang menentukan ritme, arah, dan fondasi dari segala pencapaian ke depan.
Dan sejauh ini, fondasi yang dibangun tampaknya cukup kokoh untuk memikul beban harapan yang besar itu, meski belum sempurna.
Tugas selanjutnya adalah menjaga agar ritme pembangunan tidak kendor, dan arah kebijakan tetap pada rel yang telah ditetapkan.
Salah satu indikator utama keberhasilan ke depan adalah kemampuan Pemprov Malut dalam menyusun dan mengawal RPJMD secara partisipatif, teknokratis, dan konsisten dalam implementasinya.
Kalau RPJMD 2025–2029 hanya menjadi dokumen formal yang disimpan di lemari, maka semua capaian 100 hari ini akan runtuh dalam kekosongan arah jangka panjang.
Namun jika RPJMD dijadikan pedoman kerja yang hidup dan diinternalisasi oleh seluruh OPD, maka masa depan bisa dijangkau dengan lebih terarah.
Kita juga menunggu gebrakan besar dalam pengelolaan potensi sumber daya alam, terutama sektor pertambangan, yang selama ini diduga hanya menjadi ladang keuntungan elit.
Jika Sherly dan Sarbin berani mengatur ulang pola bisnis tambang demi kesejahteraan daerah, maka sejarah akan berpihak kepada mereka.
Kebijakan hilirisasi, peningkatan PAD dari pertambangan, dan pelibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai industri bisa menjadi tonggak perubahan struktural yang selama ini ditunggu-tunggu.
Namun itu semua hanya mungkin jika keberanian politik diiringi dengan kecakapan teknokratis, perencanaan yang matang, dan eksekusi yang disiplin. Tanpa itu, semua hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud.
Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, pada akhirnya, bukan hanya sedang membangun jembatan, jalan, atau pelabuhan.
Mereka sedang membangun kepercayaan publik. Dan itu adalah modal politik yang lebih berharga dari sekadar angka serapan anggaran.
Jika modal kepercayaan ini dijaga dengan akuntabilitas, keberpihakan pada rakyat, dan kesetiaan pada prinsip, maka Maluku Utara akan punya kesempatan emas untuk keluar dari ketertinggalan struktural yang telah berlangsung terlalu lama.
Dalam dunia pemerintahan, 100 hari bukanlah akhir, tetapi baru halaman pertama. Masih banyak bab dan episode yang harus ditulis. Dan rakyat Maluku Utara kini menjadi pembaca yang cerdas, sekaligus penulis masa depan daerah mereka. (red)
