WARTASOFIFI.ID – Sebagai bentuk transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) merilis refleksi kinerja tahun 2024 sekaligus menyampaikan rencana strategis untuk tahun 2025.
Langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen DKP Malut terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Malut.
Kepala DKP Malut, Abdullah Assagaf, menjelaskan bahwa refleksi akhir tahun ini menjadi bagian penting dari evaluasi internal untuk mengukur capaian program sekaligus merumuskan solusi terhadap tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2024.
Dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025) di Sofifi, Abdullah memaparkan pencapaian dan tantangan yang dihadapi DKP Malut sepanjang tahun lalu, serta rencana prioritas untuk tahun mendatang.
Capaian dan Tantangan Kinerja DKP Malut 2024
Abdullah menyebutkan lima program utama yang menjadi fokus DKP Malut di tahun 2024, yaitu:
1. Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Pengelolaan Ruang Laut
Dari lima program ini, beberapa capaian penting telah diraih, meskipun ada pula tantangan yang perlu diselesaikan.
1. Produksi Perikanan Tangkap
DKP Malut menargetkan produksi sebesar 392.070 ton pada tahun 2024. Namun, hingga semester pertama, realisasi hanya mencapai 160.149 ton (40,85%). Abdullah menjelaskan bahwa faktor perubahan iklim yang memengaruhi migrasi ikan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta peralihan profesi nelayan menjadi kendala utama pencapaian target ini.
2. Produksi Perikanan Budidaya
Produksi budidaya Malut ditargetkan sebesar 221.155 ton. Realisasi pada semester pertama mencapai 71.146 ton (32,2%), dengan prediksi peningkatan signifikan pada semester kedua. Selain itu, volume produk olahan perikanan mencapai 31.060 ton, memberikan kontribusi besar terhadap daya saing sektor perikanan Malut.
3. Ekspor Perikanan
Malut mencatat nilai ekspor sebesar 16,4 juta USD (setara Rp266,7 miliar) pada semester pertama 2024, jauh melampaui target tahunan sebesar 4,1 juta USD. Komoditas utama seperti tuna beku dan tuna loin mendominasi ekspor, dengan Singapura menjadi negara tujuan utama.
4. Kawasan Konservasi dan Pengawasan
Target luas kawasan konservasi sebesar 90.000 hektare berhasil terlampaui, dengan capaian 696.683 hektare pada akhir 2024. Namun, cakupan pengawasan laut terhadap aktivitas IUU Fishing hanya mencapai 47,25%, yang menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut dalam pengawasan sumber daya kelautan.
5. Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Pembudidaya Ikan (NTPi)
NTN dan NTPi masing-masing berada pada angka 101 dan 107, yang menunjukkan peningkatan daya beli nelayan. Namun, Abdullah menegaskan bahwa angka ini tidak selalu mencerminkan kesejahteraan nelayan secara keseluruhan, mengingat adanya faktor eksternal seperti harga pangan, cuaca, dan akses pasar.
Pendanaan dan Alokasi Anggaran
Sepanjang tahun 2024, DKP Malut mengelola dana dari berbagai sumber, termasuk APBD dan APBN. Rinciannya:
• DAK (Dana Alokasi Khusus): Rp31,39 miliar
• Dana Alokasi Umum: Rp68,6 miliar
• APBN: Rp2,03 miliar
Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana penangkapan ikan, dan pemberian bantuan kepada nelayan.
Rencana Strategis DKP Malut 2025
Memasuki tahun 2025, DKP Malut telah menyusun berbagai program untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Abdullah menyebutkan beberapa prioritas utama, yaitu:
1. Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pembangunan dermaga di Tobelo dan Tidore, penyediaan kapal ukuran 1-3 GT, serta pemasangan rumpon laut dalam.
2. Pengelolaan Perikanan Budidaya
Pembangunan sarana perbenihan di UPTD Budidaya, serta pengadaan sarana produksi untuk rumput laut dan budidaya air tawar.
3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Pembangunan cold storage, pabrik es, serta peningkatan kapasitas pengolahan produk perikanan melalui sertifikasi kelayakan dan pelatihan.
4. Pengelolaan Ruang Laut
Pengembangan kawasan konservasi, bantuan sarana ekonomi produktif, dan pelatihan masyarakat pesisir.
5. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Operasi kapal pengawas serta peningkatan koordinasi dengan TNI AL dan Polairud untuk mencegah praktik IUU Fishing.
Dukungan Mitra Strategis
DKP Malut juga menggandeng berbagai mitra, termasuk Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia, NGO Wildlife Conservation Society, dan USAID BerIKAN.
Kerja sama ini difokuskan pada pengelolaan perikanan berkelanjutan, penetapan kawasan konservasi, dan penguatan tata kelola perikanan skala kecil.
Abdullah berharap, program-program yang dirancang untuk 2025 dapat memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir di Maluku Utara.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik,” harapnya.
Mendorong Inovasi dan Peningkatan Teknologi
Sebagai bagian dari rencana strategis tahun 2025, Abdullah menegaskan bahwa DKP Malut akan memperluas penggunaan teknologi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
Inovasi ini mencakup sistem pemantauan berbasis teknologi untuk memantau aktivitas perikanan tangkap secara real-time, penggunaan teknologi budidaya ramah lingkungan, hingga pengembangan sistem informasi berbasis digital untuk mempermudah nelayan dan pelaku usaha dalam mengakses data perikanan.
Menurut Abdullah, pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mencegah praktik ilegal seperti Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.
“Dengan sistem pemantauan berbasis digital, kami dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mengurangi kerugian sumber daya laut, dan melindungi keberlanjutan ekosistem perikanan,” ujarnya.
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya
Selain aspek teknis, DKP Malut juga akan fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan melalui program-program berbasis pemberdayaan.
Beberapa inisiatif yang direncanakan meliputi pelatihan kewirausahaan untuk nelayan, penyediaan akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk perikanan di pasar nasional maupun internasional.
“Peningkatan kesejahteraan nelayan bukan hanya soal angka produksi atau nilai ekspor, tetapi juga memastikan bahwa nelayan memiliki akses yang adil ke pasar, modal usaha, dan dukungan kebijakan yang berpihak kepada mereka,” kata Abdullah.
Fokus pada Produk Unggulan Daerah
Abdullah juga menekankan bahwa DKP Malut akan terus mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah seperti Tuna, Tongkol, Cakalang (TTC), rumput laut, dan udang vaname.
Produk-produk ini tidak hanya menjadi andalan ekspor, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan di pasar domestik.
“Pengembangan produk unggulan ini akan didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti dermaga, cold storage, dan fasilitas rantai dingin. Kami ingin memastikan bahwa setiap produk perikanan Malut memiliki nilai tambah yang maksimal sebelum dipasarkan,” jelas Abdullah.
Kerja Sama Regional dan Internasional
Sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan, DKP Malut juga memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat regional maupun internasional.
Salah satu program yang menjadi prioritas adalah pelibatan Malut dalam pengelolaan perikanan lintas batas, terutama untuk komoditas seperti tuna yang menjadi primadona ekspor.
Abdullah menyebut bahwa DKP Malut telah menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara tujuan ekspor, termasuk Singapura dan Jepang, untuk memastikan kelancaran distribusi produk perikanan.
Selain itu, DKP Malut juga menggandeng lembaga internasional seperti USAID untuk memperkuat tata kelola perikanan yang berkelanjutan.
Komitmen Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Abdullah mengungkapkan bahwa sektor kelautan dan perikanan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara.
Pada tahun 2024, PAD yang ditargetkan sebesar Rp544 juta berhasil melampaui angka Rp1,02 miliar. Pencapaian ini terutama berasal dari jasa kepelabuhanan dan perizinan usaha perikanan.
“Kami optimistis, dengan perencanaan yang lebih matang dan dukungan anggaran yang cukup, kontribusi sektor perikanan terhadap PAD dapat terus meningkat. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah secara keseluruhan,” tambah Abdullah.
Menjawab Tantangan ke Depan
Meski telah mencatat berbagai pencapaian, Abdullah mengakui masih banyak tantangan yang harus diatasi, seperti fluktuasi harga komoditas perikanan, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, dan dampak perubahan iklim terhadap produksi perikanan.
Oleh karena itu, DKP Malut akan terus beradaptasi dengan perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat.
“Kami percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra strategis, sektor kelautan dan perikanan Malut akan menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi provinsi ini,”tutup Abdullah. (red)
