SOFIFI – Komitmen Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terhadap pendidikan kembali ditunjukkan lewat capaian besar di awal masa pemerintahannya. Setelah menggelontorkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk penguatan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB, serta program beasiswa perguruan tinggi, kini Pemprov Malut berhasil membawa masuk investasi sebesar Rp200 miliar dari pemerintah pusat untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
Program ini merupakan bagian dari gagasan besar Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata dan inklusif.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, saat meninjau langsung lokasi Sekolah Rakyat di Sofifi pada Minggu (25/5), menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan Pemprov Malut.
“Alhamdulillah kami beserta tim dari Kementerian Sosial didampingi teman-teman dari KSP, Kemenko PMK, dan Kementerian PU, disambut luar biasa oleh Ibu Gubernur. Terima kasih, Ibu Gubernur,” ujar Robben Rico.
Menurutnya, Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang paling siap menyambut gagasan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden.
“Kami melihat secara prinsip, Malut menjadi salah satu daerah yang siap untuk menyambut program besar Presiden dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan,” lanjutnya.
Robben juga memuji langkah Sherly Tjoanda yang telah menyediakan lahan seluas 8 hektare untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.
“Ini salah satu contoh baik. Terima kasih kepada Ibu Gubernur yang mau menyiapkan lahan sebesar ini. Nanti akan dibangun oleh Presiden melalui APBN,” ungkapnya.
Konsep Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Malut bersifat terintegrasi, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS), khususnya dari Desil 1 dan Desil 2.
Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan pendukung siswa akan ditanggung 100 persen oleh pemerintah pusat, termasuk melalui APBD untuk hal-hal pendukung lainnya.
Sementara itu, pembangunan secara fisik oleh Kementerian PUPR dijadwalkan dimulai Juni 2025 dan ditargetkan selesai sebelum Juni 2026.
“Tahun depan anak-anak akan lebih nyaman bersekolah di sini. Minimal satu sekolah per provinsi. Kalau punya lahan lebih, kenapa tidak?” kata Robben.
Ia juga menyoroti data dari BPS yang menunjukkan masih banyak anak-anak Indonesia yang belum bersekolah. Hal ini menjadi latar belakang penting dari program Sekolah Rakyat sebagai solusi jangka panjang.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Malut Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat ini adalah bentuk dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden.
“Ini adalah program Pak Presiden melalui Kemensos. Kita di daerah mendukung sepenuhnya agar program ini berhasil. Nilai pembangunannya sekitar Rp200 miliar, dan kita menyambut dengan baik,” ujar Sherly.
Menurut Sherly, keberadaan Sekolah Rakyat tak hanya mencerdaskan anak-anak Maluku Utara, tetapi juga menciptakan efek ekonomi lanjutan yang besar.
“Program ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dana yang masuk ke daerah bisa mencapai Rp400 hingga Rp800 miliar nantinya,” katanya.
Gubernur Sherly menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya menyasar pendidikan akademis, melainkan juga membangun karakter dan ekosistem sosial yang sehat bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk yatim piatu.
“Anak-anak ini diharapkan bisa memutus rantai kemiskinan dan menjadi generasi yang mandiri,” ujar Sherly.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemprov Malut tak hanya siap menyambut program Sekolah Rakyat secara temporer pada Juli 2025, tetapi juga berkomitmen untuk menjadi bagian dari 100 Sekolah Rakyat permanen yang akan dimulai tahun 2026 secara nasional.
“Pendidikan gratis saja tidak cukup. Mereka juga butuh tempat tinggal yang aman dan nyaman. Maka kami bentuk ekosistem yang sehat untuk itu,” tutup Sherly. (red)
