WARTASOFIFI.ID – Komitmen Pemprov Malut dalam menyiapkan ketahanan pangan mulai menuai apresiasi dari pemerintah pusat. Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI), Dadan Hindayana, memberikan pujian langsung atas keseriusan Malut dalam membangun fondasi ketahanan pangan berbasis potensi lokal.
Pujian itu disampaikan Dadan dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan Malut 2025 di Bella Hotel Ternate, Rabu (20/8). Ia hadir didampingi Wagub Malut, Sarbin Sehe, Deputi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan BGN RI, serta Kadis Pangan Malut, Dheni Chan.
Menurut Dadan, program Makan Bergizi (MBG) yang dijalankan Pemprov Malut menjadi peluang besar untuk membangkitkan ketersediaan pangan lokal sekaligus mendorong kesejahteraan petani. Ia menilai, ketika kebutuhan gizi masyarakat bisa dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri, maka swasembada pangan bukan lagi sekadar wacana.
“Jika program ini berjalan, ketahanan pangan akan meningkat, produk petani terjamin pasarnya, dan keragaman pangan bisa lebih bervariasi. Ini juga akan mempermudah pencapaian target pangan secara nasional,” ungkapnya.
Namun Dadan mengingatkan, saat ini sekitar 80 persen produk pertanian yang dikonsumsi di Malut masih didatangkan dari luar daerah. Karena itu, lewat MBG, ia berharap Pemprov Malut bisa mendorong lahirnya jaminan pasar yang membuat petani lebih bersemangat meningkatkan produksi.
Dalam hal mekanisme pembiayaan, Dadan menjelaskan bahwa pihaknya telah mengatur melalui Petunjuk Teknis (Juknis). Ia menekankan pentingnya Pemprov Malut menyusun indeks kemahalan daerah sebagai dasar penyesuaian biaya, mengingat harga pangan di Malut kerap lebih tinggi dibanding wilayah lain.
“Indeks kemahalan ini penting sebagai patokan dalam perhitungan biaya, agar program bisa berjalan realistis dan adil sesuai kondisi daerah,” jelasnya.
Selain itu, ia menyinggung soal dapur MBG yang sebagian besar belum memiliki sertifikasi. Dadan menegaskan, tahun 2025 difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar sesuai standar higienis dan keamanan pangan. Sementara sertifikasi dan akreditasi baru akan dilakukan pada 2026.
“Tahun ini yang penting seluruh dapur MBG tersedia dulu, dengan standar yang ditentukan. Penilaian kelayakan dari sisi kesehatan akan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan,” tuturnya.
Targetnya, seluruh satuan pelayanan MBG di Malut sudah rampung pada akhir Oktober 2025. Dengan begitu, mulai November, penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah sudah bisa menikmati program tersebut.
Upaya Pemprov Malut ini menjadi sinyal kuat bahwa daerah mampu mengoptimalkan potensi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan dari luar. Apresiasi dari Kepala BGN RI pun memperkuat keyakinan bahwa Malut sedang berada di jalur tepat menuju swasembada pangan. (red)
