Kemenhub Serahkan 5 Bus ke Gubernur Sherly Tjoanda

Gubernur Malut Sherly Tjoanda memaknai penyerahan lima unit bus bantuan Kemenhub Tahun Anggaran 2025 sebagai momentum penting untuk meninjau kembali kondisi transportasi darat di wilayah Malut yang masih dihadapkan pada tantangan konektivitas, keterbatasan fiskal, dan kesenjangan layanan publik. Momentum tersebut tercermin dalam acara penyerahan bus bantuan sekaligus peresmian Gedung Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Malut di Sofifi, Rabu 24 Desember 2025.

Penyerahan lima unit bus dilakukan langsung oleh Kepala BPTD Kelas II Malut, Joko Kusnanto, kepada Gubernur Sherly Tjoanda dan dirangkaikan dengan peresmian gedung kantor BPTD yang baru. Kehadiran jajaran Pemprov Malut, aparat kepolisian, serta undangan terkait menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi penguatan layanan transportasi di Malut.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat seraya menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan utama dalam mendorong pemerataan layanan transportasi bagi masyarakat Malut.

“Kami memberikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Semoga pada tahun 2026 semakin banyak lagi unit yang diberikan, mengingat keterbatasan fiskal yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara maupun 10 kabupaten/kota lainnya,” ujar Sherly.

Isu pendidikan tampil sebagai benang merah yang ditekankan gubernur perempuan pertama di Malut tersebut, terutama ketika ia menarik garis lurus antara persoalan transportasi darat dan akses pendidikan menengah di wilayah-wilayah desa.

Dalam pandangannya, keterbatasan sarana transportasi tidak semata-mata berdampak pada pergerakan ekonomi, tetapi juga berimplikasi langsung pada masa depan generasi muda, khususnya siswa sekolah menengah atas yang harus menempuh jarak jauh lintas desa akibat belum meratanya keberadaan SMA.

Ketimpangan jumlah sekolah menengah atas yang jauh tertinggal dibandingkan jumlah kelurahan dan desa menjadi cerminan nyata bahwa Pemprov Malut masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam menjamin hak dasar pendidikan, sehingga kehadiran bus sekolah dan perbaikan sistem transportasi diposisikan sebagai solusi strategis untuk memperkecil kesenjangan layanan pendidikan di Malut.

“Khusus untuk SMA, Provinsi Maluku Utara hanya memiliki 403 sekolah menengah atas, sedangkan terdapat 1.185 kelurahan dan desa. Artinya, ada sekitar 700 desa/kelurahan yang belum memiliki SMA,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Sherly, menggambarkan realitas keras yang selama ini dihadapi pelajar di berbagai wilayah Malut, di mana akses terhadap pendidikan menengah tidak selalu sejalan dengan semangat pemerataan layanan publik. Jarak antardesa yang berjauhan, keterbatasan sarana transportasi, serta kondisi geografis yang tidak mudah dilalui membuat sebagian siswa harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keselamatan demi mencapai sekolah.

Dalam konteks inilah Gubernur Sherly memandang persoalan transportasi sekolah bukan sebagai isu pelengkap, melainkan sebagai persoalan mendasar yang menentukan keberlanjutan akses pendidikan. Kehadiran bus sekolah kemudian dimaknai sebagai jawaban yang konkret dan terukur atas problem struktural tersebut, sebuah intervensi kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dan menjembatani kesenjangan antara pusat layanan pendidikan dan permukiman warga.

“Artinya, satu SMA melayani beberapa desa sehingga ada anak-anak yang harus berjalan melintasi desa lain untuk dapat bersekolah di tingkat SMA. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah dengan menyediakan bus sekolah,” tegasnya.

Gubernur Sherly menegaskan bahwa kehadiran lima unit bus sekolah tersebut bukanlah hasil keputusan sesaat, melainkan buah dari proses perencanaan administratif yang terukur dan berjenjang. Ia menggambarkan bagaimana kebutuhan transportasi pendidikan telah dipetakan sejak jauh hari melalui pengajuan resmi yang disertai data jarak tempuh sekolah dan kondisi riil wilayah.

Proses itu, kata Dia, menunjukkan bahwa kebijakan transportasi, khususnya untuk sektor pendidikan, dibangun di atas dasar perhitungan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar respons situasional. Dengan perencanaan yang telah disiapkan hingga tahun berikutnya, Pemprov Malut memperlihatkan keseriusan dalam memastikan kesinambungan program, sekaligus membuka ruang kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat agar dukungan transportasi pendidikan dapat terus diperluas dan menjangkau lebih banyak wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses.

“Kami sudah menerima lima unit bus sekolah pada Desember ini. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengajuan surat yang kami tandatangani pada Agustus 2025. Untuk tahun 2026, kami juga telah menyiapkan permohonan berdasarkan data jarak sekolah di Provinsi Maluku Utara yang dibutuhkan, dan semoga kembali mendapat bantuan dari Kementerian Perhubungan,” jelas Sherly.

Dalam perspektif yang lebih luas, Gubernur Sherly Tjoanda memandang BPTD sebagai mitra strategis Pemprov Malut dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, terutama menjelang periode penting seperti Natal dan Tahun Baru yang selalu diwarnai lonjakan arus perjalanan. Sinergi ini dinilai penting untuk memastikan layanan transportasi darat dan laut tetap aman dan tertib, terlebih dengan adanya kebijakan subsidi mudik 50 persen dari Pemprov Malut yang mendorong peningkatan pergerakan masyarakat.

“Selain itu, kami selalu menganggap Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai mitra strategis Pemprov Maluku Utara, terutama menjelang hari-hari penting seperti Nataru yang akan diwarnai peningkatan arus mudik darat maupun laut. Hal ini juga didukung program subsidi mudik 50 persen dari Pemprov Maluku Utara sehingga pergerakan semakin meningkat,” katanya.

Sherly menegaskan bahwa keselamatan dan kelancaran arus mudik tidak mungkin dicapai secara parsial, melainkan menuntut kerja kolektif dan koordinasi yang solid antar seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara BPTD, kepolisian melalui Ditlantas, pemerintah daerah, serta dinas perhubungan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi fondasi penting untuk memastikan mobilitas masyarakat berlangsung aman, tertib, dan terkendali, terutama pada periode dengan intensitas perjalanan yang meningkat.

“Oleh karena itu, kami mohon kerja sama yang baik mulai dari Balai Pengelola Transportasi Darat. Dalam kesempatan ini juga hadir Polda melalui Ditlantas, Dinas Perhubungan Kota Ternate, Dinas Perhubungan Tidore, serta Pemprov Maluku Utara. Kita doakan agar seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan baik,” ucapnya.

Sherly kembali menegaskan komitmen Pemprov Malut untuk mengawal secara serius kelancaran arus mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pengawasan terhadap layanan transportasi darat dan laut, serta kesiapsiagaan menghadapi dinamika cuaca, agar mobilitas masyarakat sejak akhir Desember hingga awal Januari dapat berlangsung aman, tertib, dan tanpa gangguan berarti.

“Kami memastikan proses mudik Nataru yang dimulai pada 20 Desember hingga 31 Desember dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, arus balik pada awal Januari juga diharapkan berjalan lancar, dengan doa agar kondisi cuaca di laut maupun darat tetap cerah,” lanjut Sherly.

Sherly tidak hanya menekankan pentingnya kelancaran arus mudik, tetapi juga mengarahkan perhatian pada tantangan struktural yang lebih mendasar dalam sistem transportasi dan logistik, terutama yang berdampak pada petani dan nelayan di wilayah produksi. Ia menekankan perlunya peningkatan konektivitas rantai pasok, agar hasil pertanian dan perikanan dapat mengalir lebih efisien dari lokasi produksi ke pasar, sekaligus mengurangi biaya logistik dan memperkuat daya saing produk lokal di tengah keterbatasan infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan utama.

“Saya juga berpesan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti, terutama terkait peningkatan konektivitas rantai pasok,” katanya.

Ia menggarisbawahi perlunya pemetaan yang cermat untuk menentukan titik-titik strategis di mana subsidi transportasi dapat diberikan, dengan fokus pada wilayah-wilayah produksi seperti Ibu, Kao, dan Malut secara keseluruhan. Tujuannya adalah memastikan bahwa hasil pertanian dan perikanan dari para petani dan nelayan dapat tersalur dengan lebih optimal ke pasar, sehingga rantai pasok menjadi lebih lancar, biaya logistik berkurang, dan kesejahteraan produsen lokal meningkat melalui akses yang lebih baik ke konsumen.

“Perlu dilihat di titik mana subsidi dapat diberikan, khususnya bagi para petani di Ibu, Kao, dan wilayah Halmahera, agar produk dari lokasi produsen dapat terhubung dengan baik ke lokasi konsumen,” sambung Sherly.

Untuk itu, Pemprov Malut mengambil langkah proaktif dengan menyiapkan strategi jangka panjang melalui penyusunan master plan transportasi yang komprehensif, mencakup baik jalur darat maupun laut. Upaya ini dirancang untuk memberikan panduan sistematis dalam mengoptimalkan konektivitas transportasi di seluruh wilayah Malut, sehingga aliran logistik dari para petani dan nelayan menuju pasar atau konsumen dapat berlangsung lebih lancar dan biaya distribusi dapat ditekan.

Sherly bilang, penyusunan master plan ini juga menjadi instrumen penting bagi Pemprov Malut untuk merancang intervensi yang tepat sasaran, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan pada akhirnya memperkuat daya saing produk lokal di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang selama ini menjadi kendala bagi mobilitas ekonomi dan pelayanan publik.

“Kami akan mempelajari kembali penyusunan master plan transportasi darat dan laut yang lebih baik untuk Maluku Utara. Anggaran telah kami siapkan pada tahun 2026 untuk penyusunan master plan tersebut sehingga kita mengetahui bagaimana mengoptimalkan dan mengonektivitaskan transportasi agar biaya logistik dan jarak konektivitas rantai pasok bagi petani dan nelayan menuju pasar atau pembeli menjadi lebih efisien,” jelas Sherly.

Tujuan akhir dari langkah strategis ini, menurut Sherly, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pedesaan yang selama ini menghadapi tantangan akses pasar dan distribusi hasil produksi. Inisiatif penguatan transportasi dan konektivitas logistik yang digagasnya bertujuan mempermudah arus barang sekaligus meningkatkan nilai tukar nelayan dan petani. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Pemprov Malut yang menekankan kolaborasi, inovasi, dan kepedulian terhadap masyarakat, sehingga setiap kebijakan memberi manfaat jangka panjang dan memperkuat pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat.

“Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar nelayan dan petani. Sesuai dengan tema Pemprov Maluku Utara, kita akan bekerja dengan hati, inovasi, dan kolaborasi,” ujarnya.

Sherly Tjoanda juga menekankan bahwa keberhasilan setiap program pembangunan, terutama dalam penguatan transportasi dan distribusi logistik, sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antar seluruh pemangku kepentingan. Pemprov Malut tidak dapat bekerja secara sendiri tanpa dukungan aktif dari seluruh kabupaten dan kota, serta sinergi yang baik dengan dinas perhubungan di berbagai tingkatan. Konsep kolaboratif ini menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program dapat berjalan efektif, menjangkau seluruh masyarakat, serta menciptakan integrasi layanan publik yang lebih efisien dan merata di seluruh wilayah Malut.

“Oleh karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat penting karena Pemprov Maluku Utara tidak mungkin bekerja sendiri dan membutuhkan kerja sama yang baik dari 10 kabupaten/kota serta dinas perhubungan,” tambahnya.

Gubernur Sherly lebih menegaskan bahwa keberhasilan program transportasi dan distribusi logistik di wilayah ini tidak dapat dicapai tanpa kemitraan yang kuat dan kolaborasi yang sinergis antar lembaga. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang erat dengan Polda, khususnya Ditlantas, untuk memastikan keamanan dan ketertiban arus lalu lintas, sekaligus memperkuat kerja sama dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Laut melalui Kementerian Perhubungan agar setiap kebijakan dan program dapat terlaksana secara terintegrasi.

Pendekatan lintas sektor ini, kata Sherly dipandang sebagai fondasi penting untuk membangun sistem transportasi yang handal, efisien, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab tantangan mobilitas masyarakat, memperlancar rantai pasok, serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga Malut.

“Kami juga membutuhkan kemitraan dan kolaborasi yang kuat dengan Polda, khususnya Ditlantas, serta dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Laut melalui Kementerian Perhubungan,” tutup Sherly.

Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II Malut, Joko Kusnanto, menekankan bahwa penyerahan bantuan bus dan peresmian gedung kantor baru bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari komitmen nyata negara untuk memperkuat layanan transportasi di wilayah Malut.

Menurut Joko, kehadiran fasilitas baru dan penambahan armada angkutan menjadi simbol upaya pemerintah pusat dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih handal, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.

Kata dia, Intervensi ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas penduduk, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perbaikan rantai pasok dan akses transportasi yang lebih merata.

“Atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, sekaligus sebagai tuan rumah, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan yang sangat penting ini,” kata Joko.

Ia menegaskan bahwa penyerahan bus bukan sekadar distribusi aset, melainkan kebijakan strategis untuk pemerataan konektivitas transportasi di seluruh Malut. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat melalui Kemenhub dalam memperkuat mobilitas masyarakat, meningkatkan akses ke pendidikan, pasar, dan fasilitas publik, serta mendorong integrasi antarwilayah secara lebih merata.

“Penyerahan alokasi bus bantuan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan konektivitas transportasi darat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.

Joko menyebutkan bahwa penyerahan lima unit bus ini diharapkan tidak sekadar menjadi simbol dukungan pemerintah pusat, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi. Menurut Joko, armada baru ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pemerataan konektivitas transportasi di seluruh wilayah Malut secara bertahap.

“Ada lima bus yang kami serahkan hari ini. Semoga bantuan ini dapat mendukung pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan transportasi di wilayah Provinsi Maluku Utara,” katanya.

Selain itu, Joko menegaskan pentingnya pengelolaan armada secara profesional agar manfaat bus bantuan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ia menekankan bahwa armada tersebut harus dikelola dengan baik, dirawat secara rutin, dan digunakan secara optimal sehingga dapat menunjang mobilitas warga, memperlancar akses masyarakat terhadap pelayanan publik, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Malut.

“Kami berharap bus bantuan yang kami serahkan ini dapat dimanfaatkan secara optimal, dikelola secara profesional, serta dirawat dengan baik sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang mobilitas dan akses pelayanan publik,” tutur Joko.

Joko menyoroti peran strategis Sofifi sebagai simpul utama mobilitas di Malut, yang menuntut adanya sistem transportasi yang terintegrasi dan menyeluruh. Ia menekankan bahwa penataan transportasi tidak boleh hanya berfokus pada satu moda saja, melainkan harus mencakup koordinasi antara transportasi udara, laut, dan darat, agar aliran barang, jasa, dan mobilitas masyarakat dapat berjalan lancar seiring dengan perkembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Pendekatan ini diharapkan menjadi titik awal bagi upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan jaringan transportasi yang efisien, modern, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kami harapkan ini dapat menjadi pemancing atau pemicu bagi kita semua dalam penataan transportasi yang terintegrasi dengan baik, baik dari sisi udara, laut, maupun darat, seiring dengan perkembangan mobilitas masyarakat di Sofifi sebagai ibu kota provinsi,” katanya.

Joko menegaskan bahwa peresmian gedung kantor BPTD Malut bukan sekadar simbol fisik, tetapi merupakan fondasi penting dalam upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas organisasi. Gedung baru ini dirancang untuk mendukung kinerja BPTD secara lebih profesional, menyediakan fasilitas yang memadai bagi staf, serta menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan produktif.

Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kualitas pelayanan transportasi, sehingga setiap program dan layanan BPTD dapat dijalankan dengan lebih baik, terstruktur, dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan akses transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau di seluruh wilayah Malut.

“Pada kesempatan ini, kita juga melaksanakan peresmian Gedung Kantor BPTD Maluku Utara. Pembangunan gedung kantor ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kualitas pelayanan BPTD,” ujarnya.

Dengan diresmikannya gedung kantor BPTD Malut, Joko menegaskan bahwa institusi ini kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Gedung baru ini menjadi simbol komitmen pemerintah pusat dalam menciptakan layanan transportasi yang efisien, responsif, dan berdampak positif bagi mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Malut.

“Dengan diresmikannya gedung kantor ini, kami berharap dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan,” sambungnya.

Joko Kusnanto menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya apresiasi atas peran semua pihak yang terlibat dalam terselenggaranya kegiatan penyerahan bus dan peresmian gedung kantor BPTD Malut. Ia menyoroti bahwa keberhasilan acara ini bukan hanya hasil kerja satu institusi, tetapi buah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Penghargaan ini, jelas Joko, sekaligus menegaskan bahwa setiap langkah strategis dalam penguatan transportasi dan pelayanan publik harus didukung oleh sinergi yang kokoh, agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, memperkuat konektivitas, dan menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih maju, modern, dan terhubung secara menyeluruh.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membawa manfaat dan menjadi bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih maju dan terhubung,” tandas Joko. (red)