Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa potensi besar provinsi ini sebagai penghasil nikel dunia belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pernyataan ini disampaikan Sherly di hadapan anggota DPRD Malut saat Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda pembahasan tingkat II terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Malut Tahun Anggaran 2026, Jumat 7 November 2025 di Sofifi.
Indonesia merupakan produsen utama nikel dunia dengan kontribusi sekitar empat puluh persen dari total produksi global. Dari angka besar itu, Malut menjadi salah satu daerah penyumbang terbesar karena menghasilkan sekitar dua puluh persen nikel dunia. Potensi sumber daya alam yang begitu besar ini menunjukkan bahwa Malut memiliki peran strategis dalam rantai pasok industri nikel internasional, sebuah fakta yang terus menjadi perhatian Gubernur Sherly dalam setiap arah kebijakan pembangunan daerah.
Namun, kenyataan di lapangan belum sejalan dengan besarnya potensi tersebut. Gubernur Sherly Tjoanda menyadari bahwa pendapatan daerah yang tercermin dalam APBD masih belum menggambarkan kekayaan sumber daya yang dimiliki. Begitu pula dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum berbanding lurus dengan kontribusi besar Malut terhadap perekonomian nasional dan global.
“Sedangkan Indonesia memproduksi sekitar 40 persen nikel dunia, artinya Maluku Utara memproduksi sekitar 20 persen nikel dunia. Namun saya menyadari sepenuhnya bahwa APBD kita belum mencerminkan potensi besar itu. Kesejahteraan masyarakat Maluku Utara juga belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi tersebut,” ujar Sherly.
Dalam momentum penyampaian sambutannya, Sherly Tjoanda memberikan penghargaan atas peran penting DPRD yang telah menunjukkan sinergi dan komitmen kuat dalam proses pembahasan APBD. Kerja sama antara eksekutif dan legislatif menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Malut berjalan dalam semangat kebersamaan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
Sherly menilai proses pembahasan yang berlangsung dengan penuh tanggung jawab dan transparan telah mencerminkan kemitraan yang sehat antara Pemprov Malut dan DPRD. Semangat kolaboratif ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta memastikan program pembangunan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, serta ketua-ketua fraksi atas kerja sama, masukan, dan semangat kemitraan yang konstruktif selama pembahasan berlangsung,” ucapnya.
Gubernur Sherly menjelaskan bahwa APBD 2026 disepakati dengan komposisi pendapatan dan belanja daerah sebesar 2,79 triliun rupiah. Dia mengungkapkan bahwa tahun 2026 terjadi pengurangan hampir 800 miliar rupiah dari dana transfer pusat ke daerah, yang juga dialami oleh banyak provinsi di Indonesia.
“Tapi kemudian ada peningkatan PAD kurang lebih hampir 400 miliar dibandingkan dengan PAD induk 2025. Belanja daerah sebesar 2,81 triliun sehingga mengakibatkan defisit kurang lebih 23 miliar yang kemudian akan ditutup dari peningkatan PAD di tahun 2026,” jelasnya.
Sherly menjelaskan bahwa pembiayaan netto sebesar dua puluh tiga miliar rupiah akan digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga posisi SILPA pada tahun 2026 menjadi nol. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov Malut dalam menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki arah yang jelas dan terukur demi mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Pada tahun anggaran 2026, fokus utama belanja diarahkan pada sektor wajib dan prioritas nasional. Bidang pendidikan menjadi perhatian utama dengan porsi anggaran yang melampaui standar nasional. Pemprov Malut menempatkan pendidikan sebagai sektor strategis dengan alokasi mencapai tiga puluh dua koma delapan persen dari total anggaran, jauh di atas ketentuan nasional sebesar dua puluh persen, sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Malut.
“Fokus utama belanja 2026 diarahkan pada belanja wajib dan prioritas nasional atau mandatory spending yaitu pendidikan di mana kewajibannya hanya 20 persen. Namun dalam RAPBD 2026 kita di Maluku Utara menempatkan pendidikan sebesar 32,8 persen,” katanya.
Sherly menjelaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan terjadi karena tingginya kebutuhan biaya di sektor tersebut. Total belanja pendidikan yang hampir mencapai sembilan ratus miliar rupiah membuat persentasenya meningkat signifikan dari ketentuan wajib dua puluh persen menjadi tiga puluh dua koma delapan persen dalam RAPBD 2026.
“Belanja pendidikan hampir mencapai 900 miliar sehingga mengakibatkan persentasenya yang mandatory 20 persen naik menjadi 32,8 persen,” ungkapnya.
Sektor infrastruktur publik menjadi salah satu fokus utama dalam RAPBD 2026 dengan porsi anggaran yang mengalami peningkatan signifikan. Nilai anggaran infrastruktur mencapai hampir sembilan ratus miliar rupiah atau sekitar tiga puluh dua koma delapan persen dari total belanja daerah. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemprov Malut dalam memperkuat konektivitas wilayah, memperbaiki sarana publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
Selain itu, struktur belanja daerah juga menunjukkan proporsi yang seimbang antara kebutuhan operasional dan pelayanan masyarakat. Belanja pegawai ditetapkan sebesar tiga puluh tujuh koma sembilan lima persen, sementara alokasi untuk layanan dasar dan pemenuhan standar pelayanan minimum mencapai sekitar lima puluh sembilan miliar rupiah. Komposisi anggaran ini diharapkan mampu menjaga efisiensi fiskal sekaligus memastikan pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah Malut.
“Infrastruktur publik di RAPBD 2026 naik menjadi 32,8 persen atau nilainya kurang lebih hampir 900 miliar. Belanja pegawai mencapai 37,95 persen sedangkan layanan dasar serta standar pelayanan minimum total anggarannya sebesar 59 miliar,” urai Sherly.
Sherly menjelaskan bahwa kebijakan penganggaran Pemprov Malut tahun 2026 diarahkan agar sejalan dengan agenda nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fokus utamanya adalah memperluas akses pendidikan melalui berbagai program strategis daerah.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni menggratiskan uang komite sekolah melalui program BOSDA bagi seluruh jenjang pendidikan menengah, termasuk SMA, MA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Malut. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.
“Kami memfokuskan anggaran untuk sinkronisasi dengan agenda nasional yaitu Asta Cita Presiden, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menggratiskan uang komite melalui program BOSDA pada seluruh sekolah menengah SMA, MA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara,” tuturnya.
Sherly menjelaskan bahwa Pemprov Malut menyiapkan program beasiswa bagi seribu mahasiswa setiap tahun yang menempuh pendidikan di universitas berakreditasi B di wilayah Malut. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda agar mampu berdaya saing.
Selain sektor pendidikan, Pemprov Malut juga menaruh perhatian besar pada ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda nasional. Pemerintah terus memperkuat infrastruktur pertanian melalui pembangunan jalan akses, penyediaan bibit unggul, dan alat pertanian bagi masyarakat di daerah sentra produksi.
Di sisi lain, dukungan terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan digitalisasi pendidikan menjadi bagian dari strategi terpadu Pemprov Malut dalam membangun fondasi ekonomi dan sumber daya manusia yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Kami mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan jalan akses, penyediaan bibit, serta alat pertanian. Selain itu kami juga mendukung kegiatan Makan Bergizi Gratis, program Koperasi Merah Putih, dan digitalisasi pendidikan,” katanya.
Pemprov Malut memastikan setiap sekolah penerima Smart TV dari pemerintah pusat mendapatkan akses internet yang memadai. Upaya ini diterapkan agar ketika Smart TV tiba, perangkat tersebut dapat langsung digunakan secara optimal untuk mendukung proses belajar-mengajar dan digitalisasi pendidikan di seluruh sekolah menengah se-Malut.
“Setiap sekolah mendapatkan satu unit Smart TV. Kami menyediakan anggaran untuk internetnya sehingga ketika Smart TV-nya tiba, tersedia jaringan internet agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Sherly menegaskan bahwa Pemprov Malut berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan langkah-langkah yang lebih terstruktur dan terukur. Fokus perbaikan mencakup peningkatan kecepatan pelayanan, efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, serta transparansi data yang lebih baik. Proses ini dilakukan sebagai upaya menutup berbagai kekurangan yang masih ada di lingkungan OPD, sekaligus memastikan setiap program dan kebijakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Malut.
“Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Pemprov Malut dan para OPD. Kami akan memperbaiki tata kelola pemerintahan, bekerja lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, dan dengan data yang lebih transparan ke depan,” ujarnya.
Gubernur Sherly memaparkan bahwa ekonomi Malut terus menunjukkan pertumbuhan positif, dengan data terbaru dari BPS mencatat pertumbuhan sebesar 3,9 persen pada kuartal tiga. Meskipun angka ini menunjukkan momentum ekonomi yang baik, Sherly menyadari bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam APBD maupun potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki Pemprov Malut. Ia menekankan perlunya strategi inovatif dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, BPK, serta seluruh OPD agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat lebih optimal berdampak pada kesejahteraan masyarakat Malut.
“Berdasarkan data BPS dua hari yang lalu, Provinsi Maluku Utara pada kuartal tiga mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,9 persen. Kami menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam APBD dan PAD yang dimiliki Provinsi Maluku Utara,” ungkap Sherly.
Sherly mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD, BPK RI, Forkopimda, dan seluruh OPD, untuk bekerja sama dalam merumuskan strategi inovatif yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Ia menekankan pentingnya pemikiran kreatif dan pendekatan baru agar potensi ekonomi Malut dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tercermin dalam APBD serta PAD provinsi.
“Saya mengajak seluruh DPRD, BPK RI, Forkopimda, dan seluruh OPD untuk bersama-sama memikirkan strategi out of the box,” katanya.
Sherly menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi di Malut menunjukkan hasil positif dengan penurunan angka pengangguran dari 6 persen menjadi 4 persen. Hal ini menjadi indikator awal bahwa perekonomian daerah mulai bergerak ke arah yang lebih baik.
Selain itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 6 persen menjadi 5,8 persen. Menurutnya, capaian ini mencerminkan keberhasilan sejumlah program pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Sherly menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ia menekankan perlunya upaya lebih lanjut agar pemerataan pembangunan menjadi lebih inklusif, terutama bagi petani dan nelayan yang menjadi kelompok masyarakat terdampak langsung dari pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan pengangguran dari 6 persen menjadi 4 persen, dan kemiskinan dari 6 persen menjadi 5,8 persen, namun kami menyadari masih banyak PR yang harus kami selesaikan agar pemerataan pembangunan menjadi lebih inklusif, terutama bagi petani dan nelayan,” tuturnya.
Sherly menegaskan bahwa pembangunan Jalan Trans Kie Raha merupakan langkah strategis yang dijalankan Pemprov Malut untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sofifi, ibu kota provinsi. Proyek ini dirancang sebagai salah satu program prioritas yang mendukung percepatan konektivitas dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
“Trans Kie Raha ini adalah salah satu program yang kami jalankan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota Sofifi,” katanya.
Sherly menjelaskan bahwa Sofifi sebagai ibu kota provinsi selama 26 tahun belum memiliki bandara. Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan investor, namun hasil studi kelayakan menunjukkan belum layak dibangun bandara karena faktor jarak dan kepadatan penduduk.
“Karena itu dengan berbagai pertimbangan, saat ini terdapat bandara berskala internasional yang sudah dibangun oleh PT Weda Bay di Kobe. Jalur dari Sofifi ke Kobe biasanya ditempuh sekitar 3,5 jam, tetapi dengan adanya ruas baru Trans Kie Raha sepanjang 63 kilometer, jarak tersebut bisa ditempuh hanya dalam waktu satu jam,” jelas Sherly.
Sherly menilai pembangunan Jalan Trans Kie Raha sebagai langkah strategis untuk membuka akses ekonomi dan investasi di Malut. Menurutnya, jalan ini menjadi solusi paling realistis untuk menghubungkan berbagai kawasan penting dan mempermudah mobilitas masyarakat serta barang.
Ia menambahkan bahwa keberadaan Jalan Trans Kie Raha akan mendorong masuknya investasi ke Malut dan membuka peluang bagi provinsi ini menjadi tuan rumah berbagai event nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Infrastruktur ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses pasar bagi masyarakat lokal.
“Dengan adanya akses itu, banyak investasi akan terbuka dan menjadi pintu masuk bagi Provinsi Maluku Utara untuk menjadi tuan rumah berbagai event nasional ke depan, terutama di kawasan Indonesia Timur,” ujar Sherly.
Sherly menegaskan bahwa proyek Trans Kie Raha tidak membebani fiskal Pemprov Malut, meski awalnya dialokasikan 180 miliar untuk pekerjaan sirtu sepanjang 29 kilometer. Melalui kerja sama dengan BPKP, evaluasi terhadap HPS menunjukkan angka yang lebih efisien, yakni sebesar 90 miliar.
“Anggaran yang masuk di APBD awal nilainya sekitar 180 miliar untuk pekerjaan sirtu sepanjang 29 kilometer. Kami bekerja sama dengan BPKP mengevaluasi HPS, dan hasil evaluasi menunjukkan angka sebesar 90 miliar,” jelasnya.
Nilai 90 miliar tersebut hanya sekitar 10 persen dari total belanja infrastruktur tahun ini atau 0,03 persen dari total APBD Malut. Investasi ini memungkinkan Sofifi memperoleh akses ke bandara terdekat dalam waktu tempuh sekitar satu jam, sekaligus menjadi langkah strategis untuk membuka peluang ekonomi dan menarik investasi di Malut.
“Dengan investasi 90 miliar tersebut, Sofifi mendapatkan akses ke bandara terdekat dengan waktu tempuh hanya satu jam. Ini adalah langkah strategis yang akan membuka peluang ekonomi dan investasi di Maluku Utara,” tegas Sherly.
Gubernur Sherly menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Malut dan DPRD untuk mendorong kemajuan daerah. Ia mengajak semua pihak, meski berbeda latar belakang dan kepentingan, bekerja sama dengan satu tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Malut.
Sherly menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan setiap program dan kebijakan dapat dijalankan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat.
“Kita semua berbeda-beda, dari partai yang berbeda, pandangan yang berbeda, dan kepentingan yang berbeda, tetapi kita semua berada dalam satu kapal. Saya mengajak seluruh DPRD bersama OPD untuk bekerja sama dengan satu tujuan menyejahterakan masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.
Gubernur Sherly menekankan bahwa keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Malut hanya bisa dicapai melalui kerja sama yang solid antara Pemprov Malut, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan perlunya sinergi dalam setiap program dan kebijakan agar amanah masyarakat dapat dijalankan secara optimal.
Ia menambahkan bahwa tanpa kolaborasi yang baik, upaya pembangunan sesuai tema HUT Pemprov Malut ke-26, yaitu membangun dengan hati, inovasi, dan kolaborasi, tidak akan berhasil. Sherly menekankan bahwa dirinya dan Wagub Sarbin Sehe hanyalah manusia biasa yang dititipkan amanah selama lima tahun oleh masyarakat Malut, sehingga keberhasilan hanya dapat dicapai dengan kerja sama yang erat dan konsisten.
“Tanpa kolaborasi tidak mungkin kita bisa berhasil sesuai dengan tema HUT Pemprov Malut ke-26 yaitu Membangun dengan Hati, dengan Inovasi dan Kolaborasi. Saya dan Pak Sarbin hanyalah manusia biasa yang dititipkan amanah lima tahun oleh masyarakat Maluku Utara. Tanpa kerja sama kita tidak akan berhasil,” tandasnya. (red)
