Jabatan Tidak Boleh Disalahgunakan

Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat di lingkup Pemprov Malut harus dimaknai sebagai langkah penting untuk memperkuat arah pembangunan yang berimbang antara pengelolaan keberagaman sosial dan pemerataan pembangunan, bukan hanya menjadi agenda seremoni belaka. Di tengah tantangan ketimpangan antara daerah, konsolidasi birokrasi dituntut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substantif melalui kebijakan yang terukur dan berdampak nyata. Jabatan publik pada akhirnya merupakan amanah yang menuntut integritas, profesionalisme, serta kemampuan menerjemahkan visi pembangunan ke dalam kinerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Hari ini kita menyaksikan sebuah momentum penting. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari perjalanan panjang kita dalam mewujudkan visi besar pembangunan daerah, yaitu menjaga keberagaman dan pemerataan pembangunan menuju Maluku Utara yang bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tegas dalam sambutan Gubernur Sherly Tjoanda yang dibacakan Sekda Samsuddin Abdul Kadir pada pelantikan pejabat di Aula Nuku, 15 April 2026.

Pernyataan tersebut mempelihatkan bahwa orientasi pembangunan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada harmoni sosial yang menjadi karakter utama Malut. Malut ini dikenal dengan keragaman budaya, agama, dan adat istiadat yang kuat. Dalam konteks itu, Gubernur Sherly mengingatkan pentingnya menjadikan keberagaman sebagai energi pemersatu, bukan sumber perpecahan.

“Maluku Utara adalah daerah yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat. Keberagaman ini adalah kekuatan, bukan kelemahan,” ungkap Samsuddin.

Pengakuan atas keberagaman saja tidak cukup tanpa diiringi pemerataan pembangunan yang nyata dan berkeadilan. Ketimpangan antar daerah masih berpotensi memicu kesenjangan sosial serta mengganggu stabilitas jika tidak dikelola secara serius dan berkelanjutan. Karena itu, Pemprov Malut menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga dan merawat keberagaman sebagai fondasi persatuan, tetapi juga memastikan distribusi pembangunan berjalan merata. Upaya ini penting agar tidak ada wilayah yang tertinggal dan tidak ada masyarakat yang merasa diabaikan dalam proses pembangunan di Malut.

“Tugas kita adalah menjaganya, merawatnya, dan menjadikannya fondasi persatuan. Namun, keberagaman harus berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal, dan tidak boleh ada masyarakat yang merasa diabaikan,” jelas Samsuddin.

Sebaliknya, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan tersebut. Pemprov Malut mendorong peningkatan kualitas pendidikan menengah melalui program Sekolah Unggul sebagai langkah strategis menghadapi tantangan zaman. Pemprov, melalui Sekda Samsuddin, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kemajuan pendidikan melalui peningkatan kualitas SMA/SMK dengan program Sekolah Unggul Maluku Utara.

“Pemerintah Maluku Utara akan terus mendorong kemajuan bidang pendidikan melalui peningkatan kualitas SMA/SMK dengan program Sekolah Unggul Maluku Utara,” sebut Samsuddin.

Sekda Samsuddin menjelaskan, program tersebut berfokus pada peningkatan kompetensi guru, penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal, serta penyediaan sarana digital agar peserta didik lebih siap menghadapi perkembangan teknologi. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan output pendidikan, tetapi juga menyentuh aspek fundamental seperti kualitas tenaga pendidik, relevansi kurikulum, dan kesiapan infrastruktur digital.

“Program ini berfokus pada peningkatan kompetensi guru, penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal, serta penyediaan sarana digital agar anak-anak kita siap menghadapi era teknologi,” paparnya.

Namun demikian, Sekda Samsuddin menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, khususnya para pemangku kebijakan di bidan pendidikan. Pemprov Malut menilai sinergi menjadi kunci, mulai dari tingkat dinas hingga satuan pendidikan, termasuk peran kepala sekolah sebagai ujung tombak implementasi kebijakan. Tanpa kerja sama yang solid dan terkoordinasi, upaya peningkatan kualitas pendidikan akan sulit mencapai hasil yang optimal dan merata di seluruh daerah.

“Butuh kerja sama dan sinergi dari Bapak/Ibu sebagai bagian dari pengambil kebijakan pendidikan, mulai dari dinas sampai kepala sekolah, untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan pendidikan di Maluku Utara,” sambungny.

Pemprov Malut menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik harus menjadikan sumpah tersebut sebagai janji suci yang dipegang teguh dalam pelaksanaan tugas. Jabatan harus dijalankan dengan penuh keikhlasan, integritas, dan semangat pengabdian, serta diarahkan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pelantikan ini juga menjadi penegasan kembali nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas. Sumpah jabatan tidak diposisikan sebagai rutinitas birokrasi, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

“Bapak/Ibu, saudara-saudara yang baru dilantik, sumpah yang baru saja Saudara ucapkan adalah janji suci. Laksanakan amanah ini dengan penuh keikhlasan, integritas, dan semangat pengabdian. Jadikan jabatan sebagai sarana untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pesannya.

Para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjadi teladan dalam integritas dan profesionalisme, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang menempatkan aparatur sipil negara sebagai garda terdepan pelayanan publik. Setiap ASN dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta etos kerja yang profesional dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat.

“Saudara-saudara yang dilantik hari ini harus menjadi teladan dalam kejujuran, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta menunjukkan sikap profesional dalam melayani masyarakat. Sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setiap aparatur sipil negara wajib menjunjung tinggi integritas, disiplin, dan karakter dalam menjalankan tugas,” tegasnya lagi.

Pembangunan Malut pada akhirnya membutuhkan kerja kolektif yang berkesinambungan dari seluruh elemen, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat luas. Harapan besar pun disampaikan agar seluruh pihak dapat memperkuat sinergi dalam menjaga keberagaman, mendorong pemerataan pembangunan, serta mewujudkan daerah yang bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan kerja keras bersama dan kolaborasi yang solid, cita-cita pembangunan daerah diyakini dapat tercapai.

“Mari kita bersama-sama menjaga keberagaman, memastikan pemerataan pembangunan, dan mewujudkan Maluku Utara yang bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, serta berkelanjutan. Dengan kerja keras, sinergi, dan doa, saya yakin cita-cita besar ini akan terwujud,” kata Samsuddin.

Penegasan itu menempatkan ASN pada posisi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pelayan publik yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat serta perekat persatuan bangsa. Dalam konteks tersebut, ASN dituntut untuk memahami bahwa setiap jabatan yang diemban bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, serta integritas yang tinggi. Oleh sebab itu, setiap aparatur pemerintahan diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang profesional, berorientasi pada pelayanan publik, dan senantiasa menjaga nilai-nilai pengabdian demi kepentingan masyarakat luas sesuai arahan pemerintah pusat.

“Kementerian PAN-RB menekankan bahwa ASN adalah pelayan publik dan perekat persatuan bangsa. Oleh karena itu, saya mengingatkan bahwa jabatan yang Saudara emban adalah amanah, bukan hak. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh keikhlasan dan semangat pengabdian,” tutup Samsuddin.

Daftar Pejabat Eselon II dan Pejabat Administrator yang Dilantik

Pemprov Malut kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama. Dua pejabat yang sebelumnya masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) kini resmi dikukuhkan sebagai pejabat definitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/003/IV/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemprov Malut. Adapun pejabat yang kini resmi mengemban jabatan tersebut yaitu Julys Giscard Kroons sebagai Kadis Kesehatan Malut dan Basyuni Thahir sebagai Kadis Kehutanan Malut.

Tidak hanya di level pejabat eselon II, perombakan juga menyentuh jajaran pejabat administrator. Sebanyak 17 pejabat resmi dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 800.1.3.3/KEP/ADM-MU/003/IV/2026, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan di berbagai sektor strategis.

Deretan nama yang dilantik di antaranya Alprit Santiago sebagai Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Anwar M Nur sebagai Sekretaris Dinas Pertanian, serta Abd. Wahab Hi Rajab sebagai Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian. Kemudian Masyitah Nadjar dipercaya sebagai Kabid Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan Pendapatan Daerah Bapenda, dan Nurdiah Ismail sebagai Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM.

Selain itu, Zainudin Kader menjabat Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Fahrudin Hadji sebagai Kepala UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah Wilayah V Bacan, serta Bocy Jahra Iskandar Alam sebagai Kepala UPTD Balai Pengembangan Produk Olahan Kelautan dan Perikanan.

Nama lainnya adalah Nasarudin Rabo (Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM), Jailan Soamole (Kabid Perkebunan Dinas Pertanian), Sulik Yaya Budi Santoso (Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM), Sulvana Andili (Kabid Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan), hingga Mansur Iskandar Alam yang dipercaya sebagai Kepala Bagian Keuangan RSUD dr. H. Chasan Boesoirie Ternate.

Selanjutnya, Muhammad Zakir Abdulrachman menjabat Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda, Dwi Astuti Hohakay sebagai Kepala UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah Wilayah II Halut, Amar Maruf A. Samaun sebagai Kepala UPTD Balai Budidaya Laut dan Payau Bacan, serta Sukardan Laher sebagai Kepala UPTD Balai Budidaya Laut dan Payo Jailolo.

Daftar Kepala Sekolah (SMA, SMK, SLB) yang Dilantik

Sektor pendidikan turut menjadi perhatian dalam pelantikan kali ini. Melalui SK Nomor: 800.1.3.3/KEP/KEPSEK/001/IV/2026, Pemprov Malut juga merombak dan menugaskan kembali puluhan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan Program Sekolah Unggulan Maluku Utara yang menitikberatkan pada transformasi digital pendidikan dan penguatan nilai kearifan lokal di satuan pendidikan.

Sebanyak 27 kepala sekolah resmi mendapat amanah baru. Di antaranya Dahril Fabanyo sebagai Kepala SMA Negeri 7 Halteng, Oky H. Marsaoly sebagai Kepala SMA Negeri 7 Kota Tidore Kepulauan, serta Zainal Muhammad Jen sebagai Kepala SMK Negeri 1 Kota Ternate.

Selanjutnya, Satrianti Mustamin dipercaya memimpin SMK Negeri 8 Halteng, Rahma Jalaludin sebagai Kepala SMA Negeri 5 Haltim, Sofia M.T. Marsaoly sebagai Kepala SMA Negeri 5 Kota Tidore Kepulauan, serta Zainal Abdul Rajak sebagai Kepala SMK Negeri 3 Kota Tidore Kepulauan.

Deretan nama lainnya meliputi Abdul Majid Kamidin (SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan), Martin Manuil (SMA Negeri 11 Halut), Abdul Kadir Talib (SMA Negeri 1 Halteng), Ellen Cynthia Dewi (SMA Negeri 1 Halut), Sabaria Umahouk (SMA Negeri 1 Kota Ternate), Ahmad Usman (SMK Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan), Daud Sabtu (SMK Negeri 7 Halteng), Ali Jumati (SMK Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan), Udin Sehe (SMA Negeri 13 Kota Tidore Kepulauan), dan Elfaisten Masiku-kuku (SMA Negeri 4 Halbar).

Sementara itu, Fatma Idris (SMA Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan), Mustamin Lila (SMK Negeri 3 Kota Ternate), Jabir Jamil (SMA Negeri 4 Kota Ternate), Ismawati Muhammad (SLB Negeri Halbar), Niswit Fabanyo (SMK Negeri 9 Halteng), Sanawiyah Salahuddin (SMK Negeri 6 Halteng), Amiruddin Sabtu Rajilun (SMA Negeri 2 Kota Ternate), Rukia Taher (SMA Negeri 7 Kota Ternate), Yunike Mose (SMK Negeri 3 Halbar), serta Ibrahim Salasa (SMA Negeri 5 Halteng). (red)