Wakil Bupati Halsel Helmi Umar Muchsin menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengelolaan distribusi BBM subsidi di daerah. Penegasan itu disampaikannya saat rapat pembahasan kelangkaan BBM, khususnya solar, yang berlangsung di ruang rapat lantai empat Kantor Gubernur Malut, Sofifi, Senin, 18 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Helmi menyoroti persoalan distribusi Bio Solar yang menurutnya selama ini belum disertai keterbukaan informasi yang memadai kepada pemerintah kabupaten dan kota. Ia mengatakan daerah tidak pernah memperoleh penjelasan rinci mengenai pembagian kuota BBM subsidi berdasarkan sektor pengguna, mulai dari transportasi, pertanian, perikanan hingga sektor usaha lainnya.
Menurut Helmi, kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan membaca pola distribusi BBM serta tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pengawasan maupun langkah antisipasi ketika terjadi kelangkaan di lapangan. Padahal, dampak dari terbatasnya pasokan BBM subsidi selalu berujung pada terganggunya aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah.
“Kita tidak mendapat gambaran utuh terkait pembagian kuota Bio Solar untuk sektor transportasi, pertanian, perikanan maupun sektor lainnya,” tutur Helmi dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah pada akhirnya menjadi pihak yang paling sering menerima keluhan masyarakat ketika distribusi BBM mengalami hambatan. Sementara di sisi lain, daerah tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai besaran kuota, pola distribusi, hingga mekanisme penyaluran yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pihak terkait.
Karena itu, Helmi menilai koordinasi antara pemerintah pusat, Pertamina dan pemerintah daerah harus diperkuat agar seluruh persoalan distribusi BBM dapat dipetakan secara menyeluruh. Helmi bilang, keterlibatan daerah sangat penting karena pemerintah kabupaten dan kota lebih memahami kondisi nyata kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Pemerintah daerah seharusnya dilibatkan dalam koordinasi distribusi BBM agar persoalan kelangkaan bisa diketahui secara menyeluruh,” katanya.
Ia juga menyoroti terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM subsidi. Padahal, menurut dia, pemerintah daerah tetap dituntut mampu menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan aktivitas masyarakat tidak terganggu ketika terjadi kelangkaan BBM.
“Informasi mengenai kuota dan peruntukan BBM subsidi sampai sekarang belum dijelaskan secara terbuka kepada pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain menyinggung persoalan distribusi, Helmi turut mempertanyakan kebijakan kenaikan harga Dexlite yang dinilai berdampak langsung terhadap meningkatnya konsumsi Bio Solar subsidi.
Pihaknya menilai disparitas harga antara Dexlite dan Bio Solar membuat banyak pengguna beralih menggunakan BBM subsidi sehingga tekanan terhadap kuota semakin besar.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena efeknya tidak hanya dirasakan oleh sektor transportasi, tetapi juga memengaruhi distribusi barang, mobilitas masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah.
“Kenaikan harga Dexlite perlu dipikirkan matang karena berdampak pada peralihan penggunaan ke Bio Solar subsidi,” ujar Helmi.
Politisi Partai Nasdem Malut itu mengatakan peningkatan konsumsi Bio Solar akibat peralihan pengguna dari BBM non-subsidi menjadi salah satu faktor yang mempercepat habisnya kuota di sejumlah daerah. Dampaknya, antrean kendaraan di SPBU semakin panjang dan distribusi barang maupun jasa ikut terganggu.
“Peralihan dari Dexlite ke Bio Solar membuat tekanan terhadap kuota BBM subsidi semakin besar,” katanya lagi.
Ia menambahkan, persoalan distribusi BBM tidak boleh dipandang semata sebagai urusan teknis penyaluran, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari stabilitas ekonomi daerah. Sebab, keterbatasan BBM dapat berdampak langsung terhadap aktivitas perdagangan, transportasi hingga sektor usaha masyarakat kecil.
Karena itu, Helmi meminta adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap tata kelola distribusi BBM di SPBU maupun APMS. Ia menilai evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan kuota yang tersedia benar-benar sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
“Pengawasan terhadap tata kelola penyaluran BBM di SPBU maupun APMS harus dilakukan secara berkala,” ujarnya lagi.
Menurut Helmi, peningkatan jumlah kendaraan, pertumbuhan sektor transportasi dan tingginya mobilitas masyarakat menjadi indikator bahwa kebutuhan BBM terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Oleh sebab itu, kebijakan kuota BBM subsidi juga harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
Selain membahas distribusi BBM, Helmi turut menyoroti dampak penyaluran BBM terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah kerap tidak mengetahui secara pasti alur distribusi BBM yang masuk ke wilayahnya, termasuk potensi penerimaan pajak kendaraan dan BPKB yang berkaitan dengan aktivitas distribusi tersebut.
Menurutnya, dalam sejumlah kasus, distribusi BBM dilakukan melalui provinsi lain sehingga pajak kendaraan dan administrasi BPKB justru tercatat di daerah lain. Kondisi itu dinilai merugikan daerah yang sebenarnya menjadi wilayah operasional distribusi BBM.
“Kadang distribusi BBM dilakukan dari provinsi lain sehingga pajak kendaraan dan BPKB masuk ke daerah lain,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Helmi, Halsel juga memiliki fasilitas terminal yang seharusnya dapat mendukung distribusi dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Namun, minimnya keterbukaan informasi membuat pemerintah daerah kesulitan mengetahui potensi penerimaan yang sesungguhnya dapat diperoleh.
Dia berharap pemerintah pusat dan pihak terkait mulai membuka ruang koordinasi yang lebih luas dengan pemerintah daerah agar seluruh persoalan distribusi BBM dapat dibahas secara bersama-sama.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar daerah tidak hanya dilibatkan ketika persoalan kelangkaan muncul, tetapi juga sejak tahap perencanaan dan pengambilan kebijakan.
“Kami berharap ada keterbukaan informasi agar pemerintah daerah mengetahui kondisi riil distribusi BBM dan dampaknya terhadap PAD,” pinta Helmi. (red)
