WARTASOFIFI.ID – Jika politik adalah soal hadir dan berpihak, maka Gubernur Malut Sherly Tjoanda baru saja memberi contoh yang jarang terjadi dalam praktik kekuasaan di daerah. Dalam dua hari yang padat di Kabupaten Halmahera Selatan, Minggu dan Senin, 30 Juni 2025, Gubernur perempuan pertama Malut ini menunjukkan bahwa kerja-kerja pemerintahan tidak harus berjarak dengan denyut kehidupan rakyat.
Bertemu nelayan di pelabuhan, menyusuri lokasi banjir, menyapa warga yang sedang mengungsi, hingga menyerahkan langsung bantuan logistik, semua dilakukan tanpa seremoni berlebihan. Tapi substansinya jauh lebih dari tersirat, ia bicara data, bicara anggaran, dan lebih penting, ia bicara komitmen.
Dari pelabuhan perikanan di Panamboang hingga posko banjir di Bacan, dua isu utama mengemuka dalam satu benang merah. Pemerintah harus hadir bukan hanya saat panen dan pemilu, tapi juga saat jaring robek dan air bah datang.
Kunjungan Gubernur Sherly ke Pelabuhan Perikanan Panamboang pada Minggu, 30 Juni 2025, bukan sekadar agenda seremonial.
Ia datang untuk membuka ruang dialog terbuka dengan para pelaku utama ekonomi pesisir nelayan, pedagang, pemasar ikan, yang selama ini menjadi pemain belakang layar perut masyarakat.
“Saya ke sini bukan hanya untuk melihat, tapi mendengar langsung dan bekerja menyiapkan solusi,” ujar Gubernur Sherly.
Apa yang mereka sampaikan sangat jelas: keterbatasan alat tangkap, susahnya mengakses BBM subsidi, dan rendahnya harga jual hasil laut.
Persoalan klasik yang tak kunjung diselesaikan, dan sayangnya, seringkali tidak sampai ke telinga kekuasaan.
Tapi di Panamboang, suara-suara itu terdengar nyaring. Karena Gubernur Sherly Tjoanda memilih duduk, bukan sekadar meninjau.
Dan jawaban Sherly tidak datang dalam bentuk retorika kosong. Ia langsung menyebutkan bahwa Pemprov Malut telah mengalokasikan lebih dari Rp9 miliar pada tahun 2025 khusus untuk penguatan sektor perikanan Halmahera Selatan.
Anggaran yang menyasar hal-hal konkret, seperti cold storage, tabung es, kapal kecil, alat timbang ikan, SPBN, hingga bantuan perahu dan cool box.
“Kita akan pelajari juknisnya, agar koperasi ini bisa jadi jalur resmi membantu nelayan yang kesulitan BBM,” jelasnya, merujuk pada Koperasi Merah Putih yang bakal memiliki akses resmi distribusi BBM untuk kelompok nelayan.
Dalam ekosistem perikanan, ini bukan infrastruktur mewah. Ini adalah kebutuhan dasar. Dan jika benar-benar terealisasi sesuai niat awal, program ini bisa menjadi langkah awal yang serius untuk mengembalikan kedaulatan nelayan atas hasil tangkapannya sendiri.
Satu hal menarik dalam pernyataan Gubernur Sherly adalah solusi alternatif untuk kapal-kapal 30 GT yang kini tak lagi mendapat jatah BBM subsidi.
Di tengah ketegangan antara regulasi pusat dan kebutuhan lokal, Sherly mengusulkan jalur baru, yaitu menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai distributor resmi BBM bagi kelompok nelayan.
Gubernur Sherly menegaskan komitmennya menjadikan sektor perikanan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi pesisir di Maluku Utara.
“Potensi Halmahera Selatan luar biasa. Sudah kita petakan, dan akan kita bangun bertahap setiap tahun,” ujarnya.
Tahapan ini patut diapresiasi. Sebab alih-alih menabrak regulasi atau sekadar mengeluh pada pusat, ia memilih solusi berbasis kreativitas kelembagaan lokal.
Jika koperasi nelayan diberdayakan sebagai jalur resmi distribusi, maka sumbatan sistem bisa dibuka dari bawah, bukan sekadar menunggu revisi dari atas.
Gubernur Sherly menyebut bahwa perikanan adalah lokomotif ekonomi pesisir. Sebuah pernyataan yang klise jika hanya diucapkan, tapi terasa kuat ketika didampingi peta kebijakan dan alokasi anggaran.
Ia bahkan menyatakan bahwa pengembangan sektor ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Artinya, ada keberlanjutan yang direncanakan, bukan sekadar proyek pencitraan jangka pendek.
Malut adalah negeri kepulauan. Tapi selama dua dekade terakhir, lautnya belum menjadi mesin pertumbuhan yang tangguh. Justru banyak wilayah pesisir yang tertinggal karena minimnya intervensi serius dari pemerintah provinsi.
Maka ketika Sherly datang dengan rancangan yang menyentuh akar persoalan, publik pantas berharap meski tetap harus mengawal dengan kritis.
Menurutnya, kebijakan berbasis penguatan potensi lokal harus menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat dan disusun berdasarkan aspirasi yang diangkat langsung dari lapangan.
Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Gubernur Sherly Tjoanda juga meninjau lokasi bencana banjir di Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan, pada Senin, 30 Juni 2025.
Banjir bandang tersebut terjadi pada Minggu, 22 Juni 2025, dan telah menyebabkan kerusakan serius terhadap permukiman warga, fasilitas umum, serta akses jalan di sejumlah desa.
Dalam kunjungan itu, Gubernur menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan para warga terdampak yang kini berada di posko utama tanggap darurat.
Ia juga menyerahkan bantuan logistik dan meninjau dapur umum yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
“Kehadiran saya di sini bukan hanya untuk memastikan bantuan sampai, tapi juga untuk mendengar langsung harapan masyarakat dan merancang solusi jangka panjang,” ujar Gubernur Sherly.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sherly menyebut bahwa Pemprov Malut telah mengusulkan anggaran Rp200 miliar ke Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS).
Dana ini akan difokuskan untuk normalisasi sungai-sungai besar di Halmahera Selatan dengan skema multiyears (2026–2028).
Langkah ini sangat strategis. Karena kita semua tahu bahwa penanganan bencana selama ini terlalu fokus pada tanggap darurat, tapi lemah dalam pemulihan dan pencegahan.
Ketika tanggul tak diperbaiki, sungai tak dikeruk, dan tebing tak diperkuat, maka setiap musim hujan hanya akan menjadi jeda dari bencana yang berikutnya.
Gubernur Sherly mengungkapkan bahwa Pemprov Malut telah mengusulkan anggaran sebesar Rp200 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut.
Dana tersebut dirancang untuk normalisasi sungai-sungai di Halmahera Selatan, dan akan direalisasikan melalui skema tahun jamak (multi years) mulai 2026 hingga 2028.
Proyek normalisasi ini akan meliputi peninggian tanggul, penguatan struktur aliran sungai, serta pembangunan sarana pengendali banjir lainnya.
Selain itu, dana tersebut juga akan mencakup perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat banjir.
“Kita tidak ingin bencana seperti ini terulang. Maka penanganannya harus menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satunya dengan meninggikan tanggul sungai agar lebih kuat menahan debit air saat hujan deras,” tegas Sherly.
Gubernur Sherly juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB, Balai PU, Balai Kemensos, Pemkab Halsel, OPD Provinsi, relawan, dan masyarakat sipil yang telah bergerak dalam penanganan cepat bencana.
Ia menyebut bahwa kolaborasi semacam ini harus menjadi budaya birokrasi dalam menghadapi krisis.
“Saya sangat mengapresiasi kolaborasi baik dari semua instansi, BNPB, Balai Kementerian PU, Balai Kemensos, Pemkab Halsel dan jajaran OPD Provinsi, tentu juga para relawan maupun masyarakat sipil lainnya yang sudah bergerak sesuai porsi masing-masing. Salam kompak selalu,” ucapnya.
Klaim ini penting. Karena banyak kepala daerah yang menjadikan bencana sebagai ajang untuk menyalahkan pihak lain.
Tapi Gubernur Sherly memilih untuk menguatkan sinergi lintas sektor, dan dalam banyak kasus, itu jauh lebih produktif daripada sekadar menyalahkan langit.
Gubernur Sherly menyampaikan bahwa penanganan bencana tidak hanya berhenti pada tahap kedaruratan.
Ia menekankan pentingnya pemulihan jangka menengah hingga jangka panjang yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
“Kita ingin membangun sistem penanganan bencana yang lebih kuat, bukan hanya respons darurat, tapi juga ketahanan jangka panjang,” tandasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Gubernur Sherly berharap bahwa Halmahera Selatan bisa pulih dengan cepat dan lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan, sambil terus memperkuat perekonomian masyarakat, terutama di sektor kelautan dan perikanan.
Di sisi lain, Gubernur memastikan bahwa penanganan cepat tetap dilaksanakan oleh tim gabungan Pemprov Malut, BNPB, serta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Langkah darurat seperti penimbunan akses jalan rusak dilakukan agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan lancar.
“Tahun depan, seluruh usulan infrastruktur, baik jalan nasional maupun provinsi, telah kita masukkan dalam penganggaran perbaikan,” ujarnya.
Apa yang dilakukan Gubernur Sherly Tjoanda di Halmahera Selatan selama dua hari itu bukanlah keajaiban.
Tapi ia telah menunjukkan bahwa politik bisa bersandar pada empati, dan kekuasaan bisa digunakan untuk hadir, bukan hanya memerintah.
Ia hadir di dermaga tempat jaring rusak dan harga ikan jatuh. Ia hadir di pengungsian tempat lumpur masih mengendap di teras rumah warga. Dan di dua tempat itulah, ia bicara soal solusi, bukan sekadar simpati.
Masyarakat Malut, khususnya di wilayah pesisir dan rawan bencana, kini menunggu, apakah janji-janji itu akan menjadi program nyata? Apakah anggaran Rp9 miliar untuk perikanan dan Rp200 miliar untuk normalisasi sungai akan sungguh direalisasikan? Dan apakah dialog yang terjadi kemarin akan tetap terbuka esok hari, atau kembali tertutup oleh protokol kekuasaan?
Hanya waktu dan pengawasan publik yang bisa menjawab. Tapi untuk hari ini, kita layak mencatat bahwa di antara riuh ikhtiar, inflasi, dan kabar korupsi diberbagai daerah, masih ada kepala daerah yang memilih bekerja dan mendengar, ia tak lain adalah Sherly Tjoanda. Dan itu patut diapresiasi. (red)
