WARTASOiFI.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara (Malut), Senin (30/6), untuk meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak banjir dan memimpin rapat koordinasi penanganan bencana bersama jajaran pemerintah daerah.
Kunjungan ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi bencana di wilayah timur Indonesia tersebut.
Dalam agenda padat yang digelar di Hotel Bela, Ternate, BNPB bertemu dengan Gubernur Malut Sherly Tjoanda, jajaran Forkopimda, serta perwakilan sejumlah pemerintah kabupaten/kota. Hadir pula perwakilan BMKG, Basarnas, Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut, dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (P2JN).
“Ini adalah kunjungan yang kami lakukan atas perintah langsung Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Kami diminta untuk turun langsung melihat kondisi lapangan di kabupaten dan kota yang terdampak banjir,” tegas Suharyanto.
Menurutnya, meski banjir di sejumlah wilayah telah mulai surut, status tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi dasar BNPB untuk segera menyalurkan bantuan, baik dalam bentuk logistik kebutuhan dasar maupun dukungan rehabilitasi pascabencana.
“Kita sepakat bahwa ketika status tanggap darurat ditetapkan oleh pemda, maka pemerintah pusat akan hadir membantu seluruh proses penanganannya,” ungkapnya.
BNPB memastikan telah menyalurkan bantuan berupa makanan, minuman, pakaian, dan selimut bagi masyarakat terdampak. Namun, bantuan tidak berhenti di tahap darurat saja.
“Setelah masa tanggap darurat selesai, BNPB akan menyalurkan bantuan anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana. Ibu Gubernur juga telah langsung mengajukan permohonan bantuan tersebut, dan tentunya akan kami tindaklanjuti,” jelas Suharyanto.
Ia juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2024, BNPB telah menyalurkan bantuan pascabencana kepada lima kabupaten/kota di Maluku Utara. Progres fisik pembangunannya kini berada pada kisaran 10 hingga 30 persen, dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2026.
Sementara untuk Kota Ternate, pengajuan bantuan pascabencana tengah dalam proses. BNPB, kata Suharyanto, siap merespons bila daerah memang membutuhkan.
“Ketika daerah mengajukan dan membutuhkan bantuan, tentu saja kita akan bantu. Prinsipnya adalah kolaborasi dan kesiapsiagaan bersama,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi itu, isu bencana hidrometeorologi dan potensi erupsi gunung api juga menjadi perhatian utama. Letjen Suharyanto mengingatkan bahwa setidaknya lima gunung di Maluku Utara memerlukan pemantauan intensif. Dua di antaranya, Gunung Ibu dan Gunung Dukono saat ini sedang mengalami erupsi.
“Bencana memang tidak bisa dicegah sepenuhnya, tetapi dampaknya bisa kita tekan sekecil mungkin. Itulah mengapa koordinasi lintas lembaga seperti ini penting,” ujar Suharyanto.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah bukanlah alasan untuk menyerah dalam penanganan bencana.
Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran BNPB serta menjelaskan bahwa bantuan pusat sangat dibutuhkan untuk menutup kekurangan daerah.
“Meminta bantuan bukan berarti kita lemah. Tapi karena kita semua bergerak dalam semangat kolaborasi demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bisa segera terpenuhi,” kata Sherly.
Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu menyampaikan, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, pihaknya masih akan sering meminta dukungan dari BNPB, terutama dalam skema proyek multiyears pencegahan banjir yang digagas bersama Kementerian PUPR.
“Kalau proyek pencegahan ini bisa selesai dalam tiga tahun ke depan, saya yakin banjir bisa kita kurangi secara drastis. Karena akar masalahnya sudah kita atasi dari hulu,” jelas Sherly optimistis.
Ia pun mengimbau kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota agar tidak segan meminta bantuan jika kapasitas penanganan bencana lokal terbatas.
“Kalau masih bisa diatasi sendiri, silakan. Tapi kalau tidak, pemerintah provinsi akan selalu siap membantu. Karena ini soal keselamatan masyarakat Maluku Utara, yang jadi prioritas kita bersama,” tambah Sherly.
Pertemuan di Hotel Bela mencerminkan upaya serius lintas lembaga dalam membangun ketangguhan Maluku Utara terhadap bencana. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kesiapan menghadapi risiko iklim ekstrem dan aktivitas vulkanik, menjadi agenda utama yang dirumuskan secara strategis.
Meski tantangan geografis Maluku Utara cukup kompleks, berupa kepulauan, daerah rawan banjir dan letusan gunung api, pemerintah daerah dan pusat tampaknya sepakat bahwa solusi jangka panjang hanya bisa dicapai melalui sinergi berkelanjutan.
Suharyanto menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kecepatan dalam bertindak dan soliditas lintas instansi.
“Dengan kerja sama seperti ini, kita berharap dampak banjir bisa dikurangi ke depan. Dan kita tidak hanya hadir saat bencana, tapi juga siap membangun ketahanan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (red)
