WARTASOFIFI.ID – Pemprov Malut kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa, melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025. Kegiatan strategis ini digelar di Hotel Sahid Bela, Kota Ternate, dan dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta narasumber dari berbagai unsur teknis.
Dalam sambutannya, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (Biro PBJ) Setdaprov Malut, Hairil Hi. Hukum, menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang penyegaran dan konsolidasi, bukan hanya dalam aspek regulasi teknis pengadaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistemik pencegahan korupsi di daerah.
“Saya menitipkan pesan kepada para narasumber agar memberikan penyegaran kepada aparatur Perangkat Daerah terkait pengadaan barang/jasa, dan kepada peserta agar aktif mengikuti kegiatan ini. Kontribusi dari semua pihak sangat penting dalam meningkatkan IPKD MCSP KPK,” ujar Hairil.
MCSP yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan versi penyempurnaan dari sistem sebelumnya, yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP). Jika MCP menekankan pada kepatuhan administratif, maka MCSP lebih progresif: ia menyentuh aspek pengendalian, pemantauan, serta intervensi berbasis risiko dan data.
Menurut Hairil, pendekatan MCSP merupakan bagian dari transisi ke arah pemerintahan yang lebih adaptif dan resilien terhadap potensi praktik koruptif.
“MCSP ini bukan hanya soal patuh administrasi. Ini soal bangun sistem yang bisa cegah korupsi dari hulu. Pemprov Malut harus mampu mengelola pengadaan barang dan jasa secara akuntabel, efisien, transparan, dan terbuka,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Hairil juga menegaskan bahwa forum Rakor ini merupakan momen penting untuk saling berbagi pengalaman dan mengidentifikasi kendala bersama yang dihadapi oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di setiap OPD.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencari solusi konkret atas hambatan-hambatan teknis maupun kelembagaan yang kerap menghambat kelancaran proses pengadaan.
“Kegiatan ini harus jadi tempat untuk membongkar masalah di lapangan—baik yang sudah terjadi maupun yang mungkin akan terjadi. Jangan ada yang ditutupi, karena semua ini demi kemajuan pengadaan dan integritas birokrasi kita di Pemprov Malut,” kata Hairil di hadapan peserta.
Mengutip Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Hairil menyampaikan bahwa pengadaan di sektor publik tidak bisa dilepaskan dari prinsip keterbukaan, transparansi, dan kompetisi sehat.
Namun, ia mengakui bahwa implementasi regulasi tersebut masih menghadapi banyak tantangan di lapangan termasuk rendahnya literasi pengadaan, belum optimalnya peran UKPBJ, hingga kurangnya sinergi antar perangkat daerah.
“Kebijakan tanpa implementasi adalah ilusi. Kita harus pastikan bahwa semua aparatur di Pemprov Malut paham dan siap menjalankan sistem yang ada, tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif,” tegasnya.
Penegasan Hairil soal penguatan IPKD melalui pengadaan yang transparan juga dikaitkan dengan misi besar pemerintahan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, yakni “Maluku Utara Bangkit”.
Menurutnya, pengadaan barang/jasa adalah tulang punggung pelayanan publik dan pembangunan, sehingga tidak boleh lagi menjadi celah bagi kebocoran anggaran atau praktik manipulatif.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan dan pendampingan dari lembaga seperti KPK harus dilihat sebagai bentuk penguatan kapasitas birokrasi daerah, bukan semata pengawasan represif.
“Kalau kita ikuti sistem dengan benar, tidak akan ada rasa takut. Justru kita lebih percaya diri dalam bekerja karena tahu prosesnya benar, hasilnya juga bermanfaat bagi rakyat Malut,” katanya.
Di akhir sambutannya, Hairil secara resmi membuka kegiatan Rakor, seraya menyampaikan harapannya agar seluruh peserta membawa pulang tidak hanya materi pelatihan, tetapi juga semangat untuk memperbaiki sistem dan cara kerja mereka masing-masing.
“Saya berharap forum ini tidak hanya menghasilkan notulen atau laporan kegiatan. Tapi benar-benar membekas dalam praktik kerja kita sehari-hari di lingkungan Pemprov Malut. Semoga Allah SWT memberi Taufiq dan Hidayah-Nya dalam setiap langkah kita,” pungkas Hairil. (red)
