SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pendampingan, Pengamanan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum terhadap pelaksanaan program-program pemerintah di wilayah tersebut.
Penandatanganan berlangsung di Aula Bidadari, Kantor Gubernur Maluku Utara, pada Rabu (26/6), dan disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional.
Ia menilai kolaborasi antar-lembaga menjadi elemen kunci dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap jalannya pembangunan di daerah.
“Kolaborasi adalah kekuatan. Dalam kebersamaan, kita temukan jalan untuk menjaga negeri Moloku Kie Raha, membangun kepercayaan, dan menghadirkan keadilan,” tegas Gubernur Sherly.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang dikelola secara swakelola.
Ia mengungkapkan adanya gangguan-gangguan, termasuk praktik premanisme yang bahkan menyusup ke dalam institusi.
“Self-manage government project yang sudah sesuai perundang-undangan tidak boleh terganggu,” tegas Wakapolda.
Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap proyek-proyek pemerintah merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
“Keamanan adalah pintu gerbang investasi berlangsung dengan aman,” ujarnya.
Penandatanganan MoU ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengawasan terhadap program pembangunan di Maluku Utara.
Dalam implementasinya, pengawasan akan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk Polda dan Inspektorat Provinsi, untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran, sesuai regulasi, dan bebas dari penyimpangan.
Pemprov Maluku Utara berharap, kerja sama ini tidak hanya memperkuat pengamanan proyek, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, serta memberi rasa aman kepada para pelaksana program dan investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan daerah. (red)
Sumber: Biro Adpim Malut
