Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. WARTASOFIFI.ID/Rais Dero
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa Pemprov Malut tengah menghadapi tekanan dan keterbatasan anggaran yang signifikan setelah adanya pengurangan transfer dari pemerintah pusat, yang berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan sekaligus menjaga kesejahteraan ASN. Tekanan ini memaksa pemerintah provinsi menata ulang prioritas anggaran dan memastikan efisiensi di hampir seluruh lini belanja, termasuk kebijakan TPP dan pencairan THR bagi pegawai. Hal ini ia sampaikan pada saam memimpin apel gabungan di halaman kantor gubernur, Sofifi, Senin 9 Maret 2026.
“Dalam kesempatan ini ada beberapa imbauan yang ingin saya sampaikan langsung. Pertama adalah, seperti yang diketahui, pada tahun 2026 ada pengurangan TKD dari pusat. Malut mendapat potongan sekitar 20 persen sehingga, dari APBD yang sebelumnya,” kata Sherly, yang menunjukkan bahwa pemotongan anggaran bukan sekadar angka, tetapi mempengaruhi keputusan strategis dan alokasi sumber daya daerah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa meski menghadapi tekanan fiskal, Pemprov Malut tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara hak ASN dan kebutuhan pembangunan masyarakat, dengan fokus pada program-program yang berdampak langsung bagi warga.
Sherly menegaskan bahwa Pemprov Malut sedang menghadapi tekanan anggaran yang cukup besar setelah adanya pemotongan APBD akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah menata ulang prioritas belanja, mengefisienkan program, dan tetap menjaga kesejahteraan ASN. Sherly menyoroti dampak langsung pemangkasan anggaran terhadap berbagai program dan alokasi belanja, “Setelah APBD kita, yang dari 3.500.000.000.000 turun menjadi 2.700.000.000.000, ada pemotongan 800.000.000.000 atau sekitar 20 persen. Hal ini menyebabkan semua program kita harus diefisienkan dan dipotong kurang lebih sekitar 20 persen. Hanya pembangunan infrastruktur saja yang bertambah,” jelasnya, yang menegaskan bahwa meski banyak program harus dikurangi, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan konektivitas wilayah. Kondisi ini menunjukkan bagaimana tekanan fiskal memaksa Pemprov Malut membuat keputusan strategis yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak ASN dan kebutuhan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa Pemprov Malut masih harus menyesuaikan anggaran dan program belanja setelah adanya pengurangan transfer dari pemerintah pusat, yang menimbulkan tekanan fiskal cukup besar. Dampak pemotongan APBD ini tidak hanya mempengaruhi jalannya program pembangunan, tetapi juga hak finansial ASN, termasuk TPP yang baru diterima. “Dan ini memberikan tekanan fiskal pada APBD Malut serta berdampak terhadap TPP yang baru saja diterima oleh para ASN Provinsi Malut,” ungkap Sherly, yang menunjukkan bahwa Pemprov Malut harus melakukan pengelolaan anggaran secara hati-hati untuk memastikan kesejahteraan ASN tetap terjaga tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat. Situasi tersebut memperlihatkan betapa keputusan strategis di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh perubahan transfer dari pemerintah pusat dan tekanan fiskal yang menyertainya.
Sherly menyebutkan pentingnya kelengkapan administrasi bagi seluruh pimpinan OPD agar proses pencairan TPP dan THR ASN dapat berjalan tepat waktu dan transparan. Ia menekankan bahwa pencairan hak finansial pegawai tidak hanya soal angka, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan mereka, terutama menjelang momen Lebaran yang membutuhkan kesiapan finansial. Selain itu, pengaturan ini juga dimaksudkan untuk memastikan tidak ada ASN, termasuk PPPK tahap satu dan dua, yang tertinggal karena masalah administrasi, sehingga semua hak dapat tersalurkan secara merata.
“Jadi, bagi pimpinan OPD yang merasa bahwa administrasinya belum lengkap, segera dilengkapi untuk TPP dan THR. Mulai minggu ini, sejak hari ini, sudah bisa dicairkan TPP dan THR. Batas pencairan sampai dengan 12 Maret. TPP dan THR seluruh ASN Provinsi Malut, termasuk PPPK tahap satu dan dua, harus segera cair,” jelasnya.
Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly dan Wagub Sarbin serius dalam memastikan hak ASN tetap terlindungi meski sedang menghadapi tekanan fiskal akibat pemotongan APBD. Pemprov Malut menekankan kecepatan administrasi dan meminta pimpinan OPD proaktif menyelesaikan kendala agar proses pencairan TPP dan THR tidak tertunda, sekaligus menegaskan komitmen mereka menjaga kesejahteraan pegawai sambil tetap fokus pada prioritas pembangunan masyarakat.
Sherly menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus memantau pencairan hak finansial ASN dan PPPK untuk memastikan tidak ada yang tertinggal akibat kendala administrasi. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap prosedur agar TPP, THR, maupun gaji PPPK paruh waktu dapat dicairkan tepat waktu, sehingga kesejahteraan pegawai tetap terjaga meski tekanan fiskal cukup besar. Masalah teknis seperti kesalahan nomor rekening atau nomenklatur dianggap wajar, namun harus segera diselesaikan agar pembayaran tidak tertunda lebih lama. “Begitu pula dengan gaji PPPK paruh waktu. Informasi terakhir yang saya dapat kemarin, gajinya belum bisa cair karena ada kesalahan nomor rekening dan nomenklatur. Sudah diperbaiki dan sudah bisa dicairkan minggu ini,” imbuhnya, memperlihatkan bahwa pihaknya serius dalam memastikan hak semua ASN dan PPPK tetap terlindungi. Koordinasi lintas OPD menjadi fokus agar setiap kendala administratif cepat terselesaikan.
Dampak pengurangan transfer dari pemerintah pusat menempatkan pemerintah provinsi dalam tekanan fiskal, sehingga pengelolaan APBD dan hak pegawai harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan transparansi. Sherly menekankan bahwa kelancaran pencairan TPP dan THR ASN menjadi prioritas utama, terutama menjelang Lebaran, ketika kebutuhan pegawai meningkat dan dana sangat dibutuhkan. Ia meminta setiap pimpinan OPD untuk proaktif menindaklanjuti kendala yang muncul dan berkoordinasi dengan Wakil Gubernur agar hak pegawai tidak menggantung. “Jadi, segera dilengkapi administrasinya agar segera cair. Pak Wagub, tolong nanti dilihat juga sekalian jika ada kendala diselesaikan, jangan digantung. Karena semua yang akan merayakan Lebaran tahu bahwa banyak kebutuhan dan memang butuh uang, betul tidak,” tuturnya, seraya menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam memastikan hak ASN dan PPPK tercairkan tepat waktu.
Untuk menghindari kebingungan terkait pencairan TPP, Sherly menjelaskan rincian anggaran dan penerimaannya agar transparansi lebih jelas dan pegawai memahami hak mereka. Ia menekankan bahwa jumlah ASN yang terus bertambah memerlukan perhitungan anggaran yang cermat agar distribusi TPP tetap tepat sasaran dan adil.
“Daripada simpang siur informasinya, saya jelaskan bahwa untuk TPP tahun 2025 total anggaran Provinsi Malut mengalokasikan 245.000.000.000 untuk membayar TPP kepada 3.000 ASN. Karena ada penambahan CPNS dan PPPK tahap satu dan dua,” jelasnya.
Sherly bilang, pertumbuhan jumlah ASN di Malut yang meningkat tajam dari 3.000 pada 2025 menjadi 8.000 pada 2026 menuntut perhitungan anggaran TPP yang lebih cermat agar distribusi tetap adil dan realistis. Kenaikan jumlah pegawai ini membuat total anggaran TPP naik menjadi 336 miliar rupiah, namun tidak semua ASN dapat menerima besaran yang sama seperti tahun sebelumnya. “Pada tahun 2026 jumlah ASN menjadi 8.000 orang, dari sebelumnya 3.000. Total anggaran TPP yang dianggarkan pada tahun 2026 adalah 336.000.000.000. Apakah semuanya bisa menerima 100 persen sama seperti tahun 2025?,” tanya Sherly kepada ratusan ASN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemprov Malut harus menyeimbangkan kepentingan pegawai dengan keterbatasan anggaran.
Penyesuaian kebijakan TPP akhirnya menjadi langkah yang tidak terhindarkan setelah pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran yang cukup besar akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Situasi tersebut membuat perhitungan belanja pegawai harus dilakukan lebih selektif agar tetap sejalan dengan kemampuan APBD, sembari menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan aparatur.
“Jika semuanya menerima dengan besaran yang sama, maka beban TPP menjadi sangat besar. Ditambah lagi ada defisit akibat pemotongan 800.000.000.000, sehingga hal itu tidak memungkinkan. Akhirnya kita mengambil kebijakan pemotongan sekitar 20 persen untuk eselon I, II, III, dan IV. Tetapi untuk level di bawah eselon IV dan staf tidak ada pemotongan sama sekali,” terangnya.
Koordinasi internal antar OPD menjadi sorotan dalam upaya memastikan kebijakan berjalan efektif di tengah keterbatasan anggaran dan berbagai program prioritas yang harus diselesaikan. Sherly menilai komunikasi lintas OPD masih menjadi tantangan yang perlu segera diperbaiki agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara terbuka dan cepat, tanpa terhambat oleh ego sektoral di masing-masing instansi.
“Jika ada rincian, komunikasikan dengan pimpinan OPD masing-masing. Pimpinan OPD bisa bertemu langsung dengan saya bersama BKD. Saya selama satu tahun di sini mendapati bahwa komunikasi dan ego lintas OPD sangat tinggi di Provinsi Maluku Utara. Ini sangat sulit karena pimpinan OPD jarang saling berkomunikasi, jadi lewat saya atau lewat Pak Wagub,” ujarnya, menyoroti lemahnya komunikasi lintas OPD.
Penyelesaian berbagai persoalan administratif di lingkungan OPD kembali menjadi perhatian dalam upaya memastikan kebijakan yang telah diputuskan dapat berjalan tanpa hambatan. Sherly menilai koordinasi yang efektif sangat diperlukan agar setiap persoalan yang muncul, khususnya terkait kebijakan kepegawaian dan administrasi, dapat segera ditindaklanjuti. Ia juga menekankan pentingnya peran Wakil Gubernur dalam membantu mempercepat proses komunikasi dan penyelesaian berbagai kendala di tingkat birokrasi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kebutuhan pegawai di lapangan.
“Lewat Pak Wagub saja, karena Pak Wagub lebih sabar. Pak Wagub, tolong nanti dibuatkan karena BKD menjanjikan demikian. Itu keputusan yang saya ambil karena saya mengerti kondisi staf,” ujarnya, seraya menyinggung perlunya percepatan penyelesaian berbagai kendala di internal OPD masing-masing.
Kebijakan penyesuaian TPP juga disertai pertimbangan terhadap kondisi ekonomi pegawai di level staf yang dinilai lebih rentan terdampak apabila dilakukan pemotongan. Sherly menilai beban biaya hidup serta kebutuhan operasional untuk datang bekerja tetap menjadi pengeluaran yang tidak kecil, sehingga kebijakan efisiensi anggaran perlu memperhatikan kemampuan pegawai di level bawah. “Itu sudah pas-pasan. Kalau dikurangi lagi bisa minus. Apalagi biaya untuk datang ke kantor pun mahal. Walaupun hanya empat hari seminggu tetap mahal. Jadi level staf tidak ada pemotongan. Pemotongan 20 persen hanya untuk eselon I, II, III, dan IV. Jika level staf masih dipotong, mohon dilaporkan pimpinan OPDnya,” tegasnya, seraya menegaskan bahwa pemotongan TPP tidak berlaku bagi pegawai pada level staf.
Sherly mengingatkan bahwa pimpinan OPD tidak hanya berperan menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus mampu menjadi penghubung antara kebutuhan pegawai dengan pengambil kebijakan di tingkat atas. Ia menilai setiap pimpinan memiliki tanggung jawab untuk menampung sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi staf, sehingga keluhan yang muncul tidak berhenti di level OPD dan dapat segera dikoordinasikan kepada kepala daerah.
“Tugas pimpinan adalah mengayomi, melindungi, dan meneruskan curhatan bawahannya. Jangan didiamkan di level pimpinan OPD, tetapi disambungkan dan dikomunikasikan dengan Pak Sekda dan Pak Wagub,” harap Sherly, menegaskan bahwa setiap persoalan pegawai perlu diteruskan melalui jalur koordinasi yang tepat.
Selain itu, Sherly juga menyinggung pentingnya penggunaan anggaran daerah secara tepat sasaran agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kebutuhan internal OPD, tetapi juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Dia mengingatkan bahwa pengelolaan APBD harus tetap berlandaskan pada kepentingan publik serta selaras dengan arahan pemerintah pusat terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk mengembalikan hak-haknya. Kemudian saya juga mengingatkan bahwa sesuai pesan dari Pak Presiden, kita harus menggunakan APBD ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Sherly juga menyoroti kondisi masyarakat di berbagai wilayah Malut yang menurutnya masih menghadapi banyak keterbatasan, terutama di daerah pedesaan. Persoalan kesejahteraan disebut masih menjadi tantangan nyata, khususnya bagi para petani yang kerap kesulitan memasarkan hasil panen karena terbatasnya akses dan infrastruktur pendukung. “Dan bagi yang pernah turun sampai di Halmahera hingga desa-desa tahu bahwa masyarakat Maluku Utara masih jauh dari kata sejahtera. Para petani masih kesulitan mengeluarkan hasil panennya,” ungkapnya, menggambarkan kondisi nyata yang masih dihadapi masyarakat di daerah.
Kondisi keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah Malut juga menjadi sorotan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sherly menggambarkan bahwa masih banyak daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan pelosok, yang menghadapi persoalan akses jalan dan jembatan. Situasi tersebut tidak hanya mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak pada mobilitas warga, termasuk akses pendidikan dan layanan kesehatan yang masih terbatas.
“Karena jalan tani tidak ada. Jarak dari kabupaten jauh sehingga tidak bisa menjual hasil tani ke Ternate atau Sofifi. Ada jalan yang belum terhubung dan jembatan yang belum ada. Anak-anak ke sekolah harus basah karena menyeberangi sungai. Bahkan saat ada orang sakit pun harus melintas dengan badan basah karena tidak ada jembatan,” jelasnya.
Keterbatasan infrastruktur juga berdampak langsung terhadap akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah Malut. Kondisi geografis serta minimnya sarana transportasi membuat sebagian pelajar harus menempuh perjalanan yang cukup jauh setiap hari hanya untuk dapat bersekolah. “Banyak anak SMA harus berjalan 3 sampai 7 bahkan 10 kilometer hanya untuk pergi ke sekolah. Banyak sekali permasalahan di masyarakat,” ujarnya, menggambarkan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran yang harus diambil, Pemprov Malut juga menyadari bahwa keputusan tersebut berdampak pada sebagian aparatur, khususnya pejabat struktural. Karena itu, penjelasan terkait pemotongan TPP disampaikan secara terbuka agar dapat dipahami sebagai bagian dari langkah penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah. Olehnya itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kemampuan anggaran dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
“Saya minta maaf ada pemotongan 20 persen TPP untuk eselon II, III, dan IV. Tetapi sesuai esensi kenapa kita ada, kenapa saya ada sebagai gubernur dan wagub, kita dibiayai oleh APBD,” kata Duta Posbankum ini, menegaskan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab penggunaan anggaran daerah.
Penegasan mengenai penggunaan anggaran daerah juga disampaikan sebagai pengingat bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan publik. APBD disebut bukan sekadar instrumen keuangan pemerintah, tetapi merupakan sumber daya yang berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara luas. “APBD itu adalah milik rakyat. Maka kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Karena sesulit-sulitnya hidup kita, masih banyak orang lain yang hidupnya lebih sulit dari kita. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang sudah ada. Dan saya berusaha agar ini hanya sementara,” janjinya, mengingatkan bahwa prioritas anggaran harus berpihak pada kepentingan masyarakat.
Upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah juga menjadi bagian dari strategi yang ditempuh untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan fiskal. Kemandirian fiskal dinilai penting agar daerah tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sekaligus memperluas ruang pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program prioritas. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak dan sumber pendapatan lainnya.
“Untuk sementara sampai target PAD tercapai. Kami sedang berusaha mengejar PAD. Ketika saya dan Pak Wagub dilantik, PAD hanya sekitar 800.000.000.000. Setelah pergeseran anggaran tahun 2026, terima kasih atas kerja baik Bapenda, bisa naik menjadi 1.200.000.000.000. Target internal yang saya berikan kepada Bapenda masih lebih tinggi lagi karena kita menaikkan pajak dari beberapa sektor,” terangnya.
Kondisi infrastruktur jalan di Malut juga menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah yang terus disoroti. Akses jalan yang belum memadai dinilai masih menjadi kendala bagi konektivitas antarwilayah, terutama di daerah yang jauh dari pusat kabupaten maupun kota. Keterbatasan tersebut tidak hanya mempengaruhi mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada distribusi hasil pertanian, perikanan, serta aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, perbaikan dan pembangunan jalan dipandang sebagai langkah strategis untuk membuka akses wilayah, mempercepat pergerakan barang dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
“Untuk diketahui juga, ketika saya dan Pak Sarbin dilantik, kondisi jalan di Maluku Utara hanya 45 persen yang layak. Masih ada sekitar 550 kilometer jalan rusak yang harus diperbaiki. Pada APBD Induk 2026 kita sudah berhasil menyelesaikan 90 kilometer jalan, walaupun sekitar 90 persen masih berupa lapen, belum hotmix. Target saya dan Pak Sarbin masih ada sekitar 460 kilometer lagi yang harus diselesaikan. Itu bisa selesai dalam masa jabatan empat tahun ke depan,” jelasnya.
Komitmen memperbaiki konektivitas wilayah juga ditegaskan melalui alokasi anggaran yang cukup besar pada sektor infrastruktur. Pembangunan jalan dan jembatan dinilai menjadi kunci untuk membuka keterisolasian sejumlah daerah sekaligus memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat. Selain itu, arah kebijakan anggaran daerah juga disebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi turut diarahkan untuk memperkuat layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
“Jadi setiap tahun kita punya tugas menyelesaikan sekitar seratus kilometer jalan. Masih banyak juga jembatan yang harus kita selesaikan. Pada tahun 2026 kita mengalokasikan 550.000.000.000 untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Seluruh APBD kita fokuskan untuk menyambungkan konektivitas jalan dan jembatan, meningkatkan serta menggratiskan pendidikan dan kesehatan,” paparnya.
Arah pembangunan daerah juga ditekankan agar tidak sekadar berorientasi pada program jangka pendek, tetapi mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pemerintah daerah menilai pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan layanan kesehatan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Selain itu, penyediaan hunian yang layak dan konektivitas antarwilayah juga dipandang sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Malut.
“Karena itulah yang sangat dibutuhkan masyarakat Maluku Utara. Legacy yang bisa kita berikan kepada masyarakat adalah konektivitas, pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan rumah yang layak. Targetnya adalah bagaimana kita ASN Pemprov Maluku Utara, gubernur dan wagub sebagai fasilitator, bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat dan memberikan pelayanan yang baik,” kata Sherly.
Pertumbuhan ekonomi Malut yang tercatat tinggi juga menjadi perhatian dalam konteks pemerataan manfaat bagi masyarakat. Sherly menilai capaian pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam data statistik, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik yang lebih baik. Karena itu, perubahan pola pikir aparatur sipil negara dinilai penting agar birokrasi tidak hanya berorientasi pada prosedur administratif, melainkan mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat.
“Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Tetapi jangan hanya tinggi di angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi ini harus bisa dirasakan oleh 1.300.000 masyarakat Maluku Utara. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh ASN Provinsi Maluku Utara agar mindset diubah. Jangan hanya fokus pada administrasi, tetapi fokus pada penyelesaian masalah dan hasil kerja,” ujar Sherly.
Keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari kesibukan atau aktivitas yang terlihat di permukaan, tetapi dari hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Meski berbagai kegiatan, rapat, dan acara sering tampak sukses dan rapi, banyak data dan bukti hasil kerja yang sebenarnya tidak tersedia atau belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan mindset di kalangan ASN, dari sekadar penampilan atau aktivitas harian menuju fokus pada output yang jelas dan terukur. Penilaian dalam pemerintahan tidak didasarkan pada siapa yang paling sering hadir, paling aktif berkomunikasi, atau paling banyak memuji pimpinan, melainkan pada capaian kerja yang konkret dan berdampak.
“Saya sudah bekerja satu tahun dan yang saya lihat, ketika membuat acara semua luar biasa, ketika berkumpul luar biasa, turun ke lapangan juga luar biasa. Tetapi ketika ditanya hasilnya apa, datanya mana, itu sering tidak ada. Jadi tolong mindset diubah. Dalam pemerintahan saya dan Pak Sarbin, saya tidak melihat siapa yang paling rajin datang, siapa yang paling sering terlihat, siapa yang paling sering WhatsApp, atau siapa yang paling sering memuji saya dan Pak Wagub,” kata Sherly, mengingatkan pentingnya fokus pada hasil kerja yang nyata.
Penilaian kinerja ASN dalam pemerintahan juga ditekankan berdasarkan hasil dan kontribusi nyata, bukan sekadar kehadiran atau aktivitas yang terlihat. Pemerintah daerah menilai inovasi dan ide-ide baru menjadi kunci untuk mendorong perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. ASN diharapkan berani mengajukan gagasan yang dapat membawa perbaikan, sehingga setiap langkah kerja benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
“Yang kami lihat adalah siapa yang kinerjanya bagus, siapa yang punya output, dan siapa yang bisa memberikan perubahan di bidang yang dia pimpin. Jika ada ide dan inovasi, silakan langsung datang kepada saya atau Pak Wagub. Yang kita butuhkan adalah inovasi. Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika kita terus bekerja dengan cara yang lama,” ucap Sherly.
Dalam memimpin pemerintahan Maluku Utara, Sherly menekankan pentingnya visi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada pencapaian indikator ekonomi semata, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kapasitas aparatur. Pemerintah daerah menempatkan sektor perikanan dan pertanian sebagai prioritas karena menjadi tulang punggung ekonomi lokal, sekaligus mendorong hilirisasi agar nilai tambah dari hasil produksi dapat dinikmati secara optimal. Selain itu, perhatian juga diberikan pada pengembangan karier ASN agar mampu berperan lebih luas, bahkan hingga ke level kementerian dan pusat, sehingga kontribusi daerah dapat dirasakan di tingkat nasional.
“Target saya ketika masa jabatan selesai, nelayan punya kapal sendiri, nilai tukar nelayan meningkat, petani memiliki jalan tani yang baik, dan hilirisasi perikanan serta pertanian sudah berjalan di Maluku Utara. Ketika saya selesai menjabat, saya juga berharap lebih banyak ASN Maluku Utara yang bisa dipromosikan sampai level kementerian dan pusat,” harap dia.
Peningkatan kapasitas ASN melalui kesempatan pendidikan dan pelatihan yang memadai menjadi perhatian utama pemerintah daerah. ASN yang sejahtera dan berkualitas tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah. Karena itu, keberhasilan dalam membangun ASN memerlukan perencanaan matang, kerja sama lintas instansi, dan kolaborasi yang baik antar pihak terkait.
“Saya sudah berkoordinasi dengan berbagai sekolah kedinasan untuk meminta tambahan kuota bagi Maluku Utara agar lebih banyak anak-anak Maluku Utara bisa lulus dari sekolah kedinasan. Saya sangat ingin ASN sejahtera karena ASN juga adalah bagian dari masyarakat Maluku Utara. Tetapi keinginan saja tidak cukup, dibutuhkan perencanaan, kerja sama, dan kolaborasi,” pintanya.
Di momen bulan Ramadan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya etos kerja yang selaras dengan nilai-nilai kebersamaan dan pelayanan publik. ASN diingatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau sektoral, serta menanamkan semangat inovasi dan kolaborasi dalam setiap tindakan, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar berdampak positif bagi warga Malut.
“Oleh karena itu di bulan Ramadan ini saya mengajak kita semua untuk mengkalibrasi kembali hati kita untuk melayani masyarakat Maluku Utara dengan rasa syukur, inovasi, dan kolaborasi. Mohon semua ego sektoral dibuang. Kita ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Maluku Utara,” tegasnya, seraya mengajak ASN meneguhkan komitmen pelayanan publik.
Setiap posisi dan kewenangan yang dimiliki ASN diingatkan sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah menekankan bahwa tugas aparatur bukan sekadar melengkapi administrasi, tetapi menghasilkan perubahan nyata yang meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kualitas hidup warga Malut. Semangat pelayanan ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera, cerdas, bahagia, dan hidup bermartabat di daerah yang kaya sumber daya.
“Kita diberikan rezeki dan amanah oleh Tuhan berada di kelompok kecil yang memiliki otoritas. Maka seharusnya kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita ada bukan untuk melengkapi administrasi, tetapi untuk memberikan perubahan agar masyarakat Maluku Utara lebih sejahtera, lebih cerdas, lebih bahagia, dan hidup bermartabat di negeri yang kaya ini,” tutup Sherly. (red)
