WARTASOFIFI.ID – Dalam kurun waktu lima bulan sejak dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Gubernur Malut Sherly Tjoanda mulai menunjukkan gebrakan nyata dalam memajukan provinsi kepulauan itu. Dari bidang perumahan, kesehatan, kelautan, hingga transmigrasi, hasil kerja kerasnya melalui pendekatan intensif ke kementerian-kementerian pusat mulai membuahkan hasil.
“Seperti yang saya selalu katakan di awal, kita tidak bisa membangun sendiri dengan APBD provinsi dan kabupaten/kota; kita butuh bantuan dari pusat, dalam hal ini melobi-lobi anggaran dan program,” kata Gubernur Sherly saat diwawancarai di Jalilolo, Minggu (20/7).
Gubernur perempuan pertama Malut itu mengaku rutin mengunjungi berbagai kementerian untuk mengakses program-program yang bisa dibawa pulang ke daerah.
Salah satu capaian terbesarnya adalah keberhasilan memperoleh alokasi 300 rumah untuk renovasi RTLH di setiap kabupaten, total 3.000 unit rumah pada tahun 2025 ini, dengan pendanaan yang sudah tersedia.
“Yang diperlukan hanya komitmen kepala daerah untuk melengkapi data dan dokumen, agar kuota 300 rumah per kabupaten itu bisa kita realisasikan. Tahun 2026 nanti, bahkan kita berpeluang dapat alokasi 10 ribu rumah, masing-masing seribu unit di tiap kabupaten/kota,” jelas Sherly.
Tak hanya sektor perumahan, Gubernur Sherly juga mencetak kemajuan signifikan di bidang kesehatan. Di awal masa jabatannya, ia langsung bergerak cepat melobi Kementerian Kesehatan RI, hasilnya adalah proyek pembangunan dua rumah sakit, yakni satu di Kabupaten Pulau Taliabu dan satu lagi di Haltim, masing-masing dengan anggaran Rp150 miliar, serta alat kesehatan (alkes) senilai Rp23 miliar per rumah sakit. Total investasi untuk kedua proyek ini mencapai Rp346 miliar.
Plt Kadis Kesehatan Malut, Muhammad Isa Tauda, menyebutkan bahwa progres pembangunan di Haltim sudah cukup signifikan, sementara proyek di Taliabu masih pada tahap awal karena ada relokasi lokasi pembangunan.
“Kalau Taliabu, baru saya jalan karena di relokasi, sedang Haltim itu sudah dikerjakan dan lumayan progresnya,” jelasnya.
Di sektor kelautan, Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Malut, Fauji Momole, baru-baru ini mengungkapkan bahwa Malut mendapatkan 6 titik Kampung Nelayan Merah Putih, paling banyak dibanding provinsi lainnya dari total 100 titik nasional yang tersebar di 38 provinsi.
Enam lokasi tersebut adalah, yaitu Desa Bajo (Kabupaten Sula), Desa Wasilei (Haltim), Desa Loleo (Halteng), Loloda (Halut), Desa Tuada (Halbar), dan Pulau Morotai
“Ini pencapaian luar biasa. Dari 38 provinsi, hanya Maluku Utara yang mendapat enam titik. Artinya, proposal kita dianggap paling siap dan meyakinkan,” kata Fauji.
Fauji menekankan bahwa total anggaran untuk program ini mencapai Rp132 miliar, atau Rp22 miliar untuk setiap titik. Lima dari enam titik akan fokus pada kegiatan perikanan tangkap, sementara satu titik di Halbar diarahkan ke sektor perikanan budidaya.
Program ini akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih sebagai tulang punggung kelembagaan. Model koperasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan seperti yang terjadi di Desa Wasilei, Haltim, di mana nelayan kerap mengalami kerugian karena tak mampu menyimpan hasil tangkapan dalam kondisi baik.
“Pada saat musim penangkapan, kita tidak tertangani melalui sarana yang ada, sehingga hasil tangkapan sering tidak terserap dan harus dibuang,” jelas Fauji.
Program Kampung Nelayan Merah Putih ini pun diproyeksikan menjadi model pembangunan berbasis komunitas, dengan distribusi anggaran dan intervensi yang adil ke wilayah-wilayah yang selama ini termarjinalkan.
Pemprov Malut juga mendapat perhatian khusus di sektor pendidikan dan pengembangan wilayah. Tercatat pembangunan Sekolah Rakyat di dua kabupaten, yakni Halut dan Halbar, masing-masing senilai Rp200 miliar, totalnya Rp400 miliar yang sedang dipersiapkan.
Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke Ternate pada 15 Juli 2025, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) RI, Viva Yoga Mauladi, mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp35 miliar untuk pengembangan kawasan transmigrasi di Malut.
“Perpindahan penduduk melalui transmigrasi bukan sekadar relokasi, tapi bagian dari penguatan persatuan bangsa melalui interaksi budaya dan keterikatan antarkelompok masyarakat,” ujar Wamen.
Wamen juga membuka peluang penambahan anggaran bila diperlukan, menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal di Malut.
Rangkaian capaian ini menggambarkan bahwa di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda, Malut tengah bergeser dari model pemerintahan administratif menjadi pemerintahan yang proaktif dan kolaboratif.
Pendekatan Gubernur Sherly dalam membangun relasi dengan pusat dan menyusun dokumen perencanaan yang solid tampaknya menjadi kunci keberhasilan.
Meski demikian, keberlanjutan dari semua program ini akan sangat bergantung pada keseriusan kepala daerah dan OPD teknis di kabupaten/kota dalam menyusun dokumen pendukung serta memantau pelaksanaan di lapangan.
Dengan nilai investasi dari pusat yang mencapai triliunan rupiah dalam berbagai sektor strategis, Malut berpotensi besar menjadi provinsi pionir pembangunan berbasis kolaborasi antarlevel pemerintahan.
Jika langkah-langkah yang diambil Sherly Tjoanda terus dijalankan secara konsisten dan transparan, Malut tak hanya mencatat prestasi pembangunan, tetapi juga menjadi contoh sukses dalam tata kelola daerah yang tanggap, partisipatif, dan terukur. (red)
