WARTASOFIFI.ID – Pemprov Malut memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal usai terjadinya bentrokan dalam aksi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi pada Rabu (23/7). Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap melaksanakan tugas dan pelayanan seperti biasa.
Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala BKD Malut, Zulkifli Bian yang biasa disapa Zubi, dalam keterangan persnya, Kamis (24/7) di ruang kerjanya.
Ia mengatakan bahwa Gubernur Sherly meminta agar seluruh ASN tetap menjalankan fungsi pelayanan tanpa terganggu oleh situasi pascabentrok.
“Kami ucapkan terima kasih kepada pihak Polri, TNI, serta Satpol PP atas pengamanan aksi demo kemarin. Hingga saat ini, alhamdulillah, aktivitas pelayanan di kantor-kantor pemerintahan berjalan prima,” ujar Zubi.
Menyikapi situasi pascaaksi penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi yang sempat menimbulkan ketegangan di depan kantor Gubernur Malut, Pemprov Malut menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terpengaruh oleh dinamika tersebut. Pemprov memastikan bahwa seluruh ASN tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Zubi menyatakan bahwa apa yang terjadi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun demikian, Zubi menekankan pentingnya menjaga stabilitas pelayanan pemerintahan agar masyarakat tidak dirugikan.
“Gubernur sudah menginstruksikan agar pelayanan tetap berjalan. Saya juga mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemprov Malut untuk tetap melaksanakan tugas pokok pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tidak boleh bergantung pada situasi kemarin,” kata Zubi.
Peristiwa yang terjadi sehari sebelumnya tidak boleh dijadikan alasan untuk mengendurkan semangat kerja seluruh aparatur di lingkungan Pemprov Malut.
Semua perangkat daerah diminta tetap fokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam menjaga kelangsungan pelayanan publik.
Zubi juga menegaskan bahwa program-program prioritas yang telah dirancang oleh Gubernur Sherly Tjoanda harus terus dijalankan sesuai jadwal dan target masing-masing OPD.
Ia menyebut, stabilitas pemerintahan harus dijaga agar tidak ada hambatan dalam merealisasikan agenda pembangunan yang sudah ditetapkan.
Ia meminta seluruh kepala OPD dan ASN untuk tidak larut dalam situasi pascainsiden, melainkan tetap hadir dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya demi kepentingan masyarakat.
“Saya tegaskan kepada kepala OPD dan seluruh ASN agar tetap berkantor seperti biasa dan memberikan pelayanan publik dengan baik,” tegas Zubi.
Diketahui, bentrok dalam aksi penolakan DOB Sofifi pada Rabu (23/7) terjadi di depan Kantor Gubernur Malut di Puncak Gosale, Sofifi. Kericuhan dipicu oleh dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang pengendara perempuan yang dilakukan oleh massa aksi dari Presidium Rakyat Tidore di jalur kilometer 40.
Akibat kejadian itu, massa dari wilayah Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, merespons dengan mendatangi lokasi aksi hingga bentrokan antarwarga pun tak terhindarkan. Situasi sempat memanas hingga akhirnya aparat gabungan dari Polri, TNI, Brimob, dan Satpol PP berhasil mengendalikan keadaan sekitar pukul 17.35 WIT.(red)
