WARTASOFIFI.ID – Dunia birokrasi nasional kembali mencatat satu nama penting dari Maluku Utara, yakni Ahmad Purbaya, pejabat senior dengan rekam jejak panjang di bidang pengelolaan keuangan daerah yang kini masuk dalam tiga besar calon Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI setelah melewati proses seleksi terbuka yang ketat, transparan, dan berbasis meritokrasi.
Proses seleksi ini diumumkan langsung oleh Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi, melalui pengumuman resmi pada 12 September 2025, dengan mencantumkan tiga nama terakhir yakni Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, dan Ahmad Purbaya, di mana ketiganya dinilai memiliki rekam jejak integritas, kompetensi teknis, serta pengalaman panjang yang layak untuk menempati kursi strategis di jajaran kementerian.
Nama Ahmad Purbaya menarik perhatian banyak kalangan, bukan hanya karena ia berasal dari Maluku Utara yang relatif jarang melahirkan pejabat nasional di level Kementerian, tetapi juga karena latar belakang keluarganya yang memiliki hubungan erat dengan dunia militer, di mana ayahnya, Wijaya Purbaya, tercatat sebagai alumni AKABRI angkatan 1973 yang seangkatan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Keterhubungan riwayat keluarga ini menunjukkan bahwa Ahmad Purbaya tumbuh dalam lingkungan yang sarat nilai disiplin, integritas, dan dedikasi pada negara, sebuah modal penting yang menjadi landasan karier panjangnya di ranah birokrasi keuangan daerah hingga akhirnya menembus seleksi pejabat tinggi madya di tingkat nasional.
Sejak awal perjalanan pendidikannya, Ahmad Purbaya menempuh jalur akademik yang berlapis, dimulai dari SD Negeri 1 Tual, lalu berlanjut ke SMP Negeri 1 Kota Ternate, kemudian ke SMA Negeri 2 Kota Surabaya, sebelum akhirnya melanjutkan studi tinggi di bidang teknik manajemen industri di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, yang memberinya landasan kuat dalam ilmu rekayasa dan manajemen.
Perjalanan akademisnya tidak berhenti di jenjang strata satu, sebab Ahmad Purbaya kemudian melanjutkan pendidikan magister di bidang Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya, sebelum akhirnya menuntaskan studi doktoralnya di Universitas Brawijaya Malang dalam bidang Ilmu Ekonomi, menjadikannya figur birokrat dengan kapasitas multidisipliner yang jarang dimiliki oleh pejabat daerah lainnya.
Selain pendidikan formal, Ahmad Purbaya juga memperkaya kompetensinya lewat pendidikan kedinasan yang sangat prestisius, termasuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Lemhannas RI tahun 2023, Diklat PIM II dan III, serta berbagai pelatihan teknis yang membentuknya menjadi sosok yang memahami tata kelola pemerintahan, sistem keuangan, hingga strategi pengawasan internal secara komprehensif.
Di bidang inovasi, Purbaya juga dikenal sebagai pejabat yang produktif dan visioner, terbukti dari inisiatifnya menciptakan sejumlah program kreatif seperti Samsat Terapung, Samsat Online, hingga SPDT Online, yang semuanya ditujukan untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat di wilayah kepulauan Maluku Utara.
Salah satu langkah inovatif lain yang tak kalah penting adalah upaya optimalisasi galian C dan pemanfaatan lahan tidur milik pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sebuah kebijakan yang memperlihatkan kemampuannya membaca peluang sekaligus menyiasati keterbatasan fiskal daerah.
Karier birokrasi Ahmad Purbaya dimulai dari bawah pada tahun 2006, ketika ia diangkat sebagai Kepala Seksi Pembukuan dan Verifikasi di Kabupaten Halmahera Selatan, lalu naik menjadi Kepala Sub Bagian Anggaran, hingga kemudian dipercaya menjabat Kepala Bidang Anggaran pada 2012, yang menandai titik awal perjalanan kariernya di bidang keuangan publik.
Pada 2013, Ahmad Purbaya semakin mendapat kepercayaan ketika ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan, lalu Plt Kepala DPKAD, hingga akhirnya berpindah ke level provinsi sebagai Penjabat Kepala Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara pada 2014, posisi yang menempatkannya di garda depan pengelolaan fiskal provinsi.
Dua tahun kemudian, pada 2016, ia resmi diangkat sebagai Kepala BPKPAD Provinsi Maluku Utara, lalu pada 2018 menjabat Inspektur Provinsi Maluku Utara, sebelum akhirnya kembali dipercaya sebagai Kepala BPKAD Provinsi pada 2020 hingga sekarang, sekaligus sempat menjabat Penjabat Bupati Halmahera Timur pada September 2024, menandai luasnya pengalaman lintas sektor yang ia miliki.
Sejumlah capaian penting juga berhasil diraih selama masa kepemimpinannya, termasuk prestasi Maluku Utara yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama berturut-turut pada tahun 2016, 2017, 2019, 2020, dan 2021, yang menjadi bukti konkret akan integritas dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel di bawah pengawasannya.
Tak hanya itu, Purbaya juga berhasil membawa Pemerintah Provinsi Maluku Utara meraih penilaian kategori B dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020, sekaligus memastikan percepatan tindak lanjut dari BPK atas berbagai rekomendasi audit, yang memperlihatkan kecepatan tanggapnya dalam menjalankan sistem pengawasan internal.
Dengan rekam jejak yang panjang, masuknya Ahmad Purbaya ke dalam tiga besar seleksi Dirjen Imigrasi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan akumulasi dari pengalaman, pendidikan, dan inovasi yang konsisten ia jalani selama hampir dua dekade berkarier sebagai birokrat di daerah, yang kini membuka peluangnya untuk berkiprah di tingkat nasional.
Seleksi terbuka jabatan Direktur Jenderal Imigrasi ini sendiri digelar sebagai tindak lanjut atas surat dari Menteri Sekretaris Negara pada April 2025 tentang pembentukan panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya di kementerian dan lembaga, yang kemudian diturunkan ke dalam mekanisme terbuka dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan pejabat tinggi negara.
Tahapan seleksi berlangsung sejak 22 Juli hingga 23 September 2025, melalui serangkaian ujian mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi teknis, uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, wawancara mendalam, tes kesehatan, hingga penilaian rekam jejak, sehingga setiap peserta diuji tidak hanya dari sisi kapasitas, tetapi juga dari segi integritas dan daya tahan menghadapi tekanan kerja.
Ketua Pansel, Silmy Karim, menegaskan bahwa seleksi ini dilaksanakan dengan prinsip transparansi, meritokrasi, kompetitif, dan terbuka, karena posisi Dirjen Imigrasi dianggap sangat strategis bagi negara, terutama di era globalisasi yang membuat arus keluar masuk manusia semakin kompleks.
Dalam pengumumannya, Silmy menyebutkan bahwa ketiga nama yang terpilih adalah mereka dengan akumulasi nilai tertinggi di setiap tahapan, sehingga publik tidak perlu meragukan kualitas dan kapabilitas dari Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, maupun Ahmad Purbaja sebagai kandidat terbaik dari proses seleksi panjang ini.
Khusus bagi Ahmad Purbaya, pencapaiannya masuk tiga besar sekaligus memberi warna baru, sebab jarang sekali ada pejabat daerah dari Maluku Utara yang menembus seleksi jabatan madya di kementerian strategis, apalagi di bidang imigrasi yang selama ini lebih banyak diisi figur dari pusat.
Riwayat Ahmad Purbaya menunjukkan bahwa karier birokrasi dapat ditempuh dengan konsistensi dan dedikasi, meski berasal dari daerah kepulauan yang kerap dipandang berada di pinggiran pusat kekuasaan, dan hal ini sekaligus memberi inspirasi bagi generasi muda Maluku Utara untuk percaya diri menembus panggung nasional.
Selain karier formal, Ahmad Purbaya juga aktif dalam berbagai organisasi, mulai dari Gerakan Pramuka Maluku Utara periode 2025-2029, hingga menjabat Wakil Ketua FKPPI Provinsi Maluku Utara dan Ketua KBP3 Polri Malut, menunjukkan sisi kepemimpinan sosialnya di luar lingkup birokrasi.
Keterlibatannya di berbagai organisasi tersebut memperlihatkan bahwa ia tidak hanya sibuk dalam tugas kedinasan, melainkan juga berusaha membangun jejaring sosial yang luas, sekaligus mengasah keterampilan kepemimpinan dan manajerial yang sangat relevan dengan jabatan tingkat nasional.
Dalam berbagai kesempatan, Ahmad Purbaya dikenal sebagai pejabat yang mampu menggabungkan ketelitian seorang teknokrat dengan fleksibilitas seorang organisator, sehingga gaya kepemimpinannya dianggap lengkap, yakni tegas dalam prinsip, tetapi terbuka pada inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Capaian pendidikan di Lemhannas juga menjadi catatan penting, sebab alumni program tersebut kerap dipersiapkan sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang memahami geopolitik, strategi nasional, serta dinamika global, yang semuanya relevan dengan tugas besar seorang Dirjen Imigrasi.
Di sisi lain, posisi Direktur Jenderal Imigrasi bukanlah jabatan biasa, karena menyangkut urusan vital negara dalam mengatur keluar masuknya orang di perbatasan, serta menjaga kedaulatan nasional di tengah meningkatnya mobilitas global, pariwisata, investasi, hingga isu keamanan lintas batas.
Data resmi mencatat, pada tahun 2022 terdapat 19,4 juta perlintasan orang di Indonesia, angka yang naik drastis menjadi 41,6 juta pada 2023, lalu meningkat lagi menjadi 46 juta pada 2024, dan hingga September 2025 saja telah mencapai 39,5 juta perlintasan, sebuah lonjakan yang menuntut sistem pengawasan lebih ketat.
Kondisi ini membuat jabatan Dirjen Imigrasi sangat krusial, karena kesalahan sedikit saja dapat berdampak luas, mulai dari lolosnya buronan internasional, maraknya tenaga kerja ilegal, hingga ancaman terorisme lintas negara yang kini kian kompleks dan sulit dideteksi.
Selain menjaga perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berperan sebagai penyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dengan kinerja yang terus meningkat dari Rp1,4 triliun pada 2021, Rp4,6 triliun pada 2022, Rp7,6 triliun pada 2023, hingga Rp9 triliun pada 2024, serta Rp7,7 triliun hanya dalam sembilan bulan pertama 2025.
Kontribusi besar tersebut menunjukkan bahwa Ditjen Imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai institusi pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen vital penopang keuangan negara, sehingga sosok pemimpinnya dituntut memiliki integritas tinggi sekaligus pemahaman mendalam mengenai ekonomi dan fiskal, kualifikasi yang saat ini melekat pada Ahmad Purbaya.
Kehadiran figur dengan latar belakang pengelolaan keuangan daerah seperti Purbaja dianggap bisa memberikan perspektif baru, terutama dalam mengoptimalkan PNBP dan memperkuat sistem pengawasan internal, karena ia terbukti mampu melakukan hal tersebut selama menjabat di Maluku Utara.
Selain rekam jejak profesional, Ahmad Purbaya juga membawa simbol keterwakilan daerah, karena keberhasilannya masuk tiga besar seleksi ini menunjukkan bahwa pejabat daerah dari wilayah terluar sekalipun dapat diakui kompetensinya di panggung nasional, asalkan memenuhi kriteria meritokrasi.
Hal ini sejalan dengan pernyataan publik yang berkembang bahwa Presiden RI perlu memberi ruang lebih besar bagi pejabat daerah yang berprestasi untuk masuk ke level kementerian, guna menghadirkan perspektif baru dalam pengelolaan birokrasi dan pelayanan publik.
Sebagai birokrat yang telah meniti karier sejak level bawah, Purbaya memahami bagaimana tantangan pemerintahan di daerah, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, sehingga ia diyakini bisa menghadirkan kebijakan yang lebih membumi jika dipercaya memimpin Ditjen Imigrasi.
Proses seleksi Dirjen Imigrasi kali ini juga dianggap penting karena menjadi bagian dari reformasi kelembagaan, di mana pemerintah ingin memastikan jabatan strategis tidak lagi hanya menjadi hak eksklusif segelintir elit, melainkan terbuka bagi siapa saja yang memiliki kapasitas dan rekam jejak.
Dalam sejarahnya, jabatan Dirjen Imigrasi pernah diisi oleh figur legendaris seperti mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso, yang dikenal sebagai simbol integritas dan keberanian, sehingga publik menaruh ekspektasi besar agar sosok berikutnya juga memiliki reputasi serupa.
Dengan latar belakang pendidikan hukum, ekonomi, dan manajemen industri, Ahmad Purbaya dianggap mampu menghadirkan kombinasi kebijakan yang kuat di bidang regulasi, pengelolaan sumber daya, dan efisiensi pelayanan publik, yang menjadi tuntutan utama bagi Ditjen Imigrasi saat ini.
Bahkan, pengalaman teknisnya dalam membuat sistem layanan berbasis digital seperti Samsat Online dan SPDT Online relevan dengan kebutuhan modernisasi imigrasi yang sedang gencar dilakukan, di mana layanan visa, paspor, dan izin tinggal kini semakin diarahkan ke sistem digital.
Modernisasi ini bukan hanya untuk memudahkan pelayanan, tetapi juga sebagai upaya mempersempit ruang praktik ilegal dan pungutan liar, sehingga integritas seorang pemimpin yang terbiasa dengan tata kelola akuntabel sangat diperlukan untuk memastikan sistem berjalan bersih.
Selain itu, kepemimpinan yang kuat di Ditjen Imigrasi juga sangat dibutuhkan dalam menghadapi isu global seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, hingga radikalisme lintas batas, yang semuanya membutuhkan kolaborasi erat antara imigrasi, kepolisian, TNI, serta lembaga internasional.
Jika Ahmad Purbaya berhasil terpilih sebagai Dirjen Imigrasi, maka hal itu akan menjadi momentum bersejarah bagi Maluku Utara, karena untuk pertama kalinya pejabat dari daerah kepulauan itu akan menempati posisi puncak di lembaga strategis nasional, sekaligus mengangkat citra daerah di mata publik nasional.
Bagi masyarakat Maluku Utara, capaian ini juga akan menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus pembuktian bahwa birokrat daerah mampu bersaing dengan pejabat pusat selama memiliki kapasitas, rekam jejak, dan integritas yang teruji.
Dukungan moral dari berbagai kalangan pun mulai bermunculan, di mana sejumlah tokoh daerah menyatakan harapan agar Presiden dapat memberikan kesempatan kepada Ahmad Purbaja untuk mengembangkan kariernya di tingkat nasional, sehingga perspektif dari daerah bisa lebih banyak mewarnai kebijakan.
Pesan serupa juga pernah disampaikan dalam diskusi-diskusi internal birokrasi di Maluku Utara, bahwa sudah saatnya pejabat yang memiliki kapasitas sekelas Purbaya diberi ruang di panggung nasional, karena hal itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menjadi representasi daerah.
Masuknya nama Ahmad Purbaya ke dalam daftar tiga besar finalis seleksi Dirjen Imigrasi sekaligus mengirimkan pesan simbolis bahwa birokrat dari timur Indonesia memiliki peluang yang sama dengan daerah lain, asalkan dapat menunjukkan kualitas dan dedikasi kerja yang konsisten.
Lebih jauh, hal ini juga menjadi bukti keberhasilan sistem seleksi berbasis meritokrasi, karena menempatkan kualitas di atas faktor lain, sehingga publik dapat menaruh kepercayaan bahwa hasil akhirnya memang menjaring kandidat terbaik.
Dari sisi pemerintahan pusat, kehadiran figur seperti Purbaya juga dapat memperkaya pola pikir birokrasi nasional, sebab ia membawa pengalaman unik dalam mengelola fiskal daerah dengan keterbatasan sumber daya, yang berbeda dengan perspektif pejabat pusat yang terbiasa dengan dukungan infrastruktur lengkap.
Perpaduan pengalaman daerah dan visi nasional ini diharapkan akan menciptakan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, sekaligus berorientasi pelayanan publik, yang sangat dibutuhkan Ditjen Imigrasi dalam menghadapi tantangan era globalisasi.
Dengan reputasi keberhasilannya menjaga tata kelola keuangan daerah hingga mendapat opini WTP berturut-turut, publik optimis bahwa jika dipercaya memimpin Ditjen Imigrasi, Purbaya akan mampu membawa lembaga tersebut menuju tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
Apalagi, pengalaman panjangnya menghadapi audit BPK, evaluasi SAKIP, hingga pembinaan APIP, menjadikannya terbiasa dengan mekanisme pengawasan ketat, sehingga ia tidak asing dengan budaya akuntabilitas yang menjadi tuntutan utama di kementerian.
Tak kalah penting, kepribadian Ahmad Purbaya yang dikenal rendah hati namun tegas juga dianggap sebagai modal sosial penting dalam membangun kepercayaan internal di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang memiliki jaringan kantor luas hingga ke daerah perbatasan.
Sikap terbukanya pada inovasi dan digitalisasi membuat banyak pihak optimis bahwa ia akan mampu melanjutkan agenda reformasi imigrasi berbasis teknologi, sekaligus mempercepat transformasi pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan bersih.
Meski demikian, jalan menuju kursi Dirjen Imigrasi belum final, sebab keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden RI, yang akan memilih satu dari tiga nama yang diajukan Pansel, dan faktor politik tentu tidak bisa dilepaskan dalam proses penentuan ini.
Namun, masuknya Ahmad Purbaya dalam tiga besar sudah merupakan pencapaian monumental, karena menandakan bahwa kapasitas birokrat Maluku Utara diakui dalam kompetisi terbuka, sebuah hal yang tidak mudah diraih tanpa kerja keras dan dedikasi panjang.
Di tengah tantangan birokrasi yang seringkali dikritik lamban dan tidak efisien, kehadiran figur seperti Purbaja dengan kombinasi latar belakang daerah, pengalaman inovatif, dan rekam jejak integritas bisa menjadi simbol bahwa perubahan dan perbaikan itu mungkin dilakukan.
Jika Presiden akhirnya memilih Ahmad Purbaya, maka ia akan menjadi contoh nyata dari keberhasilan meritokrasi, sekaligus menjadi pintu masuk bagi lebih banyak pejabat daerah lainnya untuk percaya diri menembus seleksi jabatan tinggi di tingkat nasional.
Sebaliknya, jika pun keputusan jatuh pada kandidat lain, perjalanan Ahmad Purbaya tetap akan dikenang sebagai tonggak penting dalam perjalanan birokrasi Maluku Utara, yang berhasil menunjukkan kapasitas terbaiknya di tingkat nasional.
Apa pun hasil akhirnya, satu hal yang pasti adalah bahwa rekam jejak panjang Ahmad Purbaya telah membuka mata banyak pihak bahwa Maluku Utara bukan sekadar daerah pinggiran, tetapi juga gudang potensi birokrat berkualitas yang bisa memberi kontribusi besar bagi negara.
Dan kini, publik hanya tinggal menunggu keputusan Presiden, yang akan menentukan siapa di antara tiga besar finalis tersebut yang layak memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi, sebuah posisi strategis yang tidak hanya menyangkut pelayanan publik, tetapi juga kedaulatan bangsa di tengah arus globalisasi. (red)
