WARTASOFIFI.ID – Direktur RSUD Chasan Boesoeri (CB) Ternate, Alwia Assagaf, membeberkan secara terbuka kondisi keuangan rumah sakit terbesar di Malut saat menghadiri rapat bersama Komisi IV DPRD Malut di kantor DPRD, Selasa (12/8).
Pertemuan itu menjadi forum penting untuk menjelaskan posisi keuangan RSUD Chasan Boesoeri, termasuk beban utang yang membelit. Alwia menyampaikan bahwa manajemen rumah sakit sudah memaparkan data dan rencana kebutuhan anggaran kepada para legislator.
Ia menegaskan, tujuan utama dari pertemuan ini adalah meminta perhatian pemerintah daerah agar permasalahan utang yang masih tersisa bisa ditangani melalui mekanisme APBD Perubahan 2025.
Menurutnya, kondisi rumah sakit saat ini tidak hanya menyangkut pelayanan kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek keberlangsungan operasional.
Dalam penjelasannya, Alwia mengawali dengan menguraikan bahwa pihaknya sudah melakukan presentasi kepada anggota dewan dan Bappeda terkait rencana anggaran. Namun, hingga kini pihak rumah sakit belum menerima informasi resmi mengenai pagu anggaran dari Bappeda.
“Terkait Rumah Sakit Chasan Boesoeri, tadi kami paparan tentang anggaran yang kami usulkan di APBD Perubahan. Sampai saat ini, belum ada pagu yang disampaikan dari Bappeda,” ujarnya kepada Wartasofifi.id saat di wawancarai.
Alwia lalu memerinci pokok persoalan yang menjadi prioritas pembahasan, yakni soal utang rumah sakit. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar beban keuangan berasal dari utang lama yang belum terbayarkan pada tahun anggaran sebelumnya.
Menurutnya, total utang tersebut terdiri dari dua komponen besar: utang tahun 2024 yang sudah dianggarkan namun tidak terbayar, serta utang baru yang muncul di tahun yang sama akibat kekurangan dana.
“Kami mengusulkan, kalau bisa, utang kami yang masih tersisa Rp41 miliar, di mana Rp21 miliar itu merupakan utang tahun 2024 yang sudah masuk di DPA APBD tetapi tidak terbayar, dapat masuk dalam APBD Perubahan. Yang kedua, kami menambahkan sisa utang yang merupakan utang baru di tahun 2024,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Alwia menjelaskan bahwa pihak rumah sakit sudah berupaya membayar sebagian utang menggunakan dana internal. Namun, kemampuan tersebut sangat terbatas sehingga sebagian besar kewajiban tetap belum terbayarkan.
Ia memaparkan bahwa pembayaran yang dilakukan rumah sakit tahun lalu lebih banyak diarahkan untuk melunasi utang lama yang belum diakomodasi dalam APBD, sehingga tidak banyak ruang untuk membayar utang baru.
“Rumah sakit belum bisa membayar karena pada tahun 2024, rumah sakit membayar Rp19 miliar untuk utang lama yang belum masuk ke APBD dan belum direncanakan untuk di-takeover ke APBD. Itu rumah sakit yang membayar, sehingga kami tidak mampu membayar utang baru. Hanya sedikit yang bisa dibayar, sementara utang baru ini sebesar Rp14 miliar,” jelasnya.
Alwia menegaskan bahwa total usulan utang yang diharapkan bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan mencapai Rp35 miliar. Ia berharap pemerintah daerah dapat memahami urgensi permasalahan ini.
Menurutnya, jika seluruh usulan ini disetujui, RSUD Chasan Boesoeri akan memiliki ruang keuangan yang lebih sehat untuk fokus pada pelayanan dan pemenuhan kebutuhan operasional harian.
“Nah, sehingga total utang baru yang kami usulkan di APBD Perubahan menjadi Rp35 miliar. Jumlah ini kami harapkan bisa masuk dalam APBD Perubahan,” ujarnya.
Ia menjabarkan bahwa komposisi utang tersebut sebagian besar terkait kebutuhan farmasi dan medis, termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai yang menjadi penopang layanan kesehatan. Beban utang ini bukan hanya masalah tahun berjalan, melainkan akumulasi dari kewajiban yang sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya.
“Utang yang banyak itu, di dalamnya terdapat perbekalan farmasi, obat, dan bahan habis pakai. Kaitannya adalah masih ada utang dari tahun 2022 dan 2023 yang merupakan utang lama,” paparnya.
Alwia menyebut bahwa sebagian dari utang tersebut sudah melalui audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bahkan sudah tercatat di dalam dokumen perencanaan anggaran daerah. Namun, fakta bahwa anggaran tersebut belum dibayarkan membuat pihaknya harus mencari solusi di tengah tahun berjalan.
“Jadi, utang Rp21 miliar dari total Rp35 miliar tadi sudah diaudit BPK dan sudah masuk di dalam pencatatan DIPA 2024, tetapi tidak terbayar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, utang baru senilai Rp14 miliar juga telah disusun dalam usulan resmi untuk dibahas dalam APBD Perubahan. Dalam perhitungan pihak rumah sakit, jika sebagian besar utang dapat diselesaikan tahun ini, maka beban keuangan di masa mendatang akan lebih terkendali.
Dengan strategi tersebut, rumah sakit dapat fokus menutup utang berjalan dari sumber pendapatan internal tanpa harus mengandalkan dana takeover dari APBD setiap tahun.
“Nah, yang Rp14 miliar itu baru kami usulkan. Dengan asumsi begini: kalau seandainya 93 persen utang rumah sakit, termasuk utang bawaan, terbayar di tahun 2025 ini, maka utang berjalan bisa kami bayar sendiri. Kami punya kemampuan untuk membayar utang berjalan, bukan utang bawaan,” tuturnya.
Alwia menegaskan kembali bahwa harapan terbesarnya adalah agar pemerintah provinsi membantu melunasi utang bawaan tersebut, sehingga pihak rumah sakit bisa mengatur sendiri keuangan untuk tahun-tahun berikutnya. Hal ini dianggap penting agar RSUD Chasan Boesoeri dapat lebih fokus pada peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Malut.
“Jadi, kami berharap utang bawaan bisa diselesaikan oleh Pemda Provinsi sehingga nantinya utang berjalan akan kami selesaikan sendiri,” ujarnya.
Selain sumber APBD, RSUD Chasan Boesoeri juga mengandalkan dana dari mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mendukung pembiayaan operasionalnya.
Sistem BLUD memberikan fleksibilitas penggunaan dana, meskipun tetap berada dalam pengawasan ketat dan melalui proses audit resmi.
“Utang lama yang diusulkan untuk di-takeover oleh APBD masuk di DPA APBD. Untuk rumah sakit, yang kedua adalah sumber BLUD. Pembayaran dari BLUD ini selalu ada setiap tahun,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan proyeksi pendapatan rumah sakit dalam dua tahun terakhir dan target untuk tahun ini. Menurutnya, tren pendapatan menunjukkan kenaikan, meskipun beban utang masih cukup tinggi.
“Untuk tahun 2025 ini, prognosa pendapatan kami sampai satu semester, perkiraan hingga Desember 2025, ada di angka Rp123 miliar. Kalau di penganggaran awal 2025, kami di angka Rp111 miliar. Untuk tahun 2024, kalau saya tidak salah, Rp104 miliar,” ungkapnya.
Alwia menambahkan, walaupun BLUD memungkinkan penggunaan langsung dana, pencatatan keuangan tetap dilakukan secara transparan dan diaudit oleh pihak internal maupun eksternal.
Ia memastikan seluruh laporan keuangan disampaikan langsung kepada gubernur sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Kalau BLUD, ada yang namanya fleksibilitas untuk menggunakan langsung dana tersebut. Namun, pencatatan keuangan tetap akan diaudit internal oleh inspektorat dan eksternal oleh BPK, dan laporannya langsung ke gubernur,” ujarnya.
Terakhir, ia mengingatkan bahwa potensi munculnya utang baru selalu ada, terutama dari jasa pelayanan atau klaim BPJS yang pembayarannya tertunda.
Kondisi ini, kata Alwia, menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen rumah sakit untuk mengatur arus kas agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan.
“Utang baru bisa saja muncul, misalnya di bulan Desember, jasa pelayanan umum terutang. Kemudian ada juga jasa-jasa klaim BPJS Kesehatan yang pending. Misalnya, itu dari 2024 ada yang baru masuk di 2025, sehingga utang itu yang harus kami bayarkan dan dicatat sebagai utang,” tutupnya. (red)
