WARTASOFIFI.ID – Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Herifal Naly Thomas, menyoroti sejumlah isu kritis yang masih dihadapi Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), termasuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata provinsi dan nasional.
Dalam laporan terbarunya, Naly mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan Halteng berada di angka 11,44 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku Utara maupun nasional. Selain itu, meskipun TPT di Halteng tercatat sebesar 3,95 persen—lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional—ia tetap menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengatasi pengangguran.
Naly juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Halteng yang kini berada di angka 69,95. Meski menunjukkan peningkatan dan masuk dalam kategori sedang, angka ini masih di bawah rata-rata provinsi (70,21) dan nasional (74,39).
“Ini menunjukkan perlunya perhatian serius dalam meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kualitas layanan dasar harus terus diperbaiki agar dampaknya lebih terasa bagi masyarakat,” jelasnya.
Namun, di tengah tantangan tersebut, Bappeda Malut memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi Halteng yang mencapai 42,41 persen, salah satu yang tertinggi di kawasan. Pendapatan per kapita Halteng juga mencatat angka impresif sebesar Rp250,03 juta, jauh melampaui rata-rata provinsi dan nasional.
“Ini adalah capaian luar biasa, tetapi kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi ini berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” tambah Naly.
Terkait perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Halteng tahun 2024, Naly menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan terbaru, termasuk dalam kerangka ekonomi daerah.
Salah satu perubahan signifikan adalah peningkatan target pendapatan daerah dari Rp1,85 triliun menjadi Rp2,1 triliun, atau bertambah sebesar Rp251 miliar. Dana tambahan ini diharapkan dapat digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendukung pengembangan UMKM.
“Perubahan kebijakan ini harus diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang lebih merata dan inklusif, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Halteng dapat merasakan dampaknya,” tegas Naly.
Bappeda Malut menaruh harapan besar pada pemerintah Kabupaten Halteng untuk memanfaatkan peluang ini dengan optimal. Sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi, ditambah dukungan dari masyarakat, diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan di Halteng, khususnya dalam menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
“Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat sasaran, pembangunan di Halteng dapat menjadi model bagi daerah lain di Maluku Utara,” tutup Naly. (red)
