Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat kemandirian fiskal. Salah satu sektor yang kini mulai berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak alat berat. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku Utara, Zainab Alting, mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan dari sektor tersebut telah mencapai angka yang menggembirakan di sejumlah daerah.
Ditemui di ruang kerjanya di Sofifi, Rabu (16/10), Zainab menjelaskan bahwa pajak alat berat merupakan salah satu instrumen baru yang diberlakukan sejak penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Sejak itu, Bapenda Malut gencar mengoptimalkan potensi pajak alat berat di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan, konstruksi, dan perkebunan besar.
“Objek pajak alat berat ini kita intensifkan sejak tahun 2025. Hasilnya cukup positif dan mulai terlihat kontribusinya terhadap PAD provinsi,” ujar Zainab kepada media ini.
Berdasarkan data yang dihimpun Bapenda hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak alat berat tercatat signifikan di beberapa daerah. Kabupaten Halmahera Selatan menyumbang Rp 1.913.084.196, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp 302.937.405, Kota Ternate Rp 49.801.127, Kabupaten Halmahera Timur Rp 718.862.232, dan Kabupaten Halmahera Utara Rp 1.137.719.107.
Menurut Zainab, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di sektor industri, terutama di daerah dengan kegiatan ekonomi berbasis tambang. Ia menegaskan, Bapenda akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pelaku usaha agar proses pelaporan dan pembayaran pajak berjalan sesuai ketentuan.
“Angka ini membuktikan bahwa potensi pajak alat berat sangat besar di Maluku Utara. Kami akan terus mendorong optimalisasi penerimaannya melalui pengawasan yang ketat dan sistem pelaporan yang lebih transparan,” jelasnya.
Zainab juga memaparkan bahwa Bapenda Malut kini tengah beralih menuju sistem digital dalam pengelolaan pajak alat berat. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses administrasi, memudahkan verifikasi, serta memastikan seluruh alat berat yang beroperasi di wilayah Maluku Utara terdata dengan baik.
“Dengan sistem digital, kami dapat memantau keberadaan alat berat secara real-time. Ini penting untuk mencegah kebocoran pendapatan dan memastikan semua perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, digitalisasi juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Ke depan, Bapenda Malut berencana mengintegrasikan data alat berat lintas sektor, termasuk data dari Dinas ESDM, Dinas PU, serta pihak perusahaan tambang dan konstruksi.
“Kami ingin setiap rupiah dari potensi pajak benar-benar tercatat dan kembali untuk pembangunan daerah. Semua langkah ini adalah bagian dari transformasi fiskal yang sedang kami dorong,” kata Zainab menegaskan.
Kepala Bapenda Malut itu juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Ia menilai, kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial bagi pembangunan daerah.
“Pajak alat berat ini bukan sekadar angka di laporan keuangan, tapi kontribusi nyata untuk membangun infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya penuh semangat.
Zainab optimistis, jika pengawasan dan koordinasi terus diperkuat, penerimaan dari pajak alat berat akan meningkat dua kali lipat dalam dua tahun ke depan. Ia juga menegaskan komitmen Bapenda Malut untuk terus bekerja keras agar PAD semakin meningkat dari berbagai sektor.
“Target kami jelas, PAD Maluku Utara harus tumbuh setiap tahun. Pajak alat berat adalah awal dari upaya menuju kemandirian fiskal daerah,” tandasnya.
Ia menutup wawancara dengan nada optimistis, menyatakan bahwa reformasi fiskal berbasis data dan digitalisasi pajak daerah akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan Maluku Utara ke depan.
“Semua potensi akan kami gali, semua peluang akan kami manfaatkan. Karena kemandirian fiskal bukan hanya cita-cita, tapi tanggung jawab kita bersama,” pungkas Zainab Alting.
