Di tengah upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memperkuat kemandirian fiskal dan memperluas sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), nama Hj. Zainab Alting muncul sebagai salah satu figur penting yang berperan di balik peningkatan penerimaan daerah. Sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Utara, Zainab dikenal sebagai pejabat yang bekerja tenang namun tegas, fokus pada hasil, dan sangat disiplin terhadap target pendapatan.
Ditemui di ruang kerjanya di Sofifi pada 16 Oktober 2025, Zainab Alting menjelaskan bahwa kunci keberhasilan Bapenda Malut dalam mengelola pajak daerah adalah kombinasi antara ketegasan dalam pengawasan, penerapan sistem digital, serta pendekatan persuasif kepada wajib pajak. Menurutnya, sistem yang kuat hanya bisa berjalan apabila dibangun dengan komitmen dan kejujuran seluruh jajaran.
“Pendapatan daerah tidak hanya soal angka, tetapi tentang tanggung jawab moral kita untuk mengelola uang publik dengan baik dan transparan,” ujar Zainab dengan nada mantap.
Zainab termasuk sedikit pejabat perempuan di level eselon II yang menempati posisi strategis di Pemprov Malut. Latar belakangnya sebagai birokrat senior di bidang keuangan dan pengelolaan pajak membuatnya paham betul struktur fiskal daerah. Ia dikenal luas sebagai sosok yang disiplin, tegas terhadap aturan, namun tetap membangun komunikasi terbuka dengan staf dan masyarakat.
Dalam masa kepemimpinannya, Bapenda Maluku Utara berhasil mencatat sejumlah capaian penting, salah satunya realisasi penerimaan pajak alat berat tahun 2025 yang melampaui ekspektasi. Berdasarkan data Bapenda, penerimaan pajak alat berat di lima daerah telah mencapai miliaran rupiah, Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 1.913.084.196, Halmahera Tengah Rp 302.937.405, Kota Ternate Rp 49.801.127, Halmahera Timur Rp 718.862.232, dan Halmahera Utara Rp 1.137.719.107.
“Data ini menunjukkan potensi besar sektor pajak alat berat di Maluku Utara. Kami tidak boleh lengah, karena sektor ini bisa menjadi salah satu penopang utama PAD,” jelasnya.
Menurut Zainab, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi strategi utama untuk menghindari kebocoran penerimaan dan memastikan setiap potensi pajak termanfaatkan optimal.
Selain fokus pada optimalisasi pajak alat berat, Zainab juga memimpin langkah digitalisasi penuh dalam sistem pengelolaan pajak daerah. Bapenda kini mengembangkan sistem berbasis data real-time untuk memantau aktivitas ekonomi daerah, termasuk alat berat, kendaraan, dan pajak bahan bakar.
“Kami sedang membangun sistem yang memungkinkan seluruh data pajak terintegrasi. Dengan begitu, proses pengawasan lebih transparan dan efisien,” ujarnya.
Zainab percaya bahwa transformasi digital bukan hanya tuntutan zaman, tetapi kebutuhan mutlak untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya membangun sistem yang meminimalisir celah manipulasi data dan mempercepat proses administrasi pajak.
“Transparansi adalah kunci. Kalau sistemnya kuat dan terbuka, maka pendapatan akan meningkat dengan sendirinya,” tegasnya.
Perempuan kelahiran Maluku Utara ini juga dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang konsisten dan berbasis hasil. Dalam setiap rapat evaluasi, ia selalu menekankan pentingnya kerja tim, disiplin waktu, dan integritas. Ia tidak segan memberi teguran jika menemukan kinerja bawahannya tidak sesuai target.
Namun di balik ketegasannya, Zainab dikenal peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia di internal Bapenda. Ia sering memberi kesempatan kepada staf muda untuk memimpin proyek kecil dan mengembangkan ide-ide baru di bidang pelayanan pajak.
“Kami ingin menciptakan generasi aparatur pajak daerah yang berintegritas dan berorientasi hasil. Tidak boleh ada lagi pola kerja yang pasif,” katanya dengan nada menekankan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja Zainab dan jajarannya mendapat perhatian dari berbagai pihak di lingkungan Pemprov Malut. Bapenda dianggap sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dengan tingkat kinerja terbaik, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap laporan keuangan dan peningkatan pendapatan.
Zainab menegaskan bahwa keberhasilan Bapenda bukan hasil kerja individu, tetapi buah dari kerja kolektif seluruh tim. Ia selalu mengingatkan bahwa pendapatan daerah yang kuat akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
“Kalau PAD naik, maka ruang fiskal kita makin luas. Itu artinya kita bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat,” ucapnya dengan penuh keyakinan.
Ia pun mengajak seluruh pihak, baik ASN, pengusaha, maupun masyarakat umum, untuk ikut berperan dalam memperkuat basis pendapatan daerah. “Kemandirian fiskal bukan sekadar target, tapi sebuah kewajiban moral bagi kita semua yang ingin Maluku Utara maju,” ujarnya menutup wawancara.
